cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum
ISSN : 2085384X     EISSN : 25793578     DOI : -
Core Subject : Economy,
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum adalah jurnal ilmiah tentang inovasi kebijakan dan penerapan teknologi dalam perencanaan infrastruktur, pengembangan, dan manajemen. Ruang lingkup terbatas pada ruang, sosial, ekonomi, dan perspektif lingkungan transportasi jalan, sektor air, limbah, dan perumahan. Jurnal ini dikelola oleh Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2009, dengan nama "Komunitas”. Dengan adanya perubahan organisasi, nama jurnal berubah menjadi Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum dan diterbitkan secara berkala 2 (dua kali) edisi di setiap volume yaitu bulan April dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue " Vol 2, No 3 (2010)" : 6 Documents clear
KESIAPAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI IRIGASI SPRINGKLER DI SULAWESI UTARA Kristiawan, Andreas; Sunardi, Sunardi
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 2, No 3 (2010)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.103 KB)

Abstract

Petumbuhan penduduk yang pesat membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan pangan. Keadaan inimemaksa pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi lahan pertanian ke luar Jawa untuk menjaga ketahananpangan namun, kendala yang dihadapi antara lain kualitas lahan dan keterbatasan jaringan irigasi. Salahsatu upaya untuk mengatasi keterbatasan jaringan irigasi adalah dengan menerapkan irigasi springkler.Irigasi springkler ini relatif baru. Oleh karena itu, dibutuhkan kesiapan masyarakat dalam pengoperasianspringkler dilihat dari aspek sosial dan ekonomi. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian iniadalah untuk meneliti kesiapan masyarakat dalam pengoperasian springkler dilihat dari modal sosial danperekonomian masyarakat. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan masyarakat Modoinding siap untuk melakukan OP irigasi springkler. Secaraekonomi, Willingness To Pay (WTP) petani sebesar Rp 27.000,-/bulan menunjukkan bahwa masyarakatmampu membiayai OP Irigasi springkler. Disamping itu, secara sosial, tingkat kegotongroyongan yang tinggi,keaktifan masyarakat dalam kegiatan sosial (organisasi) merupakan modal sosial yang baik.
STRATEGI PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR KAWASAN JEMBATAN SELAT SUNDA Anwar, Aditya
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 2, No 3 (2010)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.032 KB)

Abstract

Pemerintah berencana untuk melaksanakan rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda antara tahun2012 dan 2014. Untuk menyambut rencana pelaksanaan pembangunan jembatan, banyak hal yang perludipersiapkan agar pemanfaatan jembatan dapat dioptimalkan. Salah satu yang perlu disiapkan adalah strategiuntuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi antar kawasan pembangunan Jembatan Selat Sunda. Kawasandimaksud adalah Provinsi Banten dan Lampung sebagai wilayah yang paling terkena dampak keberadaanjembatan tersebut. Provinsi Banten dan Lampung memiliki kekuatan perekonomian yang berbeda, ProvinsiBanten dalam bidang industri sedangkan Provinsi Lampung dalam bidang pertanian. Diharapkan dari kajianini dapat merumuskan strategi pemanfaatan JSS untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merataantara provinsi Banten dan Lampung, sehingga dapat menjadi masukan untuk penentu kebijakan. Pendekatanyang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif deskriptif. Dari hasil kajian dapat diketahui bahwa BalanceAgro-Industrial Strategy dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan perekonomian antar dua kawasantersebut.
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PROSES PENGADAAN TANAH JALAN TOL: STUDI KASUS PADA PENGGANTIAN TANAH KAWASAN HUTAN RUAS UNGARAN – BAWEN KAB. SEMARANG, JAWA TENGAH Sudjatmiko, Bambang; Suriadi, Andi
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 2, No 3 (2010)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1029.857 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari proses pembebasan lahan kawasan hutan yang digunakanuntuk jalan tol Ruas Seksi II Ungaran-- Bawen dengan diberikan tanah pengganti. Tanah pengganti tersebutberlokasi di Desa Jatirunggo yang merupakan tanah milik penduduk,, namun menimbulkan masalah yangberkepanjangan akibat campur tangan pihak ketiga. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodekualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhambatnya proses pengadaan tanah karena (a) eksistensimakelar tanah yang melakukan pembelian tanah milik warga dengan harga yang lebih murah dibandingstandar Tim Pengadaan Tanah, (b) senjangnya nilai ganti rugi yang mewujud dalam tiga pola (tingkatan)sehingga menimbulkan reaksi yang berbeda-beda dari pemilik tanah, dan (c) proses pembayaran yangbermasalah berupa hilangnya uang milik warga di rekening bank karena makelar tanah sudah membuatperjanjian dengan warga yang isinya memberikan kuasa untuk mengalihkan uang pembayaran tanahkepada makelar tanah. Untuk itu, diperlukan reaksi cepat dari pihak yang membutuhkan tanah dan adanyamekanisme yang dapat mencegah makelar tanah melakukan aksi pembelian tanah secara masif.
KAJIAN EKONOMI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PENGENDALIAN MUATAN LEBIH KENDARAAN ANGKUTAN BARANG (STUDI KASUS PROVINSI RIAU DAN JAWA TENGAH) Helmi, Achmad
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 2, No 3 (2010)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1065.091 KB)

Abstract

Masalah muatan lebih angkutan umum khusunya jenis truck, merupakan masalah yang selalu ditemui dibanyak daerah di seluruh Indonesia, dan masalah tersebut terkesan selalu berulang kejadiannya, dan terkesansulit untuk dapat diatasi secara tuntas. Dengan terbitnya beberapa Peraturan Daerah di banyak Provinsi diIndonesia dalam rangka memecahkan masalah muatan lebih tersebut; memberikan indikasi betapa tidakmudahnya memecahkan masalah muatan lebih. Hampir di semua negara (kecuali Qatar) selalu menerapkanbatasan muatan bagi kendaran umum (khususnya truck) dengan batasan tertentu. Sebagian besar negaratidak ada yang memberikan kebebasan terhadap muatan kendaran angkutan barang. Dan ini berlakudibanyak Negara baik Negara miskin maupun Negara kaya. Keadaan ini memberikan nuansa bahwa muatanlebih atau overload pada dasarnya harus selalu diupayakan untuk dibatasi atau dihindari dan paling tidakdikendalikan. Dari pengamatan beberapa Peraturan Daerah yang berhasil dihimpun, menunjukkan bahwakebijaksanaan yang tercatum dalam Peraturan Daerah tersebut beraneka ragam yang kadang-kadang sulituntuk dimengerti ketepatan latar belakang terbitnya Peraturan Daerah yang sudah ditebitkan tersebut.
PERSEPSI MASYARAKAT DALAM KETERSEDIAAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TERHADAP TINGGINYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KOTA BATAM Zanuardi, Arvian; Kusdariyanto, Irwan
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 2, No 3 (2010)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.925 KB)

Abstract

Kota Batam dan keberadaannya yang strategis pada jalur perdagangan internasional yang padat membuatkota ini berkembang menjadi kawasan yang produktif dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi danpeluang investasi bisnis yang sangat menjanjikan. Pesatnya perkembangan Kota Batam ini pada akhirnyamemicu ketidakseimbangan kapasitas penyediaan infrastruktur sebagai dampak dari laju pertumbuhanpenduduk yang tinggi yang mulai tidak terkendali. Masyarakat pun kemudian mengharapkan adanyapeningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur yang diberikan oleh stakeholder. Studi inidilakukan untuk melihat sejauh mana penilaian masyarakat dalam penyediaan infrastruktur terkait lajupertumbuhan penduduk Kota Batam yang tinggi tersebut. Setelah dilakukan pengkajian, didapatkankesimpulan bahwa persepsi masyarakat secara umum terhadap penyediaan infrastruktur di Kota Batam lebihdari 50 persen mengatakan kurang dan hanya 20 persen yang merasa telah tercukupi dengan infrastrukturyang ada. Dalam persepsi masyarakat yang dilihat secara sektoral pun didapatkan dari bidang Jalan danJembatan sebesar 44% dikatakan mencukupi/sedang, bidang Sumber Daya Air sebesar 44% dikatakan kurangbaik, dan Bidang Pemukiman sebesar 55% dikatakan kurang mencukupi/kurang baik. Ini berarti bahwapemerintah selaku penyedia infrastruktur masih perlu menambah ketersediaan infrastruktur di Kota Batamguna memenuhi peningkatan kebutuhan infrastruktur sebagai dampak dari laju pertumbuhan penduduk KotaBatam yang tinggi ini.
Kesenjangan Kawasan Perbatasan Di Pulau Kalimantan Berdasarkan Metode Williamson Index Sukma, Andrio Firstiana; Suriadi, Andi
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 2, No 3 (2010)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.345 KB)

Abstract

Saat ini, pembangunan infrastruktur PU di kawasan perbatasan sedang giat dilakukan. Pemerintah diberbagai level (kabupaten, provinsi, dan pusat) juga telah mengalokasikan sejumlah anggaran pembangunan;bahkan swasta dan masyarakat setempat juga telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadappeningkatan perekonomian wilayah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertanyaannya apakahbenar infrastruktur PU yang telah dibangun tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.Seberapa besar sesungguhnya peningkatan kesejahteraan yang dialami masyarakat di kawasan perbatasandibandingkan dengan masyarakat yang berada di luar kawasan perbatasan. Penelitian ini mencoba melihatbagaimana kesejahteraan masyarakat di perbatasan dengan masyarakat di luar kawasan perbatasan denganindikator berupa kesenjangan. Dengan menggunakan Indeks Williamson, diperoleh hasil bahwa ternyatakesenjangan antara kawasan perbatasan dengan kawasan nonperbatasan bervariasi meskipun tidak setinggiyang diperkirakan banyak orang. Namun, terdapat catatan khusus terkait hal ini yaitu apakah kondisi diKalimantan memang benar-benar masih tertinggal sehingga tidak ada bedanya kondisi di perbatasan dengankondisi di luar perbatasan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6