cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Sospol : Jurnal Sosial Politik
ISSN : 20888090     EISSN : 25976648     DOI : -
Core Subject : Social,
The Social and Political Research Center (PKSP), Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang proudly presents Journal Sospol (Sospol: Jurnal Sosial Politik). Journal Sospol cordially invites researchers, academicians, and experts to submit research on sociology, communications, international relations, governance, and social welfare sciences.
Arjuna Subject : -
Articles 295 Documents
Framing Political Legitimacy after the 2024 Indonesian Presidential Election: A Comparative Analysis of Detik.com and Kompas.com Nasrullah
Sospol Vol. 12 No. 1 (2026): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jurnalsospol.v12i1.43549

Abstract

This study examines how mainstream online media construct the narrative of the victory of presidential candidate pair number 02 in Indonesia’s 2024 Presidential Election (Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka). The analysis focuses on post-election coverage published by Detik.com and Kompas.com, employing Robert N. Entman’s framing model with four key elements: define problems, diagnose causes, make moral judgments, and suggest remedies. The data consist of six news articles published between 14 February–21 March 2024. The findings reveal that Detik.com tends to frame the victory of candidate pair 02 affirmatively, emphasizing electoral legitimacy and institutional support. In contrast, Kompas.com highlights democratic concerns, public criticism, and expectations regarding future governance. These framing differences reflect the editorial orientations and audience segmentation of each outlet. The study argues that post-election news coverage is not merely about reporting vote counts but also about constructing political legitimacy within the digital public sphere. This research contributes to media and political communication studies by demonstrating how online media framing shapes public opinion and reinforces or challenges political victory narratives in Indonesia’s digital democracy.
Tata Kelola Kemitraan Pemerintah-Swasta (PPP/KPBU) dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara Hijri, Yana Syafriyana; Saiman; Arrozy, Ahmad; Camico, Danang Bertrand
Sospol Vol. 12 No. 1 (2026): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jurnalsospol.v12i1.43589

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model tata kelola PPP/KPBU dalam pembangunan infrastruktur IKN dengan menekankan dimensi pengaturan kelembagaan (governance arrangements) dan kapabilitas institusional. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai megaproyek nasional menghadirkan tantangan tata kelola yang kompleks, khususnya dalam pembiayaan dan pengelolaan infrastruktur melalui skema Kemitraan Pemerintah dengan Badan Usaha (PPP/KPBU). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan menganalisis data empiris berupa dokumen kebijakan, regulasi, laporan resmi, hasil observasi, serta diskusi kelompok terarah (FGD). Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo 14 untuk pengodean tematik dan VOSviewer untuk pemetaan jaringan pengetahuan dan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola PPP/KPBU di IKN tidak bersifat hierarkis tunggal, melainkan berbentuk jaringan kebijakan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, Otorita IKN, pemerintah daerah, sektor swasta, serta aktor pendukung dan masyarakat sipil. Model yang dikembangkan menegaskan bahwa keberhasilan PPP/KPBU sangat ditentukan oleh kapabilitas kelembagaan yang mencakup legitimasi, kapasitas, dan kepercayaan antar-aktor. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan literatur governance PPP melalui pengembangan model tata kelola berbasis kapabilitas institusional, sementara secara praktis memberikan kerangka kebijakan bagi pengelolaan PPP/KPBU dalam megaproyek pembangunan di Indonesia.
Perbandingan Kebijakan Pengembangan Petani Muda di Indonesia dan Thailand Maulana, Naufal Bahri; Irawati, Ira; Karlina, Nina
Sospol Vol. 12 No. 1 (2026): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jurnalsospol.v12i1.43596

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis perbandingan kebijakan pengembangan petani muda di Indonesia dan Thailand dalam merespons menurunnya partisipasi generasi muda di sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan desain dan efektivitas kebijakan kedua negara dengan menggunakan perspektif kebijakan publik komparatif dan difusi kebijakan. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) terhadap artikel jurnal internasional bereputasi yang membahas kebijakan petani muda di Indonesia dan Thailand, dilengkapi dengan analisis dokumen kebijakan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa Thailand menerapkan instrumen kebijakan yang lebih langsung dan material, seperti dukungan finansial, modernisasi teknologi pertanian, serta integrasi kebijakan pertanian dengan pembangunan perdesaan dan teknologi digital. Sebaliknya, kebijakan pengembangan petani muda di Indonesia masih didominasi oleh instrumen non-material berupa penyuluhan, pelatihan, dan sosialisasi yang relatif kurang efektif dalam mengatasi hambatan struktural, seperti keterbatasan akses lahan, modal, dan pendapatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka difusi kebijakan untuk menjelaskan kesenjangan efektivitas kebijakan pengembangan petani muda antara Indonesia dan Thailand, dua negara agraris di Asia Tenggara dengan karakteristik sosial ekonomi yang relatif sebanding. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada literatur kebijakan publik dan tata kelola pertanian dengan menekankan pentingnya desain instrumen kebijakan dalam mendorong regenerasi petani.
Strategi Komunikasi Empatik dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Program Sudung Pundi Sumatera pada Suku Anak Dalam Hufron, Saean; Patrianti , Tria
Sospol Vol. 12 No. 1 (2026): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jurnalsospol.v12i1.43605

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi yang diterapkan oleh Pundi Sumatera dalam Program Sudung sebagai upaya pemberdayaan masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) di Sumatera. Studi ini dilatarbelakangi oleh tantangan komunikasi lintas budaya, rendahnya tingkat kepercayaan komunitas adat terhadap pihak eksternal, serta keterbatasan akses pendidikan dan layanan dasar yang masih dihadapi oleh SAD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana strategi komunikasi empatik dan partisipatif dirancang serta diimplementasikan oleh Pundi Sumatera dalam mendorong keterlibatan komunitas SAD, khususnya dalam bidang pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Informan penelitian meliputi fasilitator Pundi Sumatera dan anggota komunitas Suku Anak Dalam yang terlibat dalam Program Sudung. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengaitkan temuan empiris pada kerangka teori strategi komunikasi dan komunikasi empatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Pundi Sumatera yang menekankan empati, pendekatan interpersonal, partisipasi komunitas, serta kolaborasi dengan tokoh adat efektif dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi Suku Anak Dalam dalam program pendidikan dan kesehatan. Strategi ini memungkinkan terjadinya perubahan sikap secara bertahap, meskipun masih dihadapkan pada hambatan budaya, bahasa, dan norma sosial internal komunitas.
Perubahan Struktur Internasional dan Normalisasi Hubungan Indonesia-Cina pada Akhir Perang Dingin Dhamayanti, Amitha Mustika; Pradana, Hafid Adim
Sospol Vol. 12 No. 1 (2026): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jurnalsospol.v12i1.43616

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang kebijakan normalisasi hubungan luar negeri Indonesia-Cina yang secara resmi terealisasi pada 8 Agustus 1990, setelah lebih dari dua dekade hubungan diplomatik terputus. Berbeda dari sebagian besar literatur terdahulu yang menekankan faktor politik domestik seperti konflik elite, persepsi anti-komunisme, atau dinamika militer, penelitian ini berfokus pada mengapa dan bagaimana perubahan struktur internasional justru menjadi faktor penentu dalam keputusan normalisasi Indonesia-Cina pada masa pemerintahan Presiden Suharto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, serta analisis deduktif berbasis teori realisme neoklasik. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap buku, artikel jurnal, dokumen kebijakan, dan sumber sekunder lain yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa normalisasi hubungan Indonesia-Cina berlangsung melalui dua tahap utama, yakni peresmian hubungan dagang (1985) dan pembukaan kembali hubungan diplomatik (1990). Kedua tahap tersebut terutama dipengaruhi oleh perubahan struktur internasional selama akhir Perang Dingin. Perubahan struktur ini kemudian diterjemahkan oleh elite pengambil kebijakan Indonesia, termasuk ABRI dan Presiden Suharto, menjadi kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis terhadap Cina. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan realisme neoklasik dengan menunjukkan bahwa dalam konteks negara berkembang, struktur internasional tidak hanya membatasi pilihan kebijakan, tetapi juga mampu menggeser preferensi aktor domestik yang sebelumnya bersifat ideologis.