cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahfud Fahrazi
Contact Email
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
DIVERSI : Jurnal Hukum
Published by Universitas Islam Kadiri
ISSN : 25034804     EISSN : 26145936     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Diversi Jurnal Hukum is a periodic scientific journal published by Law Faculty Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri in 2015 with P-ISSN code (Print): 2503 - 4804 and E-ISSN (Online): 2614 - 5936 and DOI: 10.32503. The purpose this journal is to become a means effective in improving the research culture for academics or law practitioners in line with national quality standard. Diversi Jurnal Hukum published twice a year, in April and December by using two authors from home base and three authors of outside home base. Diversi Jurnal Hukum focuses on national and international legal issues covered key issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedure Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, Administrative State Law, Custom Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, International Law.
Arjuna Subject : -
Articles 137 Documents
 5   6   7   8   9 
Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia fauzi wahyu pradika; Happy Anugraha Putra; Anwar Noris
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2020): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.231 KB) | DOI: 10.32503/diversi.v6i1.793

Abstract

Artikel ini berisi tentang pendapat hukum tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Badan Peradilan Khusus yang mana sampai sekarang, sengketa hasil pemungutan suara masih diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang mana tugas inti atau pokok dari Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga perlu adanya Lembaga yang menangani sengketa pemilu bersifat independen dan final. Tujuan Penelitian ini adalah untuk pembaharuan sistem hukum di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (legal research) dilakukan karena memang belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Serta menggunakan Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Hasil penilitian ini menjelaskan bahwa selama ini sengketa pemilu diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan fungsi Mahkamah Konstitusi yang utama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga perlunya Lembaga peradilan khusus untuk menggantikan Mahkamah Konstitusi. Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai pengawas pemilu ini bisa dijadikan sebagai lembaga peradilan khusus untuk menangani sengketa pemilu. Seperti halnya negara Brazil dan Thailand yang menggunakan superior electoral court untuk menyelesaikan sengketa pemilu.
Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS) Wahyu Adi Mudiparwanto; Ade Gunawan
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v7i1.1328

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan penerbitan izin usaha setelah berlakunya Online Single Submission (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemberian izin usaha setelah berlakunya sistem Online Single Submission (OSS) serta menganalisa hambatan dalam pelaksanaan pemberian izin usaha setelah berlakunya Online Single Submission (OSS). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya OSS tidak menghilangkan peran dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal penerbitan izin usaha, serta ada beberapa masalah pada pelaksanaan sistem OSS baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun pihak pelaku usaha.
Upaya Pemungutan Pajak Terhadap Netflix yang Masih Belum Berbadan Usaha Tetap Ida Ayu Rhadana Satvikarani M; Ayu Ratnasari; Ricky Bima Sanjaya
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 6 No 2 (2020): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v6i2.1025

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Netflix sebagai salah satu aplikasi streaming digital yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) dan tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sehingga berdampak pada terganjalnya usaha pemungutan pajak oleh pemerintah. Penelitian ini membahas isu hukum tentang bagaimana pengenaan pajak bagi Netflix yang belum berbentuk badan usaha tetap di Indonesia serta bagaimana peran pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pemungutan pajak bagi Netflix yang belum berbadan usaha tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengenaan pajak bagi Netflix yang belum berbentuk badan usaha tetap di Indonesia dan mengkaji secara mendalam peran pemerintah dalam penegakan hukum perpajakan dan penagihan pajak terhadap kasus Netflix di Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setiap subjek hukum sebagai wajib pajak wajib pajak yang sumber penghasilannya di wilayah Indonesia harus dikenakan Pajak. Asas ini tercermin pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPh, yang menentukan bahwa, "Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia", serta peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan perpajakan yang akan dicakup dalam RUU Omnibus Law perpajakan.
Perbandingan Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Belanda St. Ika Noerwulan Fraja; Nadiya Ayu Rizky Saraswati; Ury Ayu Masitoh
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v7i1.1117

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan sanksi pidana hukuman mati di Indonesia yang tidak sesuai dengan dasar negara dan filosofi pemidanaan Indonesia sehingga perlu dibandingkan dengan negara Belanda. Penelitian ini bertujuan menganalisa perbandingan penerapan sistem serta aturan hukuman mati di Indonesia dan Belanda. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukuman mati diterapkan di Indonesia karena Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda. Namun, penerapan hukuman mati tersebutbertentangan dengan asas konkordasi dan ICCPR, sehingga tidak layak untuk digunakan. Sedangkan di Belanda hukuman mati sudah tidak digunakan karena dalam pelaksanaannya terpidana selalu mendapat grasi dan pengampunan raja dan pada tahun 1870 hukuman mati dihapus untuk menghargai HAM.
Transplantasi Organ Tubuh Pada Mayat Perspektif Hukum Positif Indonesia Sonya Arini Batubara; Monica Agrianti Tanwin; Yosephine Florentina Anggadinata
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v7i1.1464

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang transplantasi organ tubuh pada mayat dalam perspektif Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ketentuan hukum terhadap tindakan transplantasi organ tubuh pada mayat serta sanksi hukum kepada tenaga medis yang melakukan malpraktek transplantasi organ tubuh pada mayat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menjelasakan bahwa Indoensia sudah memiliki beberapa regulasi hukum yang mengatur tentang transplantasi organ tubuh pada mayat yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor; dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Namun, beberapa regulasi hukum di atas dianggap masih kurang jelas karena belum memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada pendonor mati batang otak, penerima donor, dan tenaga medis yang terlibat dalam kegiatan transplantasi organ tersebut. Kemudian untuk malpraktek yang dapat dituntut pertanggungjawaban secara pidana adalah kesalahan dalam menjalankan praktek yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia, UU Kesehatan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut.
Perkawinan Adu Wuwung dalam Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam Khyatudin Khyatudin; Devia Wahyu Chandra K.W
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 6 No 2 (2020): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v6i2.1010

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya larangan perkawinan adu wuwung bagi masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng yang menganggap perkawinan adu wuwung sebagai perilaku yang harus ditinggalkan. Apabila ketentuan ini dilanggar maka akan terjadi sesuatu yang dianggap sebagai sanksi adat, namun dalam pandangan masyarakat terdapat perbedaan. Rumusan masalah penelitian ini antara lain bagaimana perkawinan adu wuwung di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam dan apakah akibat dari perkawinan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam perkawinan adu wuwung di dusun Waung desa Sonoageng kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ditinjau dari hukum adat serta menganalisa akibat dari pelanggaran terhadap larangan perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan peneltian hukum empiris dan hasil penelitian menyatakan bahwa di masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk tentang Perkawinan Adu Wuwung ada dua pendapat yaitu: pertama, mayoritas percaya dengan larangan perkawinan Adu Wuwung berdasarkan kepercayaan yang telah ditanamkan oleh nenek moyangnya berdasarkan adanya kejadian salah satu warga yang melaksanakan Perkawinan Adu Wuwung yang terkena musibah pada keluarganya. Kedua, kelompok masyarakat yang lain tidak setuju dengan larangan Perkawinan Adu Wuwung, karena memang dalam agama Islam tidak ada larangan perkawinan untuk itu, dan datangnya musibah hanya dari Allah, maka apabila terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan seperti musibah dan lain sebagainya, itu adalah sudah kehendak Yang Maha Kuasa.
Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Menentukan Kebijakan Pokok dalam Negara Kesejahteraan di Indonesia Iskandar Muda
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v7i1.1164

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menentukan lima kebijakan pokok dalam negara kesejahteraan di Indonesia berdasarkan putusannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan terdapat peran Mahkamah Konstitusi ketika memutus perkara uji konstitusional lima Undang-Undang terkait lima kebijakan pokok dalam negara kesejahteraan; yaitu: perkara uji konstitusional Undang-Undang: (i) Ketenagakerjaan, (ii) Sistem Pendidikan Nasional, (iii) Kesehatan, (iv) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan (v) Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Sertifikat Tanah PT Padang Media Televisi Rama Santi; Yani Pujiwati; Mulyani Djakaria
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v7i1.1486

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang sengketa kepemilikan dan penguasaan sertifikat tanah PT Padang Media Televisi oleh mantan direktur perusahaan. Tujuan penelitian untuk menganalisa penguasaan sertifikat tanah PT Padang Media Televisi yang dikuasai oleh mantan direktur perusahaan serta menganalisa penyelesaian penguasaan sertifikat tanah PT Padang Media Televisi yang dikuasai mantan direktur perusahaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa dalam penguasaan sertifikat tanah yang dilakukan oleh mantan direktur perusahaan terdapat beberapa hal yang bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUPA, adapun penyelesaiannya melalui proses mediasi, penyelesaian melalui jalur pengadilan, dan setelahnya dengan melakukan penurunan hak serta balik nama sertifikat tanah demi terjaminnya kepastian hukum.
Hukum Adat tentang Harta Perkawinan dalam Kosmologi Osing Banyuwangi Dominikus Rato
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 6 No 2 (2020): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v6i2.1011

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami hukum adat tentang perkawinan dalam Kosmologi masyarakat Osing di Banyuwangi. Bagaimana hukum adat tentang perkawinan yang terkait dalam Kosmologi masyarakat Osing menjadi pertanyaan pertama dalam penelitian. Hukum adat tentang perkawinan dalam kosmologi masyarakat bersifat jamak, karena konstruksi sosial tentang hukum ada pada gagasan individu atau individu. Hal-hal pernikahan dalam komunitas Osing adalah harta asal, gono gini, harta yang diperoleh atas keringat sendiri, dan tirka mayit. Konflik tentang perkawinan selalu terjadi meski dipandu secara harmonis. Hukum adat tentang perkawinan selalu terintegrasi dalam kosmologi masyarakat Osing secara ontologis berorientasi pada dunia tersebut. Oleh karena itu diperlukan paradigma konstruktivisme yang mampu memahami objek penelitian. Dengan teori kosmologi, antropologi, agama dan hukum adat tentang perkawinan memandu peneliti untuk menarik kesimpulan bahwa hukum adat, khususnya tentang perkawinan, dalam masyarakat lokal selalu bergerak ke daerah sesuai dengan ritme kosmologisnya. Untuk menghadapi perubahan, individu harus secara aktif beradaptasi, melembagakan, memperbanyak, dan merekonstruksi informasi baru yang datang dari luar, khususnya hukum negara. Untuk itu, hukum adat khususnya tentang perkawinan dalam kosmologi masyarakat setempat, khususnya masyarakat Osing, diintegrasikan. Para pembuat hukum dan penegak hukum perlu memahami kosmologi masyarakat setempat jika mereka menginginkan hukum yang berkaitan dengan tanah menjadi hukum yang hidup yang ditaati dan bela rakyat dalam kehidupan nyata.
Praktik Monopoli Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Air Mineral Oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa Dina Rasyida
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v7i1.1198

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang praktik monopoli produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) air mineral oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dengan studi putusan KPPU Nomor 22/KPPU/-I/2016). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur perjanjian tertutup dan penguasaan pasar dalam putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 serta menganalisis putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 berdasarkan teori Kebijakan Persaingan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perkara pada putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 telah memenuhi unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat yaitu perjanjian tertutup dan penguasaan pasar. Berdasarkan teori kebijakan persaingan dalam dunia usaha harus dicegah penguasaan pasar oleh satu, dua, atau beberapa pelaku usaha saja (monopoli dan oligopoli), karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka akan mematikan bekerjanya suatu mekanisme pasar. Dalam pasar yang dikuasai, maka terdapat kemungkinan harga-harga ditetapkan secara sepihak dan hal tersebut akan merugikan masyarakat.

Page 7 of 14 | Total Record : 137

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2025): DIVERSI: Jurnal Hukum Vol 10 No 2 (2024): DIVERSI: Jurnal Hukum Vol 10 No 1 (2024): Diversi Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2021): Diversi Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum Vol 6 No 2 (2020): Diversi Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2020): Diversi Jurnal Hukum Vol 5 No 2 (2019): Diversi Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2019): Diversi Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2018): Diversi Jurnal Hukum Vol 4 No 1 (2018): Diversi Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2017): Diversi Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2017): Diversi Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2016): Diversi Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2016): Diversi Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2015): Diversi Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2015): Diversi Jurnal Hukum More Issue