cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yusuf Saefudin
Contact Email
yusuf.saefudin12@ump.ac.id
Phone
+6285647946633
Journal Mail Official
kosmikhukum@ump.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Purwokerto, Jawa Tengah Indonesia, 53182
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Kosmik Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Purwokerto
ISSN : 14119781     EISSN : 26559242     DOI : 10.30595/jkh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kosmik Hukum adalah jurnal peer reviewed dan Open-Acces yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kosmik Hukum mengundang para peneliti, dosen, dan praktisi di seluruh dunia untuk bertukar dan memajukan keilmuan di bidang hukum yang meliputi berbagai aspek hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Bisnis, dan sebagainya. Dokumen yang dikirim harus dalam format Ms. Word dan ditulis sesuai dengan panduan penulisan. Kosmik Hukum terbit dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 243 Documents
 2   3   4   5   6 
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Pengadilan Agama Magelang Tahun 2009-2012) Soediro Soediro; Dinta Fikrun Najib
Kosmik Hukum Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i1.767

Abstract

Pergaulan anak muda saat ini dirasakan semakin bebas baik di desa maupun di kota yang seolah-olah tidak ada aturan. Kondisi seperti ini, membuat mereka gampang terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh agama maupun norma sosial yang berlaku. Seperti hamil di luar nikah yang pada akhirnya memaksa mereka untuk melakukan pernikahan di usia dini. Dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, perkawinan hanya diizinkan bagi pria yang sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun sedangkan wanita 16 (enam belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Namun pada ayat (2) ditentukan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Dasar dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang dari tahun 2009-2012 dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur yaitu adanya kemudlorotan yang harus dihilangkan atau jika ada dua kemudlorotan atau lebih, maka harus diambil yang lebih ringan tingkat kemudlorotannya serta mengacu pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, serta kaidah-kaidah Fiqih. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya jumlah permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur yaitu karena adanya kekhawatiran dari orang tua dan telah hamil di luar nikah. Kata Kunci: Dispensasi Nikah dan di Bawah Umur.
Penguatan Hakim Karir dalam Rangka Mewujudkan Excellent Court Cahyono Cahyono
Kosmik Hukum Vol 16, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i2.1994

Abstract

Hakim memiliki peran yang sentral dalam proses peradilan. Hakim karir yang berkualitas dan berintegritas dapat diupayakan melalui suatu sistem yang baik. Lembaga pengadilan sebagai suatu sistem sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dalam organisasi tersebut. Sumber Daya Hakim yang baik dapat diperoleh melalui sistem rekrutmen/seleksi, pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan dan terjaminnya kesejahteraan. Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang unggul (excellent court) maka dibutuhkan hakim yang memiliki kemampuan hukum (legal skill) atau unggul dalam perspektif intelektual, mahir dalam perspektif hukum atau pengalaman yang memadai, terjaga dalam perspektif etik atau memiliki integritas, moral dan karakter yang baik dan profesional dalam perspektif teknis peradilan. Kata kunci : Hakim Karir dan Excellent Court
MENGEFEKTIFKAN SANKSI PIDANA KORPORASI DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Kasus Kebocoran Sumur Minyak Montara di Laut Timor) Indriati Amarini
Kosmik Hukum Vol 16, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i1.1272

Abstract

Persoalan lingkungan menjadi semakin kompleks, tidak hanya bersifat praktis, konseptual, ekonomi saja, tetapi juga merupakan masalah etika baik sosial maupun bisnis. Hukum pidana tidak hanya melindungi alam, flora dan fauna (the ecological approach), tetapi juga masa depan kemanusiaan yang kemungkinan menderita akibat degradasi lingkungan hidup (the antropocentris approach). Sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup seringkali mengalami kendala yaitu diantaranya mencari ahli kehutanan, ahli perkebunan, ahli pidana korporasi memerlukan waktu yang lama, saksi atau calon tersangka tidak diketahui keberadaannya, terutama warga asing serta kondisi geografis sulit dijangkau. Dalam kasus Montara maka perlu adanya upaya-upaya mengorganisasikan secara sistematis kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan secara berpasangan langkah-langkah yuridis (penggunaan hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana) maupun langkah-langkah non yuridis dalam bentuk tindakan-tindakan pencegahan dalam mengatasi kendala-kendala di atas. Selain itu diperlukan kerjasama penegakan hukum dengan pendekatan multi-door (terpadu). Kata kunci: sanksi, pidana korporasi, lingkungan hidup
Pengembangan Industri Kreatif UMKM Asal Yogyakarta Melalui Pendaftaran "Jogja Co Branding" Dyah Permata Budi Asri
Kosmik Hukum Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v18i2.3448

Abstract

Saat ini UMKM telah menjadi bagian penting dalam perekonomian di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Keberadaan UMKM menjadi salah satu pilar utama penggerak perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa masalah utama yang dihadapi UMKM adalah kemampuan teknologi, kualitas sumber daya manusia (SDM), akses pemasaran, akses permodalan, dan kualitas produk. Salah satu permasalahan UMKM yang akan diangkat dalam topik penelitian ini adalah dari akses pemasaran. Dinas Perindustrian Perdagangan, selanjutnya disebut Disperindag Provinsi DI Yogyakarta, telah berupaya berperan dalam mempromosikan produk UMKM yang ada di wilayah Yogyakarta, dengan membuat kebijakan penggunaan co-branding untuk produk UMKM di DI Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi pemasaran dalam konsep co-branding untuk memberikan perlindungan Merek bagi UMKM sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa saat ini Pemerintah Daerah DI Yogyakarta telah memiliki regulasi yang akan mengatur mengenai merek dan budaya tradisional yang berasal dari DI Yogyakarta. Adanya strategi pemasaran co-branding tersebut memang tidak berdampak langsung pada perlindungan merek dagang seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Merek, namun dengan menggunakan fasilitas co-branding tersebut secara tidak langsung produk-produk yang diajukan merek tersebut akan terdaftar sebagai produk yang berasal dari Yogyakarta. Strategi pemasaran dengan menggunakan dua merek atau lebih (co-branding) itu diharapkan bisa melindungi, melestarikan, dan mendokumentasikan produk-produk asal Yogyakarta dengan prosedur yang mudah. Kata kunci: Merek, UMKM, Co-Branding, Perlindungan Hukum
NIKAH SIRI, NIKAH DI BAWAH UMUR,DAN POLIGAMI LIAR Habiburrahman Habiburrahman
Kosmik Hukum Vol 14, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i1.755

Abstract

Sahnya perkawinan bila suatu perkawinan telah memenuhi persyaratan dari sudut pandang hukum Islam dan apabila tidak terpenuhinya persyaratan tersebut berarti perkawinan tidak sah. Lain halnya dengan persyaratan menurut perundang-undangan (Pasal 6, 7, 9, dan 10 UU No. 1 Tahun 1974),jika tidak terpenuhinya ketentuan pasal-pasal tersebut tidak menyebabkan perkawinan tersebut batal, hanya dikategorikan sebagai “pelanggaran undang-undang”. Kata Kunci: Perkawinan,Pelanggaran UU
PERANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG PEREKONOMIAN NASIONA Suyadi Suyadi
Kosmik Hukum Vol 12, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i1.789

Abstract

Tujuan pembangunan nasional dapat dicapai dengan adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat termasuk pengembangan sistem ekonomi berdasarkan syariah. Perbankan syariah tidak mendasarkan kegiatan operasionalnya pada bunga yang sudah dipatok besarnya dalam persentase tertentu melainkan berdasarkan sistem bagi hasil. Bagi hasil dihitung dari hasil usaha pihak bank dalam mengelola dana nasabah yang disimpan di bank. Bank dan nasabah membuat perjanjian bagi hasil dengan perbandingan keuntungan yang akan didapatkan baik oleh pihak nasabah atau pihak bank. Daya tarik industri yang menjadi faktor penentu dari kecenderungan positif perkembangan perbankan syariah ini adalah kebijakan dalam UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 yang mendorong pertumbuhan pesat perbankan syariah di Indonesia. Kata kunci: perbankan syaria dan sistem perekonomian
Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Perundang-undangan) di Tingkat Desa Sesuai Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Ika Ariani Kartini
Kosmik Hukum Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v18i1.2336

Abstract

Dalam tataran normatif, kebijakan publik sebagai sebuah proses dan keputusan politik menjelma menjadi proses dan penyusunan kaidah hukum yang nampak dari berbagai produk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu agar kebijakan publik dapat direspon oleh masyarakat dengan baik, maka partisipasi masyarakat dalam merusmuskan kebijakan publik itu harus diberi porsi yang memadai. Salah satu partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah dengan melakukan advokasi terhadap kebijakan publik karena advokasi merupakan cara ampuh mempengaruhi pendapat publik atau orang lain, dan diharapkan juga dapat mengubah perilaku pemegang otoritas kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, maka advokasi dapat dimaknai sebagai upaya untuk memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemegang otoritas pengambil keputusan. Oleh karena kebijakan publik itu menjelma dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan (baik di tingkat pusat maupun daerah), maka membahas tentang strategi dan teknik advokasi kebijakan publik mau tidak mau bersinggungan dengan proses legalisasi yang dilakukan oleh badan atau pejabat yang diberi wewenang untuk membentuk peraturan Perundang-undangan tersebut. Kata kunci: Kebijakan Publik, Peraturan Perundang-undangan, Partisipasi
TANGGUNG JAWAB PERDATA BANK TERHADAP TINDAKAN FRAUD KARYAWAN YANG MERUGIKAN NASABAH Selamat Widodo
Kosmik Hukum Vol 14, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i2.742

Abstract

Kasus fraud yang merugikan nasabah sudah sering terjadi dalam dunia perbankan di Indonesia, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana tanggung jawab bank secara perdata, terkait dengan tindakan fraud karyawannya yang sering muncul dan banyak merugikan nasabah. Selain itu juga ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan, karena selama ini perlindungan terhadap nasabah masih sangat lemah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, tanggungjawab perdata bank terhadap tindakan fraud karyawan yang merugikan nasabah adalah tanggung jawab langsung. Adapun dasar dari tanggung jawab langsung adalah Pasal 1365 KUHPerdata. Pertanggungjawaban ini terjadi jika perbuatan melawan hukum atau fraud dilakukan oleh pihak bank itu sendiri. Kemudian tanggung jawab tidak langsung, yaitu tanggung jawab berdasarkan pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Tanggung jawab ini adalah apabila perbuatatan fraud atau perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh karyawan bank dan telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Perlindungan terhadap nasabah ada dua yaitu, perlindungan kontraktual dan non-kontraktual. Pelindungan kontraktual yaitu perlindungan yang berasal dari isi perjanjian yang telah sepakati, dan perlindungan non-kontraktual yaitu perlindungan yang berasal dari peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci : Tanggung Jawab dan Fraud
ANALISIS YURIDIS DAN MALPRAKTIK MEDIS MENURUT HUKUM PERDATA, PIDANA, DAN FIQH ISLAM Bayu Setiawan
Kosmik Hukum Vol 12, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i2.774

Abstract

Aborsi dan permasalahan malpraktek medis merupakan topic yang sangat controversial. Seiring dengan perekembangan zaman, praktik aborsi semakin banyak ditemui. Pelakunya tidak hanya terbatas di kalangan wanita tuna susila saja, melainkan dilakukan juga oleh ibu rumah tangga, wanita dewasa dan para remaja putrid. Jutaan janin setiap tahunnya digugurkan dari rahim sang ibu. Fakta aborsi di Indonesia terungkap pada tahun 1997 akibat kehamilan yang tidak direncanakan 1.000.000 janin dibnuh pertahun. Agustus 1998 penelitian jawa post 1.750.000 janin dibunuh pertahun. Abortus itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia (abortus provokatus) maupun karena sebab-sebab alamiah, terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan perbuatan manusia (abortus spontanitus). Abortus yang terjadi karena perbuatan manusia dapat terjadi baik karena didorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan (abortus provokatus terapeutikus atau biasa disebut abortus terapeutikus). Namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter maupun para medis yang mengakibatkan keguguran. Hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri yang harus dicari pemecahannya. Kata kunci : Aborsi, Malpraktik Medis
Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Purwokerto) Selamat Widodo
Kosmik Hukum Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v17i1.2318

Abstract

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab anak tersebut karena dari sisi psikologis dan kemampuan berpikir anakanak masih belum terbentuk secara sempurna. Oleh karena itu, perlu ada suatu mekanisme yang secara terstruktur melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tanpa mengsampingkan kepentingan korban dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latar belakang timbulnya diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Adanya diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Kata kunci: Diversi, Perlindungan, Hak Asasi Anak, Anak Berhadapan dengan Hukum

Page 4 of 25 | Total Record : 243

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 25 No. 2 (2025) Vol 25, No 1 (2025) Vol. 25 No. 1 (2025) Vol 24, No 3 (2024) Vol 24, No 2 (2024) Vol 24, No 1 (2024) Vol 23, No 3 (2023) Vol 23, No 2 (2023) Vol 23, No 1 (2023) Vol 22, No 3 (2022) Vol 22, No 2 (2022) Vol 22, No 1 (2022) Vol 21, No 3 (2021) Vol 21, No 2 (2021) Vol 21, No 1 (2021) Vol 20, No 2 (2020) Vol 20, No 1 (2020) Vol 19, No 2 (2019) Vol 19, No 1 (2019) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 14, No 2 (2014) Vol 14, No 1 (2014) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 1 (2013) Vol 12, No 2 (2012) Vol 12, No 1 (2012) Vol 11, No 2 (2011) Vol 11, No 1 (2011) More Issue