cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arnis Duwita Purnama
Contact Email
jurnal@komisiyudisial.go.id
Phone
+628121368480
Journal Mail Official
jurnal@komisiyudisial.go.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Yudisial Gd. Komisi Yudisial RI Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Yudisial
Published by Komisi Yudisial Republik Indonesia
ISSN : 19786506     EISSN : 25794868     DOI : 10.29123
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Yudisial memuat hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan). Visi: Menjadikan Jurnal Yudisial sebagai jurnal berskala internasional. Misi: 1. Sebagai ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. 2. Membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 256 Documents
 2   3   4   5   6 
MAKNA “AHLI WARIS” SEBAGAI SUBJEK PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI Ramiyanto Ramiyanto
Jurnal Yudisial Vol 9, No 1 (2016): DIVERGENSI TAFSIR
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v9i1.31

Abstract

ABSTRAKPeninjauan Kembali (PK) merupakan salah satu dari upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana Indonesia. Ahli waris merupakan salah satu pihak yang berhak mengajukan PK dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang rumusannya: “Terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” Merujuk pada ketentuan itu, maka PK merupakan upaya hukum yang disediakan untuk melawan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang berisi pemidanaan. Ketentuan itu mempunyai keterbatasan karena tidak diberikan batasan pengertian mengenai makna “ahli waris” yang menimbulkan permasalahan di dalam penerapannya terkait dengan penafsiran maknanya. Permasalahan itu timbul ketika majelis hakim Mahkamah Agung di dalam PutusanNomor 97 PK/Pid/Sus/2012 menerima PK yang diajukan isteri terpidana (ST) dengan dikategorikan sebagai ahli waris. Permasalahannya adalah “Apakah isteri seorang terpidana yang masih hidup dapat dikategorikan sebagai ahli waris?” Tulisan ini akan menganalisis penafsiran hukum hakim agung untuk menerima PK yang diajukan oleh istri ST dikaitkan dengan ajaran dan doktrin yang masih berlaku saat ini.Kata kunci: tafsir, ahli waris, peninjauan kembali. ABSTRACTCase review appeal is one of extraordinary legal remedies in the court proceeding of Procedural Criminal Code in Indonesia. Heir is a person or party entitled to file a petition for judicial review in criminal cases, as stipulated in Article 263, paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, “of decision that has permanent legal force, except for judgment of acquittal or absolute discharge, felon or his heirs may file a petition for judicial review to Supreme Court. Referring to the provisions, a judicial review, is a legal action, which is provided against the court ruling, which has permanent legal force (inkracht van gewijsde), related to criminal prosecution. The provision is imprecise since it does not set the meaning scope of the term “heir”; and in the implementation it results in problems related to its interpretation. Problems arise as the panel of judges of the Supreme Court in the Decision Number 97 PK/Pid/Sus/2012 accepted a petition for case review appeal filed by the wife of felon, ST, and regarded her as his beneficiary. The issue is whether the wife of a felon who are still alive can be considered as his heir? This analysis is discussing the legal interpretation of Supreme Court judges employed in accepting the petition for casereview filed by the wife of ST in regard to the prevailing jurisdictions and doctrines. Keywords: legal interpretation, heir, case review appeal.
RELEVANSI FAKTA HUKUM DALAM PENGGUNAAN SIFAT MELAWAN HUKUM NEGATIF Luh Rina Apriani
Jurnal Yudisial Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i1.199

Abstract

ABSTRACTThis paper examines the relevance of the term 'nature against the law in negative sense' as the reason for the suppression of criminal law to the facts revealed at trial. The relevance is important because proving the existence of nature against the law in a negative sense associated with the values of decency and living habits in society. The judges in this case seems to disregard to assess the facts of existing law as a unity, and value it as something that is partial and stand alone. Logical thinking is also not used when assembling the facts to one another when it is impossible that the defendant's actions are assumed to serve the public interest when the public interest that wants to be served has been completed long before the defendant's caught redhanded transporting timber without legal documentation. When the judges missed in assessing the facts that are based on a reasonable interpretation and logical thought patterns, the decision therein therefore is a decision that denies the values of justice, expediency, and legal certainty as seen in this decision.Keywords: nature against the law in negative sense, relevance, legal facts ABSTRAKTulisan ini menguji relevansi definisi "sifat melawan hukum" sebagai alasan menyembunyikan hukum pidana sebagai fakta dalam persidangan. Relevansi ini penting disebabkan sifat melawan hukum dikaitkan dengan nilai-nilai kesusialaan dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam kasus ini sepertinya luput untuk melihat hukum yang berlaku sebagai fakta satu kesatuan yang bukan berdiri sendiri dan terpisah. Logika berfikir juga tidak mengunakan dasar kepentingan umum sebagaimana fakta terdakwa tidak membawa dokumen hukum dalam menjalankan aksi pengangkutan kayu. Dokumen tersebut dapat disebut sebagai fakta reasonable, sehingga pengabaikan hal itu juga berarti mengabaikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.Kata kunci: sifat melawan hukum, relevansi, fakta hukum
EKSEKUTABILITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Tahegga Primananda Alfath
Jurnal Yudisial Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i3.357

Abstract

ABSTRAKKomisi Pemilihan Umum (KPU) membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang khususnya diatur dalam Pasal 60A. Akan tetapi ketentuan pada peraturan tersebut diputus telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan tidak boleh dimaknai berlaku surut oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 65P/ HUM/2018. Atas adanya fakta hukum yang tidak koheren tersebut, diambil isu hukum terkait kepastian hukum dapat atau tidaknya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang juga merupakan pengurus (fungsionaris) partai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini, pertama, terdapat kesesatan dalam penalaran hukum pada ratio decidendi Putusan Nomor 65P/HUM/2018. Kedua, putusan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpangi oleh KPU, karena sebagaimana dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap undang-undang yang bersifat erga omnes.Kata kunci: racio decidendi; penalaran hukum; Dewan Perwakilan Daerah.  ABSTRACT The General Election Commission (KPU) has enacted KPU Regulation Number 26 of 2018 concerning the Second Amendment to KPU Regulation Number 14 of 2018 over the Nomination of Individual Election of Regional Representative Council Members. The provisions of this regulation, especially Article 60A, contravene with Law Number 12 of 2011 concerning the Legislation Drafting Process. In the Decision Number 65P/HUM/2018, the Supreme Court should not retroactively interpret the KPU regulation. Due to the incoherent legal facts, legal issues raised in this article is about legal certainty whether a candidate of the Regional Representative Council (DPD) member can also become a political party official. This research uses legal research methods with normative, conceptual, and case approaches. The results of this research are as follows. The results of this research are as follows. First, there are errors in legal reasoning on the ratio decidendi of the Supreme Court Decision Number 65P/ HUM/2018. Second, the Supreme Court Decision can be distorted by the KPU because the court acted like the Constitutional Court reviewing an erga omnes law. Keywords: racio decidendi; legal reasoning; Regional Representative Council.
MENYOAL KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERPPU Zairin Harahap
Jurnal Yudisial Vol 7, No 3 (2014): LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v7i3.78

Abstract

ABSTRAKSalah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diatur di dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) adalah melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD NRI 1945. Seiring berjalannya waktu, ditemukan praktik bahwa MK telah melakukan pengujian konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Padahal tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa MK mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian Perppu terhadap UUD NRI 1945. Bahkan hal tersebut juga tidak kita temukan di dalam UUD NRI 1945. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dari segi teori-teori hukum yang dapat menjelaskan MK dapat atau tidak dapat dibenarkan melakukan pengujian Perppu terhadap UUD NRI 1945. Melalui penjelasan teori-teori hukum tersebut, akhirnya diketahui bahwa tidak benar jika menyatakan MK berwenang menguji Perppu hanya dengan dasar bahwa Perppu ditempatkan dalam Bab VII UUD NRI 1945 tentang DPR. Selain itu, tidak benar juga jika materi muatan Perppu dinyatakan sebagai materi muatan UU bukan materi muatan PP dalam rangka melaksanakan UU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945. Kata kunci: perppu, pengujian peraturan perundangundangan, kewenangan mahkamah konstitusi.ABSTRACTOne of the authorities of the Constitutional Court, as stipulated on Article 24 C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is to conduct a judicial review. However over time, it appears that the Constitutional Court has conducted a constitutional review to the Government Regulation in Lieu of Law (the Perppu). As the matter of fact, there is no regulation set the authority for the Constitutional Court, even not affirmed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. For that reason, it is necessary to grasp legal theories in the analysis to elucidate this issue: is the Constitutional Court allowed to review the Perppu? Through the elaboration of the legal theories, it can be deduced that it is invalid to confirm that the Constitutional Court has the authority to review the Perppu on the basis that it is stipulated in Chapter VII of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regarding the House of Representatives. More to the point, it is also could not be justified that the content of the Perppu is asserted as the content of the Law, not as the content of Government Regulation (PP) in order to implement the Law as referred to Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Keywords: the government regulation in lieu of law (perppu), legislation review, constitutional court’s authority.
KESETARAAN DALAM PERJANJIAN KERJA DAN AMBIGUITAS PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI Ayunita Nur Rohanawati; Dian Agung Wicaksono
Jurnal Yudisial Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i3.307

Abstract

ABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUUXV/2017 terkait pembatalan aturan larangan pernikahan antar-karyawan sekantor, dinilai sebagai bentuk jaminan pemenuhan hak asasi manusia, berupa hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945. Pertimbangan hukum putusan tersebut memuat asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian dan persepsi ketidaksetaraan dalam perjanjian kerja. Menarik untuk dikaji, bagaimana konstruksi hukum perjanjian kerja, khususnya kesetaraan pihak. Mengingat asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas dalam perjanjian yang mengindikasikan adanya ketidakcacatan kehendak, maka pertanyaan lebih lanjutnya, apakah betul perjanjian kerja tidak memberikan kesetaraan kepada para pihak sebagaimana yang didalilkan oleh Mahkamah Konstitusi? Apakah konsekuensi yuridis Mahkamah Konstitusi mendudukkan asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, yang mana hal ini bertolak belakang dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kasus mengkaji bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini setidaknya menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut, khususnya pada bagian pertimbangan, Mahkamah Konstitusi memberikan ambiguitas pertimbangan hukum, yang notabene bertentangan dengan pengaturan terkait syarat sah perjanjian.Kata kunci: kesetaraan pihak, perjanjian kerja, keabsahan perjanjian, ratio decidendi. ABSTRACTThe Constitutional Court Decision Number 13/PUUXV/2017 related to the cancellation of rules regarding the prohibition of co-worker marriage, is considered as a form of guaranteeing the fulfilment of human rights, which is the right to form a family through legal marriage as stated in Article 28B paragraph (1) of the 1945 Constitution. However, the decision contains legal considerations related to the principle of freedom of contract as one of the legal requirements of an agreement, and the perception of inequality in work agreement. It is interesting to examine the legal construction of equality of parties in work agreement as the principle of freedom of contract is one of the principles in the agreement indicating no defects on the parties' will. Then, the further question is whether it is right that work agreement does not provide equality to the parties as argued by the Constitutional Court. What are the juridical consequences of the Constitutional Court to establish the principle of freedom of contract as one of the legal requirements of an agreement, which is contrary to the provisions of Article 1320 of the Civil Code? This is a normative legal research through case study to examine the Constitutional Court Decision Number 13/PUU-XV/2017. This research uses statutory and conceptual approach based on descriptive-qualitative data analysis. The results of this study at least indicate that in the decision, especially in legal considerations, the Constitutional Court has provided ambiguity in legal considerations, which in fact contradicted the regulations regarding the legal terms of an agreement.Keywords: equality of parties, work agreement, validity of contract, ratio decidendi.
PERBEDAAN TAFSIR MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA PEMILIHAN UMUM SERENTAK Suparto Suparto
Jurnal Yudisial Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v10i1.39

Abstract

ABSTRAKSelama ini pemilu presiden dan pemilu legislatif dilakukan secara terpisah atau tidak serentak. Pemilu legislatif selalu dilakukan sebelum pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum yang dilakukan secara terpisah dianggap lebih banyak dampak negatifnya serta tidak sesuai dengan UUD NRI 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan peraturan perundangundangan. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 sehingga terjadi perbedaan dengan putusan sebelumnya Nomor 51-52-59/PUUVI/ 2008 terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus Putusan Nomor 14/PUUXI/ 2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terjadi inkonsistensi. Putusan Nomor 14/ PUU-XI/2013 memutuskan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu anggota DPR, DPR, dan DPRD. Sedangkan dalam putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 pada pengujian pasal dan undang-undang yang sama (Pasal 3 ayat (5) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008), Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan setelah pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (tidak serentak) adalah tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 (konstitusional). Terjadinya pertentangan putusan ini antara lain disebabkan oleh perbedaan pilihan penafsiran konstitusi.Kata kunci: inkonsistensi, mahkamah konstitusi, pemilu serentak. ABSTRACTDuring this time, the presidential and legislative elections are conducted separately or not simultaneously. The Legislative Elections are always carried out prior to the General Elections of the President and Vice President. The general election is conducted separately as considerably having more negative impacts and inconsistency with the 1945 Constitution. This analysis uses descriptive analysis method with the pertinent laws and regulations approach. The formulation of the issue is what the Constitutional Court Justices took into consideration in its Decision Number 14/PUU-XI/2013 leading to differences to that of its previous Decision Number 51- 52-59/PUU-VI/2008 concerning the implementation of simultaneous elections. The analysis results show inconsistencies in the consideration of the Constitutional Court Justices in ruling the case through the Decision Number 14/PUU-X/2013 on the judicial review of Law Number 42 of 2008 concerning the General Elections of the President and Vice President. The Constitutional Court Decision Number 14/PUU-X/2013 decided that the General Election of the President and Vice President should be implemented simultaneously with the Legislative Election for the Member of the House of Representatives, the Regional Representatives Council, and the Regional House of Representatives. As for the previous decision, the Constitutional Court Decision Number 51-52-59/PUU-VI/2008 on the judicial review of the same article and law (Article 3 (5) of Law Number 42 of 2008), the Constitutional Court decided that the elections of the President and Vice President conducted after the Legislative Election for the Member of the House of Representatives, the Regional Representatives Council, and the Regional House of Representatives (not simultaneously) is not contradictory to the 1945 Constitution. The contradiction of these decisions is partly due to the variety of interpretation on the constitution.Keywords: inconsistency, the constitutional court, simultaneous elections.
”CONTEMPT OF COURT” DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF Budi Suhariyanto
Jurnal Yudisial Vol 9, No 2 (2016): DINAMIKA "CORPUS JURIS"
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v9i2.22

Abstract

ABSTRAKDari awal konstitusi dibentuk sampai saat ini, perlindungan dan pengamanan terhadap hakim terutama dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakimanmasih belum optimal. Hukum positif Indonesia tidak mengatur contempt of court secara definitif, spesifik, dan lengkap. Adapun pengaturan yang dipadankandalam KUHP, tidak merepresentasikan pengertian dan ruang lingkup contempt of court secara komprehensif dan integral. Majelis hakim dalam Putusan Nomor241/Pid B/2006/PN.PWK secara responsif mengisi kekosongan hukum yang ada dengan mendefinisikan contempt of court sebagai tindak pidana menentangkekuasaan kehakiman serta melakukan terobosan hukum dalam putusan pemidanaannya. Permasalahannya adalah bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman dalam perspektif penemuan hukum progresif? Metode penelitian normatif digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Terdapat tiga pendekatan untuk mengkaji permasalahan yaitupendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penemuan hukum progresif menghendaki hakim untuk berupaya menghasilkan kaidah hukum baru yang mendasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan serta memiliki visi pembaruan hukum (ius constituendum).Kata kunci: contempt of court, kekuasaan kehakiman, ius constituendum. ABSTRACTSince the establishment of the constitution to the present, the protection and security of judges, principally in executing the function of judicial power are still not optimal. The positive law in Indonesia has not yet definitively, specifically, and completely set out theprovision regarding contempt of court. Despite the fact that the comparable provision in the Criminal Code does not represent the definition and scope of contempt of court in a comprehensive and integral way. In the Decision Number 241/Pid.B/2006/PN.PWK thejudges make a legal breakthrough in the adjudication and responsively fill the legal vacuum by defining the contempt of court as an offense against judicial power.The arising issue is how the criminal prosecution of the offense against judicial power is viewed from progressive law-making perspective? The issue is elaborated in thisanalysis using normative research methods. There are three approaches employed: approach to legislations, cases, and concepts. By and large conclusions on theissues discussed are drawn from the qualitative juridical analysis. From the discussion, it can be concluded that progressive law discovery requires judges at the outsetto have a law reform vision (ius constituendum) and subsequently attempt to lay new legal principles based on justice values and legal expediency. Keywords: contempt of court, judicial power, ius constituendum.
PERSELISIHAN HUKUM MODERN DAN HUKUM ADAT DALAM KASUS PENCURIAN SISA PANEN RANDU Widodo Dwi Putro
Jurnal Yudisial Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i2.190

Abstract

ABSTRACTModern law and customary law should be able to coexist in a pluralistic constellation of law in Indonesia. But in some cases, modern law deals vis a vis with customary law, and often customary law has to be in yield position. The contradiction has become fact in Batang, Central Java. The case of cotton harvest theft trialed in Batang District Court. Based on the fact, in this paper resolves that the enactment of modern law, often emphasized through legal positivism, tends to hurt the sense of social justice. Positive law or legal positivism not enough to describe fairnes dan justice. Then, jugde, when decides the case, doesn’t use legal positivism only. Keywords: customary law, modern law, legal positivism, social justice ABSTRAKHukum modern dan hukum adat dapat eksis bersama dalam konstelasi hukum Indonesia yang syarat dengan plurarisme. Namun, dalam beberapa kasus harus berhadapan dengan hukum adat seperti putusan atas pencurian batang randu di Batang. Kedua hukum tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu keadilan yang jauh melampaui hukum sehingga keadilan tidak bisa sepenuhnya dipastikan dalam rumusan hukum. Hukum tanpa keadilan tidak layak lagi disebut hukum, tetapi keadilan tanpa hukum tetaplah keadilan, meskipun keadilan yang "defisit". Jadi, keadilan itu tidak terbatas, dalam arti ia tidak bisa dibatasi dalam definisi tertentu, atau direduksi pada hukum tertentu, atau diderivasi pada sesuatu yang dianggap pasti. Hukum positif, betapa pun lengkapnya, tetap saja terbatas, terutama akan terlihat jelas dalam "hard cases". Mengembalikan teks hukum pada satu-satunya makna, tidak hanya tidak mungkin, melainkan juga semakin menjauhkannya dari makna keadilan.Kata kunci: hukum adat, hukum modern, hukum positif, keadilan sosial
PEMBUKTIAN TERHADAP PERBUATAN DEBITUR YANG MERUGIKAN KREDITUR DALAM TUNTUTAN ACTIO PAULIANA Elisabeth Nurhaini Butarbutar
Jurnal Yudisial Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i2.322

Abstract

ABSTRAKActio pauliana merupakan upaya hukum kreditur untuk membatalkan perbuatan debitur yang merugikan kreditur melalui pengadilan asal dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, debitur ataupun orang dengan siapa debitur berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu dapat merugikan kreditur. Pembuktian terhadap unsur mengetahui tersebut tidaklah sederhana karena berkaitan dengan perilaku. Dalam Putusan Nomor 07/PDT. SUS-ACTIO PAULIANA/2015/PN.NIAGA.MDN, timbul masalah bagaimana hakim menilai pembuktian gugatan actio pauliana, dan pertimbangan hukum apa yang diberikan oleh hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penilaian hakim terhadap pembuktian unsur mengetahui didasarkan pada pengakuan tergugat bahwa terjadi penjualan aset dan transfer dana dari tergugat I kepada tergugat VII untuk tujuan agar tergugat I tetap dapat beroperasi dan memenuhi kewajiban hutangnya kepada para krediturnya. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa perbuatan para tergugat sebagai perbuatan melawan hukum didasarkan pada perbuatan jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang sama sehingga bertentangan dengan Pasal 1457 KUHPerdata, tidak dilakukan orang yang berwenang berdasarkan Peraturan Batas Kewenangan Keuangan Perusahaan (Financial Limited Authority) yang berlaku di grup perusahaan. Serta pembayaran oleh tergugat I kepada tergugat VII dengan cara set off tidak sesuai dengan Pasal 1425, 1426, 1427 KUHPerdata.Kata kunci: actio pauliana, pembuktian, unsur mengetahui, kerugian, perbuatan melawan hukum. ABSTRACT Actio pauliana is a creditor's legal effort to cancel the debtor's actions that adverse the creditor through the court of origin, it can be proven that when the act is committed, the debtor or the person with whom the debtor is acting, knows that the act can adverse the creditor. Proof of the element of knowing is not that simple because it related to behavior. In Decision Number 07/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2015/PN.NIAGA.MDN, a problem arises on how the judge assessed the evidence of the actio pauliana lawsuit, and what legal considerations that given by the judge in declaring that the actions of the defendants were unlawful. This research is using normative juridical research methods. The judges' assessment of the evidence element based on the defendant's confession that there were an asset selling and fund transfers from the first defendant to the seventh defendant and the purpose is to make the first defendant keep continue operating and fulfill its debt obligations to its creditors. The judge's consideration stated that the actions of the defendants as unlawful acts were based on the act of buying and selling that carried out by the same person so that was contrary to Article 1457 of the Civil Code, no authorized person was carried out under the Financial Limited Authority Rules that apply in the group company. Moreover, the payment by the first defendant to seventh defendant by setting off was not in accordance with Article 1425, 1426, 1427 of the Civil Code. Keywords: actio pauliana, proof, knowing elements, adverse, unlawful acts.
KEADILAN PEMULIHAN BAGI SUBJEK HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF Muhammad Junaidi
Jurnal Yudisial Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v8i3.60

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini mengkaji secara deskriptif analitis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012 yang mengadili terdakwa SM. Melalui putusan tersebutSM dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan serta mendapat ganti rugi sebesar lima juta rupiah setelah menjalani hukuman kurungan selama tiga belas bulanatas perbuatan yang tidak dilakukannya. Pada putusan pengadilan di tingkat pertama dan banding ia dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman. Nilai keadilan yang sesungguhnya harusnya memperhatikan kerugian moril maupun materiil yang dialami SM atas putusan-putusan hakim sebelumnya. SM selayaknya bukan hanya dibebaskan tetapi juga mendapat ganti rugi saatmenjalani proses hukum sesuai dengan ukuran kebutuhan hidup yang layak. Jika hal tersebut diterapkan maka hukum tidak hanya sekadar kata-kata hitam-putih dari peraturan melainkan menjalankan semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang atau hukum. Untuk menguatkan kehadiran hukum progresif dalam putusan pengadilan maka harus mengacu pada norma dan asas dalam sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Kata kunci: putusan pengadilan, keadilan, hukum progresif. ABSTRACTThis is a descriptive analysis examining the Supreme Court Decision Number 1262 K/Pid/2012 which adjudicate the defendant initials SM. Through this decision, SM has been proved innocent and released, then got a compensation of five million rupiahs, after serving thirteen months imprisonment for crimes she did not commit. In the court decision at first instance and the appellate she was found guilty and serving a sentence. The ultimate justice should take close consideration on the actual moral and material losses suffered by SM for the judges previous decisions against her. SM should not only be acquitted, but also be compensated during the legal process in accordance to the level of a decent living. If it is implemented, then the law would not just a black and white regulation, rather run the spirit and the meaning the statute or laws in greater depth. To reinforce the presence of progressive law in the courtdecision, it must refer to the norms and principles in the fifth principle of Pancasila, which is of social justice for all Indonesian people. Keywords: court decision, justice, progressive law.

Page 4 of 26 | Total Record : 256

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2010 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 2 (2024): Child Protection Vol. 16 No. 1 (2023): - Vol 15, No 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD Vol 15, No 2 (2022): HUKUM PROGRESIF Vol 15, No 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS Vol 14, No 3 (2021): LOCUS STANDI Vol 14, No 2 (2021): SUMMUM IUS SUMMA INIURIA Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol 13, No 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol 13, No 1 (2020): REASON AND PASSION Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE Vol 10, No 3 (2017): ALIENI JURIS Vol 10, No 2 (2017): EX FIDA BONA Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS Vol 9, No 3 (2016): [DE]KONSTRUKSI HUKUM Vol 9, No 2 (2016): DINAMIKA "CORPUS JURIS" Vol 9, No 1 (2016): DIVERGENSI TAFSIR Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN Vol 8, No 2 (2015): FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM Vol 8, No 1 (2015): DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA Vol 7, No 3 (2014): LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS Vol 7, No 2 (2014): DISPARITAS YUDISIAL Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM Vol 6, No 3 (2013): PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM Vol 6, No 1 (2013): MENAKAR RES JUDICATA Vol 5, No 3 (2012): MERENGKUH PENGAKUAN Vol 5, No 2 (2012): KUASA PARA PENGUASA Vol 5, No 1 (2012): MENGUJI TAFSIR KEADILAN Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI Vol 3, No 2 (2010): KOMPLEKSITAS PUNITAS Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI More Issue