cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yusuf Saefudin
Contact Email
yusuf.saefudin12@ump.ac.id
Phone
+6285647946633
Journal Mail Official
kosmikhukum@ump.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Purwokerto, Jawa Tengah Indonesia, 53182
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Kosmik Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Purwokerto
ISSN : 14119781     EISSN : 26559242     DOI : 10.30595/jkh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kosmik Hukum adalah jurnal peer reviewed dan Open-Acces yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kosmik Hukum mengundang para peneliti, dosen, dan praktisi di seluruh dunia untuk bertukar dan memajukan keilmuan di bidang hukum yang meliputi berbagai aspek hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Bisnis, dan sebagainya. Dokumen yang dikirim harus dalam format Ms. Word dan ditulis sesuai dengan panduan penulisan. Kosmik Hukum terbit dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 243 Documents
 5   6   7   8   9 
AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HAK MANTAN ISTRI DAN ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO) Susilo Wardani; Indriati Amarini
Kosmik Hukum Vol 11, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.811

Abstract

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama. Dalam hal cerai talak Pengadilan Agama Purwokerto selalu mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut’ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak, walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri sehingga istri pun juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik atas nafkah anak, iddah dan mut’ah. Jika cerai gugat dari istri, disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus mengajukan nafkah untuk istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah anak, namun hakim Pengadilan Agama tidak wajib untuk membebankan kepada mantan suami atas biaya penghidupan atau nafkah kepada mantan istri dan anak jika istri tidak menuntut hal tersebut karena hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 178 ayat 3 HIR. Jika suami lalai terhadap kewajiban yang dibebankan oleh hakim terhadap mantan istri maupun anaknya maka mantan istri berhak mengajukan eksekusi dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama menurut ketentuan yang berlaku. Kata-kata Kunci : akibat perceraian,hak mantan istri & anak
Prinsip Keamanan, Privasi, dan Etika dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam Soediro Soediro
Kosmik Hukum Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v18i2.3439

Abstract

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Bermunculannya berbagai kejahatan digital menuntut  adanya regulasi yang mengatur masalah cybercrime. Sebagai negara hukum, pada tahun 2008, Indonesia telah menerbitkan peraturan dalam bentuk Undang-undang yang mengatur terkait informasi dan transaksi elektronik atau biasa  disebut dengan UU ITE, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun  2008 dan diperbarui dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Islam adalah agama yang sangat komprehensif karena tidak hanya mengatur masalah peribadatan dan hubungan manusia dengan Tuhannya saja akan tetapi juga memiliki solusi atas segala permasalahan yang ada, baik di bidang sosial, hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain. Tulisan ini akan melakukan penyelarasan antara UU ITE dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Alqur’an dan Hadits. Dalam hal ini, khususnya menyangkut kemananan, privasi, dan etika yang merupakan prinsip penting dalam pelaksanaan UU ITE tersebut di atas. Dengan demikian, maka ada jaminan bahwa keamanan, privasi, dan etika dalam UU dimaksud. Dengan demikian maka dapat dibuktikan bahwa Islam memang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontemporer yang ada saat ini, termasuk masalah cybercrime  dalam dunia maya. Kata kunci: Hukum Cyber, UU ITE, Islam
HUKUM BANK ASI DAN BAYI TABUNG DALAM PANDANGAN ISLAM Soediro Soediro
Kosmik Hukum Vol 14, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i1.751

Abstract

Bayi tabung secara eksplisit tidak terdapat di dalam Al Qur’an dan Hadits, sehingga dalam mengantisipasi masalah tersebut, syari’ah islam memberikan kriteria, baik kehalalan atau keharamannya.Pelaksanaan bayi tabung tetap dibolehkan Islam sepanjang prosesnya dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun sperma dan ovum yang diambi berasal dari suami istri yang sah, kemudian ditransfer ke dalam rahim istrinya (bukan yang disebut itu titipan dan sebagainya. Selain itu juga muncul fenomena pendirian bank ASI dan dikhawatirkan akan terjadinya kekacauan nasab sehingga bisa menimbulkan hal yang dilarang yaitu pernikahan dengan saudara sesusu. Dengan demikian jika hal ini dapat dihindarkan misal dengan mengadakan persyaratan yang ketat, serta pendataan yang mendetail, sehingga yang membeli ASI mengetahui ASI-nya berasal dari siapa, maka hukumnya boleh Kata Kunci: Bank ASI dan Bayi Tabung
DASAR PEMIKIRAN PEMBUATAN RUU TENTANG HUKUM TERAPAN PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA SEBAGAI UPAYA PEMBARUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM ABAD 21 Muchtar Zarkasyi
Kosmik Hukum Vol 12, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i1.782

Abstract

Gagasan untuk mempersiakan RUU HTPA (termasuk Bidang Perkawinan) muncul setelah selesai disiapkan RUU tentang Peradilan Agama pada tahun 1984. Mengingat lamanya mempersiapkan RUU tentang Peradilan Agama (1961 s/d 1984) gagasan tersebut kemudian diganti dengan Penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Gagasan untuk membuat RUU HTPA (termasuk Bidang Perkawinan) muncul kembali setelah kita memasuki era reformasi yang kemudian ditampung dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2010. Kemudian beberapa waktu kemudian munculah Buku Pembaharuan Hukum Islam yang berisi Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang dibuat oleh Siti Musdah Mulia, cs yang sebenarnya bukanlah pembaharuan yang dimaksudkan oleh Hadits Nabi akan tetapi mengubah ketentuan-ketentuan tentang Hukum Perkawinan Islam yang bersumberkan pada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan pendapat dan pemikirannya sendiri melalui pendekatan utama (berkiblat) kepada gender, pluralitas, HAM dan demokrasi dan isinya sebagian besar mengikuti prinsip-prinsip yang ada dalam BW dan HOCI sehingga menimbulkan pro dan kontra. Kata Kunci: RUU dan HTPA
Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Pemerintahan, Bentuk Negara Serta Sistem Pemerintahan Nita Ariyani
Kosmik Hukum Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v17i2.2329

Abstract

Konstitusi merupakan dasar suatu negara yang harus ada di setiap negara. Apabila tidak didasarkan pada konstitusi maka negara tidak mungkin terbentuk. Negara-negara di dunia pasti memiliki konstitusi yang dapat berbeda maupun dapat sama. Indonesia dan Swiss merupakan negara yang sama-sama memiliki konstitusi dalam bentuk tertulis, sehingga akan menarik untuk memperbandingkan antara konstitusi yang dimiliki oleh Indonesia dengan konstitusi Swiss dengan melihat pada aspek prosedur perubahan konstitusi, bentuk pemerintahan, bentuk negara serta sistem pemerintahannya. Kata kunci: Perbandingan, Konstitusi, Negara
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH PERADILAN AGAMA Syamsuhadi Ilyas
Kosmik Hukum Vol 11, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.737

Abstract

Bagian terbesar dari perkara-perkara yang diajukan dan kemudian diselesaikan oieh Pengadilan Agama adalah perkara perceraian dengan faktor-faktor penyebabnya yang sangat bervariasi dan ini menjadi problematika bagi peradilan agama.Tugas dan misi Peradilan Agama adalah mewijudkan suasana perikehidupan yang aman dan tertib terutama dalam kehidupan rumah tangga umat Islam, karena ia merupakan unit terkecil masyarakat. Hakim atau majelis hakim Pengadilan Agama hanya menjatuhkan putusan cerai, bilamana menurut mereka segala ketentuan hukum telah dipenuhi dan setelah usaha perdamaian pada setiap hal sidang dirasakan tidak berhasil. Hakim berkewajiban secara optimal mengusahakan perdamaian tersebut. Keterbukaan dan kejujuran para pihak (Pemohon/penggugat dan termohon/tergugat), para saksi dan para pengacara jugasangat berperan dalam penyelesaian perkarra secara seadil-adil, sebenar-benarnya , dan sebaik-baiknya. Kata Kunci: Problematika, Peradilan Agama
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KETIDAKPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME SERTA REKLAME ILLEGAL DI KABUPATEN PURBALINGGA Indriati Amarini; Indra Susanto
Kosmik Hukum Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i1.769

Abstract

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. Penyelenggaraan reklame di Kabupatan Purbalingga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame dan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Penunjukan Kawasan/Zona Reklame. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah terhadap ketidakpatuhan pembayaran pajak reklame yang terjadi di Kabupaten Purbalingga dan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah terhadap adanya reklame ilegal di Kabupaten Purbalingga. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap ketidakpatuhan pembayaran pajak reklame serta reklame ilegal yaitu dengan memberikan sanksi berupa pencabutan, pembongkaran, penyitaan dan atau sanksi administrasi. Kata Kunci: Kebijakan, Pajak, dan Reklame
Rekonstruksi Formulasi Pengaturan Pengawasan dan Evaluasi Penataan Ruang Sebagai Bagian dari Instrumen Prinsip Kehati-hatian dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku La Ode Angga
Kosmik Hukum Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v17i1.1996

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan judul Rekonstruksi Formulasi Pengaturan Arahan Pengawasan dan Evaluasi Penataan Ruang dalam Perda RTRW Provinsi Maluku sebagai bagian dari instrumen prinsip kehati-hatian yaitu dengan merujuk kepada Pasal 55-59 UUPR, Pasal 2f UUPPLH dan penjelasannya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 serta prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Penulis mengusulkan rekonstruksi formulasi terhadap pengaturan pengawasan dan evaluasi yang belum diatur dalam Perda No. 16 Tahun 2013-2033 tentang RTRW Provinsi Maluku, yaitu dalam Pasal 1 pada ayat (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan RTRW Provinsi Maluku dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang; (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Sedangkan dalam Pasal 2 pada ayat (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundangundangan; (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Gubernur dan Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya; (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Bupati/Walikota; dan (4) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Gubernur mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Bupati/Walikota. Kata kunci: Rekontruksi Formulasi, Pengawasan dan Evaluasi, Prinsip Kehatihatian, Rencana Tata Ruang Wilayah
PERGESERAN KEBIJAKAN TATA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SIDOARJO PASCA UU NOMOR 6 TAHUN 2014 Rifqi Ridlo Phahlevy
Kosmik Hukum Vol 16, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i1.1274

Abstract

Perubahan kebijakan tata pemerintahan desa dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 seharusnya diikuti dengan perubahan kebijakan di tingkat Pemerintahan Daerah, dan perubahan tata kelola Pemerintahan di tingkat Desa. Tulisan ini hendak menelaah tentang realitas pergeseran kebijakan yang terjadi di tingkat Pemerintahan Daerah, khususnya di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan gambaran yang utuh terkait dengan pergeseran kebijakan dan implementasinya bagi tata pemerintahan desa di lingkungan Pemerintahan Daerah Sidoarjo. Kajian ini menggunakan metode sosio legal, yang mengombinasikan pendekatan doktrinal dengan pendekatan ilmu sosial, dan analisis bahan hukum dengan pendekatan deduktif-induktif. Penelitian atas sepuluh desa yang dipilih secara tertuju, memperlihatkan adanya anomali antara keselarasan normatif dengan keselarasan substantif antara produk kebijakan di Pemda Sidoarjo dengan Peraturan perundang-undangan yang ada. Anomali tersebut kemudian berimplikasi pada implementasi kebijakan di tingkat Pemerintahan Desa. Kata kunci: Regulasi daerah, implementasi kebijakan, otonomi desa
Tinjauan Yuridis Terhadap Konstruksi Hukum Perjanjian Terapeutik yang Termuat dalam Informed Consent Dihubungkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Ferryani Krisnawati
Kosmik Hukum Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v18i2.3501

Abstract

Perjanjian antara dokter dan pasien termuat dalam suatu surat persetujuan tindakan medik, sehingga hubungan hukum antara dokter dan pasien mengandung konsekuensi apabila pasien dalam hal ini sebagai konsumen penerima jasa pelayanan medik dirugikan maka dapat melakukan tindakan hukum berupa penuntutan ganti rugi atau tuntutan hukum yang lain. Hal ini dimungkinkan apabila benar-benar terbukti bahwa dokter sebagai pemberi pelayanan medik telah melakukan kelalaian bahkan kesalahan terhadap tindakan medik yang dilakukannya. Dengan adanya konsekuensi tersebut maka dokter dalam menjalankan profesinya akan lebih berhati-hati dan waspada serta pasien dalam hal ini sebagai konsumen akan lebih mendapatkan jaminan perlindungan hukum khususnya dalam pemberian jasa pelayanan medik. Informed consent akan lebih memberikan jaminan perlindungan hukum baik bagi dokter maupun pasien, walaupun informed consent biasanya dalam bentuk yang tertulis berupa formulir yang disediakan oleh dokter atau rumah sakit. Adanya formulir tersebut diharapkan tidak lagi pasien yang dirugikan karena kelalaian atau kesalahan dokter karena pasien dalam hal ini sebagai konsumen jasa pelayanan medik yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati. Selain itu, pasien sebagai konsumen juga memiliki perlindungan hukum seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata kunci: Perjanjian Terapeutik, Informed Consent, Perlindungan Konsumen

Page 7 of 25 | Total Record : 243

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 25 No. 2 (2025) Vol 25, No 1 (2025) Vol. 25 No. 1 (2025) Vol 24, No 3 (2024) Vol 24, No 2 (2024) Vol 24, No 1 (2024) Vol 23, No 3 (2023) Vol 23, No 2 (2023) Vol 23, No 1 (2023) Vol 22, No 3 (2022) Vol 22, No 2 (2022) Vol 22, No 1 (2022) Vol 21, No 3 (2021) Vol 21, No 2 (2021) Vol 21, No 1 (2021) Vol 20, No 2 (2020) Vol 20, No 1 (2020) Vol 19, No 2 (2019) Vol 19, No 1 (2019) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 14, No 2 (2014) Vol 14, No 1 (2014) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 1 (2013) Vol 12, No 2 (2012) Vol 12, No 1 (2012) Vol 11, No 2 (2011) Vol 11, No 1 (2011) More Issue