cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum
ISSN : 2085384X     EISSN : 25793578     DOI : -
Core Subject : Economy,
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum adalah jurnal ilmiah tentang inovasi kebijakan dan penerapan teknologi dalam perencanaan infrastruktur, pengembangan, dan manajemen. Ruang lingkup terbatas pada ruang, sosial, ekonomi, dan perspektif lingkungan transportasi jalan, sektor air, limbah, dan perumahan. Jurnal ini dikelola oleh Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2009, dengan nama "Komunitas”. Dengan adanya perubahan organisasi, nama jurnal berubah menjadi Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum dan diterbitkan secara berkala 2 (dua kali) edisi di setiap volume yaitu bulan April dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 148 Documents
DAMPAK SOSIAL EKONOMI REVITALISASI PASAR TRADISIONAL TERHADAP PEDAGANG Masitha, Anissa Indah
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 2, No 2 (2010)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.973 KB)

Abstract

Di era globalisasi, permasalahan umum yang terjadi pada pasar tradisional di Indonesia adalah buruknya segifisik, fasilitas sarana-prasarana sampai lemahnya manajemen pengelolaan. Untuk menghadapi persaingandengan pasar modern, pasar-pasar tradisional milik pemerintah di perkotaan melakukan upaya-upayaperbaikan melalui revitalisasi pasar mengoptimalkan kembali fungsi pasar. Kajian ini mengidentifikasidampak sosial ekonomi yang muncul dari pelaksanaan revitalisasi pasar Wonokromo di Surabaya. Penelitianini menggunakan metode kualitatif jenis deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan teknik pengambilandata purposive sampling. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berbagai dampak sosial ekonomi daripelaksanaan revitalisasi Pasar Wonokromo yang dirasakan pedagang berbeda-beda bergantung lapisankelompok pedagang. Revitalisasi pasar bagi pedagang besar yang relatif memiliki kapital ekonomi dan sosialyang stabil membawa perubahan positif seperti keinginan dan semangat untuk memajukan usahanya agarberkembang lebih baik. Bagi pedagang kecil, revitalisasi pasar dirasakan belum membawa kesejahteraan kearah yang lebih baik. Adanya revitalisasi pasar mematikan usaha mereka yang terlihat dengan perubahanpendapatan yang menurun dibandingkan ketika sebelum direvitalisasi. Di samping itu, revitalisasi PasarWonokromo juga membawa pergeseran relasi sosial di dalam pasar. Bagi pedagang besar cenderungmemperoleh jaringan perdagangan lebih luas dengan dunia luar. Sedangkan bagi pedagang kecil, relasi sosialtersebut semakin terkikis dengan hilangnya pelanggan sehingga mereka harus membangun kembali dari awalrelasi yang terputus.
Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Sosial Ekonomi Rencana Pembangunan Jembatan Selat Sunda Suriadi, Andi; Mahida, Masmian; Lestari, Aldina Rani
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 7, No 1 (2015)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.112 KB)

Abstract

Construction of Sunda Strait Bridge is expected as the main infrastructure to support national connectivity, particularly Java – Sumatera. Several studies on physical-technical aspects asses that Sunda Strait Bridge is decent built. To support this, the study of non technical aspect especially perceptions on the socio-economic impact is needed. This study aims to determine the perceptions of local people towards socio-economic impacts if JSS is built. Thus, a planned and systematic step in minimizing potential adverse impacts can be done. Using quantitative approach, the survey was conducted on 7 districts in South Lampung Regency by taking 100 respondents in various circles. The result shows that if the bridge is built: (a) migration from Java to Sumatera (77%) and migration from rural to urban (58%); (b) conversion of paddy land/farm to industry (63%) and to settlements (53%); (c) ownership changes of local residence to businessman (67%) and to migrants (71%); (d) business opportunity trade (89%), service industry (89%), goods industry (86%); (e) excess of construction: pollution (65%), traffic congestion (28%), slum (35%), crime (62%), and prostitution (32%). Consider the variations of the impact, it recommends to make a local regulation to protect land ownership and land use, and to optimize positive impact the construction of Sunda Strait Bridge.
PENGARUH INFRASTRUKTUR AIR MINUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI Aji, Nurdien
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (920.794 KB)

Abstract

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar bagi pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur air minum. Namun karena pemimpin daerah dipilih oleh rakyat dalam pemilihan kepala daerah, Bupati/walikota cenderung memprioritaskan program pembangunan yang berdampak secara jangka pendek ke dalam ekonomi, yang dianggap berperan penting bagi terpilihnya kembali petahana. Kajian ini menemukan bahwa  tingkat akses air minum memiliki dampak positif terhadap ekonomi daerah dalam jangka menengah (lima tahun), sehingga pembangunan air minum seharusnya dapat menjadi prioritas para pemimpin daerah.
Penentuan Variabel dan Indikator Outcome Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Batang Anai Sumatera Barat dengan Teknik Delphi Widiyanto, Wirawan
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 5, No 3 (2013)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (580.872 KB)

Abstract

Bureaucratic reform urges ministries to increase the performance of their strategic plan to meet their targets. The outcomes must then be adopted. Irrigation system is one of the infrastuctures which should have significant outcomes. Batang Anai irrigation system in West Sumatera is the widest irrigation system which produces significant outcomes. The aim of the research was to determine variabels and indicators of outcomes using Delphi method for Batang Anai irigation system. Delphi method was carried out through Focus Group Discussion to obtain 5 variabels and 11 indicators of outcomes. The results showed that the most important variabels were the extent of water fulfillment for the farmers and coverage area of irrigation. The two variabels represent Batang Anai irrigation system performance.
ANALISIS KESEDIAAN MEMBAYAR BIAYA OPERASIONAL-PEMELIHARAA N INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PADA MASYARAKA T DI KAWASAN KUMUH (Studi Kasus : Permukiman Pampang dan Lette, Makassar) Zanuardi, Arvian; Aulia, Reinita Afif
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 8, No 1 (2016)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2642.677 KB)

Abstract

Upaya merealisasikan Indonesia bebas kumuh masih terkendala oleh banyak tidak terpenuhinya keberlangsunganprogram penanganan. Kawasan yang telah ditata berpotensi kumuh kembali akibat infrastruktur yang tidak berfungsioptimal atau rusak. Partisipasi masyarakat dalam mendukung biaya operasional-pemeliharaan (OP) dirasakan perluguna menjamin keberlanjutan pelayanan sarana prasarana permukiman yang ada. Penelitian ini bertujuan menganalisiskesediaan masyarakat dan faktor prediktor yang mempengaruhinya dalam partisipasi iuran bulanan biaya OPinfrastruktur permukiman. Studi kasus dilakukan di kawasan kumuh Pampang dan Lette yang ada di kota Makassar.Metode yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesediaanmembayar (WTP) masyarakat masih kurang dengan rata-rata nilai WTP hanya sebesar Rp. 9.404,75/KK (Pampang)dan Rp. 6.634,62/KK (Lette). Faktor yang mempengaruhi tingkat kesediaan membayar tersebut adalah pendapatan(koef. +924,127), kepemilikan modal dan penunjang ekonomi (koef, -2.377,269), serta kesadaran masyarakat tinggal dipermukiman kumuh (koef. +1.754,219). Meski dari sepuluh variabel pediktor yang dianalisis hanya tiga yang signifikanpengaruhnya, tingkat kolinearitas dalam model analisis masih ditoleransi.Kata Kunci : penanganan kumuh, keberlanjutan, kesediaan membayar (WTP), biaya operasional-pemeliharaan, analisisregresi, variabel prediktor
PERSEPSI MASYARAKAT DALAM KETERSEDIAAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TERHADAP TINGGINYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KOTA BATAM Zanuardi, Arvian; Kusdariyanto, Irwan
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 2, No 3 (2010)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.925 KB)

Abstract

Kota Batam dan keberadaannya yang strategis pada jalur perdagangan internasional yang padat membuatkota ini berkembang menjadi kawasan yang produktif dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi danpeluang investasi bisnis yang sangat menjanjikan. Pesatnya perkembangan Kota Batam ini pada akhirnyamemicu ketidakseimbangan kapasitas penyediaan infrastruktur sebagai dampak dari laju pertumbuhanpenduduk yang tinggi yang mulai tidak terkendali. Masyarakat pun kemudian mengharapkan adanyapeningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur yang diberikan oleh stakeholder. Studi inidilakukan untuk melihat sejauh mana penilaian masyarakat dalam penyediaan infrastruktur terkait lajupertumbuhan penduduk Kota Batam yang tinggi tersebut. Setelah dilakukan pengkajian, didapatkankesimpulan bahwa persepsi masyarakat secara umum terhadap penyediaan infrastruktur di Kota Batam lebihdari 50 persen mengatakan kurang dan hanya 20 persen yang merasa telah tercukupi dengan infrastrukturyang ada. Dalam persepsi masyarakat yang dilihat secara sektoral pun didapatkan dari bidang Jalan danJembatan sebesar 44% dikatakan mencukupi/sedang, bidang Sumber Daya Air sebesar 44% dikatakan kurangbaik, dan Bidang Pemukiman sebesar 55% dikatakan kurang mencukupi/kurang baik. Ini berarti bahwapemerintah selaku penyedia infrastruktur masih perlu menambah ketersediaan infrastruktur di Kota Batamguna memenuhi peningkatan kebutuhan infrastruktur sebagai dampak dari laju pertumbuhan penduduk KotaBatam yang tinggi ini.
ASPEK PRIORITAS PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PADA KAWASAN METROPOLITAN BANDUNG RAYA Vitriana, Anita
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (914.998 KB)

Abstract

ABSTRAKRumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia.  Terbatasnya lahan dan pesatnya pertumbuhan penduduk telah menyebabkan meningkatnya harga rumah, sehingga tidak semua orang mampu memiliki rumah dalam kondisi yang layak.  Permasalahan penyediaan rumah yang layak ini pun terjadi pada Kawasan Metropolitan Bandung Raya (MBR) yang merupakan kawasan perkotaan terbesar di Jawa Barat.   Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada kawasan MBR saat ini mencapai angka 11,67% dari keseluruhan jumlah RTLH yang ada di wilayah Jawa Barat.  Kawasan MBR mencakup wilayah administrasi kota dan kabupaten, dengan dominasi aktivitas perkotaan.  Untuk mempercepat penanganannya, penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki faktor berpengaruh pada RTLH di Kawasan MBR.   Indikator kelayakan hunian pada penelitian ini mengacu pada Permenpera No. 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat yang mencakup 1) keselamatan bangunan, 2) menjamin kesehatan penghuninya dan 3) memenuhi kecukupan luas minimum.  Data diperoleh melalui pengumpulan data sekunder.  Teknik pengolahan data menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis korelasi Pearson dengan aplikasi SPSS.  Hasil menunjukkan bahwa terdapat empat faktor berpengaruh terhadap RTLH di MBR yaitu lantai tidak permanen, dinding non permanen, listrik non PLN dan tanpa sanitasi.   Berdasarkan ciri-ciri tersebut, disimpulkan bahwa kasus RTLH di wilayah MBR sebagian besar masih terjadi di kawasan yang bersifat perdesaan. Kata Kunci: MBR, faktor berpengaruh, RTLH
ESTIMASI MANFAAT PENGURANGAN EMISI CO2 PADA RESTORASI RAWA GAMBUT TERDEGRADASI DENGAN CANAL BLOCKING (Studi Kasus : Restorasi Rawa Gambut Sei Ahas Kalteng) Marpaung, Ridwan
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 7, No 3 (2015)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (991.834 KB)

Abstract

Indonesia memiliki luas lahan gambut tropika terbesar di dunia (21 juta ha). 1,95 juta ha lahan gambut ini sudah terdegradasi yang menyumbangkan lebih dari 50% emisi gas rumah kaca di Indonesia. Sebagian besar penyebab degradasi lahan gambut ini adalah drainase berlebihan untuk pengusahaan lahan pertanian. Rawa gambut terdegradasi dirubah menjadi sumber emisi karbon dari penyimpan karbon. Untuk mengurangi emisi karbon ini digunakan teknologi canal blocking. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan manfaat pengurangan emisi karbon, besarnya manfaat dan margin keuntungan jika dibandingkan dengan skema REDD dan dari harga acuan pasar karbon dunia. Penelitian ini berlokasi pada Sei Ahas Provinsi Kalimantan Tengah. Data dikumpulkan melalui survey, wawancara dan studi literatur. Analisis manfaat pengurangan emisi menggunakan metode stock difference yang dikombinasikan dengan metode Net Present Value. Hasil analisis menunjukkan manfaat karbon sebesar 693,85 tCO2-e/ha atau 1.178,2 US $/ha, dan manfaat non karbon 5.893,57 US $/ha/tahun. Tidaka ada margin keuntungan pengurangan emisi menggunakan canal blocking jika dibandingkan dengan skema pengurangan emisi REDD menggunakan tanaman Acacia crassicarpa maupun tanaman karet (Hevea brasilliensis), tetapi mengacu pada harga karbon dunia, margin keuntungan cukup berarti yaitu 2,70 US $/tCO2-e (61,36%).
Kesenjangan Kawasan Perbatasan Di Pulau Kalimantan Berdasarkan Metode Williamson Index Sukma, Andrio Firstiana; Suriadi, Andi
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 2, No 3 (2010)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.345 KB)

Abstract

Saat ini, pembangunan infrastruktur PU di kawasan perbatasan sedang giat dilakukan. Pemerintah diberbagai level (kabupaten, provinsi, dan pusat) juga telah mengalokasikan sejumlah anggaran pembangunan;bahkan swasta dan masyarakat setempat juga telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadappeningkatan perekonomian wilayah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertanyaannya apakahbenar infrastruktur PU yang telah dibangun tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.Seberapa besar sesungguhnya peningkatan kesejahteraan yang dialami masyarakat di kawasan perbatasandibandingkan dengan masyarakat yang berada di luar kawasan perbatasan. Penelitian ini mencoba melihatbagaimana kesejahteraan masyarakat di perbatasan dengan masyarakat di luar kawasan perbatasan denganindikator berupa kesenjangan. Dengan menggunakan Indeks Williamson, diperoleh hasil bahwa ternyatakesenjangan antara kawasan perbatasan dengan kawasan nonperbatasan bervariasi meskipun tidak setinggiyang diperkirakan banyak orang. Namun, terdapat catatan khusus terkait hal ini yaitu apakah kondisi diKalimantan memang benar-benar masih tertinggal sehingga tidak ada bedanya kondisi di perbatasan dengankondisi di luar perbatasan.
TATA KELOLA PENDAYAGUNAAN SDA MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI (STUDI KASUS PLTA BENDUNGAN BILI-BILI) Mahida, Masmian; Kusumartono, FX Hermawan; Krisbandono, Adji; Angguniko, Bastin Yungga
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 9, No 1 (2017)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (755.333 KB)

Abstract

Data Balai Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 bahwa kontribusi energi PLTA melalui 208 bendungan besar di Indonesia yang sudah beroperasi hingga kini kurang lebih 5.833 MW (kapasitas terpasang). Pemerintah saat ini juga telah melakukan assessment terhadap bendungan-bendungan yang potesial untuk dibangun PLTA maupun bendungan yang sudah ada PLTA untuk diektensifikasi kapasitasnya. Langkah ini dilakukan karena berdasarkan analisis pakar di lapangan bahwa tipe bendungan multi fungsi sesungguhnya dapat memberi manfaat besar jika dikelola dengan optimal dalam menyediakan air irigasi, air baku, dan PLTA. Namun, diidentifikasi awal bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya produksi listrik pada bendungan, salah satunya karena permasalahan pola operasi bendungan yang harus mengikuti pola kebutuhan air irigasi dan adanya beberapa peran stakeholder yang terlibat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor (variabel) utama yang dapat mendorong dalam pemanfaatan infrastruktur bendungan sehingga dapat mendukung ketahanan energi. Dalam hal ini dilakukan analisa terhadap kendala dalam optimalisasi fungsi PLTA pada bendungan eksisting, yakni pada Bendungan Bili-bili sehingga dapat beroperasi sepanjang tahun dengan mempertimbangkan peran para stakeholder yang terkait. Metode penelitian dengan pendekatan analisis pengambilan keputusan menggunakan ISM (Interpretative Structural Modelling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan komitmen pemerintah dalam penyediaan anggaran operasi pemeliharaan bendungan, perlu mempersiapkan SDM aparat SDA yang terampil, keterlibatan dan sinergitas instansi terkait dari hulu-hilir, serta perlunya peran aktif tokoh masyarakat, kepala dinas terkait, masyarakat sekitar bendungan, dan pengelola bendungan.

Page 11 of 15 | Total Record : 148