DIVERSI : Jurnal Hukum
Diversi Jurnal Hukum is a periodic scientific journal published by Law Faculty Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri in 2015 with P-ISSN code (Print): 2503 - 4804 and E-ISSN (Online): 2614 - 5936 and DOI: 10.32503. The purpose this journal is to become a means effective in improving the research culture for academics or law practitioners in line with national quality standard. Diversi Jurnal Hukum published twice a year, in April and December by using two authors from home base and three authors of outside home base. Diversi Jurnal Hukum focuses on national and international legal issues covered key issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedure Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, Administrative State Law, Custom Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, International Law.
Articles
137 Documents
<![CDATA[Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksaan Eksekusi Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[Supianto, Supianto]]>;
<![CDATA[Rumawi, Rumawi]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v8i1.1181
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisa implikasi berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia serta mengkaji secara mendalam akibat hukum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bagi kreditur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 melahirkan implikasi pada pelaksanaan titel eksekutorial yang telah diberikan oleh undang-undang jaminan fidusia. Kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Pihak kreditur pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia tidak lagi dapat melaksanakan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan. Proses eksekusi objek jaminan harus melalui tahapan sebagaimana eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada umumnya. Proses tersebut dimulai dari permohonan eksekusi, aanmaning, penetapan ketua pengadilan, sita eksekusi hingga penjualan objek eksekusi. Implikasi yang lebih luas dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harmonisasi peraturan tentang yang mengatur tentang titel eksekutorial dalam perundang-undangan yang lain.]]>
<![CDATA[Konsep dan Pelaksanaan Tugas Profesi Notaris Secara Elektronik (Electronic Notary) ]]>
<![CDATA[Sri Maulina]]>;
<![CDATA[M. Nur Rasyid]]>;
<![CDATA[Yusri Yusri]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2021): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v7i2.1842
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang konsep dan pelaksanaan tugas Notaris secara elektronik (electronic Notary) yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sehingga terjadi kekosongan Norma saat notaris menggunakan konsep tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekuatan mengikat dari akta yang dibuat dalam konsep Notaris secara elektronik (electronic Notary) di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya akta yang dibuat secara sah dengan adanya kesepakatan para pihak didalamnya dan sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata maka akan mengikat para pihak. Baik itu dibuat secara elektronik maupun secara konvensional. Namun, karena belum adanya aturan yang jelas terkait dengan konsep ini, maka masih dipertanyakan mengenai kekuatan mengikat dari akta yang dibuat secara elektronik ini]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Memutus Eksekusi Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[Andhyka Muchtar]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2021): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v7i2.1413
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait Jaminan Fidusia yang mengakibatkan penambahan beban kerja bagi Pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa kekuatan eksekutorial dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan mengkaji secara medalam akibat hukum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan kewenangan terkait Eksekusi Jaminan Fidusia pada lembaga Peradilan di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis Normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka setiap perusahaan pembiayaan tidak boleh lagi melakukan eksekusi sendiri sehingga Putusan Mahkamah konstitusi telah menghilangkan Titel Eksekutorial yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kedua dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka lembaga Peradilan akan terbebani dengan tugas baru yaitu mengurusi masalah pembiayaan yang akhirnya Pengadilan terkesan sebagai lembaga eksekutor dan menciderai Nilai eksekutorial yang terdapat dalam jaminan fidusia.]]>
<![CDATA[Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastuktur ]]>
<![CDATA[Mudiparwanto, Wahyu Adi]]>;
<![CDATA[Gunawan, Ade]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v8i1.1963
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha serta untuk menganalisa implementasi terkait dengan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU) di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pemerintah daerah harus mengupayakan untuk membentuk peraturan KPBU tentang Penyediaan Infrastruktur di tingkat daerah melalui kewenangan desentralisasi yang dimilikinya guna menjadi acuan dalam pelaksanaan KPBU di tingkat daerah dan meningkatkan minat investasi swasta agar percepatan pembangunan infratsruktur yang merata dapat terlaksana dengan optimal.]]>
<![CDATA[Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[Izra Fadiya]]>;
<![CDATA[Eddy Purnama]]>;
<![CDATA[Teuku Ahmad Yani]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2021): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v7i2.1841
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang telah memberikan warna baru dalam perkembangan hukum jaminan fidusia di Indonesia terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar ratio legis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi dasar ratio legis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah karena tidak adanya kepastian hukum dari norma yang terdapat di dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, baik mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi maupun mengenai waktu kapan debitor dapat dikatakan cidera janji serta tidak memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditor dan debitor.]]>
<![CDATA[Urgensi Pengaturan Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) Sebagai Senjata Menurut Hukum Humaniter Internasional ]]>
<![CDATA[Ardhiansyah, Agis]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v8i1.2068
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang legalitas penggunaan UAV sebagai senjata berdasarkan hukum internasional. Banyak negara telah mengembangkan teknologi UAV untuk berbagai kepentingan, dimana salah satunya digunakan sebagai senjata untuk menyerang target-target tertentu, sedangkan hingga saat ini belum ada ketentuan positif dalam hukum internasional yang mengaturnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari penggunaan UAV sebagai senjata dan urgensi adanya ketentuan hukum internasional tentang penggunaan UAV sebagai senjata. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan UAV yang mengakibatkan hancurnya obyek-obyek sipil dan terbunuhnya penduduk sipil merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas-asas dalam hukum humaniter internasional, yaitu Asas Pembedaan, Asas Kehati-hatian, Asas Proporsionalitas, Asas Kemanusiaan dan Asas Kepentingan Militer. Demi adanya kepastian hukum terkait legalitas penggunaan UAV sebagai senjata serta terpenuhinya unsur filosofis, yuridis dan politis maka perlu adanya ketentuan positif dalam hukum internasional agar tidak terjadi lagi pelanggaran hukum terkait penggunaannya serta ada kejelasan bentuk pertangungjawabannya]]>
<![CDATA[Konfigurasi Politik pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Produk Hukum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Indriana Ertanti]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2021): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v7i2.2029
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh konfigurasi politik pada pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dalam praktinya sering digunakan pemerintah sebagai landasan hukum pembubaran Organisasi masyarakat yang dianggap bermasalah dan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa konfigurasi politik pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai produk hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam perspektif politik hukum, dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi landasan kebijakan pemerintah untuk membubarkan Ormas bisa dikatakan merupakan produk hukum yang konservatif atau ortodoks, hal tersebut dikarenakan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan pembentuk Undang-Undang memperlihatkan suatu respon yang spesifik terhadap suatu isu tertentu berdasarkan perspektifnya pemerintah sendiri sehingga menimbulkan gejolak dari berbagai elemen masyarakat. Perubahan ini menunjukan arah politik hukum yang semula responsif, dan kemudian cenderung menjadi represif terhadap aspirasi masyarakat.]]>
<![CDATA[Hak Gugat Pemerintah terhadap Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Widowaty, Yenny]]>;
<![CDATA[Pratiwi, Berliant]]>;
<![CDATA[Kautsar, Izzy Al]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v8i1.1470
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan hak gugat pemerintah terhadap perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kedudukan hak gugat dari institusi pemerintah pada aspek penegakan hukum lingkungan yang didasarkan pada doktrin public trust serta menganalisa penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam putusan a quo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah masuknya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam perkara lingkungan hidup didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjadi pelindung bagi kelestarian sumber daya alam dan masyarakat yang tidak mampu bertindak secara hukum, serta penggunaan teori perbuatan melawan hukum dalam penegakan hukum lingkungan memperhatikan Pasal 1365-1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menentukan sifat perbuatan pelaku.]]>
<![CDATA[Perbandingan Hukum Penetapan Eksistensi Hak Ulayat Dengan Penetapan Native Title di Australia ]]>
<![CDATA[Afinnas, Muhamad Agil aufa]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v8i1.2316
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji perbandingan hukum penetapan eksistensi Hak Ulayat di Indonesia dengan penetapan native title di Australia. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis perbandingan hukum penetapan eksistensi Hak Ulayat di Indonesia dengan native title di Australia serta untuk menganalisa bagaimana seharusnya perbaikan hukum di Indonesia berdasarkan kajian perbandingan hukum dengan mekanisme hukum penetapan native title di Australia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan pada rezim hukum penetapan eksistensi Hak Ulayat di Indonesia. Dalam Native Title Act, diatur secara jelas mengenai mekanisme penetapan, subjek hak, otoritas atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penetapan hak komunal atas tanah, serta signifikansi peraturan hukumnya. Kejelasan tersebut yang masih belum ditemui di Indonesia. Politik Hukum di Indonesia juga kurang berpihak kepada perlindungan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-haknya. Perbaikan hukum terkait mekanisme penetapan eksistensi Hak Ulayat di Indonesia harus segera dilakukan agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada Masyarakat Hukum Adat serta meminimalisisr terjadinya konflik pertanahan yang melibatkan mereka]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat Terkait Kebijakan Vaksinasi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Nurmala, Leni Dwi]]>;
<![CDATA[Koni, Yoslan]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v8i1.2285
<![CDATA[Kebijakan terkait kewajiban kepada setiap warga negara untuk melakukan vaksinasi Covid-19 telah menjadi polemik yang menimbulkan pro kontra pada masyarakat. Namun, untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 menyebar, dari segi hukum berlaku asas lex spesialis derogate legi generalis. Sehingga dalam situasi yang dianggap darurat, masyarakat harus mampu mematuhi ketentuan khusus. Adapun tujuan yang ini dikaji dalam tulisan ini yakni tentang bagaiaman perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap masyarakat terkait kewajiban vaksinasi Covid-19. Metode yang di gunakan yuridis normatif. Kebijakan tentang kewajiban vaksinasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah tak sedikit masyarakat yang menolaknya. Dalam menanggulangi polemik tersebut pemerintah menentukan kebijakan bahwa bagi masyarakat yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi secara hukum baik sanksi administratif bahkan sanksi pidana seperti yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19. Berdasarkan hal inilah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dirasakan oleh masyarakat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagai hak warga negara dalam menentukan pemilihan pelayanan kesehatan.]]>
