cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahfud Fahrazi
Contact Email
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
DIVERSI : Jurnal Hukum
Published by Universitas Islam Kadiri
ISSN : 25034804     EISSN : 26145936     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Diversi Jurnal Hukum is a periodic scientific journal published by Law Faculty Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri in 2015 with P-ISSN code (Print): 2503 - 4804 and E-ISSN (Online): 2614 - 5936 and DOI: 10.32503. The purpose this journal is to become a means effective in improving the research culture for academics or law practitioners in line with national quality standard. Diversi Jurnal Hukum published twice a year, in April and December by using two authors from home base and three authors of outside home base. Diversi Jurnal Hukum focuses on national and international legal issues covered key issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedure Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, Administrative State Law, Custom Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, International Law.
Arjuna Subject : -
Articles 135 Documents
 10   11   12   13   14 
Disparitas Pengaturan Tindakan Afirmatif dan Implikasinya Terhadap Ketidaksetaraan Peluang Keterwakilan Perempuan dalam PEMILU 2024 Achmad, Dirga; Sardi, Fadli; Adrisal, Dery
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 10 No 2 (2024): DIVERSI: Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v10i2.6210

Abstract

Penelitian ini menganalisis disparitas antara pengaturan kebijakan affirmative action dan implementasinya dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilu 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian antara regulasi affirmative action yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan implementasi teknis dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative empiris. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian regulasi, terutama terkait pembulatan ke bawah dalam kuota keterwakilan perempuan, yang mengakibatkan penurunan partisipasi perempuan dalam pencalonan. Sebanyak 9 dari 14 partai politik tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan, dan beberapa perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang strategis, mengurangi peluang keterpilihan. Penelitian ini merekomendasikan revisi PKPU untuk menghilangkan celah pembulatan, memperkuat peran KPU dan Bawaslu dalam pengawasan, serta mendorong peningkatan keterlibatan perempuan melalui program pemberdayaan dan pendidikan politik yang lebih intensif.
Penerapan Environmental Corporate Responsibility (ECR) melalui Pendekatan Model Corporate Social Responsiveness (CSRv) dalam Eksploitasi Industri Pertambangan Armansyah, Armansyah
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 11 No 1 (2025): DIVERSI: Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v11i1.6221

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi penerapan Environmental Corporate Responsibility (ECR) melalui model Corporate Social Responsiveness (CSRv) dalam sektor pertambangan di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan Environmental Corporate Responsibility (ECR) melalui pendekatan model Corporate Social Responsiveness (CSRv) serta untuk menganalisis implementasi model Corporate Social Responsiveness (CSRv) di sektor pertambangan melalui pendekatan konsep ekologi untuk mencapai keadilan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. pertama, penerapan ECR melalui pendekatan CSRv bergantung pada kapasitas perusahaan dalam mengelola tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. hal ini diwujudkan melalui mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program ECR, sehingga sejalan dengan visi dan strategi perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan. kedua, implementasi model CSRv dalam industri pertambangan menawarkan solusi yang komprehensif untuk pengelolaan sumber daya alam, dengan integrasi nilai-nilai ekologi sebagai fondasi kebijakan dan tindakan. pendekatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. kontribusi tersebut dapat diukur melalui indikator efektivitas, relevansi program, keberlanjutan jangka panjang, pemberdayaan komunitas, serta tingkat partisipasi dalam setiap tahapan program. pendekatan holistik ini memastikan bahwa aktivitas pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab, dengan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.
Pengajuan Tagihan Kreditor Terhadap Debitor Setelah Lewat Waktu Pencocokan Piutang Andani, Devi; Murjiyanto, R.; Sudiyana, Sudiyana
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 11 No 1 (2025): DIVERSI: Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v11i1.5919

Abstract

After the Commercial Court determines the bankruptcy decision, no later than 14 days the supervisory judge must set a deadline for submitting claims by creditors to the curator for debt matching. However, if creditors only find out about the bankruptcy decision after debt matching, what efforts can creditors make? This research aims to find out the Application for Filing Creditors' Claims After the Time for Determining the Distribution of Bankruptcy Assets so that we can find out how the application for submitting creditor's bills after the time for determining the distribution of bankruptcy assets has passed so that it can provide certainty in repayment of debtors' debts as a form of protection for creditors as well as studying and knowing the consequences. request for submission of a creditor's claim after the time for determining the distribution of bankruptcy assets for either the debtor or the creditor itself has expired. This research is a type of qualitative research that follows the typology of normative legal research. Research data was collected through literature and document studies including primary, secondary, and tertiary data. The data that has been collected will be identified and arranged systematically to be relevant to related theories, written descriptively, and analyzed qualitatively. The results of the study show that submission of debt claims by overdue creditors can be done by referring to Article 133 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and PKPU, if there are receivables that are then entered after the end of the grace period determined by the supervisory judge and have not been reconciled, then The supervising judge can match the receivables. Then through Decision Number 497 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, the Supreme Court in its cassation rejected the creditor's claim because his position as a concurrent creditor meant that debt payments for bankruptcy cases would only be paid if there was money left to pay them.
Kedudukan Perjanjian Kerja dengan Klausula Baku Ditinjau dari Asas Proporsionalitas Seruni, Puti Mayang
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 11 No 1 (2025): DIVERSI: Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v11i1.6838

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang eksistensi klausula baku dalam perjanjian kerja yang menghilangkan proses negosiasi pada tahapan pra-kontraktual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan klausula baku dalam perjanjian, kemudian menganalisis proporsionalitas dalam perjanjian kerja yang menggunakan klausula baku, serta menganalisis implikasi hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian kerja yang menggunakan klausula baku, tetapi tidak proporsional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa klausula baku umum digunakan karena tidak melanggar syarat sah perjanjian. Proporsional atau tidaknya perjanjian kerja ini ditentukan dari klausulnya. Jika klausula baku yang digunakan tidak merugikan pekerja dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan melainkan digunakan hanya untuk mempermudah proses untuk mencapai hubungan kerja, maka perjanjian kerja tersebut masih dipandang proporsional. Meskipun demikian perjanjian kerja dengan klausula baku rentan terdapat penyalahgunaan keadaan karena posisi tawar yang tidak seimbang antara pengusaha dan pekerja.
Pertanggungjawaban PT Pertamina Hulu Energi pada Tumpahan Minyak di Kepulauan Seribu dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992 Meryadinata, Geofani Lingga; Rokhim, Abdul
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 11 No 1 (2025): DIVERSI: Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v11i1.6605

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban PT Pertamina Hulu Energi pada tumpahan minyak di Kepulauan Seribu dalam perspektif hukum Indonesia dan Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam pencemaran laut, kemudian menganalisis pertanggungjawaban PT Pertamina Hulu Energi dalam kasus tumpahan minyak Offshore North West Java serta menganalisis peran Corporate Social Responsibility (CSR) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil temuan menunjukkan baik hukum nasional dan Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992 menganut prinsip strict liability, tetapi penerapan praktisnya di Indonesia masih menghadapi hambatan dalam aspek penegakan hukum dan pemberian kompensasi. Oleh karena itu, penyelarasan ketentuan internasional dan nasional menjadi langkah penting dalam membangun sistem pertanggungjawaban yang efektif atas pencemaran laut oleh kegiatan migas.

Page 14 of 14 | Total Record : 135

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2025): DIVERSI: Jurnal Hukum Vol 10 No 2 (2024): DIVERSI: Jurnal Hukum Vol 10 No 1 (2024): Diversi Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2021): Diversi Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum Vol 6 No 2 (2020): Diversi Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2020): Diversi Jurnal Hukum Vol 5 No 2 (2019): Diversi Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2019): Diversi Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2018): Diversi Jurnal Hukum Vol 4 No 1 (2018): Diversi Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2017): Diversi Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2017): Diversi Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2016): Diversi Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2016): Diversi Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2015): Diversi Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2015): Diversi Jurnal Hukum More Issue