Kosmik Hukum
Kosmik Hukum adalah jurnal peer reviewed dan Open-Acces yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kosmik Hukum mengundang para peneliti, dosen, dan praktisi di seluruh dunia untuk bertukar dan memajukan keilmuan di bidang hukum yang meliputi berbagai aspek hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Bisnis, dan sebagainya. Dokumen yang dikirim harus dalam format Ms. Word dan ditulis sesuai dengan panduan penulisan. Kosmik Hukum terbit dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli.
Articles
258 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA (TKW) SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA MIGRAN ASAL KABUPATEN BANYUMAS ]]>
<![CDATA[Susilo Wardani]]>;
<![CDATA[Rahtami Susanti]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 11, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i1.726
<![CDATA[Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Sebagai Pekerja Rumah Tangga Migran Asal Kabupaten Banyumas merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan kedudukan Tenaga Kerja Wanita secara hukum sudah diatur mulai dari perekrutan, sistem pelatihan, sistem pemberian upah serta cara pemberangkatan dan penempatannya hingga pemulangan ke kampung asalnya di Indonesia., namun dalam implemantasinya masih lemah. Perjanjian kerja yang dibuat adalah perjanjian standar sehingga TKW tidak memiliki posisi tawar dan hanya tinggal menandatangani. Bahwa program penempatan TKI telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku namun dalam pelaksanaannya undang-undang yang ada belum sungguh-sungguh melindungi hak-hak dasar TKI juga belum menjamin adanya hubungan kendali timbal-balik antara pemerintah, perusahaan (PPTKIS) dan masyarakat. Undang-undang juga tidak mampu mewujudkan pelaksanaan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar. Kata Kunci: Perlindungan Hukum dan TKW Migran]]>
<![CDATA[PERANAN BANK SYARIAH DALAM SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT TENTANG KEMANFAATAN PRODUK DAN JASA PERBANKAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Astika Nurul Hidayah]]>;
<![CDATA[Ika Ariani Kartini]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 16, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i1.1306
<![CDATA[Tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, sistem ekonomi syariah menjadi salah satu alternatif pilihan sistem perekonomian Indonesia setelah terbukti mampu bertahan pada saat krisis perekonomian yang menghantam Indonesia pada tahun 1998. Setelah dikeluarkannya payung hukum yang mengatur mengenai perbankan syariah di Indonesia, perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan cukup pesat walaupun masih tertinggal jauh dari perbankan konvensional. Agar perkembangan perbankan syariah dapat lebih maksimal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia membuat Grand Strategy Perkembangan Pasar Perbankan Syariah di Indonesia. Salah satu dari grand strategy tersebut merupakan sarana untuk dapat mewujudkan ciri mendasar perbankan syariah yaitu agar perbankan syariah dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Harapan agar masyarakat dapat meninggalkan praktik riba dalam perbankan harus didukung dengan peranan bank syariah untuk aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar terbangun pemahaman mengenai kemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah. Kata kunci: perbankan syariah, peranan bank syariah, sosialisasi dan edukasi]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan Serta Solusinya ]]>
<![CDATA[Yusma Dewi]]>;
<![CDATA[Trisno Raharjo]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 19, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.384 KB)
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v19i1.4082
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis aspek hukum bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan serta solusinya. Sejalan dengan permasalahan penelitian ini, maka jenis penelitian hukum yang digunakan bersifat penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini akan menjadikan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman sebagai model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tidak secara jelas mengatur mengenai sampah plastik dan larangan untuk menghasilkan sampah plastik. Oleh karena itu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah belum dapat mencegah penggunaan plastik yang dapat menimbulkan sampah plastik yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan; (2) Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan plastik yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan; dan (3) Solusi belum diaturnya larangan penggunaan plastik yang membahayakan kesehatan dan lingkungan maka sampah plastik bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat kerajinan seperti aneka jenis tas, dompet, topi tempat koran, map, dan sebagainya seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Sukunan, Kabupaten Sleman selama ini. Kata kunci: Sampah, Plastik, Bahaya, Kesehatan, Lingkungan]]>
<![CDATA[MALPRAKTIK MEDIK TERHADAP ABORTUS PROVOCATUS DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANGNOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Bayu Setiawan]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 13, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i2.761
<![CDATA[Tindakan atau perbuatan dokter sebagai subyek hukum dalam pergaulan masyarakat, dapat dibedakan antara tindakannya sehari-hari yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan profesi begitu pula dalam tanggungjawab hukum seorang dokter. Meskipun kasus-kasus pengguguran kandungan banyak ditemukan dalam masyarakat, tetapi yang sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan hanya sedikit, antara lain disebabkan sulitnya para penegak hukum mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menyeret pelaku abortus kemeja hijau. Kasus dugaan praktik abortus provocatus dr. RD di Cilacap dan Untuk mengetahui kendala-kendala pihak kepolisian Polres Cilacap dalam menangani Kasus dugaan praktik abortus provocatus dr. RD di Cilacap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab malpraktik medik terhadap kasus dugaan praktik abortus provocatus dr. RD di Cilacap. Kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dari Polres Cilacap dalam mengungkap dugaan praktik abortus provocatus oleh dr. RD di Cilacap di antaranya adalah pihak kepolisian masih sering kesulitan mengidentifikasi barang bukti, pihak kepolisian masih kekurangan personil atau staf ahli dalam bidang abortus provocatus untuk membuktikan adanya praktik abortus provocatus, dan kekurangan peralatan pendukung untuk membuktikan adanya praktik abortus provocatus. Kata kunci: malpraktik medik, abortus provocatus.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PERPAJAKAN DALAM BISNIS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Soediro Soediro]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 11, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.808
<![CDATA[Kondisi dan fenomena bisnis global pada masa sekarang dan masa mendatang akan membawa kesejahteraan dan keadilan bagi manusia terutama pelaku bisnis apabila dapat memahami dan menguasai hukum bisnis secara baik sehingga terwujud adanya rasa keadilan dan kepastian hukum dalam dunia usaha, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public invesment. Wajib pajak menurut UU No. 16 Tahun 2000, tentang Perubahan Ketua UU No. 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Prinsip taat azas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah pergeseran laba atau rugi. Stelsel akrual (accrual basis) atau dasar waktu adalah suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh atau direalisasi dan biaya diakui pada waktu terjadi atau terhutang. Kata kunci : Pajak, Wajib pajak, Surat-surat Pajak]]>
<![CDATA[Pencegahan Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pengguna Internet ]]>
<![CDATA[Indriati Amarini]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 18, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v18i1.2340
<![CDATA[Tulisan ini menguraikan perkembangannya teknologi yang mendasari suatu tipe baru sistem budaya yang mengatur kembali keseluruhan dunia sosial sebagai objek kontrol. Teknologi bukan sekedar bermakna akan tetapi telah menjadi suatu lingkungan dan suatu jalan hidup dan ini merupakan dampak yang substantif (substantif impact). Internet merupakan simbol material embrio masyarakat global yang menawarkan ruang baru yaitu cyberspace realitas baru yaitu realitas virtual, komunitas baru yaitu virtual community. Dalam rangka mencegah cyber crime tidak cukup hanya melalui pengaturan melalui undang-undang. Hal ini dikarenakan penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya merupakan kurieren am symptom. Hal ini dikarenakan hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif. Berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan permasalahan di bidang hukum, aparat penegak hukum yaitu hakim dapat menggunakan kekuasaan yang luas sebagai judge made law. Kata kunci: Dampak Negatif; Teknologi Informasi, Pengguna Internet]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA OUTSOURCING YANG BEKERJA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO ]]>
<![CDATA[Rahtami Susanti]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 14, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i1.747
<![CDATA[Outsourcing atau biasa disebut alih daya didefinisikan sebagai proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja untuk bidang tertentu dari perusahaan induk kepada pihak ketiga. Menggunakan tenaga kerja outsourcing bagi sebuah perusahaan tentu ada kelebihan yang dicari. Pada awalnya program outsourcing acapkali didengungkan di negara maju sebagai salah satu jalan untuk memenangkan kompetisi dengan cara lebih memfokuskan perhatian kepada bisnis inti. Sehingga pekerjaan-pekerjaan di luar bisnis inti yang mendukung pekerjaan bisnis inti pengelolaan sumber dayanya diserahkan kepada pihak lain di luar perusahaan. Dengan menyerahkan tanggung jawab mulai dari perekrutan, pembinaan hingga pengawasan karyawan kepada pihak ketiga tentu saja akan memberikan tanggung jawab yang lebih ringan kepada perusahaan disamping juga dijamin mendapatkan karyawan pada service level yang diinginkan. Program ini juga banyak digunakan untuk tujuan lebih menghemat biaya, seiring keinginan perusahaan untuk tidak memperkerjakan karyawan kontrak untuk posisi tertentu. Namun di sisi lain, perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing banyak dipertanyakan, apakah mereka benar-benar mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kata kunci : perlindungan hukum, outsourcing]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG PASCA SATU ATAP ]]>
<![CDATA[Syamsuhadi Irsyad]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 12, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i2.779
<![CDATA[Paradigma yang berkembang sebelum terwujudnya peradilan di bawah satu atap, ditandai dengan dipisahkannya secara tegas sistem administrasi di Pengadilan antara administrasi teknis dengan administrasi non teknis. Paradigma yang dibangun dalam pembaruan peradilan di bawah satu atap pada Mahkamah Agung melalui “Pendekatan Kesisteman” dengan “totalitas system” sehingga keterpaduan dan keutuhan kewenangan manajemen peradilan dan keutuhan kewenangan manajemen peradilan dapat berfungsi sebagai alat perubah pola pikir lama dari “separation of authority” menjadi “distribution of function”. Kebijakan yang sangat urgen antara lain, pembenahan struktur organisasi Mahkamah Agung RI, baik teknis maupun non teknis, sistem Pengawasan dan sisem pendidikan dan pelatihan hakim. Kata kunci : Mahkamah Agung dan Satu Atap.]]>
<![CDATA[Dinamika Wewenang Komisi Yudisial Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Komisi Yudisial ]]>
<![CDATA[Helmi Nuky Nugroho]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 17, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v17i2.2327
<![CDATA[Reformasi sebagai pintu demokrasi di Indonesia mengharuskan para pembuat kebijakan untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi Indonesia. Hal yang ditimbulkan dalam amandemen konstitusi Indonesia adalah adanya Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara memiliki kewenangan untuk mengusulkan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial dituangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang substansinya masih bersifat general dengan mengacu pada susunan anggota, tata kerja dan kewenangan. Setelah mengalami pergulatan selama tujuh tahun, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 berubah menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 dengan adanya perubahan pada beberapa substansi ayat. Akan tetapi, dalam peraturan terbaru ini masih menimbulkan anomali dalam hal proses pemeriksaan dengan penyadapan. Proses penyadapan menjadi wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum apabila diminta oleh Komisi Yudisial. Perselisihan kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terus coba untuk diluruskan dengan mengeluarkan perundang-undangan yang baru, namun tetap saja belum dapat memenuhi prinsip kepuasaan masyarakat. Komisi Yudisial merupakan lembaga permanen yang sifatnya indepeden dan memiliki beberapa kewenangan. Perlu dilakukan harmonisasi peraturan dalam lingkup kerja Komisi Yudisial untuk menciptakan juris yang bermartabat dan berintegritas. Kata kunci: Komisi Yudisial, Lembaga Negara, Kewenangan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN KEBEBASAN PERS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Soediro Soediro]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 11, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i1.734
<![CDATA[Media-massa sering disebut sebagai pilar keempat dalam demokrasi. Koran adalah sumber kekuasaan yang bisa menjadi pengimbang dari kekuasaan-kekuasaan lain, tetapi, kekuasaan cenderung disalahgunakan. (''Power tend to be corrupted''). Pasal 2 UU No 40 tentang Pers menyebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskanprinsip-prinsipdemokrasi, keadilan, dansupremasi okum.Hal iniberartibahwayuridis formal, pers Indonesia adalahmerupakanwujudkedaulatanrakyatuntukmemperolehaksesberitasecaraluas.Namunpadadasarnyaharusmemperhatikanprinsipdemokrasi, keadilan, dansupremasi okum.Dengandemikiantidakbolehadaberita yang berdampakmerusakcitrademokrasi, menodaikeadilan, danjugatidakbolehbertentangandengan okum yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci : Implementasi dan Kebebasan Pers]]>
