cover
Contact Name
Yusuf Saefudin
Contact Email
yusuf.saefudin12@ump.ac.id
Phone
+6285647946633
Journal Mail Official
kosmikhukum@ump.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Purwokerto, Jawa Tengah Indonesia, 53182
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Kosmik Hukum
ISSN : 14119781     EISSN : 26559242     DOI : 10.30595/jkh
Core Subject : Social,
Kosmik Hukum adalah jurnal peer reviewed dan Open-Acces yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kosmik Hukum mengundang para peneliti, dosen, dan praktisi di seluruh dunia untuk bertukar dan memajukan keilmuan di bidang hukum yang meliputi berbagai aspek hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Bisnis, dan sebagainya. Dokumen yang dikirim harus dalam format Ms. Word dan ditulis sesuai dengan panduan penulisan. Kosmik Hukum terbit dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 299 Documents
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA (TKW) SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA MIGRAN ASAL KABUPATEN BANYUMAS Susilo Wardani; Rahtami Susanti
Kosmik Hukum Vol. 11 No. 1 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i1.726

Abstract

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Sebagai Pekerja Rumah Tangga Migran Asal Kabupaten Banyumas merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan kedudukan Tenaga Kerja Wanita secara hukum sudah diatur mulai dari perekrutan, sistem pelatihan, sistem pemberian upah serta cara pemberangkatan dan penempatannya hingga pemulangan ke kampung asalnya di Indonesia., namun dalam implemantasinya masih lemah. Perjanjian kerja yang dibuat adalah perjanjian standar sehingga TKW tidak memiliki posisi tawar dan hanya tinggal menandatangani. Bahwa program penempatan TKI telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku namun dalam pelaksanaannya undang-undang yang ada belum sungguh-sungguh melindungi hak-hak dasar TKI juga belum menjamin adanya hubungan kendali timbal-balik antara pemerintah, perusahaan (PPTKIS) dan masyarakat. Undang-undang juga tidak mampu mewujudkan pelaksanaan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar. Kata Kunci: Perlindungan Hukum dan TKW Migran
MAQASID AL-SYAR'IYYAH DAN PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DALAM PRAKTIK WARIS ISLAM Syamsuhadi Irsyad
Kosmik Hukum Vol. 11 No. 1 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i1.727

Abstract

Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan Sedangkan Syari’ah artinya jalan menuju sumber kehidupan. Dalam hal kewarisan. Islam menghilangkan perbedaan sifat pria dan wanita, masih kecil atau sudah dewasa untuk tidak menerima warisan dengan menentukan, bahwa pada dasarnya semua mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris walaupun ada perbedaan dalam segi jumlah bagian yang diterima. Apabila terjadi pria dan wanita bersama-sama mewarisi dalam derajat yang sama seperti orang tua atau anak; rnaka bagian laki-laki dua. kali bagian perempuan.Hukum Kewarisan sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (Al-ahwalus Syahsiyah) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi ummat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Kata Kunci: Maqashid, Kewarisan Islam
PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA-NEGARA MUSLIM Sri Wahyuni
Kosmik Hukum Vol. 11 No. 1 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i1.729

Abstract

Tulisan ini membahas tentang pembaharuan hukum keluarga di Negara-nega ramuslim. Dari pembahasan ini diketahui bahwa metode pembaharuan dilakukan denganmetode intra-doctrinal dan extra-doktrinal reform, regulasidankodifikasi. Dari sini, terdapattigatipologi Negara muslimberdasarkanpembaharuanhukum Islam yang dilakukan, yaitu Negara muslim yang menggunakanhukum Islam sebagainamadalam (fiqh) tradisional; negaramuslim yang mengadopsihukum Barat; dannegaramuslim yang menerapkanhukum Islam denganmenggunakanmetodedanprosedurlayaknyahukum Barat. Adapunaspekpembaharuanhukumkeluarga di Negara-negaramuslimdiantaranyaadalahpembatasanusiaperkawinan, control terhadappoligami, dalamhalperceraiandarisuamidanistridenganprosedurpengadilan, dalambidangwaristerdapatwasiatwajibah. Kata Kunci :Pembaharuan, HukumKeluarga Islam
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK SWASTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Bayu Setiawan
Kosmik Hukum Vol. 11 No. 1 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i1.731

Abstract

In the society, it was formed a mindset that civil servants is the only actor who did corruption criminal act. This born an opinion that corruption criminal subject in Corruption Eradication Act is just applied for civil servants. The cause that forms this perception is due to the usage of civil servants term in some articles in Corruption Eradication Act and most undergoing corruption cases is being led to civil servants or state power as single party involved. But by concerning one example case of loans allocated by Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Bank Liquidity fund (BLBI) which brought state bankruptcy, it's well identified that most actor who committed the crime is someone that come from private sector. Here, private sector in corruption criminal act is defined as the exclusion set of civil servants definition.This research aims to expose: (1) Regulated of corruption articles for private sector by the Corruption Eradication Act (2) Criminal responsibility for private sector with Corruption Eradication Act.Research follows normative law method using secondary data. After compiling all required literatures and reference documents as well, interpretation is made from authentic, grammatical, systematic, and historical aspect, yields two subjects or more and those are used as object to be analyzed, in order to get answers for problem addressed within this research. Research comes out with the result of identifying 14 (fourteen) articles ruling the corruption criminal act that is done by private sector. The articles are categorized into three groups: criminal act of detrimental effect to the finances of the state or the economy of the state, graft criminal act, and dishonesty criminal act and the penalization for crime acted by private sector is death sentence, putting in into jail, paying a fine, and supplementary indictment Key Words: Responsibility and CcrruptionCriminal
PENDAFTARAN MEREK DAGANG MAKANAN TRADISIONAL DI KABUPATEN BANYUMAS Suyadi Suyadi
Kosmik Hukum Vol. 11 No. 1 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i1.733

Abstract

Merek sebagai tanda pengenal dan tanda pembeda akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan dan menjaga terjadinya persaingan usaha. Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk mengkaji tentang bekerjanya Undang–Undang Merek No. 15 Tahun 2001 dan kendala yang ditemui pelaku usaha selama proses pendaftaran Merek Dagang Terdaftar Berdasarkan data dilapangan pelaksanaan pendaftaran merek dagang terdaftar Makanan Tradisional bagipelakuusaha di kabupatenBanyumasdilaksanakandengantiga model yaitu :(1)MurnimenggunakanHukum Negara yaituUndang-UndangMerek No. 15 Tahun 2001(2)SebagianmenggunakanHukum Negara yaituUndang-UndangMerek No. 15 tahun 2001 dan (3) MenolakmenggunakanHukum Negara YaituUndang-UndangMerek No. 15 Tahun 2001.Kendala yang dihadapipelakuusahadalampendaftaranMerekDagangTerdaftarMakananTradisiona adalah birokrasi yang lama, Disperindagkoptidakmendukungpelakuusahakecilmenengahdalampengalokasiantransaksipemasaran, masihberlakunya perbedaanpemberianpelayananantarapelakuusaha yang bonafiddenganpelakuusahakecil,biayapendaftaranyang cukup tinggi, dan kurangnya pengetahuan dari pelaku usaha karena kurangnya komunikasi hukum. Kata Kunci: Merk Dagang dan Makanan Tradisional
IMPLEMENTASI UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN KEBEBASAN PERS DI INDONESIA Soediro Soediro
Kosmik Hukum Vol. 11 No. 1 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i1.734

Abstract

Media-massa sering disebut sebagai pilar keempat dalam demokrasi. Koran adalah sumber kekuasaan yang bisa menjadi pengimbang dari kekuasaan-kekuasaan lain, tetapi, kekuasaan cenderung disalahgunakan. (''Power tend to be corrupted''). Pasal 2 UU No 40 tentang Pers menyebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskanprinsip-prinsipdemokrasi, keadilan, dansupremasi okum.Hal iniberartibahwayuridis formal, pers Indonesia adalahmerupakanwujudkedaulatanrakyatuntukmemperolehaksesberitasecaraluas.Namunpadadasarnyaharusmemperhatikanprinsipdemokrasi, keadilan, dansupremasi okum.Dengandemikiantidakbolehadaberita yang berdampakmerusakcitrademokrasi, menodaikeadilan, danjugatidakbolehbertentangandengan okum yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci : Implementasi dan Kebebasan Pers
NASKAH AKADEMIK DALAM KERANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH Abdul Aziz Nasihuddin
Kosmik Hukum Vol. 11 No. 2 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.736

Abstract

Sejak tahun 2001PemerintahPusat (MenteriDalamNegeri) melakukan kajian terhadap ribuan Perdadi seluruh wilayah Indonesia. Fenomena tersebut merupakan sejarah barubagi ketatanegaraan Indonesia, karena pada masa sebelumnya sangat jarang adanya peraturan yang dibatalkan oleh Pemerintah. Di dalam Ilmu Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademik merupakan prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis .Dengan demikian Naskah Akademik memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena didalamnya terdapat kajian yang mendalam mengenai substansi masalah yang akan diatur Kata Kunci: Naskah Akademik dan Raperda
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH PERADILAN AGAMA Syamsuhadi Ilyas
Kosmik Hukum Vol. 11 No. 2 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.737

Abstract

Bagian terbesar dari perkara-perkara yang diajukan dan kemudian diselesaikan oieh Pengadilan Agama adalah perkara perceraian dengan faktor-faktor penyebabnya yang sangat bervariasi dan ini menjadi problematika bagi peradilan agama.Tugas dan misi Peradilan Agama adalah mewijudkan suasana perikehidupan yang aman dan tertib terutama dalam kehidupan rumah tangga umat Islam, karena ia merupakan unit terkecil masyarakat. Hakim atau majelis hakim Pengadilan Agama hanya menjatuhkan putusan cerai, bilamana menurut mereka segala ketentuan hukum telah dipenuhi dan setelah usaha perdamaian pada setiap hal sidang dirasakan tidak berhasil. Hakim berkewajiban secara optimal mengusahakan perdamaian tersebut. Keterbukaan dan kejujuran para pihak (Pemohon/penggugat dan termohon/tergugat), para saksi dan para pengacara jugasangat berperan dalam penyelesaian perkarra secara seadil-adil, sebenar-benarnya , dan sebaik-baiknya. Kata Kunci: Problematika, Peradilan Agama
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA PURWOKERTO Susilo Wardani; Bayu Setiawan
Kosmik Hukum Vol. 14 No. 2 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i2.739

Abstract

Perkembangan anak jalanan di Kota Purwokerto semakin lama semakin banyak dan sering ditemui di setiap perempatan lampu merah pusat kota. Sebagian anak jalanan bertahan hidup dengan cara melakukan pekerjaan di sektor informal baik yang legal maupun illegal. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Purwokerto sudah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan antara lain Pasal 34 UUD 1945, UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Perda Banyumas No 31 Tahun 1980 tentang Gelandangan dan Pengemis. Namun dari berbagai perangkat hukum tersebut belum ada yang secara khusus mengatur tentang jaminan perlindungan anak jalanan dan hanya merupakan interpretasi yang mengarah pada perlindungan anak jalanan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Banyumas dan Organisasi Masyarakat adalah peningkatan penanganan anak jalanan dengan mengupayakan kemitraan pemerintah dalam hal ini Dinas kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Jalanan
PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) GUNUNG TUGEL KABUPATEN BANYUMAS Indriati Amarini; Rahtami Susanti
Kosmik Hukum Vol. 14 No. 2 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i2.740

Abstract

Dewasa ini lingkungan perlu mendapat penanganan serius dari pemerintah khususnya .Hal ini perlu dilakukan mengingat lingkungan hidup di sekitar kita akan menunjang kelangsungan pembangunan seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka (3) Undang undang Pengelolaan Lingkungan Hidup,termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Badan Llingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banyumas adalah lembaga daerah yang bersifat non teknis membantu bupati dalam penanganan maupun usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas, khususnya dalam hal persampahan, penanggulangan pencemaran akibat sampah di TPA Gunung Tugel yang secara teknis ditangani oleh Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang mempunyai peran melakukan pencegahan dan penangulangan yang bersifat monitoring, pengintegrasian program, koordinatif, konsultatif serta pengawasan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kata Kunci : Peran BLH, Pencemaran Lingkungan dan Sampah

Page 8 of 30 | Total Record : 299