cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum
ISSN : 2085384X     EISSN : 25793578     DOI : -
Core Subject : Economy,
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum adalah jurnal ilmiah tentang inovasi kebijakan dan penerapan teknologi dalam perencanaan infrastruktur, pengembangan, dan manajemen. Ruang lingkup terbatas pada ruang, sosial, ekonomi, dan perspektif lingkungan transportasi jalan, sektor air, limbah, dan perumahan. Jurnal ini dikelola oleh Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2009, dengan nama "Komunitas”. Dengan adanya perubahan organisasi, nama jurnal berubah menjadi Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum dan diterbitkan secara berkala 2 (dua kali) edisi di setiap volume yaitu bulan April dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 148 Documents
ANALISIS AFFRORDABILITAS HUNIAN DI KAWASAN PERKOTAAN: STUDI KASUS JAKARTA Buhaerah, Pihri
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (820.006 KB)

Abstract

The level of affordable housing in Jakarta is at a very critical moment. For this reason, this study aims to contribute to the discourse of affordable housing in Jakarta. In particular, this paper looks at the evidence of affordable housing situation in Jakarta. To achieve the objective of this study, data was collected from secondary sources and employed percentage of household income spent on housing related expenses as an affordability indicator. This paper argues that housing is generally affordable when household spend less than 30 per cent of their income on housing related expenses. This study finds that lower-income households are facing a greater affordability problem because net wages growth is far lower than the growth of commercial housing price. With the average net income level stands at Rp 4 million, it is clearly seen  that the majority of Jakarta residents will not be able to buy a house. Therefore, this study concludes that housing price in Jakarta is no longer affordable. This study also finds that greater relying on market based-housing policy does not solve affordable housing problem in Jakarta especially for lower-midlle income households. 
Penentuan Status Keberlanjutan Infrastruktur Perkotaan (Studi Kasus: Kota Bandarlampung) Persada,, Citra; Sitorus, Santun RP; Marimin, Marimin; Djakapermana, Ruchyat Deni
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 6, No 1 (2014)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (796.032 KB)

Abstract

The high increase of population in the cities has an implication on the higher needs of city infrastructure, however, in order to create availability of sustainable infrastructure is not easy. The city needs measurement tools to identify its ability in building sustainable infrastructure. The purpose of the writing of this paper is: (1) to formulate the criteria and indicators of city’s sustainable infrastructure development; (2) to assess the level or status of the city’s sustainable infrastructure; and (3) to identify influential factors in the development of city’s sustainable infrastructure. The criteria and indicators of sustainable infrastructure gained from literature studies and expert consultation through Focus Group Discussion (FGD) are 5 criteria and 47 indicators. Indicators for environment criteria cover the efficiency in the usage of resources and the minimization of wastes. Indicators for social criteria emphasize on the easiness in gaining basic services, security, comfort and the community participation. Indicators for economic criteria focus on the increase of society’s welfare and local economy development. Indicators for technology relate with the level of availabilty and infrastructure services. Indicators for good govermance criteria cover leadership, organizational capacity, infrastructure planning an law enforcement. The Multi-Dimensional Scalling (MDS) with Rapid Appraisal of Infrastructure (Rapinfra) analysis show that the sustainability status of Bandarlampung infrastructure is less sustainable with the score of 38,05%. Influential indicators are gained from leverage factor analysis result towards the score of sustainability index for 26 indicators, which consists of : 4 indicators for enviroment criteria, 6 indicator for social criteria, 3 indicators for economy criteria, 8 indicators for technology criteria and 5 indicators for good govermance.
FORMULASI INDEKS KERENTANAN UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH PULAU-PULAU KECIL (Studi Kasus : Provinsi Nusa Tenggara Timur) Hermawan, FX; Sapei, Asep; Dharmawan, Arya Hadi; Anna, Zuzy
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 7, No 2 (2015)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1533.017 KB)

Abstract

Krisis sumber daya air terjadi di pulau-pulau kecil. Kondisi ini merupakan refleksi dari kerentanan, yang sangat dipengaruhioleh berbagai dimensi baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Penyusunan indeks kerentanan dengan parameter yangkomprehensif sangat diperlukan untuk keberlanjutan pengembangan pulau-pulau kecil krisis air. Dalam menentukanapakah suatu daerah mempunyai potensi kerentanan terhadap krisis air di pulau kecil, diperlukan suatu acuan berupaindeks sebagai kumpulan parameter yang menjadi alat ukur potensi kerentanan tersebut.Pengukuran kerentanan denganmembuat formulasi indeks kerentanan pulau kecil krisis air menjadi penting untuk dilakukan agar mengetahui sejauhmana kondisi krisis air suatu daerah sehingga dapat dipilih tindakan yang paling sesuai untuk pemenuhan kebutuhan airpada masyarakat di pulau-pulau kecil yang mengalami krisis air. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatifyang bersifat positivistik-deduktif. Berangkat dari konsep dimensi kerentanan, yaitu : ketersingkapan, kapasitas adaptifdan sensitivitas yang kemudian dioperasionalkan menjadi indikator/parameter dalam kemasan indeks untuk mengukursebuah kondisi kerentanan. Metode penelitian yang digunakan juga berupa metode kuantitatif untuk menemukenalivariabel–variabel yang berpengaruh dalam menentukan indeks kerentanan.Dalam ragam penelitian kuantitatif, penelitianini tergolong penelitian penjelasan (explanatory confirmatory research). Temuan lapangan menunjukkan bahwa dariketiga pulau yang diteliti masuk dalam kategori rentan.Pulau Solor merupakan pulau yang paling rentan terhadap krisisair, kemudian Pulau Ende, dan yang terakhir Pulau Semau.
Peluang Manfaat Ekonomi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam Pengelolaan Tempat Pengolahan Akhir Sampah Setyoadi, Nino Heri
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 1, No 1 (2009)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1122.084 KB)

Abstract

Public Private Partnership (PPP) in waste disposal management has been conducted in several areas. This partnership occurs either because of the economic benefits generated from the wated disposal management in this location. This paper describes the intended economic benefits of partnership opportunities between the goverments and private sector in the waste disposal management in Suwung Denpasar and Sumur Batu Bekasi. Data collection method was done by in-depth's interview's, FGD and field observations. For analysis method was using a simple financial calculation such as calculated income for the products of the waste disposal management. Result of calculation indicated a change of economic benefit waste products in both waste disposal. Posibility of economic benefits should be able to optimized in the implementation. Challenges are long procedures and mechanisms to get this opportunity for Certificate of Emision Reduction (CER). If this opportunity optimized, the revenue and profit results of processing the waste products can be used to improve waste services in both regions.
MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA TANGERANG SELATAN MENUJU KOTA BERKELANJUTAN Aprianto, Heri; Eriyatno, Eriyatno; Rustiadi, Ernan; Mawardi, Ikhwanuddin
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 7, No 2 (2015)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1431.819 KB)

Abstract

Peningkatan pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kota-kota besar tentunya diiringi dengan peningkatan kegiatannya.Pada titik tertentu akhirnya akan menimbulkan berbagai masalah perkotaan, seperti ketidakseimbangan suplai dankebutuhan lahan, pencemaran, banjir, kemacetan, dan konflik masyarakat. Upaya mengatasi timbulnya permasalahan,salah satunya dengan pembangunan kota baru. Pembangunan kota baru di Indonesia telah menjadi isu utama dan sudahditerapkan. Namun yang terjadi perkembangan kota baru belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang menggembirakan,karena yang terjadi adalah sebagian besar hanya memindahkan permasalahan yang ada dari kota-kota besar ke kota-kotabaru, baik masalah fisik maupun sosial ekonomi. Sebagai salah satu contoh adalah Kota Tangerang Selatan, dimana kotaini masih berorientasi pada pengembangan aspek ekonomi saja. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun arahan kebijakanpengembangan kota berkelanjutan, suatu model kebijakan yang mengharmonisasikan tatanan ekonomi, tatanan ekologis,dan tatanan sosial untuk mewujudkan pengembangan kota yang berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah sistemdinamis. Sistem dinamis adalah suatu metodologi untuk mengelola sistem-sistem umpan balik yang kompleks denganmempertimbangkan faktor waktu. Hasil simulasi dari beberapa skenario, maka terpilih skenario yang mengimbangkanantar aspek pembangunan berkelanjutan dan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan sebagai skenario prioritas.
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MENENTUKAN MODEL KELEMBAGAAN PERINGATAN DINI BANJIR DEBRIS BERBASIS MASYARAKAT Marpaung, Ridwan
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 2, No 2 (2010)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1248.747 KB)

Abstract

Komunitas Sabo didirikan pada tahun 2004 segera setelah bencana banjir debris terjadi untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang aliran massa debris. Sekarang komunitas sabo tidak dapat menjalankan tugasnya karena banyak masalah kelembagaan seperti kepemimpinan, doktrin visi dan misi, Program, sumber daya, struktur intern dan relasi dengan actor kunci. Tujuan penelitian ini memilih model kelembagaan yang paling tepat baik untuk Kelembagaan Komunitas Sabo juga untuk actor kunci. Untuk merekontruksi kembali Kelembagaan Komunitas Sabo dibutuhkan model kelembagaan yang mencakup variable-variabel kelembagaan. Dengan membandingkan nilai tingkat kepentingan variabel satu dengan yang lainnya di dalammodel dengan meminta komunitas pada saat Penilaian Pedesaan Secara Partisipatif yang menghasilkan suatu skalaprioritas kepentingan variable-variabel.Untuk membuat suatu keputusan model apa yang paling tepat untuk komunitas digunakan Analysist Hierarchy Process. Analisis menunjukkan model A adalah model terbaik, disusul berturut-turut dengan model D, model C dan model B. Setelah berkonsultansi dengan actor kunci, model A mendapat persetujuan sebagai model terbaik baik untuk komunitas maupun actor kunci. Model A adalah model yang berguna untuk keberlanjutan Kelembagaan Komunitas Sabo dalam peringatan dini banjir debris ke depan.
PENERAPAN ANALISA SISTEM DINAMIK UNTUK KAJIAN KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN RUSUNAWA DI KOTA BATAM Toruan, Hotma; Pertiwi, Setyo; Suprihatin, Suprihatin; Djakapermana, Ruchyat Deni
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 9, No 1 (2017)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (719.786 KB)

Abstract

Batam is one of cities whose industry has been developing so fast in which its island is located strategically. The development of Batam Island as an industrial area has pushed ahead the development of other sectors. As the industrial sectors have developed in Batam city, the residential areas for the workers have also developed quickly outside the industrial areas, Batam. The mushrooming of houses for workers who want to rent outside the industrial areas has caused a new problem for Batam, in which the quality of environment is getting low; furthermore, this tends cause slum. This is because a lot number of workers there are from other areas outside Batam. Moreover, this is also caused by the increase of employment composition in industrial sector of 53,03%. The aims of this research were to know the condition of the whole aspects - social, economy, and ecology in the future and to observe a sensitive driving system to determine the sustainability management of housing. This research was carried out in an industrial areas in Batam city including Muka Kuning, Tanjung Uncang and Tembesi. This research was performed in five months from May to September 2015. The modeling of development and housing which is sustainable in Batam Industria Areas was done with the approach of dynamic system. The result of simulation showed that the quality of environment in 2010 was 44.85% and will decrease of 34.62% in 2020. This was due to the increase of waste which could not be managed. The level of security and comfort to live in the housing in 2010 was 68.28% and will decrease of 48.43% in 2020. With all of the problems mentioned, the level of housing sustainability in 2010 was 42.33% and will decline of 29.58% in 2030. The process to develop the housing is still needed because there are still many people whose income is still low and they need the housing. The main strategy to develop and use the housing needs cooperation partnership or the relationship among the government, the manager of housing and the residents. Therefore, the development that will be done in the future will be better.  Keywords : housing, environment, dynamic system, simulation
Analisis Kelembagaan Petani dalam Mendukung Keberfungsian Infrastruktur Irigasi (Studi Kasus: Daerah Irigasi Batang Anai, Sumatera Barat) Aini, Yenni Nur; Nadida, Zafira
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 6, No 3 (2014)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.08 KB)

Abstract

Until the year 2013, extensive damage to the national irrigation network reaches more than 2.85 million Ha. In addition, the depreciation of the irrigation network functions into non paddy rice field area of 40.000 ha recorded per year. These conditions indicate a malfunction of the built and operated irrigation infrastructure. If not handled properly, the government plans to meet national food surplus targeted cannot be fulfilled. To overcome these problems, the government is trying to improve the performance of irrigation infrastructure through a variety of programs and policy initiatives; one of which is to increase the activity of institutional/organizational farmers in operation and maintenance. Based on that, this study aims to analyze the institutional functioning of farmers to increase irrigation infrastructure. This research was conducted in May - November 2013 taken place in Batang Anai Irrigation Area, Padang, West Sumatra. The method of research used a qualitative approach and descriptive analysis techniques to the analysis of institutional conditions of farmers in Batang Anai, Padang, West Sumatra. The results show that the institutional conditions of farmers to encourage the functioning of the irrigation infrastructure in DI Anai indicated by three indicators, namely: 1) the number of active farmers’ organizations, 2) the number of active members of farmers’ organizations, and 3) the level of participation of farmers’ organizations in management of irrigation infrastructure. The analysis also showed that the number of organizations, the number of active members of the organization, and the level of participation in the study site showed quite good performance, which the activity of farmer’s organization has reached 87.59% or contributed 15.77% to support the function of infrastructure
Peran Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Situ Tujuh Muara (Ciledug), Kota Tangerang Selatan Inah, Nasta
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 5, No 2 (2013)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.536 KB)

Abstract

The existence of Situ are needed within a river basin (DAS) because it serves as a temporary surface water runoff. Various research findings indicate that the number of situ around Jakarta were declining and the extent is shrinking due to various things, one of which is the change of function. One of the Situ in South Tangerang which changed the function so that it resulted in a narrowing of the area occurred in Situ Tujuh Muara or commonly known as Situ Ciledug. Situ Ciledug is a small reservoir designed for a flood control system. In the rainy season, it is capable of storing run-off water. Nevertheless, as a result of unclear governance jurisdiction in the lake management, its original function has been abandoned and to some extend its function has changed. Consequently the area of situ tends to become narrow and reduce its flood control function. This study aims to determine the role of local institution, especially at grass root level, in managing Situ Ciledug. By using in-depth interview and field observation, this study shows that Situ Ciledug which should be protected as preservation area, has been converted into residential and business area, so that it caused the reduction of water body. Local institutions are actively participating in the maintenance of situ and provide positive impact on the expansion of its coverage area.
PEMETAAN POTENSI KONFLIK ANTAR DESA DENGAN PEMERINTAH UNTUK MENGANTISIPASI REVITALISASI DANAU RAWA PENING Setianto, Suryawan
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 8, No 2 (2016)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1024.262 KB)

Abstract

Danau Rawa Pening di Kabupaten Semarang adalah salah satu dari 15 danau yang berada dalam status kritis. Diperlukan penanganan agar danau dapat berfungsi kembali sesuai tujuannya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran potensi konflik antar desa di sekitar Rawa Pening sehingga kegiatan revitalisasi yang akan dikerjakan minim konflik. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan metode riset yang dipakai adalah pemetaan spasial dengan lapisan beberapa variabel yaitu: kerentanan ekonomi, aksesibiltas dan kemungkinan tergenang. Pengumpulan data dilakukan dengan survey kepada responden yang telah ditentukan. Hasil yang diperoleh bahwa dari 12 desa yang berada di sekitar Rawa Pening, 8 desa potensi konfliknya pada tingkat sedang dan 4 desa pada tingkat rendah. Dengan demikian, kegiatan revitalisasi dapat dimulai dari desa yang tingkatan potensi konfliknya rendah.Kata kunci: danau, konflik , revitalisasi, rawa pening

Page 10 of 15 | Total Record : 148