Kosmik Hukum
Kosmik Hukum adalah jurnal peer reviewed dan Open-Acces yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kosmik Hukum mengundang para peneliti, dosen, dan praktisi di seluruh dunia untuk bertukar dan memajukan keilmuan di bidang hukum yang meliputi berbagai aspek hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Bisnis, dan sebagainya. Dokumen yang dikirim harus dalam format Ms. Word dan ditulis sesuai dengan panduan penulisan. Kosmik Hukum terbit dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli.
Articles
243 Documents
<![CDATA[MAQASID AL-SYAR'IYYAH DAN PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DALAM PRAKTIK WARIS ISLAM ]]>
<![CDATA[Syamsuhadi Irsyad]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 11, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i1.727
<![CDATA[Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan Sedangkan Syari’ah artinya jalan menuju sumber kehidupan. Dalam hal kewarisan. Islam menghilangkan perbedaan sifat pria dan wanita, masih kecil atau sudah dewasa untuk tidak menerima warisan dengan menentukan, bahwa pada dasarnya semua mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris walaupun ada perbedaan dalam segi jumlah bagian yang diterima. Apabila terjadi pria dan wanita bersama-sama mewarisi dalam derajat yang sama seperti orang tua atau anak; rnaka bagian laki-laki dua. kali bagian perempuan.Hukum Kewarisan sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (Al-ahwalus Syahsiyah) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi ummat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Kata Kunci: Maqashid, Kewarisan Islam]]>
<![CDATA[PENGARUH RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN TERHADAP HUKUM PERKAWINAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Wahiduddin Adams]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 13, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i2.763
<![CDATA[Berbicara tentang perkawinan, tak hanya hak untuk menikah yang terlibat di dalamnya, namun hak-hak perempuan, hak untuk mendapatkan keturunan, hak anak, hak untuk memilih pasangan. Oleh karena itu pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi seluruh hak tersebut sekaligus menjaga nilai-nilai dalam masyarakat (agama, kesusilaan, kesopanan,adat) tetap lestari adalah wajib. Pembentukan hukum perkawinan yang melanggar hak-hak di atas jelas adalah tiran, namun membentuk hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat dapat menimbulkan resistensi dan tidak akan efektif dalam keberlakuannya.RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan adalah salah satu usaha pemerintah (sebagai penggagas) untuk membentuk hukum perkawinan yang akomodatif terhadap hak. Kata Kunci : RUU Perkawinan dan Hukum Perkawinan]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI (Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ]]>
<![CDATA[Rahtami Susanti]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 11, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.809
<![CDATA[Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Tidak semua tindak pidana korupsi menghendaki pembalikan beban pembuktian akan tetapi yang terbatas pada 2 (dua) hal yaitu: pertama delik pemberian (Grafitifikasi atau pemberian yang berkaitan dengan suap atau Bribery). Adapun penerapan pembuktian terbalik ini menemui hambatan dalam penerapan sistem pembuktian terbaliknnya, antara lain adanya rahasia perbankan yang sulit ditembus, karena adanya privasi dan etika dalam perbankan; serta adanya pengalihan uang atau pencucian uang hasil tindak pidana. Kata Kunci: Gratifikasi dan Pembuktian Terbalik]]>
<![CDATA[Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2tp2a) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Emy Rosnawati]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 18, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v18i1.2341
<![CDATA[Abstract Violence against women and children is a violation of human rights. The integrated services centre of the women and children empowerment (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A) is an integrated activity founded Ministry of women empowerment and child protection and provide services for the Indonesian people, mainly women and children victims of violence acts. The purpose of this research is to know the service of process in P2TP2A given to women victims of domestic violence and P2TP2A efforts in tackling domestic violence. The research method used the juridical sociological. data collection is done by observation, interview and documentation as well as literature-related literature. Researchers took samples from Sidoarjo P2TP2A because P2TP2A is a pilot project of P2TP2A in other districts. Then analyzed in descriptive qualitative. From the above research it can be concluded that the role of the integrated services centre the empowerment of women and children (P2TP2A) in addressing domestic violence is very effective and in accordance with the mandated in the Act No. 23 years 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Keywords: Domestic Violence, Integrated Services Centre, Empowerment of Women and Children Abstrak Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses pelayanan di diberikan P2TP2A kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya P2TP2A dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta literatur-literatur terkait. Peneliti mengambil sampel dari P2TP2A Sidoarjo karena P2TP2A Sidoarjo merupakan pilot project dari P2TP2A di kabupaten lain. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga sangat efektif dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kata kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Susilo Wardani]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 14, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i1.749
<![CDATA[Saat ini lembaga pembiayaan konsumen ini sangat diminati oleh para konsumen didasarkan pada alasan-alasan bahwa proses/prosedur permohonan untuk mendapatkan pembiayaan sangat mudah serta tidak diperlukan adanya jaminan barang-barang lain selain barang yang bersangkutan dijadikan obyek jaminan yang pengikatannya dilakukan secara fidusia. Pemberian pembiayaan konsumen memiliki peluang terjadinya risiko Perlindungan hukum terhadap kreditur akibat debitur wanprestasi dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan Fidusia adalah dengan melakukan perjanjian pokok pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran dari akta perjanjian tersebut, sehingga kreditur dapat berkedudukan sebagai kreditur preferent. Namun bagi yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dengan pertimbangan biaya yang dikeluarkan tidak setara dengan jumlah pembiayaan kreditur maka kedudukan kreditur adalah menjadi konnkuren. Pelaksanaan eksekusi terhadap benda obyek perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia jjika debitur wanprestasi mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia jika obyek jaminan fudisia didaftarkan, dalam hal ini melalui mekanisme lelang. Selain itu yang khusus menangani penarikan obyek jaminan dengan suarat kuasa dari perusahaan dapat melakukan penarikan obyek jaminan fidusia dengan hak penyerahan hak milik secara fidusia dengan nomor perjanjian fidusia yang telah disetujui. Kata Kunci: Perlindingan Hukum, Wanprestasi dan Fidusia]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS MALPRAKTIK DOKTER BERDASARKAN HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Arief Suryono]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 12, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i1.781
<![CDATA[Sifat hubungan hukum antara pasien dengan dokter adalah berdasarkan persetujuan/perjanjian dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum antara pasien dengan dokter, khususnya Hukum Perdata. Hal ini telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Sifat hubungan Hukum Perdata memberikan perlindungan hukum yang sejajar antara pasien dengan Dokter. Hubungan hukum antara Pasien dengan Dokter melahirkan Perjanjian Terapeutik yang melahirkan hak dan kewajiban antara Pasien dengan Dokter. Sehingga apabila tidak dilaksanakan akan menyebabkan terjadinya Malpraktek. Malpraktik dapat terjadi apabila dokter pada waktu memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Akibat malpraktik apabila menimbulkan kerugian bagi pasien, maka dokter bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Baik berupa kerugian materiil dan atau im-materiil. Kata kunci: Kajian Yuridis, Malpraktik, Hukum perdata.]]>
<![CDATA[Penguatan Model Pembinaan Keagamaan Islam Bagi Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banyumas ]]>
<![CDATA[Rahtami Susanti]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 17, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v17i2.2328
<![CDATA[Pembinaan yang dirasakan paling efektif untuk diberikan kepada narapidana dan tahanan adalah pembinaan keagamaan. Hal ini mengingat bahwa narapidana dan tahanan adalah manusia yang dirampas hak-hak kebebasannya, oleh karena itu mereka selalu dihinggapi perasaan gundah dan gelisah yang pada akhirnya melahirkan keputusasaan. Untuk menumbuhkan semangat hidup mereka perlu diberi pendalaman agama selama menjalani hukumannya. Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Banyumas dengan menggunakan metode deskriptif dimana peneliti menggambarkan secara menyeluruh model pembinaan narapidana di Rutan tersebut serta gagasan terkait penguatan atas model pembinaan narapidana dan tahanan di Rutan Kelas II B Banyumas. Pembinaan keagamaan bagi penghuni Rutan khususnya pembinaan keagamaan Islam dilakukan oleh petugas Rutan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, meliputi kegiatan pengajian, latihan baca tulis Al Qur’an dan sholat berjamaah. Seiring dengan bertambahnya penghuni rutan dan kebutuhan akan kegiatan pendalaman agama maka diperlukan penguatan model pembinaan keagamaan Islam di Rutan Banyumas antara lain adalah pembentukan majelis taklim yang dikelola penghuni rutan. Kata kunci: Pembinaan, Keagamaan Islam, Rutan Banyumas]]>
<![CDATA[NASKAH AKADEMIK DALAM KERANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Abdul Aziz Nasihuddin]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 11, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.736
<![CDATA[Sejak tahun 2001PemerintahPusat (MenteriDalamNegeri) melakukan kajian terhadap ribuan Perdadi seluruh wilayah Indonesia. Fenomena tersebut merupakan sejarah barubagi ketatanegaraan Indonesia, karena pada masa sebelumnya sangat jarang adanya peraturan yang dibatalkan oleh Pemerintah. Di dalam Ilmu Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademik merupakan prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis .Dengan demikian Naskah Akademik memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena didalamnya terdapat kajian yang mendalam mengenai substansi masalah yang akan diatur Kata Kunci: Naskah Akademik dan Raperda]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM DALAM KRISIS PERBANKAN (LIKUIDIASI PERBANKAN) ]]>
<![CDATA[suyatno suyatno]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 13, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i1.768
<![CDATA[Bank sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat harus dilindungi dari praktek yang dapat merugikan masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang otoritas moneter melalui Bank Indonesia telah mengeluarkan banyak deregulasi dalam sektor moneter baik sebelum krisis moneter maupun sesudah krisis. Dalam rangka pembenahan sektor riil, Bank Indonesia tidak memiliki alternatif lain untuk mengatasi masalah moneter selain dengan melakukan pembenahan sektor perbankan. Mulai dari program rekapitalisasi perbankan sampai likuidasi/penutupan kegiatan usaha. Kata Kunci: Likuidasi dan Perbankan]]>
<![CDATA[Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional ]]>
<![CDATA[Mastur Mastur]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 16, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i2.1995
<![CDATA[Perkembangan zaman yang semakin maju memunculkan berbagai macam kejahatan yang canggih dan dalam pengungkapannya memerlukan teknik dan prosedur yang berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Sarana informasi dan transaksi yang bersifat elektronik dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Masalah kemudian muncul bagaimana kebijakan hukum yang dapat dilakukan, sehingga pada saat terjadi kejahatan tersebut dapat dilakukan upaya penanggulangan, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya karena tentu saja pada saat tejadinya kejahatan yang bersifat teknologi dan transaksi elektronik akan membutuhkan alat-alat bukti yang bersifat elektronik juga. Namun perlu dipahami bahwa situasi dan kondisi pelanggaran hukum yang terjadi atas cybercrime berbeda dengan hukum positif konvensional. Cyberspace menjadi ruang kejahatan dunia maya. Kejahatan yang pada awalnya dilakukan dalam ruang lingkup kecil kini mudah sekali untuk dilakukan melalui dunia maya hingga ke tingkat internasional. Lahirnya UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan mampu menanggulangi tindak pidana di dunia maya sehingga aparat penegak hukum dapat bertindak secara cepat dan tepat dalam menangani perkara dalam cybercrime. Kata kunci : Implementasi Informasi dan Transaksi Elektronik, Cybercrime]]>
