BINAMULIA HUKUM
BINAMULIA HUKUM journal contains several types of research and reviews of disciplines chosen in several branches of legal studies, including Criminal Law, Civil Law, Business Law, Constitutional Law, and International Law. In addition, Journal also includes several studies of law in a broader sense
Articles
87 Documents
<![CDATA[Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum) ]]>
<![CDATA[Farida Azzahra]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 9 No 2 (2020): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v9i2.122
<![CDATA[Kehadiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwasanya telah memperkenalkan istilah sanksi administratif sebagai bentuk upaya paksa meningkatkan kepatuhan pejabat dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun sebelumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 hanya menekankan pada prinsip self-respect pejabat pemerintah terhadap pelaksanaan putusan PTUN. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pemberlakuan sanksi administratif terhadap pelaksanaan putusan PTUN berdasarkan teori efektivitas hukum serta menganalisis budaya hukum yang berkembang dikalangan pejabat pemerintah terhadap pelaksanaan putusan PTUN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 belum dapat berjalan dengan efektif dikarenakan tidak adanya pijakan hukum yang jelas mengenai jenis dan mekanisme pemberlakuan sanksi administratif. Adapun mengenai budaya hukum yang berkembang, hal ini berkaitan dengan rendahnya kepatuhan pejabat pemerintah dalam pelaksanaan putusan PTUN yang kemudian menimbulkan preseden buruk dikalangan pejabat pemerintah, serta potensi untuk dilakukannya pembangkangan hukum oleh pejabat pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan teknis terkait jenis dan mekanisme pemberlakuan sanksi administratif melalui peraturan pemerintah guna efektivitas penegakan hukum dan kepastian hukum di bidang peradilan administrasi. Kata Kunci: pejabat pemerintah, sanksi administratif, teori efektivitas hukum.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Gestor Jika Dominus Melanggar Pasal 1357 KUH Perdata Menurut Zaakwaarneming ]]>
<![CDATA[Aryasatya Adhie]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 9 No 2 (2020): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v9i2.123
<![CDATA[Pelanggaran dalam Pasal 1357 KUH Perdata seringkali ditemukan di hukum positif ini. Permasalahan ini merupakan bentuk antara ketidakpastian, apakah itu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Umumnya hal seperti ini adalah permasalahan mengenai tanah, mau itu kepemilikan tanah atau tinggal di tanah sesorang. Layaknya gestor yang melakukan perwakilan sukarela untuk tinggal di tanah tersebut, tetapi kadang pula gestor melakukan perbuatan secara sepihak dan tanpa adanya persetujuan dari dominus dan dianggap merugikan dominus itu. Seperti halnya putusan Pengadilan Nomor 350/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. dan naik banding Nomor 02/Pdt/2016/PT.DKI. Di dalam kasus tersebut diketahui bahwa gestor pun menggunakan lahan dominus tanpa seizin dominus. Dengan adanya kesalahan antara gestor dan dominus, tentu saja gestor membutuhkan perlindungan hukum yang pasti dan telah diatur di peraturan perundang-undangan, akan tetapi peraturan yang mengatur tersebut masih abu-abu dan merujuk kepada putusan hakim. Metode penelitian dari Jurnal ini adalah melalui metode yuridis normatif, yaitu penelitian melalui bahan-bahan hukum primer dan putusan pengadilan yang ada. Kata Kunci: perlindungan hukum, zaakwaarneming, gestor, dominus.]]>
<![CDATA[Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa atau Laporan Berdasarkan Teori Hukum Progresif ]]>
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>;
<![CDATA[Dinda Wigrhalia]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 9 No 2 (2020): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v9i2.124
<![CDATA[Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa jika penyidik tidak menemukan cukup bukti atau suatu peristiwa bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan yang ditandai dengan dikeluarkannya Perintah Penghentian Penyidikan atau disingkat SP3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hukum progresif merupakan rangkaian tindakan dengan mengubah sistem hukum (termasuk mengubah peraturan perundang-undangan bila perlu) agar hukum lebih bermanfaat, terutama dalam meningkatkan harga diri dan menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia, melaksanakan pembebasan, baik dalam berfikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga hukum mampu menyelesaikan tugasnya untuk mengabdi pada manusia. Karena hukum bukan hanya sebagai bangunan regulasi, tetapi juga sebagai bangunan pemikiran, budaya dan cita-cita penegakan hukum. Sebagian penegakan hukum oleh Polri masih berorientasi pada positivisme legalistik, seperti menjabarkan undang-undang tanpa menemukan hukum formal dalam undang-undang, namun sebagian sudah bergeser ke arah hukum progresif dengan model penyelesaian restoratif keadilan. Kata Kunci: penghentian penyidikan, teori hukum progresif, perintah penghentian penyidikan.]]>
<![CDATA[Sisi Positif dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Dimasa Pandemi ]]>
<![CDATA[Abdul Rohman]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 9 No 2 (2020): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v9i2.125
<![CDATA[Artikel ini membahas sisi positif dan negatif demonstrasi pada masa pandemi, yang terjadi di tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menyajikan data maupun fakta berdasarkan kajian kepustakaan. Demonstrasi di negara-negara dunia merupakan implikasi dari sistem demokrasi negara itu sendiri. Indonesia yang merupakan negara demokrasi, pada 2020 ini terjadi demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sisi positif dari aksi ini adalah masih adanya semangat nasionalisme dan patriotisme pada masyarakat Indonesia dalam rangka menegur pemerintah agar menciptakan kesejahteraan rakyat meskipun Covid-19 menjadi musuh yang harus ditaklukan juga saat menjalankan aksi mereka. Sisi negatifnya yaitu terhambatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia apabila akibat dari aksi ini masyarakat Indonesia kembali tertular Covid-19, dan didapatkan data adanya beberapa peserta aksi yang terkena virus ini setelah melakukan aksi. Selain itu, Surat Edaran Kemendikbud menimbulkan kecaman dari BEM SI dan Asosiasi Akademisi. Serta, aksi demonstrasi yang diikuti oleh para pelajar, yang rentan dengan provokasi. Kata Kunci: demonstrasi, demokrasi, negara, pandemi.]]>
<![CDATA[Penerapan Perluasan Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Dalam Penegakan Hukum Administrasi dan Kaitannya Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance ]]>
<![CDATA[Ahmad Fauzi Harahap]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 9 No 2 (2020): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v9i2.126
<![CDATA[Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadikan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara semakin luas. Salah satunya adanya tindakan faktual yang termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara. Pemberlakuan tindakan faktual menjadikan banyak interpretasi bagi penegak hukum dalam menentukan pelanggaran hukum yang dilakukan pejabat tata usaha negara. Tindakan faktual memberikan interpretasi yang beragam sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan sehingga tidak terwujudnya good governance. Paradigma good governance memiliki prinsip akuntabilitas, sehingga segala perbuatan pejabat tata usaha negara dapat dipertanggungjawabkan. Salah satunya pertanggungjawaban di hadapan hukum karena telah mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara. Hal ini dapat mewujudkan tujuan dari good governance tersebut. Good governance selalu melekat dengan ciri negara hukum dan demokratis, segala tindakan pejabat tata usaha negara harus berdasar hukum. Oleh sebab itu, diperlukan peraturan pemerintah untuk memperjelas para penegak hukum dalam menafsirkan tindakan faktual. Pejabat tata usaha negara juga dapat menjalankan tugas sehingga good governance dapat terwujud. Kata Kunci: keputusan tata usaha negara, tindakan faktual, good governance.]]>
<![CDATA[Lisensi Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Konten Fotografi dan Potret Dalam Penggunaan Instagram ]]>
<![CDATA[William Jaya Suprana]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 9 No 2 (2020): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v9i2.183
<![CDATA[Indonesia saat ini merupakan negara pengguna instagram terbesar se-Asia Pasifik, secara potensial dapat menjadi daya penggerak bagi pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi sehingga berkontribusi positif bagi kemajuan Indonesia. Namun harus diakui bahwa masyarakat Indonesia masih dihadapkan dengan rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi instrumen hukum hak cipta terkait dengan konten fotografi dan potret dalam penggunaan instagram, baik dari segi pengaturan hukum atas konten yang dibuat dan disebarluaskan, keabsahan hukum terhadap klausul perjanjian lisensi, perlindungan hukum dan cara-cara penyelesaian sengketa domain. Dalam era digital saat ini bahwa norma-norma pengaturan hukum terhadap suatu karya cipta semakin terabaikan. Pada perkembangannya terungkap bahwa eksploitasi ciptaan melalui sarana media teknologi semakin intensif dan kompleks sehingga cenderung mengabaikan penghormatan terhadap hak cipta sebagai kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Dalam hal ini diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum yang bertumpu pada tatanan norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai orientasi nilai dan kaidah penghormatan terhadap regulasi hak cipta yang berlaku di Indonesia, terutama untuk menjaga integritas dan memberikan jaminan perlindungan terhadap karya ciptaan dan juga kepentingan pencipta. Kata Kunci: hak cipta, fotografi dan potret, instagram.]]>
<![CDATA[Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015 ]]>
<![CDATA[Hendra Haryanto]]>;
<![CDATA[John Calvin]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 10 No 1 (2021): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v10i1.230
<![CDATA[Actio pauliana merupakan upaya Kurator untuk melakukan pembatalan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh debitur pailit. Dalam hal ini yang diteliti yaitu actio pauliana yang diterapkan dalam Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 (PT. Metro Batavia) atau yang dikenal dengan Batavia Air, selain itu diteliti juga pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Debitur Pailit telah mengetahui perbuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan actio pauliana oleh kurator dalam studi kasus PT. Metro Batavia. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini ialah metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus actio pauliana Batavia Air. Analisis dari permasalahan ini yaitu bagaimana actio pauliana dapat diupayakan oleh kurator dalam hal terjadi kasus perbuatan dengan itikad tidak baik yang dilakukan oleh debitur pailit dan permasalahan selanjutnya yaitu bagaimana pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa debitur pailit telah mengetahui perbuatannya, bahwa perbuatannya tersebut telah melawan hukum, tidak memiliki moral dan tidak memberikan keadilan bagi kreditor dan kurator. Saran dalam penelitian ini yaitu hakim dalam pengadilan niaga lebih ditingkatkan pemahamannya dalam menangani perkara kepailitan yang berkaitan dengan actio pauliana. Kata Kunci: actio pauliana, kurator, debitur, kepailitan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Perkeretaapian Terkait Dengan Pelecehan Seksual yang Terjadi di Atas Kereta Api Dikaji Oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Fellycia Lauwtania]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 10 No 1 (2021): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v10i1.242
<![CDATA[Terdapat berbagai sarana transportasi umum yang banyak disediakan oleh pemerintah di Indonesia, salah satunya adalah transportasi yang disediakan oleh PT. KAI (Kereta Api Indonesia). Transportasi yang disediakan oleh PT. KAI ini berupa transportasi yang berupa kereta lokomotif yang tersebar di beberapa pulau dan menghubungkan daerah-daerah yang membutuhkan jarak tempuh dengan waktu yang cukup lama termasuk di antaranya Pulau Jawa. Karena perjalanan yang dilakukan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, seharusnya PT. KAI dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen terutama perlindungan hukum. Tetapi pada kenyataannya, perlindungan hukum bagi konsumen belum sepenuhnya terpenuhi seperti beberapa kasus yang telah terjadi, yaitu masih adanya pelecehan seksual yang terdapat di dalam kereta api. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya tindakan PT. KAI dalam memberikan perlindungan hukum serta tanggung jawab terhadap kasus pelecehan seksual yang terjadi di kereta api. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, karena didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan undang-undang lain sebagai literatur. Kata Kunci: perlindungan hukum, KAI, pelecehan seksual.]]>
<![CDATA[Perlindungan Data Konsumen Pengguna Fintech Terhadap Penyalahgunaan Data Baik Sengaja Maupun Tidak Sengaja Terhadap Serangan Hacker dan Malware ]]>
<![CDATA[Kurniawan Suya Negara]]>;
<![CDATA[Tami Rusli]]>;
<![CDATA[Recca Ayu Hapsari]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 10 No 1 (2021): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v10i1.246
<![CDATA[Perlindungan konsumen yaitu semua upaya yang menjamin keberadaan kepastian hukum dan untuk memberi perlindungan bagi konsumen. Penelitian ini guna untuk mengetahui perlindungan dan pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan data konsumen pengguna fintech terhadap serangan hacker dan malware. Tata cara riset ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yuridis empiris dengan data sekunder serta data primer. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data konsumen fintech saat ini diatur dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, dalam Pasal 14 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE). Pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen fintech adalah para pihak penyelenggara berhak bertanggungjawab atas penyalahgunaan data konsumen fintech, menurut beberapa peraturan pihak penyelenggara dikenakan sanksi yaitu, berupa teguran tertulis denda administratif seperti: penghentian sementara, pemutusan akses, dan dikeluarkan dari daftar. Kata Kunci: perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, penyalahgunaan data, fintech.]]>
<![CDATA[Penentuan Subjek Hukum Pada Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan ]]>
<![CDATA[Putri Nurmala Sari Siahaan]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 10 No 1 (2021): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v10i1.293
<![CDATA[Penegakan hukum lingkungan sudah memperkenalkan korporasi sebagai subjek hukum. Namun dalam pelaksanaannya masih terbilang belum secara tegas dilakukan. Hal ini dikarenakan masih kakunya paradigma berpikir penegak hukum terkait konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang dihadapkan pada ketentuan sanksi dan pembuktian kesalahan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian suatu putusan berdasaran teori dan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk mengetahui serta menjabarkan suatu peristiwa hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan subjek hukum sebagai permulaan dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan hasil pembahasan dari tulisan ini adalah adanya inkonsistensi penentuan perbedaan subjek hukum orang dan badan hukum sehingga memunculkan ketidakjelasan muatan pada anatomi putusan yang berujung pada adanya tindakan kriminalisasi terhadap hak seseorang. Kata Kunci: subjek hukum, pertanggungjawaban, penegakan hukum.]]>
