cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal LEX SPECIALIS
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 18299814     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "2013: Edisi Khusus Agustus 2013" : 8 Documents clear
MEKANISME PERALIHAN (TAKE OVER) KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA Nurfauzia Nurfauzia
Jurnal LEX SPECIALIS 2013: Edisi Khusus Agustus 2013
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.016 KB)

Abstract

Mekanisme Peralihan Kredit ( take over ) dimulai dari permohonan kredit oleh debitur, penyerahan semua kelengkapan data dan syarat-syarat pengajuan kredit, dilakukannya survey oleh Credit offficer (BI Checking, Trade Checking, wawancara debitur serta apraisal/penilaian ulang jaminan), apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan pembuatan proposal kredit yang akan di ajukan kepada komite kredit. Jika proposal disetujui oleh komite kredit maka dilanjutkan dengan penandatanganan akad kredit dan pengikatan jaminan yang wajib dihadiri pihak bank, debitur dan pasangan (serta penjamin jika ada). Setelah melakukan pengikatan jaminan maka debitur dengan didampingi marketing menuju ke kreditur awal untuk melakukan pelunasan dengan dana yang diperoleh dari pihak ketiga. Apabila pelunasan telah dilakukan, maka wajib meminta slip tanda pelunasan serta asli bukti kepemilikan jaminan untuk selanjutnya dapat dibebani Hak Tanggungan dengan terlebih dahulu dilakukan roya atas nama kreditur awal untuk kemudian dipasang ulang untuk kepentingan bank penerima take over. Akibat hukum dari proses peralihan kredit tersebut adalah berakhirnya hubungan hukum antara kreditur awal dengan debitur. Key Note :   Take Over Kredit, Perbankan Indonesia
SUATU TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 Islah Islah; Dudi Handika
Jurnal LEX SPECIALIS 2013: Edisi Khusus Agustus 2013
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.352 KB)

Abstract

Tanggung Jawab atau peran Kepolisian RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. sudah jelas, yaitu sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, dimana pada hakikatnya sistem peradilan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan penegakkan hukum pidana ( SHSP ) yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, jadi sistem peradilan pidana merupakan implementasi dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana / upaya ‘penal’ (penghukuman)Sebagai komponen /unsure /sub  sistem dari sistem peradilan pidana sudah jelas dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini ( baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang yang Kepolisian No. 2 tahun 2002 ) yaitu sebagai ‘penyelidik dan penyidik’. Artinya Tanggung Jawab POLRI dalam penyidikan, telah sangat jelas diatur. Polri umumnya dan penyidik polri khususnya harus segera mengambil langkah-langkah cepat dan tepat.Langkah tersebut bukan tidak pernah dilakukan,dari tahun ketahun sesungguhnya Polri terus menerus berbenah diri,namun belum mencapai taraf yang maksimal dan seperti apa yang diharapkan masyarakat pada umumnya, maka sudah seharusnya dilakukan peningkatan pendidikan jenis kejuruan ataupun spesialisasi dibidang Reskrim serta pendidikan pembentukan dan pengembangan yang mampu mendukung terealisasinya kualitas penyidik Polri yang profesional. Key Note :   Tanggung Jawab Polri, Penyidikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
HUBUNGAN KEBIJAKAN KRIMINAL DENGAN MELUASNYA KEJAHATAN TERORGANISASI muhammad Badri
Jurnal LEX SPECIALIS 2013: Edisi Khusus Agustus 2013
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.261 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kebijakan kriminal dengan meluasnya kejahatan terorganisasidengan rumusan masalah “Hubungan Kebijakan Kriminal dengan Meluasnya Kejahatan Terorganisasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Apabila diteliti perundang-undangan Narkotika, khususnya dari unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibebankan pertanggungjawaban kapada kejahatan terorganisasi yang di lakukan oleh korporasi, terlihat bahwa Undang-undang Narkotika sama sekali tidak memuat ketentuan yang jelas dan tegas kapan suatu tindak pidana  atau kejahatan terorganisasi yang dapat dilakukan oleh korporasi. Key Note :   Kebijakan Kriminal,Kejahatan,Terorganisir
PERWAKAFAN TANAH HAK MILIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 DI KOTA JAMBI Kms Abdul Somad
Jurnal LEX SPECIALIS 2013: Edisi Khusus Agustus 2013
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.876 KB)

Abstract

Tata cara pendaftaran perwakafan Tanah hak milik berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 adalah terdiri dari : Tahap pendaftaran, Tahap pengumumam, Tahap pengelolaan dan pengembangan, Tahap penukaran/penetapan harta wakaf, Tahap Pembinaan dan pengawasan Kendala yang dihadapi dalam perwakafan ini , khususnya data pendukung yang penulis dapatkan di wilayah kota Jambi adalah: Tanah wakaf belum ada APAIW/AIW , Tanah wakaf belum ada sertifikatnya, Sebahagian naadzir adalah yang kurang mampu, sedangkan tanah yang di wakafkan belum mempunyai sertifikat, hingga mereka enggan untuk mengurus akta ikrar wakaf itu maupun pendaftaran tanah wakaf tersebut, Adanya tuntutan pihak ketiga terhadap tanah wakaf. Dan sebagai upaya penanggulangan yang dilakukan adalah : Diadakan penyuluhan terhadap warga  masyarakat melalui Desa atau Kelurahan-kelurahan mengenai pendaftaran tanah wakaf. Peningkatan peran dari Kepala Desa/Kelurahan untuk mengetahui dengan jelas mengenai status tanah wakaf dan sekaligus mengecek ke lapangan apakah tanah tersebut tidak ada sengketa Key Note : Perlindungan, Lingkungan Hidup, TAP MPR
PELAKSANAAN JUAL BELI GAS ANTARA AGEN DENGAN PANGKALAN SERTA PERMASALAHANNYA DI KOTA JAMBI Masriyani Masriyani
Jurnal LEX SPECIALIS 2013: Edisi Khusus Agustus 2013
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.498 KB)

Abstract

Sistem pelaksanaan jual-beli gas yang dilakukan dengan pihak agen dengan pangkalan adalah melalui pemesanan gas terlebih dahulu, pengiriman gas dari agen ke pangkalan, pembayaran. Selanjutnya sistem perjanjian dalam jual-beli gas antara pihak agen dengan pihak pangkalan, adalah diatur dalam suatu surat perjanjian bersama, dimana agen sebagai pihak pertama, dan pangkalan sebagai pihak kedua. Keduanya sepakat melakukan perjanjian yang dimuat dalam pasal demi pasal. Permasalahan maupun kendala dalam pelaksanaan jual-beli gas di sini adalah sering kelangkaannya gas, yang berpengaruh dari naiknya harga BBM secara menyeluruh, dan juga disebabkan persediaan gas dari pihak pertamina itu sendiri, sehingga hal ini berpengaruh ke agen, kepangkalan dan juga kepengecer atau masyarakat/konsumen itu sendiri. Key Note :   Jual Beli Gas, Agen dengan Pangkalan,Kota Jambi
FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN HAK CIPTA DI KOTA JAMBI Nurhasan Nurhasan
Jurnal LEX SPECIALIS 2013: Edisi Khusus Agustus 2013
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.18 KB)

Abstract

Pelanggaran terhadap hak cipta  di wilayah Kota Jambi, disebabkan oleh suatu kebiasan/tradisi (aspek Culture/budaya), mencari keuntungan (aspek ekonomis), rendahnya tingkat pemahaman warga masyarakat terhadap undang-undang hak cipta, rendahnya penerapan sanksi (aspek yuridis), dan tidak dilakukannya razia berkala  dan dari dalam individu penduduk, karena lemahnya daya tahan perilaku ekspresif untuk melawan dorongan, hasrat/keinginan tersebut, disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Key Note : Faktor Penyebab, Pelaknggaran Hak Cipta, Kota Jambi
PERANAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN PERBUATAN ZINA DI DESA SUNGAI TERAP KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI Nuraini Nuraini
Jurnal LEX SPECIALIS 2013: Edisi Khusus Agustus 2013
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.62 KB)

Abstract

Terjadinya perbuatan zina dikarenakan faktor Cinta, Mau sama mau, Pemenuhan tuntutan biologis, Mencari kepuasan, Ekonomi, Paksaan atau kurangnya iman. Peranan Hukum  Adat dalam Penyelesaian perkara perbuatan zina di Desa Sungai Terap Di Kabupaten Muaro Jambi sebagian besar diselesaikan melalui penyelesaian secara adat di kantor Balai Desa, balai adat atau di rumah kepala desa yang penyelesaian melalui berapatan tenganai nenek mamak atau kabupaten kelurahan. Dilakukan penyelesaian tidak  perzinahan melalui cara-cara damai dan kekeluargaan dipegaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum seperti faktor hukum, faktor tersebut, faktor masyarakatlah yang paling berperan, dimana masyarakat sedirilah yang enggan menyelesaikan perkaranya melalui peradilan sehingga memilih upaya damai kekeluargaan Key Note :   Perbuatan Zina, Hukum Adat, Desa Sungai Terap Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi
UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH POLSEK PASAR KOTA JAMBI Nyimas Enny Fitriya Wardhani
Jurnal LEX SPECIALIS 2013: Edisi Khusus Agustus 2013
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.832 KB)

Abstract

Terjadinya kejahatan pencurian yang salah satu bentuknya adalah pencurian pada waktu malam hari, karena faktor ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, dimana faktor ini mempengaruhi kemampuan kehidupan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dengan lemahnya keadaan ekonomi seseorang, maka ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sempurna, sehingga kemudian ia dapat melakukan kejahatan pencurian untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak dapat terpenuhi dengan cara yang tidak melanggar hukum, maka dilakukan beberapa cara oleh polsek pasar kota Jambi Key Note : Upaya Penanggulangan, Pencurian, Polsek Pasar Kota Jambi

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue No 24 (2016): Desember No 23 (2016): Juni No 22 (2015): Desember 2015 No 21 (2015): JUNI 2015 No 20 (2014): DESEMBER 2014 No 19 (2014): Juni 2013: Edisi Khusus Agustus 2013 No 18 (2013): Desember No 17 (2013): Juni No 16 (2012): Desember No 15 (2012): Juni No 14 (2011): Desember No 13 (2011): Juni 2010: Edisi Khusus Agustus 2010 No 12 (2010): Desember No 11 (2010): juni More Issue