cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Samsul Ode
Contact Email
samsul.ode@uta45jakarta.ac.id
Phone
+6282242151689
Journal Mail Official
jurnalpolinter@gmail.com
Editorial Address
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung Podomoro, Jakarta 14350
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
Polinter
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : 24067776     EISSN : 24600903     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Polinter merupakan jurnal kajian ilmu politik dan ilmu hubungan internasional yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Polinter terbit sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu pada semester genap dan ganjil. Jurnal ini berusaha mengangkat dan mengkaji terkait Politik Indonesia maupun Politik International. Polinter didirikan pada tahun 2014, diawali dengan jurnal cetak dengan no. ISSN 2406-7776 pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2015 terbentuk versi elektronik dengan no. EISSN 2460-0903.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 107 Documents
 1   2   3   4   5 
PENERAPAN KEBIJAKAN AFIRMASI DAN POLA REKRUTEMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA PEMILU 2009 ESTY EKAWATI
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 1, No 1 (2015): Penelitian
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.97 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v1i1.67

Abstract

Penelitian ini diarahkan oleh perempuan di bawah perwakilan di parlemen setelah reformasi politik pada tahun 1998. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai politik yang telah mengikuti tiga kali pemilu setelah reformasi. Partai ini diprakarsai oleh PBNU dan memiliki banyak massa dari masyarakat nahdliyyin, yang mereka memiliki perspektif patriarki menempatkan perempuan dalam agenda politik. Sebagai hasil dari perspektif patriarki, posisi perempuan dalam politik masih dalam direpresentasikan dalam struktur partai dan juga dalam tubuh parlemen. Penelitian ini juga dilakukan untuk menjawab bagaimana PKB mengadopsi langkah tegas untuk meningkatkan representasi politik kaum perempuan dalam proses rekrutmen politik dan bagaimana calon dalam pemilu 2009 harus dilakukan. Selain itu, dalam penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana posisi elit PKB menentukan nomor urut dan daerah pemilihan.
PERBEDAAN SIKAP POLITIK ELEKTORAL MUHAMMADIYAH ANTARA PUSAT DAN DAERAH Ahmad Sholikin
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (680.084 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v3i2.1080

Abstract

Tulisan  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  sikap  netralitas  Organisasi Sosial Keagamaan seperti Muhammadiyah menentukan sikap politiknya dalam proses politik elektoral.  Dalam tulisan  ini  penulis  mengambil  dua  point  utama  yang  dibahas,  pertama tentang  Bagaimana  bentuk  netralitas  politik  elektoral  Muhammadiyah.  Kedua adalah mengapa terjadi deviasi netralitas politik elektoral Muhammadiyah antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam menentukan kebijakan politiknya. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori politik islam, yang membagi  pemikiran  Islam  tentang  politik  kedalam  beberapa  varian,  beserta  bagaimana mereka melakukan aksi politiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merumuskan sebuah kebijakan politik Muhammadiyah  mendasarkan  semua  keputusannya  pada  khittah  politik  Muhammadiyah yang menjadi acuan baku organisasi. Tetapi dengan konsep kepemimpinan yang kolektif dan kolegial terdiri dari 13 Pimpinan Pusat Muhammadiyah maka masing-masing tokoh elite tersebut memiliki pemikiran politik yang berbeda-beda. Faksionalisasi dalam elite internal Pimpinan Pusat Muhammadiyah berakibat pada terjadinya deviasi netralitas politik elektoral Muhammadiyah pada level lokal. Sehingga netralitas politik elektoral Muhammadiyah selama ini dimaknai sebagai sebuah sikap ambigu yang sering dimanfaatkan oleh elite Muhammadiyah sesuai dengan kepentingan masing-masing daerah.
Reposisi CSR (Corporate Social Responsibility) di Indonesia atika saraswati
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.362 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v3i1.792

Abstract

CSR discourse (Corporate Social Responsibility) emerged as an effort to built corporate responsibility to the social neighborhood. Accidentally temporal CSR practices rise the stereotype and skepticism of its worked by some ecologists. This paper attempts to reposition CSR in Indonesia as the scutum protecting entity of corporate exploitation. Through an ecopolitical study inspired by Piers Blake's work and concludes with the ethics of care developed by Carol Gilligan, this paper extend the interpretation of CSR as a ‘zoon politicon’ that demands the transformation of its role and practices in symbiotic mutualism with their neighborhood.  
CATATAN PENTING BAGI MASA DEPAN GERAKAN SEJUTA RELAWAN PENGAWAS PEMILU (GSRPP): REFLEKSI TERHADAP PEMILU 2014 Restu Rahmawati
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.146 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v2i1.499

Abstract

Tulisan ini akan mengkaji tentang Responsibilitas Penyelenggara Pemilu dalam Penanganan Pelanggaraan Pemilu. Adapun fokus tulisan ini yakni terkait dengan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) sebagai bentuk responsibilitas Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu dengan melihat pemilu 2014. Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauhmana Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu ini mampu menunjang optimalisasi kinerja Bawaslu Propinsi DKI Jakarta dalam mengawal proses pemilihan umum, dan untuk menganalisis sisi lain dari GSRPP sehingga dari analisis ini akan dijadikan catatan penting bagi Bawaslu terkait bagaimana mengelola dan mengkoordinir Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP). Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan datanya menggunakan library research. Intinya penelitian ini menjelaskan bahwa Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu merupakan gerakan pengawalan pemilu 2014 oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan yang dilakukan Bawaslu untuk meminimalisir pelanggaran pemilu. Namun, yang harus menjadi catatan, adalah keberadaan GSRPP ini harus dikoordinir dan dilatih dengan baik oleh Bawaslu. Jangan sampai sisi lain GSRPP ini dibuat karena bentuk ketidakmampuan dan ketidaksiapan Bawaslu bekerja dalam mengungkap berbagai pelanggaran pemilu di tingkat akar rumput. Sehingga pada akhirnya pelajar dan mahasiswa pengawas hanya sebagai tumbal demokrasi.
PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (Studi Terpilihnya Bupati Luwu Utara Sebagai Kepala Daerah Perempuan Pertama di Provinsi Sulawesi Selatan) Iqbal Aidar Idrus; Ummi Zakiyah
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.769 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v4i1.1279

Abstract

Tulisan ini menjelaskan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang di adakan serentak di Indonesia pada tanggal 9 Desember 2015 sesuai perintah Undang-Undang No 8 Tahun 2015. Khusunya di Provinsi Sulawesi Selatan yang di ikuti oleh sebelah daerah dan tiga puluh lima (35) pasangan calon kepala daerah, yang menarik dari tulisan ini yaitu terpilihnya kepala daerah perempuan pertama dalam sejarah kontestasi politik di Sulawesi Selatan di pemilihan kepala daerah ini. Dari tiga puluh lima calon (35) ada empat (4) perempuan yang ikut dalam pencalon kepala daerah  tiga diantaranya sebagai calon kepala daerah dan satu sebagai wakil kepala daerah, dari Empat (4) calon tersebut mucul satu nama yang terpilih menjadi kepala daerah yaitu Bupati Luwu Utara Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.SI periode 2016-2021 yang merupakan pendatang di daerah pemilihan tersebut dan sekaligus pernah menjadi wakil Bupati Luwu Utara. Pada pilkada serentak ini Indah Putri Indriani  bertarung dengan petahana yaitu Drs. Arifin Junaidi yang pada saat itu sebagai Bupati Luwu Utara periode 2010-2015 bersama Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.SI yang merupakan Wakil Bupati beliau. Ketokohan beliau yang merupakam sesosok ibu yang mempunyai keramahan, murah senyu, wibawa dan akrab dengan siapapun sanggat di kenal dikalangan masyarakat kecil di Luwu Utara yang selalu terjun langsung  ke masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Bupati pada saat itu. Tidak heran ketika Bupati cantik ini bisa mendapatkan hati pemilih kelas bawah maupun kelas menengah, begitu dengan sosok beliau yang gaul dengan aktif di media sosial baik Instagram, Facebook, WhatsAPP  dan media sosial lainya, tidak heran ketika beliau medapatkan suara yang cukup besar di pemilih pemula yang sebagai besar mengunakan media sosial, hal ini di manfaatkan oleh Bupati perempuan pertama di Provinsi Sulawesi Selatan tersebut.
MENAKAR KEBIJAKAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA (ACFTA) Restu Rahmawati
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 1, No 1 (2015): Penelitian
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.952 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v1i1.62

Abstract

Penelitian ini akan membahas mengenai dampak kerjasama perdagangan bebas antara China dengan ASEAN dalam kerangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) terhadap kebijakan perekonomian Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori perdagangan bebas, teori kebijakan publik, dan teori policy learning. Hasil penelitian ini akan menguraikan mengenai kebijakan-kebijakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, apakah perlu untuk melakukan evaluasi kembali mengenai kebijakan yang tersebut, dan kesiapan Indonesia sendiri dalam menghadap ACFTA.Kata Kunci: ACFTA, perdagangan bebas, kebijakan.
RESPONSIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENANGANAN PENYELENGGARAAN PEMILU Restu Rahmawati
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.647 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v3i2.1083

Abstract

Tulisan ini akan mengkaji tentang Responsibilitas Penyelenggara Pemilu dalam Penanganan Pelanggaraan Pemilu. Adapun fokus tulisan ini yakni terkait dengan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) sebagai bentuk responsibilitas Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu dengan melihat pemilu 2014. Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauhmana Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu ini mampu menunjang optimalisasi kinerja Bawaslu Propinsi DKI Jakarta dalam mengawal proses pemilihan umum, dan untuk menganalisis sisi lain dari GSRPP sehingga dari analisis ini akan dijadikan catatan penting bagi Bawaslu terkait bagaimana mengelola dan mengkoordinir Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP). Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan datanya menggunakan library research. Intinya penelitian ini menjelaskan bahwa Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu merupakan gerakan pengawalan pemilu 2014 oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan yang dilakukan Bawaslu untuk meminimalisir pelanggaran pemilu. Namun, yang harus menjadi catatan, adalah keberadaan GSRPP ini harus dikoordinir dan dilatih dengan baik oleh Bawaslu. Jangan sampai sisi lain GSRPP ini dibuat karena bentuk ketidakmampuan dan ketidaksiapan Bawaslu bekerja dalam mengungkap berbagai pelanggaran pemilu di tingkat akar rumput. Sehingga pada akhirnya pelajar dan mahasiswa pengawas hanya sebagai tumbal demokrasi.
KEBERAGAMAN BERAGAMA SEBAGAI TANTANGAN MEWUJUDKAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL Ika Arinia Andryany
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.673 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v2i2.598

Abstract

Studi yang akan dilakukan di sini berkaitan dengan keberadaan keberagaman beragama yang masih menjadi tantangan pada masyarakat multikultur. Kebebasan beragama yang dijamin di UUD 1945, dalam implementasinya masih menemui banyak kendala. Ketidakpahaman masyarakat mengenai posisi hak beragama apakah dikategorikan menjadi hal individualisme atau hak komunitarianisme membawa dampak cukup panjang yaitu terlegitimasinya konflik agama dengan alasan membela kesucian beragama. Kebebasan beragama menjadi kebebasan setengah hati yang didefinisikan beragam oleh masing – masing kelompok keagamaan. Gagasan multikulturalisme masih menjadi mimpi yang belum bisa diwujudkan. Selain tantangan dari masyarakat, tantangan juga ditemui diranah negara seperti keengganan mengakomodasi kepentingan bagi agama minoritas diluar agama yang diyakini pemerintah. Elaborasi lebih lanjut akan dibahas dalam tulisan ini
Relevansi Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) dengan Konsep Keamanan Nasional terkait Ancaman Disintegrasi Bangsa di Papua Jerry Indrawan
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 1, No 1 (2015): Penelitian
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.288 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v1i1.10

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai relevansi sistem pertahanan negara dengan konsep keamanan nasional yang terkait dengan ancaman disintegrasi bangsa di Papua. Dalam hal ini penyelenggaraan sistem pertahanan negara tidak hanya dimaksudkan untuk menghadapi ancaman militer, tetapi juga konflik dari dalam. Soal-soal kesetaraan, pemenuhan hak asasi manusia, mutual agreement, dan dialog menjadi garda terdepan dalam upaya-upaya meresolusi konflik Papua. Penelitian ini intinya menjelaskan bahwa demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka konsep conflict resolution in terms of mencegah disintegrasi Papua menjadi sangat penting.
INTOLERANSI, RADIKALISME DAN TERORISE DI LAMONGAN Ahmad Sholikin
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (761.782 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v4i1.1275

Abstract

Permasalahan di Indonesia yang terus mengemuka ke dalam ranah publik hingga saat ini adalah Intoleransi, radikalisasi dan terorisme agama. Intoleransi, radikalisasi dan terorisme agama diwujudkan dalam pelarangan kegiatan ibadah keagamaan, penyebaran kebencian, kekerasan berbasis agama ataupun pengrusakan tempat ibadah. Berangkat dari hal tersebut, Penelitian ini mengambil lokasi di Lamongan karena kota ini dikenal sebagai wilayah dengan sekolah-sekolah agama penelur tokoh-tokoh pelaku terror di Indonesia. Hasil dari Penelitian ini adalah perilaku seseorang dari Intoleransi hingga menjadi terorisme dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ada perbedaan keyakinan, etnik, status sosial ekonomi sebagai gejala awal yang berpotensi menghasilkan gejala toleransi/intoleransi, radikalisme hingga terorisme. Namun perbedaan tersebut didukung oleh adanya kepentingan ekonomi yang berperan menghubungkan perbedaan dengan intoleransi dan radikalisme yang jika semakin menguat nantinya dapat menghasilkan pula terorisme. Disisi lain ada peran kehadiran negara, yang dapat mengurangi atau menguatkan peran kepentingan ekonomi dalam menghasilkan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Jika nilai budaya dan praktik sosial yang sejalan dengan toleransi kuat, maka intoleransi dan radikalisme juga dapat dihambat. Sebaliknya, jika nilai budaya dan praktik sosial memfasilitasi dan menguatkan persepsi akan perbedaan dan petentangan kepentingan ekonomi, maka intoleransi, radikalisme hingga terorisme cenderung menguat.

Page 2 of 11 | Total Record : 107

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015): Penelitian More Issue