cover
Contact Name
Muhammad Nugraha
Contact Email
nugraha.muhammad@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
nugraha.muhammad@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
TSAQAFAH
ISSN : 14110334     EISSN : 24600008     DOI : -
TSAQAFAH (pISSN: 1411-0334 | eISSN: 2460-0008) is journal of Islamic civilization published by University of Darussalam Gontor. It is semiannual journal published in May and November for the developing the scientific ethos. Editors accept scientific articles and result of research in accordance with its nature as a journal of Islamic Civilization, such as: Islamic Philosophy, Islam and Contemporary Issues, Religious Studies, Islamic Science, Islamic Economics, Islamic education, Qur’anic Studies, Islamic Law, and Islamic Ethics
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol. 16 No. 1 (2020): Islamic Economics" : 10 Documents clear
The Paradigm of Al-Quran As The Main Element of Islamic Civilization Fachri Aidulsyah
TSAQAFAH Vol. 16 No. 1 (2020): Islamic Economics
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v16i1.3460

Abstract

AbstractThe paper would like to demonstrate the fundamental problems of Islamic civilizations ‎on how the sharia concept lean-to fail to solve the problem of poverty, corruption, as ‎well as social injustice in numerous Islamic countries and other regions in the world. ‎However, Muslim scholars simply explain that the Islamic system as a solution within ‎the framework of technical and practical, albeit they do not implement the concept of ‎the paradigm of Qur’an in running Islamic system in daily social life. Due to these ‎conditions, ‘the glorification’ of Islamic system just stuck as normative values, the ‎imagining the glory of Islam in the future fatalistically as caused the absence of the ‎fundament framework of thinking to satisfy as a tool for analyzing and transforming the ‎social reality. According to these realities, the paper would like to; a) explain the roots ‎of crisis in Islamic civilization which it seeks by socio-religious perspectives; b) to ‎conceptualize the term of the paradigm of Qur’an as an epistemology and the ‎construction of thought which it affected towards human belief and praxis; c) ‎demonstrating the correlation between the paradigm of Qur’an and Muslim contribution ‎towards science and civilization in the global world by mapping numerous Muslim ‎intelligentsia’s works in the Golden Age of Islam era.‎Keywords: Paradigm, Qur’an, Civilization, Society, Islamic. AbstrakTulisan ini berupaya untuk menunjukkan masalah mendasar tentang peradaban Islam, dimana secara realitas sosiologis hukum Syariah yang menjadi ujung tombak peradaban terkesan belum efektif dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, korupsi, serta ketidakadilan sosial baik di banyak negara Islam maupun belahan dunia lainnya. Salah satu persoalan mendasar yang mengakibatkan ketidakberhasilan itu adalah pada  penerapan Syariah Islam dalam menjawab segala tantangan. Hal ini lantaran diskursus tentang hukum Islam sebagai solusi hanya berada di wilayah teknis dan praktis, namun alpha dalam menempatkan paradigma Qur’an sebagai landasan berpikir dalam menerapkan hukum Islam itu sendiri. Karena kondisi ini, ‘glorifikasi’ hukum Islam hanya terjebak sebagai nilai-nilai normatif, membayangkan kejayaan Islam di masa depan secara fatal sebagai akibat tidak adanya framework berpikir yang memadai untuk dijadikan alat, guna menganalisis atau untuk mentransformasikan realitas sosial. Berangkat dari realitas tersebut, tulisan ini ingin; a) menjelaskan akar-akar krisis dalam peradaban Islam yang dicari oleh perspektif sosial-keagamaan; b)  mengonseptualisasikan istilah paradigma Qur'an sebagai epistemologi dan konstruksi pemikiran yang mempengaruhi keyakinan dan praksis manusia; c) menunjukkan korelasi antara paradigma Qur’an dan kontribusi Muslim terhadap sains dan peradaban di dunia global dengan memetakan berbagai karya intelektual Muslim di era Golden Age of Islam.Kata Kunci: Paradigma, Qur’an, Peradaban, Masyarakat, Islam.
Critic Analysis of Responsibility Practices of Waqf Institution: Reason Condition from Pondok Modern Darussalam Gontor Syamsuri Syamsuri; Syamsuddin Arif; Alfarid Fedro; Vina Fithriana Wibisono
TSAQAFAH Vol. 16 No. 1 (2020): Islamic Economics
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v16i1.3572

Abstract

Abstract                                             Good waqf corporate management will contribute to the maximum achievement of waqf goals. Responsibility is one of the achievement of good waqf corporate management, however few waqf institutions cannot produce waqf assets due to lack of responsibility in management. This paper aims to analyze the practice of management responsibility in waqf institutions, evidenced by Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) waqf management. This research is a field research with a qualitative approach. Data collection techniques using interviews, observation, documentation were analyzed with descriptive and thematic analysis. The result of the responsibility practice at PMDG intended for sustainability of independence education, namely; First, its waqf corporate management stands on official law in accordance with prevailed regulations. Second, the awareness of the responsibility of waqf governance, PMDG has implemented the vision, mission and objectives of the Gontor waqf charter as well as the application of Islamic corporate governance. Third, mapping waqf assets by producing various business units, expanding and utilizing land assets annually, and implementing the waqf motto that waqf must always move.Keywords: Waqf, Responsibility, Waqf Institution, Pondok Pesantren, Waqf Corporate Management.    Abstrak                                             Manajemen pengelolaan wakaf yang baik akan berkontribusi maksimal tercapainya tujuan wakaf. Tanggungjawab merupakan salah satu tercapainya pengelolaan korporasi wakaf yang baik, namun tidak sedikit institusi wakaf yang tidak bisa memproduktifkan asset wakaf dikarenakan oleh kurang terciptanya tanggungjawab dalam manajemennya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis praktek responsibilitas manajemen dalam institusi wakaf, dibuktikan dengan fakta yang terjadi di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi yang dianalisis dengan deskriptif dan tematik analisis. Hasilnya adalah praktek prinsip tanggungjawab di PMDG bertujuan untuk mendorong keberlansungan kemandirian pendidikan melalui yaitu; pertama, pengelolaan wakaf berdiri di atas legal resmi sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku. Kedua, dilihat dari kesadaran pertanggungjawaban tata kelola wakaf, PMDG telah menerapkan visi, misi dan tujuan piagam wakaf Gontor serta menerapkan manajemen korporasi islam. Ketiga, pemetaan aset wakaf yaitu dengan memproduktifkan berbagai unit-unit usaha, perluasan dan pemanfaatan aset tanah pertahunnya, serta menerapkan motto wakaf yaitu wakaf harus selalu bergerak.Kata Kunci: Wakaf, Responsibilitas, Institusi Wakaf, Pondok Pesantren, Manajemen Korporasi Wakaf.
Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam Maqashid Syariah Surwandono Surwandono; Rizki Dian Nursita; Rashda Diana; Ade Meiliyana
TSAQAFAH Vol. 16 No. 1 (2020): Islamic Economics
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v16i1.3594

Abstract

AbstractHalal tourism has recently become jargon in Indonesia. The concept of halal tourism as the embodiment of Islamic tourism is considered ambiguous by certain groups. The concept of Halal Tourism or other similar terms such as Muslim-friendly or Islamic Tourism now raises a number of debates, whether the concept has a strong ontological basis with Islam, or it is merely a manifestation of economic interest that seeks to build competitive tourism and increase acceptance from the foreign Muslims segment. We apply the perspective of maqâshid syarî’ah to analyze the accuracy of the concept of Halal Tourism as a derivation of Islamic tourism and compare it with indicators used by Global Muslim Travel Index (GMTI). The result shows that the term Halal Tourism can proportionately represent the concept of tourism in Islam. However, the adoption of maqâshid syarî’ah in Indonesian halal tourism is still neglected. The need for the adoption of legal policy based on sharia’s principles is something that we should consider in the future.Keywords: Muslim-Friendly Tourism, Maqâshid Syarî’ah, Tourism, Halal Tourism. AbstrakWisata halal telah menjadi jargon di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah kelompok menilai bahwa konsep wisata halal sebagai reseprentasi dari pariwisata islami adalah hal yang ambigu. Konsep wisata halal atau istilah lain seperti halal tourism atau Muslim-friendly tourism kini menimbulkan sejumlah perdebatan, apakah konsep tersebut memiliki basis ontologis yang kuat dengan Islam, ataukah sebagai bentuk strategi ekonomi untuk membangun pariwisata yang kompetitif dan meningkatkan penerimaan dari segmen Muslim asing. Dalam tulisan ini, kami menggunakan perspektif maqâshid syarî’ah untuk menimbang keakuratan konsep wisata halal sebagai derivasi dari pariwisata yang Islami, dan membandingkannya dengan sejumlah indikator dalam penyusunan indeks Global Muslim Travel Index (GMTI). Hasil telaah terhadap tata kelola dan praktik wisata halal menunjukkan bahwa Wisata Halal adalah konsep yang tepat dan proporsional dalam merepresentasikan pariwisata yang Islami. Namun masih terdapat distorsi dalam tata kelola pariwisata halal di Indonesia yang mengabaikan prinsip maqâshid syarî’ah. Adanya kebijakan legal yang mengadopsi prinsip-prinsip dalam syariah adalah hal yang patut kita pertimbangkan di masa mendatang.Kata Kunci: Muslim-Friendly Tourism, Maqâshid Syarî’ah, Pariwisata, Wisata Halal.
Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam Teddy Kusuma
TSAQAFAH Vol. 16 No. 1 (2020): Islamic Economics
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v16i1.3663

Abstract

AbstractCryptocurrency is virtual money that does not have a physical form or concrete form in cyberspace. ‎One of the few types of crypto money is bitcoin. The use of bitcoin as a means of payment in e-commerce ‎lately has become increasingly widespread and unstoppable, even though the government has banned the ‎practice. In early 2019, the government of Indonesia issued regulations regarding the legalization of bitcoin ‎‎ (crypto assets) in Commodity Futures Trading. The dual function of bitcoin as a commodity and exchange tool ‎raises the pros and cons of scholars and economists. This study aims to obtain answers about bitcoin and ‎cryptocurrencies, its‏ ‏usage in commodity futures trading according to the perspective of Islamic law and ‎bitcoin’s chance as sharia commodity in Indonesia. The theory applied is a theory of legitimate and vanity ‎business transactions in Islam. This research is a literature study and is qualitative. The data analysis ‎technique used is descriptive-analytical with normative juridical Islamic law approach. This research found that cryptocurrency can be traded in Islamic commodity exchanges, provided that the State issues ‎or create their cryptocurrencies whose price depends on gold or the country's currency. Bitcoin cannot be ‎used as a commodity in Sharia Derivative Contracts in Indonesia, because it contains a lot of speculation, ‎may and is vulnerable to use for illegal activities. Bitcoin is ḥarâm lighairihi or haram because of external ‎factors, so it should be avoided.Keywords: Cryptocurrency, Bitcoin, Commodity Futures Trading, Sharia Derivative Contracts.AbstrakCryptocurrency adalah mata uang virtual yang tidak memiliki bentuk fisik atau wujud konkrit dan terdapat di dunia maya. Salah satu dari beberapa macam uang kripto yaitu bitcoin. Penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli online belakangan ini semakin marak, meski pemerintah telah melarang praktek tersebut. Pada awal tahun 2019, pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan tentang dilegalkannya bitcoin (kripto aset) dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Dwifungsi bitcoin sebagai komoditas dan alat tukar transaksi online memunculkan pro dan kontra di kalangan ulama dan pakar ekonomi. Penelitian ini bertujuan memperoleh jawaban seputar mata uang kripto sebagai komoditas di Indonesia dan bagaimana peluang bitcoin sebagai subjek dalam komoditi syariah di Bursa Komoditi. Teori yang diterapkan adalah teori transaksi bisnis yang sah dan batil dalam Islam. Penelitian ini merupakan studi pustaka dan bersifat kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan hukum Islam yuridis normatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa cryptocurrency dapat diperdagangkan dalam bursa komoditi syariah dengan syarat, negara melindungi perdagangan tersebut dengan payung hukum serta menerbitkan mata uang kripto dimana penetapan harganya bersandar pada emas atau mata uang negara tersebut. Bitcoin tidak bisa dijadikan komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah di Indonesia, karena bitcoin masih mengandung spekulasi, maysîr dan rentan digunakan untuk kegiatan ilegal. Bitcoin hukumnya ḥarâm lighairihi atau haram karena faktor luar, maka sebaiknya dihindari.Kata Kunci: Cryptocurrency, Bitcoin, Perdagangan Berjangka Komoditi, Kontrak Derivatif Syariah.
Exploring the Role of Religiosity in Moderating Employee Commitments in Islamic Banking (Study at Sharia Banks in East Java, Indonesia) R Iqbal Robbie; Khusnul Rofida Novianti
TSAQAFAH Vol. 16 No. 1 (2020): Islamic Economics
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v16i1.3695

Abstract

AbstractIslamic banking has increased rapidly in Indonesia for the last ‎few decades. As a country with Moslem domination religion, ‎religiosity is considered as one of the essential determinants ‎for Moslem consumers to using Islamic/sharia banking ‎products. The primary purpose of this paper is to analyze and test ‎the influence of organizational culture, especially the ethical ‎values dominated by the influence of Javanese and Madura ‎culture on employee organizational commitment and ‎performance, and to examine how the influence of religiosity as ‎a moderating variable on the relationship between commitment ‎organizational and employees of performance. Data were obtained from 109 employees working in the sharia banking (both state-owned and private sharia bank) located in Jember, East Java. Data were collected through a questionnaire carried out from August to September 2019 and analyzed using PLS software. The findings indicate the ethical value ‎of the company does not have a significant influence on ‎organizational commitment, and the variable of religiosity turns ‎out to play a significant role in increasing the interaction ‎between organizational commitment to employee performance. ‎This paper contributes to show the importance of religiosity ‎aspects that needs to be maintained to ensure increased ‎employee performance.‎Keywords: Religiosity, Ethical Values, Organizational Commitment, Performance. AbstrakPerkembangan perbankan syariah mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai negara dengan dominasi agama Islam, faktor religiusitas menjadi pertimbangan penting bagi konsumen Muslim dalam menggunakan produk perbankan syariah. Artikel ini bertujuan menganalisis dan menguji pengaruh budaya organisasi khususnya nilai etis yang didominasi dari pengaruh budaya Jawa dan Madura terhadap komitmen organisasi dan kinerja karyawan serta menguji pengaruh religiusitas dalam memoderasi pengaruh antara komitmen organisasi dan kinerja karyawan. Data diperoleh dari 109 karyawan yang bekerja di sektor perbankan syariah (baik bank syariah milik BUMN maupun bank syariah swasta) yang berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dilaksanakan sejak Agustus hingga bulan September 2019 dan dianalisis menggunakan software PLS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai etis perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi dan religiusitas memiliki peran penting dalam meningkatkan interaksi antara komitmen organisasi dan kinerja karyawan. Artikel ini berkontribusi dalam menunjukkan pentingnya aspek religiusitas yang perlu dikelola dalam memastikan peningkatan kinerja karyawan.Kata Kunci: Religiusitas, Nilai Etis, Komitmen Organisasi, Kinerja.
Local Trade in the Kingdom of Inderapura in the 17th-18th Century Ce Sudarman Sudarman; Khairul Amal; Safrudin Halimy K; Rahmawati Rahmawati; Urwatul Wusqo
TSAQAFAH Vol. 16 No. 1 (2020): Islamic Economics
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v16i1.3889

Abstract

AbstractThe research is undertaken with several aims in mind. First, to analyze the local trade conducted in the Kingdom of Inderapura within the 17th-18th century CE. Second, to classify several types of local trade conducted under the patronage of the Kingdom of Inderapura in its effort to ascertain its position as the main patron of commerce on the west coast of Sumatera. One of the policies issued by the king of Inderapura to boost the kingdom’s commerce was not to burden the anchoring merchant ships with paying customs. Here lies the difference between the port of the Kingdom of Inderapura with other ports on the west coast of Sumatera. The article approaches the problem through maritime historical research method. It utilizes the Dutch colonial archives and the Tambo of the Kingdom of Inderapura as the primary sources. Besides that, the research also makes use of related books and scientific journals as secondary sources. To enrich and bring depth to its analysis, the research approaches the research question socio-economically. These sources, then, need to pass the internal and external criticism to validate its reliability. The final steps are synthesis and historiography (putting and arranging those facts into historical writing). The writers discover that there are three types of local trade conducted by the Kingdom of Inderapura along with the 17th-18th century CE: intra-island, inter-ports, and inter-islands trade.Keywords: The Kingdom of Inderapura, Local Trade, VOC, The Kingdom of Aceh Darussalam, The Kingdom of Banten. AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk menganalisis tentang pola perniagaan lokal di kerajaan Inderapura pada abad XVII-XVIII M. Hal ini sekaligus untuk mendalami bagaimana pola-pola perniagaan yang dibangun oleh kerajaan Inderapura sehingga kerajaan ini mampu menjadi penopang utama perniagaan di Pantai Barat Sumatera. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh raja Inderapura adalah setiap pedagang yang berlabuh tidak dibebani untuk membayar bea cukai, inilah yang membedakan antara pelabuhan Inderapura dengan pelabuhan yang lainnya di Pantai Barat Sumatera. Penelitian ini menggunakan metode riset sejarah maritim dengan sumber primer berupa arsip kolonial, sumber lokal berupa Tambo kerajaan Inderapura dan sumber sekunder serta pendekatan sosial ekonomi, kemudian sumber-sumber tersebut dikritik dengan melalui kritik internal  dan eksternal (memvalidasi akurasi terhadap keaslian sumber), setelah itu dilakukan sintesis dan historigrafi. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pola perniagaan yang dipergunakan oleh Kerajaan Inderapura pada abad XVII-XVIII M adalah; pertama, pola perniagaan antar pelabuhan. Kedua, Pola perniagaan antar pulau. Ketiga, pola perniagaan ke pedalaman.Kata Kunci:Kerajaan Inderapura, Perdagangan Lokal, VOC, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Banten.
Mengawal Nilai-Nilai Produksi melalui AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam Perspektif Ekonomi Syariah Devid Frastiawan Amir Sup
TSAQAFAH Vol. 16 No. 1 (2020): Islamic Economics
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v16i1.3953

Abstract

AbstractProduction waste and product waste (after being used/consumed by consumers) from industry, in general there are too many that have a negative impact on the environment, in the long time it will affect environmental sustainability. Waste is a logical impact of an industry, it seems impossible to eliminate it, but it is very possible to minimize the amount and impact of the waste. Damaging the environment is very contrary to the values of production. To guard these values so that they are maintained, an regulation is needed. In the context of the laws and regulations in Indonesia, one of which can maximize the application of EIA (Environmental Impact Assessment or in Indonesia ussually called by Amdal) to an industry. This study aims to describe the role of EIA in guarding the values of production. The methodology used is qualitative-descriptive-literature. The results, that EIA is very important in determining the feasibility of a business and/or activity that has an important impact on the environment so that it can be in line with the values of production, produce mashlaḥaḥ both for the industry itself, humans, and the environment.Keywords: Industry, The Values of Production, EIA, Environment. AbstrakLimbah produksi serta limbah produk (setelah digunakan/dipakai/dikonsumsi oleh konsumen) yang berasal dari industri, secara umum masih banyak yang berdampak buruk terhadap lingkungan, tentunya dalam jangka panjang dan berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan. Limbah merupakan dampak logis dari sebuah industri, tampaknya tidak mungkin untuk meniadakannya namun sangat mungkin untuk dapat diminimalisir jumlah maupun dampak dari limbah tersebut. Merusak lingkungan sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai produksi. Untuk mengawal nilai-nilai tersebut agar tetap terjaga, maka diperlukan suatu pengaturan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya dapat memaksimalkan penerapan Amdal terhadap suatu industri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Amdal dalam mengawal nilai-nilai produksi tersebut. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif-kepustakaan. Hasil yang didapat, bahwa Amdal sangat berperan penting dalam menentukan kelayakan suatu usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan agar selaras dengan nilai-nilai produksi, menciptakan mashlaḥaḥ baik bagi industri itu sendiri, manusia, maupun terhadap lingkungan.Kata Kunci: Industri, Nilai-Nilai Produksi, Amdal, Lingkungan.
Pelaksanaan Denda atas Nasabah Mampu Penunda Pembayaran Utang di Lembaga Keuangan Syariah Alimin Alimin; Rizal Fahlefi
TSAQAFAH Vol. 16 No. 1 (2020): Islamic Economics
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v16i1.4006

Abstract

AbstractIslamic Financial Institutions (IFI) have business and social functions. One source of income for social funds other than infaq, shadaqah, and zakah is a fine fund for late payment of debt to able customers. This phenomenon is different from conventional financial institutions that make fines as one of their income. The fine at the IFI serves to discipline customers to pay debts, but the collection of these fines should not be done haphazardly because it can lead to ribawi practices and abuse of the situation. Decisions of various fatwa institutions have been made available regarding the rules for implementing this fine (DSN-MUI No. 17 of 2000 and the Sharia Standards of the AAOIFI Sharia Board of Bahrain No.8 and Majma 'al-Fiqh al-Islami Islamic Conference Organization No. 109 of 2000). Based on the results of this study it was found that the implementation of this fine was very varied. The study also found that the potential for these fines was quite large and would contribute positively to IFI's social functions while enhancing the positive image of the community. Variations in the application of these fines can be seen in terms of a) whether or not the fines are carried out with the aim of the promotion strategy, b) the amount of fines applied based on the effectiveness of the deterrence function, c) customer knowledge and understanding is still very low on these sanctions rules, and even IFI practitioners are still not optimally understood.Keywords: Sanction Fines, Usury, BMT, Capable Customers, Bad Debth, Islamic Financial Institutions.                                                     AbstrakLembaga Keuangan Syariah (LKS) mempunyai fungsi bisnis dan sosial. Salah satu sumber pemasukan dari dana sosial selain infak, sedekah dan zakat adalah denda keterlambatan pembayaran utang atas nasabah yang mampu. Hal ini berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang menjadikan denda sebagai salah satu pendapatan lembaga keuangan. Denda pada LKS tersebut berfungsi untuk mendisiplinkan nasabah terutang, namun dalam penerapan denda keterlambatan pembayaran tidak boleh dilakukan sembarangan karena dapat menjurus kepada praktik ribawi dan penyalahgunaan keadaan. Keputusan berbagai lembaga fatwa pun sudah ada tentang pelaksanaan denda ini (DSN-MUI No. 17 Th. 2000 dan Standar Syariah Dewan Syariah AAOIFI Bahrain No. 8 serta Majma' al-Fiqh al-Islami Organisasi Konferensi Islam No. 109 Th. 2000). Namun, berdasarkan hasil penelitian ternyata di lapangan terdapat berbagai variasi pelaksanaannya. Penelitian ini juga menemukan bahwa potensi denda tersebut cukup besar dan akan memberikan kontribusi positif bagi fungsi sosial LKS sekaligus meningkatkan kesan positif dari masyarakat. Variasi penerapan terlihat dari sisi a) dilaksanakan atau tidaknya denda tersebut dengan alasan strategi promosi, b)  jumlah denda yang diterapkan berdasarkan efektifnya tujuan penjeraan, c) pengetahuan dan pemahaman nasabah masih sangat rendah terhadap aturan sanksi ini, dan bahkan praktisi terhadap aturan sanksi ini masih belum maksimal.Kata Kunci: Denda Sanksi, Riba, BMT, Nasabah Mampu, Keterlambatan Pembayaran, Lembaga Keuangan Syariah.
Spiritual Marketing Gontor dalam Mempertahankan Positioning Mohammad Hatta Fahamsyah
TSAQAFAH Vol. 16 No. 1 (2020): Islamic Economics
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v16i1.4337

Abstract

AbstractPondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) is one of the most prominent boarding school-based educational institutions in Indonesia that is more than 90 years old and never advertise in any media. The purpose of this study is to uncover the PMDG positioning and its strategy in maintaining its position as an educational institution in the current era of globalization. This study uses a phenomenological approach with conducting interviews with respondents, namely senior teachers and alumni. The results of this study found that PMDG determines its positioning as a community service oriented educational institution and the existence of the PMDG admission tutorial course and also the boarding school established by its alumnus make it a very effective marketing channel. Marketing channels that are formed naturally are one concrete example of a new concept, namely spiritual marketing.Keywords: Marketing, Positioning, Spiritual Marketing, Educational Institution, Boarding School. AbstrakPondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) merupakan salah satu lembaga pendidikan berbasis pesantren ternama di Indonesia. Usianya sudah lebih dari 90 tahun, namun dalam rentang usia itu, uniknya pondok ini sama sekali tidak melakukan promosi iklan lewat media apapun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap positioning PMDG dan strateginya dalam mempertahankan positioning-nya sebagai lembaga pendidikan di era globalisasi saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan wawancara kepada para responden yaitu guru senior dari PMDG di pusat, PMDG cabang dan alumni yang telah berkarir di luar pondok. Hasil penelitian ini menemukan bahwa PMDG menentukan positioning-nya sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi pada kemasyarakatan. Selain itu juga didukung dengan adanya lembaga-lembaga bimbingan masuk gontor dan pondok-pondok pesantren yang didirikan oleh para alumninya. Hal inilah yang menjadi saluran pemasaran yang sangat efektif. Saluran-saluran pemasaran yang terbentuk secara alami merupakan salah satu contoh nyata dari sebuah konsep baru yaitu spiritual marketing.Kata Kunci: Pemasaran, Positioning, Spiritual Marketing, Lembaga Pendidikan, Pesantren.
Nilai Filosofi Doa Dalam Ekonomi Syariah Muhammad Khoirul Malik; Rokhmat Subagiyo
TSAQAFAH Vol. 16 No. 1 (2020): Islamic Economics
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v16i1.4389

Abstract

AbstractThis article describes the philosophical values of supplication (dua) carried out by each business actor and its relation in the context of carrying out islamic economics. As an inseparable part of the survival efforts of a Muslim, islamic economics practices cannot be separated from the ritual of dua as a need to get blessings and happiness in the world and the hereafter. Dua becomes an important element in the implementation of islamic economics in order to minimize the occurrence of behavior deviations, such as dishonesty, selfishness, cheating, and gain profits by justifying any means. An understanding of the philosophical value of dua for a Muslim is required in each of his economic activities, so that he is always aware and remains in the corridor of islamic economics implementation. The study concludes that dua has a philosophical value teaching every Muslim to pray (dua) in their economic activities. Knowledge of the philosophical value of dua in islamic economic practices is important, because religion requires people to remember good attitude and behavior, be honest, willing to work hard and be aware that the ultimate goal of economic activities is intended to get a blessing and happiness in life in the world and the hereafter.Keywords: Philosophical Values, Supplication, Business Actors, Islamic Economics. AbstrakArtikel ini menjelaskan tentang nilai-nilai filosofi doa yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha dan relasinya dalam konteks menjalankan ekonomi syariah. Kegiatan ekonomi syariah sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya keberlangsungan hidup seorang Muslim tidak dapat terlepas dari ritual doa sebagai kebutuhan untuk mendapatkan keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Doa menjadi unsur penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah guna meminimalisir terjadinya penyimpangan perilaku dalam kegiatan ekonomi syariah seperti ketidakjujuran, egois, kecurangan, dan meraih keuntungan dengan menghalalkan segala cara. Pemahaman terhadap nilai filosofi doa bagi seorang Muslim diperlukan dalam setiap kegiatan ekonominya agar selalu sadar dan berada pada koridor pelaksanaan ekonomi syariah yang benar. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa doa memiliki nilai filosofi yang mengajarkan kepada setiap Muslim untuk berdoa di setiap aktifitas ekonominya. Pengetahuan akan nilai filosofi doa dalam praktek ekonomi syariah yang diajarkan oleh agama menjadi penting, karena agama mengajarkan umat manusia selalu ingat kepada sikap dan perilaku yang baik, jujur, mau bekerja keras dan sadar bahwa tujuan akhir dari kegiatan ekonomi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keberkahan serta kebahagiaan hidup (falâḥ) di dunia dan akhirat.Kata Kunci: Nilai Filosofi, Pelaku Usaha, Doa, Ekonomi Syariah.

Page 1 of 1 | Total Record : 10


Filter by Year

2020 2020


Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 1 (2025): Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam Vol. 20 No. 2 (2024): Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam Vol. 20 No. 1 (2024): Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam Vol. 19 No. 2 (2023): Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam Vol. 19 No. 1 (2023): Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam Vol. 18 No. 2 (2022): Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam Vol 18, No 2 (2022) Vol 18, No 1 (2022): Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam Vol. 18 No. 1 (2022): Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam Vol. 17 No. 2 (2021): Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam Vol 17, No 2 (2021): Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam Vol. 17 No. 1 (2021): Islamic Education Vol 17, No 1 (2021): Islamic Education Vol 16, No 2 (2020): Islamic Theology Vol. 16 No. 2 (2020): Islamic Theology Vol. 16 No. 1 (2020): Islamic Economics Vol 16, No 1 (2020): Islamic Economics Vol. 15 No. 2 (2019): Islamic Civilization Vol 15, No 2 (2019): Islamic Civilization Vol. 15 No. 1 (2019): Da'wah and Islamic Communication Vol 15, No 1 (2019): Da'wah and Islamic Communication Vol 14, No 2 (2018): Islam and Spirituality Vol. 14 No. 2 (2018): Islam and Spirituality Vol 14, No 1 (2018): Contemporary Islamic Discourses Vol. 14 No. 1 (2018): Contemporary Islamic Discourses Vol 13, No 2 (2017): Islamic Jurisprudence Vol. 13 No. 2 (2017): Islamic Jurisprudence Vol 13, No 1 (2017): Islamic Political Thought Vol. 13 No. 1 (2017): Islamic Political Thought Vol 12, No 2 (2016): Qur'anic Studies Vol. 12 No. 2 (2016): Qur'anic Studies Vol. 12 No. 1 (2016): Islamic Economics Vol 12, No 1 (2016): Islamic Economics Vol. 11 No. 2 (2015): Islamic Education Vol 11, No 2 (2015): Islamic Education Vol. 11 No. 1 (2015): Islamic Civilization Vol 11, No 1 (2015): Islamic Civilization Vol 10, No 2 (2014): Religious Studies Vol. 10 No. 2 (2014): Religious Studies Vol 10, No 1 (2014): Islamic Philosophy Vol. 10 No. 1 (2014): Islamic Philosophy Vol. 9 No. 2 (2013): Islamic Ethics Vol 9, No 2 (2013): Islamic Ethics Vol. 9 No. 1 (2013): Islamic Economics Vol 9, No 1 (2013): Islamic Economics Vol 8, No 2 (2012): Islamic Jurisprudence Vol. 8 No. 2 (2012): Islamic Jurisprudence Vol 8, No 1 (2012): Islamic Education Vol. 8 No. 1 (2012): Islamic Education Vol. 7 No. 2 (2011): Islamic Theology Vol 7, No 2 (2011): Islamic Theology Vol. 7 No. 1 (2011): Qur'anic Studies Vol 7, No 1 (2011): Qur'anic Studies Vol 6, No 2 (2010) Vol. 6 No. 2 (2010) Vol. 6 No. 1 (2010) Vol 6, No 1 (2010) Vol. 5 No. 2 (2009) Vol 5, No 2 (2009) Vol 5, No 1 (2009) Vol. 5 No. 1 (2009) More Issue