cover
Contact Name
Samsul Ode
Contact Email
samsul.ode@uta45jakarta.ac.id
Phone
+6282242151689
Journal Mail Official
jurnalpolinter@gmail.com
Editorial Address
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung Podomoro, Jakarta 14350
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
Polinter
ISSN : 24067776     EISSN : 24600903     DOI : -
Core Subject : Social,
Polinter merupakan jurnal kajian ilmu politik dan ilmu hubungan internasional yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Polinter terbit sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu pada semester genap dan ganjil. Jurnal ini berusaha mengangkat dan mengkaji terkait Politik Indonesia maupun Politik International. Polinter didirikan pada tahun 2014, diawali dengan jurnal cetak dengan no. ISSN 2406-7776 pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2015 terbentuk versi elektronik dengan no. EISSN 2460-0903.
Articles 107 Documents
MEMPERTAHANKAN PILKADA LANGSUNG Pangwi Syarwi Chaniago
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.302 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v2i1.501

Abstract

Pilkada bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) menjamin hak politik warga negara. Penerapan pemilukada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat. Pemilukada langsung memperkuat partisipasi politik, pengembalian pemilihan gubernur ke DPRD mematikan partisipasi politik, disamping itu pemilukada langsung memperkuat legitimasi kepala daerah. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD, menggeser demokrasi ke sistem oligarki (suara rakyat digantikan oleh segelintir elite). Pemilihan kepala daerah oleh DPRD menguntungkan partai pemenang pemilu legislatif, akibatnya partai menengah sulit menjadi kepala daerah. Pemerintah seharusnya bukan mengubah sistem pilkada langsung namun memikirkan bagaimana cara untuk menghemat biaya pemilu lewat pemilu serentak. Politik uang bisa berkurang jika pemerintah menyiapkan regulasi atau perangkat aturan yang ketat dan sangsi yang tegas terhadap yang melanggar hukum. Begitu juga intensitas konflik pilkada dari tahun ke tahun  kecenderungan mengalami penurunan. Pilkada langsung harus tetap dipertahankan, segala kelemahan dan kekurangannya harus terus diperbaiki, pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD adalah kemunduran demokrasi.
DINAMIKA KEPENTINGAN AUSTRALIA TERHADAP TIMOR LESTE DARI TAHUN 1975 - 1999 Ardli Johan Kusuma
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.414 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v1i2.228

Abstract

Abstrak Tulisan ini membahas tentang alasan Australia yang telah memberikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Tulisan ini bersifat diskriptif analitis, dengan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, menggunakan teknik “librarian research” dimana data-data untuk mendukung argumen diperoleh dengan cara mengumpulkan data tersebut dari berbagai sumber seperti buku-buku atau literatur, jurnal, surat kabar, majalah, maupun data-data yang bersumber dari internet. Adapun hasil dari pembahasan dalam tulisan ini menunjukkan adanya fakta bahwa Australia telah mengalami pergeseran kepentingan terhadap Timor Leste. Di era tahun 1970-an, Australia memiliki kepentingan keamanan nasional terhadap Timor Leste. Karena ketika itu dianggap komunis sudah masuk Timor Leste, sehingga Australia mendukung Indonesia untuk melakukan invasi terhadap Timor Leste dengan alasan keamanan. Kemudian di tahun 1980-an kepentingan nasional Australia terhadap Timor Leste berubah menjadi kepentingan ekonomi. Hal ini ditandai dengan pemberian dukungan terhadap kemerdekaan Timor leste dari Indonesia. Perunahan tersebut dilandasi karena Australia menginginkan legalitas pengolahan sumber daya alam di wilayah Celah Timor tetap terjaga. Karena ketika itu dunia internasional mempermasalahkan keabsahan pendudukan Indoensia atas Timor Leste. Artinya ada kepentingan ekonomi bagi Australia berupa peluang pengolahan minyak dan gas di Celah Timor.   Kata Kunci: Australia, Timor Leste, Keamanan Nasional, Kepentingan Ekonomi, Celah Timor.
Relevansi Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) dengan Konsep Keamanan Nasional terkait Ancaman Disintegrasi Bangsa di Papua Jerry Indrawan
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 1, No 1 (2015): Penelitian
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.716 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v1i1.68

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai relevansi sistem pertahanan negara dengan konsep keamanan nasional yang terkait dengan ancaman disintegrasi bangsa di Papua. Dalam hal ini penyelenggaraan sistem pertahanan negara tidak hanya dimaksudkan untuk menghadapi ancaman militer, tetapi juga konflik dari dalam. Soal-soal kesetaraan, pemenuhan hak asasi manusia, mutual agreement, dan dialog menjadi garda terdepan dalam upaya-upaya meresolusi konflik Papua. Penelitian ini intinya menjelaskan bahwa demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka konsep conflict resolution in terms of mencegah disintegrasi Papua menjadi sangat penting
IDENTITAS DAN GERAKAN SOSIAL DI RUMPIN Gilang Ramadhan
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.335 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v3i2.1081

Abstract

The social movement cannot automatically come to the surface without the presence of anignition, one of the most attractive ignitions is the success story of another movement which is the reference group of a socially alienated society with the State. Identity then emerges as a means of binding of the movement so that the movement can have the spirit to rise from alienation and have the power to fight its rivals. This paper takes a case study of Rumpin farmers' resistance in Bogor over their land over functions by the Indonesian Air Force. The conclusion of this paper is that the presence of a one-sided reference group can lead to the spirit to be able to resist the rival movement if the reference group has an identity equivalent to them, but it would be disastrous to take the wrong reference group that is used as a reference in the movement because by itself the identity of the movement becomes blurred and also including the loss of the direction of the substance of a movement.
FEMINISME DAN KETAHANAN BUDAYA PEREMPUAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ORGANISASI ISLAM WANITA (Studi pada Pimpinan Pusat Nasyiatul ‘Aisyiyah Periode 2012-2016) Rendy Adiwilaga
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.153 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v2i2.600

Abstract

Tulisan ini merupakan hasil penelitian mengenai posisi gerakan organisasi keputrian Islam yang di wakilkan Nasyiatul ‘Aisyiyah dalam menyikapi isu feminisme, serta Implikasinya terhadap ketahanan budaya, khususnya budaya perempuan Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi maraknya isu kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta stagnansi perbaikan nasib perempuan itu sendiri. Selain itu penelitian ini juga di latarbelakangi oleh sebuah pertanyaan besar, yakni bagaimana Nasyiatul ‘Aisyiyah sebagai organisasi keputrian Islam menyikapi ideologi luar yang disinyalir telah mampu memecah pemikiran kader ke dalam golongan-golongan yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori organisasi dan tiga teori feminisme sebagai pisau analisis. Yakni feminisme liberal, feminisme sosialis-Marxis, dan feminisme radikal. Substansi dari ketiga teori tersebut ialah pembebasan perempuan yang harus dicapai melalui kemandirian dan penghancuran dominasi laki-laki dalam sektor domestik dan publik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif studi kasus. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk utama dari Nasyiatul ‘Aisyiyah sendiri yakni didorongnya kemandirian perempuan, advokasi perempuan sebagai nilai perjuangan utama, pendidikan sebagai landasan gerakan, serta kader multitasking sebagai identitas gerakan. Nasyiatul ‘Aisyiyah juga memiliki kesamaan dengan dasar perjuangan kaum feminis liberal, hanya saja banyak kontradiksi dengan kaum feminis radikal yang bernegasi pada lembaga perkawinan dan agama. Nasyiatul ‘Aisyiyah juga memiliki kemiripan perjuangan dengan kaum feminis sosialis-Marxis. Beberapa poin yang mengganggu ketahanan budaya ialah feminisme menganggap campur tangan agama sebagai penghambat perempuan, laki-laki sebagai pesaing perempuan, pemakluman lesbianisme, kecurigaan pada lembaga perkawinan, serta adanya impian tentang dominasi perempuan di masa depan
PENERAPAN KEBIJAKAN AFIRMASI DAN POLA REKRUTEMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA PEMILU 2009 ESTY EKAWATI
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 1, No 1 (2015): Penelitian
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.787 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v1i1.59

Abstract

Penelitian ini diarahkan oleh perempuan di bawah perwakilan di parlemen setelah reformasi politik pada tahun 1998. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai politik yang telah mengikuti tiga kali pemilu setelah reformasi. Partai ini diprakarsai oleh PBNU dan memiliki banyak massa dari masyarakat nahdliyyin, yang mereka memiliki perspektif patriarki menempatkan perempuan dalam agenda politik. Sebagai hasil dari perspektif patriarki, posisi perempuan dalam politik masih dalam direpresentasikan dalam struktur partai dan juga dalam tubuh parlemen. Penelitian ini juga dilakukan untuk menjawab bagaimana PKB mengadopsi langkah tegas untuk meningkatkan representasi politik kaum perempuan dalam proses rekrutmen politik dan bagaimana calon dalam pemilu 2009 harus dilakukan. Selain itu, dalam penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana posisi elit PKB menentukan nomor urut dan daerah pemilihan.
PERBANDINGAN PARTISIPASI POLITIK DI NEGARA DEMOKRASI DAN NEGARA OTORITER Dina Fadiyah; Antonius Jeremias Beso
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.508 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v4i1.1277

Abstract

Tulisan ini ingin melihat bagaimana perbandingan partisipasi politik di Negara demokrasi dan Negara otoriter. Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang dianggap penting akhir-akhir ini, karena berkaitan dengan perkembangan negara-negara berkembang. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam negara Demokrasi maupun Negara Otoriter. Dengan menggunakan teori partisipasi politik, semoga tulisan ini bisa membahas terkait perabandingan partisipasi politik dalam Negara demokrasi dan Negara otoriter.
ANALISIS KEPENTINGAN INDONESIA BERGABUNG DALAM APEC Polii Restilia
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 1, No 1 (2015): Penelitian
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.362 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v1i1.65

Abstract

Perdebatan antara para akademisi maupun praktisi Hubungan Internasional mengenai mengapa Indonesia mau bergabung dalam Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) sampai saat ini masih belum berakhir. Terdapat kelompok yang optimis dan juga pesimis. Penelitian ini akan membahas mengenai apa sebenarnya kepentingan Indonesia bergabung dalam APEC, yang akan dilihat dari kepentingan ekonomi, maupun kepentingan politik. Teori yang digunakan adalah konsep saling ketergantungan dan teori neoliberal institusionalisme. Hasil penelitian ini akan menguraikan manfaat dan peluang serta tantangan Indonesia dalam keanggotaan APEC
EFEKTIVITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN SEBAGAI LEGALITAS PEMBANGUNAN DEMOKRASI rosa arista narendra
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.468 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v3i1.798

Abstract

The bureaucracy exists to bridge the aspects of politics, power and the public interest against the control of the Government in carrying out policies that have direct access with the people. The bureaucracy that has a bad image for the face of Government has always been a discussion of materials to take sides in realizing the reform of the bureaucracy in Indonesia. Bureaucratic reform is expected in an effort to consolidate democracy, where the holder of a democracy can be felt by the people literally. The bureaucracy that is not neutrality affects the joints in the life of the nation and the State, because of its success in bureaucratic neutrality will be legality as the main element in a democratic development. Democratic development will according, if the existence of the effectiveness and efficiency of the bureaucracy that seems to threaten against the mechanisms of making all the decisions.
PERAN SOSIALISASI POLITIK PADA PEREMPUAN UNTUK TERLIBAT POLITIK Fernando EMAS
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.497 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v2i1.502

Abstract

Banyaknya hambatan perempuan untuk terlibat dalam politik, tidak menghalangi  sebagian perempuan untuk terlibat dalam politik. Ada berbagai hal yang mempengaruhi perempuan berkeinginan terlibat dalam politik. Sosialisasi memiliki peran penting dalam keterlibatan perempuan pada bidang politik. Keluarga memberikan peran yang dominan sebagai agen sosialisasi dibandingkan agen sosialisasi lainnya. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa sosialisasi yang diterima oleh perempuan berpengaruh terhadap sikap politik mereka walaupun budaya patriarki masih tetap sebagai salah satu penghalang bagi perempuan untuk terlibat dalam politik.

Page 4 of 11 | Total Record : 107