cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum
Published by Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
ISSN : 2085384X     EISSN : 25793578     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum adalah jurnal ilmiah tentang inovasi kebijakan dan penerapan teknologi dalam perencanaan infrastruktur, pengembangan, dan manajemen. Ruang lingkup terbatas pada ruang, sosial, ekonomi, dan perspektif lingkungan transportasi jalan, sektor air, limbah, dan perumahan. Jurnal ini dikelola oleh Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2009, dengan nama "Komunitas”. Dengan adanya perubahan organisasi, nama jurnal berubah menjadi Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum dan diterbitkan secara berkala 2 (dua kali) edisi di setiap volume yaitu bulan April dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 148 Documents
 11   12   13   14   15 
PENILAIAN FUNGSIONAL JALAN DAERAH SEBAGAI RUTE ALTERNATIF PERJALANAN ANTAR KOTA Cahyadi, Untung; Yulianto, Redi Aditya; Prananda, Indra Andika; Hidayat, Edwin
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada saat libur panjang seperti libur lebaran idul fitri atau natal dan tahun baru maka akan banyak terjadi perjalanan antar kota. Para pekerja migran yang bekerja di kota-kota besar terutama di daerah Jabodetabek akan kembali ke kampung halamannya. Fenomena ini biasa disebut mudik dengan perhatian utama adalah perjalanan antar kota dari daerah Jabodetabek menuju kabupaten atau kota di arah timur Jabodetabek. Dampak negative dari mudik adalah kemacetan dan terjadinya kecelakaan lalulintas. Kajian ini bertujuan untuk mengembangkan metode penilaian jalan daerah yang terdiri dari jalan kabupaten dan jalan provinsi (non-nasional dan non-tol) terhadap kelayakan fungsional jalan untuk rute alternatif perjalanan antar kota. Metode yang digunakan adalah desktop audit tentang aspek desain teknis jalan, aspek jalan berkeselamatan, dan aspek kelelahan (fatigue) pengemudi. Dari aspek-aspek tersebut kemudian dikembangkan metode penilaian kelayakan fungsional jalan daerah untuk rute alternatif yang terdiri dari 14 kriteria. Langkah selanjutnya adalah melakukan survei primer di 14 rute alternatif antar kota yang terdiri dari 63 koridor jalan daerah di propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Melakukan analisa dan interpretasi dari data primer. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat 4 rute alternatif antar kota yang didalamnya terdapat 9 koridor jalan daerah yang mempunyai nilai fungsional jalan daerah (NFJD) dibawah ambang batas. Koridor jalan tersebut tidak direkomendasikan untuk dilewati sebagai rute alternatif antar kota jika tidak dilakukan perbaikan jalan.
ANALISIS KELEMBAGAAN DALAM PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN BERKELANJUTAN DI PINGGIRAN SUNGAI CIKAPUNDUNG KOTA BANDUNG Rusdiyanto, Edi; Sitorus, Santun R. P; Pramudya, Bambang; Sobandi, Ramalis
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kawasan permukiman pinggiran Sungai Cikapundung pada saat ini mengalami kecenderungan yaitu tidak terencana dalam penggunaan ruang, kepadatan penduduk tinggi dan penurunan fungsi ekologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran lembaga ditinjau dari aspek lembaga yang terlibat, kendala kebijakan pemerintah yang terkait, dan kebutuhan program penataan kawasan permukiman pinggiran sungai. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi, menggunakan metode analisis Interpretatif Structural Modelling berbasis pakar. Jumlah pakar (responden) sebanyak enam orang. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga elemen kunci lembaga penentu keberlanjutan penataan kawasan permukiman pinggiran Sungai Cikapundung. Elemen kunci tersebut terdiri atas Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, Dinas PKP3 Kota Bandung, dan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Elemen kendala yang dihadapi berupa elemen kunci koordinasi/kerjasama antar instansi dan stakeholder sangat lemah dalam mendukung keberlanjutan kawasan permukiman pinggiran Sungai Cikapundung. Adapun elemen kegiatan dan kebutuhan program yang dapat dilaksanakan untuk pengembangan pengelolaan penataan kawasan permukiman di pinggiran Sungai Cikapundung didapatkan elemen kunci peningkatan penegakan hukum peraturan perundang-undangan pada kawasan permukiman sebagai alat pengendali sehingga menjamin keberlanjutan kawasan permukiman di pinggiran Sungai Cikapundung.
PROYEK JALAN TOL DI INDONESIA DENGAN SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU) : SUATU TINJAUAN LITERATUR Nurhayati, Erna
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.04 KB)

Abstract

Riset ini menganalisis topik-topik riset pada penelitian proyek jalan tol yang dibiayai dengan skema KPBU selama rentang 2004-2019, lalu mengidentifikasi topik yang populer dan mencari kesenjangan topik riset untuk pengkayaan riset di masa depan . Riset ini menganalisis 56 artikel sampel yang berasal dari jurnal pada website Google Scholar, Sciencedirect, Emeraldinsight, Sinta, dan Portal Garuda. Analisis menunjukan topik Risiko dan Finansial menjadi dua topik terpopuler. Dalam proyek KPBU Jalan Tol di Indonesia, didapat beberapa risiko yang didentifikasi dari sampel artikel seperti : Risiko Finansial/Ekonomi, Risiko Ketersediaan/Pengadaan lahan, Risiko volume lalu lintas, Risiko pendapatan, Risiko operasi dan pemeliharaan, Risiko konstruksi, Risiko tarif, Risiko force majeure, Risiko tender/kontrak, Risiko hokum dan kebijakan dan Risiko Politik. Di sisi lain, Topik finansial membahas Viablility Gap Fund (VGF), pengaruh inflasi dalam analisis kelayakan finansial, pembayaran jaminan proyek KPBU, perhitungan analisis sensitivitas untuk mengukur hubungan antara kondisi kelayakan finansial dan sejauh mana dukungan yang dibutuhkan untuk suatu proyek KPBU. Riset ini menemukan beberapa masalah penelitian penting yang belum ada dan harus diteliti lebih lanjut. Topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut meliputi isu akuntansi KPBU, akuntabilitas pemerintah, dan dampak budaya/sosial dari proyek jalan tol. Isu-Isu tersebut dapat digunakan sebagai panduan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam KPBU, Khususnya di Indonesia. 
PENANGANAN RESIKO DALAM PENGELOLAAN IRIGASI DARI PERSPEKTIF KULTURAL DI SUBAK DEMAN, TABANAN, BALI Simanjuntak, Dicky Fransisco
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (842.471 KB)

Abstract

Salah satu sistem irigasi lokal yang dikelola di Bali yaitu subak Deman berada di bawah tekanan kelangkaan air. Sebagian besar literatur tentang pengelolaan irigasi fokus pada bagaimana aktor mengatasi hal tersebut; namun hanya sedikit literatur yang menekankan pada praktik pengelolaan irigasi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana praktik pengelolaan irigasi dalam sistem subak dilakukan dalam menghadapi resiko eksternal kelangkaan air. Penelitian ini menganalisis praktik pengelolaan irigasi di subak Deman menggunakan teori kultural Neo-Durkheimian yang dikemukakan oleh Mary Douglas dengan mempelajari praktik pengelolaan irigasi dan mewawancarai para aktor tentang cara mereka mengelola sistem irigasi. Dengan melakukan itu, penelitian ini menjelaskan bagaimana praktik pengelolaan irigasi di subak Deman dilakukan dari perspektif kultural. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat empat tipologi kultural dalam praktik pengelolaan irigasi di subak Deman, yaitu hierarki, egalitarianisme, individualisme, dan isolasi. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan di subak Deman, Tabanan, Bali, Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi pada perkembangan literatur tentang pengelolaan irigasi dari perspektif kultural.Kata Kunci: pengelolaan air-praktik sosial-teknikal-penanganan resiko-subak
MODEL PENYELESAIAN BERBASIS BUDAYA PADA PEMBANGUNAN BENDUNGAN MANIKIN DI DESA BOKONG, KECAMATAN TAEBENU, KABUPATEN KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Febrianty, Dessy; Ninu, Jacob P
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.104 KB)

Abstract

Perubahan iklim membawa dampak terhadap kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah daerah akan membangun Bendungan Manikin di Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang untuk mengatasi masalah kekurangan air. Namun demikian, muncul penolakan masyarakat lokal terhadap pembangunan bendungan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dan menemukan model penyelesaian berbasis budaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara observasi lapangan, wawancara mendalam, studi literatur, dan FGD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  konflik terjadi karena kurangnya sosialisasi, nama bendungan, hilangnya rumah, tempat ibadah,  kuburan leluhur, lahan usaha (pertanian dan peternakan), dan relasi sosial berbasis budaya. Sedangkan model penyelesaian budaya yang diterapkan adalah penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan, sosialisasi dilakukan dengan musyawarah, partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan, memahami budaya masyarakat dengan menghargai pendapat warga, mengidentifikasi masalah yang memicu konflik sehingga tepat cara penanganan serta ganti rugi  bagi warga yang terkena dampak. Kata kunci:  resolusi konflik,  budaya,  pembangunan bendungan,  masyarakat lokal, sosialisasi 
PENGEMBANGAN MANAJEMEN PERKOTAAN, PRAKTEK DI INDONESIA Heston, Yudha Pracastino
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.941 KB)

Abstract

Konsep baru governance sebagai proses pembentukan kebijakan dan implementasi kewenangan mengelola urusan negara dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Yarni and Amir, 2014)harus dilakukan tiga prinsip utama yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Urban management berkaitan dengan ragam struktur administratif, mekanisme legal, perencanaan dan pengembangan ruang kota, serta pengembangan alat pengaturan yang membantu pihak otoritas mengarahkan pembangunan ekonomi (Setiawan and Timothy, 2007). Dengan tuntutan yang seperti ini, bisakah urban management secara efektif terpraktekkan di negara berkembang? Apa hambatan dan inovasi yang dilakukan dalam penerapannya? Tulisan ini akan memberi gambaran mengenai hal ini melalui dokumentasi perkembangan penerapan nya di Indonesia. Karya Tulis ini mencoba untuk mensintesa teori dengan praktik urban management di indonesia dengan mengambil contoh kasus keberhasilannya di beberapa kota yang ada di Indonesia.Kata kunci: urban, development, management, indonesia
POTENSI KONFLIK DAN ASPEK LEGALITAS LAHAN HASIL REKLAMASI TANGGUL PANTAI DI JAKARTA Suriadi, Andi
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.017 KB)

Abstract

Pembangunan tanggul pantai di pesisir Teluk Jakarta diharapkan dapat mencegah terjadinya banjir rob sekaligus untuk melakukan revitalisasi kawasan pesisir. Untuk itu, tanggul pantai dibangun di sisi laut, selain untuk mempermudah pembangunan juga untuk menciptakan lahan baru (reklamasi). Namun demikian, lahan hasil reklamasi berpotensi menimbulkan konflik. Untuk itu, tulisan ini berusaha mengidentifikasi potensi konflik dalam pemanfataan serta aspek legalitas lahan reklamasi sehingga tidak terjadi konflik di masa-masa mendatang. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, penelitian menemukan bahwa konflik sangat potensial terjadi antara berbagai pihak, baik secara vertikal (pelaksana pembangunan/pemerintah dengan pedagang/pengusaha, warga, dan ormas) maupun horizontal (warga, pedagang/pengusaha, dan ormas). Sedangkan dari sisi aspek legalitas, lahan hasil reklamasi sebagai objek hukum dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh subjek hukum dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan memperoleh hak pengelolaan sehingga dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Untuk itu, diharapkan pihak pelaksana pembangunan segera dapat mempersiapkan pengajuan untuk memperoleh hak pengelolaan kepada lembaga pertanahan yang berwenang.
FAKTOR-FAKTOR BERPENGARUH TERHADAP KEBERLANJUTAN SMART INFRASTRUKTUR PU MENDUKUNG KOTA PINTAR SEMARANG Mahida, Masmian
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.839 KB)

Abstract

Fasilitas publik pada program kota pintar yang merupakan implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2018 salah satunya melalui penggunaan IT (information technology). Salah satu fasilitas publik menggunakan IT pada sektor lingkungan adalah Smart Infrastruktur PU yang merupakan sistem informasi pembangunan infrastruktur publik. Penulis melakukan penelitian penilaian terhadap status keberlanjutan sistem aplikasi Smart Infrastruktur PU ditinjau dari dimensi input, dimensi proses, dan dimensi output dengan tujuan untuk mengetahui faktor/atribut yang berpengaruh terhadap keberlanjutan sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif-kuantitatif melalui penilaian cepat Rap-SIPU dengan analisis Multidimensional Scaling (MDS) dan didukung analisis RII. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan terhadap strategi pengembangan aplikasi Smart Infrastruktur PU pada khususnya untuk Kota Semarang dan secara umum untuk nasional dalam mendukung perwujudan kota pintar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap status keberlanjutan aplikasi Smart Infrastruktur PU didominasi faktor teknologi dan tatakelolanya. Kata Kunci :Keberlanjutan, Kota Pintar, Multidimensional Scaling, RII

Page 15 of 15 | Total Record : 148

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2009 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2 (2017) Vol 9, No 2 (2017) Vol 9, No 1 (2017) Vol 8, No 2 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 3 (2015) Vol 7, No 2 (2015) Vol 7, No 1 (2015) Vol 6, No 3 (2014) Vol 6, No 3 (2014) Vol 6, No 2 (2014) Vol 6, No 1 (2014) Vol 6, No 1 (2014) Vol 5, No 3 (2013) Vol 5, No 2 (2013) Vol 5, No 1 (2013) Vol 3, No 3 (2011) Vol 3, No 2 (2011) Vol 2, No 3 (2010) Vol 2, No 2 (2010) Vol 2, No 1 (2010) Vol 1, No 2 (2009) Vol 1, No 1 (2009) More Issue