cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal LEX SPECIALIS
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 18299814     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "No 18 (2013): Desember" : 6 Documents clear
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI muhammad Badri
Jurnal LEX SPECIALIS No 18 (2013): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.521 KB)

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi dengan rumusan masalah “Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi”. Metode yang digunakan dalam penulisan ini digunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kejahatan korporasi harus dibedakan dari kejahatan lainnya, kejahatan korporasi menunjukkan bahwa pelakunya adalah subjek hukum tertentu. Kejahatan korporasi adalah bagian dari kejahatan kerah putih, karena pada umumnya pelanggaran hukum pidana itu dilakukan untuk dan atas nama perusahaan, serta manfaat atau hasil kejahatan itu dinikmati oleh korporasi yang bersangkutan. Jadi pelaku kejahatan kerah putih adalah pimpinan perusahaan sedangkan pelaku dari kejahatan korporasi adalah perusahaan itu sendiri. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Korporasi, Subjek Hukum Tertentu.
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OLEH CAMAT TERHADAP PEMERINTAHAN DESA PUDAK KABUPATEN MUARO JAMBI Masriyani Masriyani
Jurnal LEX SPECIALIS No 18 (2013): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.513 KB)

Abstract

Secara garis besar tugas pembinaan Camat terhadap pemerintah desa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada dasarnya mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Penelitian dan penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran seorang camat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap desa yang secara hierarki berada dibawah pemerintahan kabupaten dan memiliki otonomi wilayah sendiri, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran camat terhadap pengawasan dan pembinaan terhadap desa Pudak kabupaten Muaro Jambi. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris, dimana penulis menganalisa secara langsung ke lapangan mengenai peran camat yang kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil dari pembahasan penelitian ini digambarkan bahwa camat telah melaksanakan peran pengawasan dan pembinaan, akan tetapi masih belum optimal dilaksanakan sebagaimana seharusnya sesuai yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Untuk terlaksananya secara rutin, berkala dan optimal fungsi camat ini, maka dibutuhkan peran pengawasan dari inspektorat terkait terhadap fungsi camat tersebut, sehingga dengan demikian diharapkan camat lebih aktif melakukan perannya. Kata kunci:  pengawasan , pembinaan, pemerintahan desa
KEBIJAKAN KRIMINAL PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET A Thalib
Jurnal LEX SPECIALIS No 18 (2013): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.483 KB)

Abstract

Bentuk dan modus operandi pembobolan kartu melalui internet adalah berupa penemuan nomor kartu kredit tersebut untuk membayar pemesanan barang yang ditawarkan melalui situs-situs internet. Barang-barang yang dibelitersebut kemudian dijual kepada pihak-pihak yang membutuhkannya dengan harga yang relative lebih murah dibandingkan dengan harga riil dari barang tersebut. Pencurian nomor kartu kredit dilakukan dengan berbagai cara yakni melalui kerjasama dengan petugas dari penjul barang atau jasa yang dibayar dengan sarana kartu kredit oleh pemilik kartu kredit juga dilakukan dengan membuka situs-situs atau melalui obrolan di internet (chatting). Meski perangkat perundangannya sudah bagus, bila subsistem lain dalam penegakan hukum tidak dapat berfungsi dengan baik, maka secara keseluruhan system hukum yang mengatur dan mengawasi tindakan pidana pembobolan kartu kredit melalui internet belum dapat dikatakan baik.Kesadaran hukum untuk melaporkan kasus ke kepolisian rendah. Hal ini dipicu oleh citra lembaga peradilan itu sendiri yang kurang baik, factor lain adalah korban tidak ingin kelemahan dalam system komputernya diketahui oleh umum, yang berarti akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan web masternya Kata kunci : Kebijakan Kriminal, Pembobolan Kartu Kredit
PERANAN DINAS PASAR DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR ANGSO DUO KOTA JAMBI Hermayanti Hermayanti; Imo Alviah
Jurnal LEX SPECIALIS No 18 (2013): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.021 KB)

Abstract

Peranan Dinas Pasar dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima sangat penting agar kegiatan pedagang kaki lima itu sendiri tidak berdampak negatif yang dapat mengganggu ketertiban dan tata ruang kota yang tertata dengan balk, indah, tertib dan teratur. Untuk itu diperlukan tindakan pengawasan dan penertiban secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana peranan dinas pasar Kota Jambi dalam melakukan pengawasan dan penertiban pedagang kali lima di Pasar Angso Duo Kota Jambi, kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya untuk mengatasinya. Keywords : Pengawasan, Penertiban,Pedagang Kaki Lima
REHABILITASI DAN KONSEP GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN PERKOSAAN Suzanalisa Suzanalisa
Jurnal LEX SPECIALIS No 18 (2013): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.28 KB)

Abstract

Tulisan ini membahas Analisis Yuridis Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Dalam Hukum Positif Indonesia  dan Konsepsi Pengaturan Mengenai Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan. Hal ini dikarenakan  hampir setiap hari media menyuguhkan berita perkosaan, yang memprihatinkan bahkan menyayat hati. Di samping modus kejahatannya yang semakin tidak berperikemanusiaan. Betapa sangat menyedihkan, banyak korban perkosaan yang mengalami trauma kejiwaan yang berat. Tidak sedikit diantara para korban harus hidup dalam keputusasaan dan penderitaan batin yang mendalam. Dapatlah dibayangkan penderitaan yang dialami oleh korban yang mengalami perkosaan. Ia tidak saja akan mengalami penderitaan secara fisik, seperti luka, cacat, atau kehilangan selaput dara, tetapi lebih dalam lagi, ia akan mengalami penderitaan psikis berupa rasa rendah diri, ketakutan, kecemasan, dan trauma, yang apabila tidak berhasil dipulihkan, akan ditanggung oleh korban perkosaan tersebut seumur hidupnya.  Mengingat demikian seriusnya dampak dari perkosaan terhadap kondisi fisik dan psikis korban, dapatlah difahami manakala di dalam perundang-undangan pidana Indonesia, Kata Kunci : Rehabilitasi, Ganti Rugi, Korban Perkosaan
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH ANTARA PT. PUTRA SENTOSA PRAKARSA DENGAN KONSUMEN DI KOTA JAMBI Abdul Hariss
Jurnal LEX SPECIALIS No 18 (2013): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.398 KB)

Abstract

Perjanjian jual beli perumahan yang diadakan antara Bank Internasional Indonesia Cabang Jambi dengan konsumen PT. Putra Sentosa Prakarsa, pihak bank menyerahkan rumah yang dikehendaki oleh pihak konsumen dan sebaliknya pihak konsumen membayar sejumlah uang atas harga rumah tersebut, tetapi pihak bank belum memberikan sertifikat hak milik atas tanah rumah tersebut sebelum keseluruhan harga rumah itu dilunasi oleh konsumen.Dikarenakan perjanjian jual beli perumahan antara Bank Internasional Indonesia dengan konsumen PT. Putra Sentosa Prakarsa berjalan dalam waktu yang cukup lama, yaitu bisa 5 tahun, 10 tahun dan ada juga hingga 15 tahun, maka tidak selamanya seluruh perjanjian yang diadakan berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan, tetapi ada ditemui permasalahan hingga merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak.Adanya permasalahan yang ditemui akan mengingkari perjanjian jual beli yang telah disepakati bersama yang secara otomatis melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur mengenai perjanjian itu sendiri. Key Note : Pelaksanaan, Perjanjian Kredit, Konsumen

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue No 24 (2016): Desember No 23 (2016): Juni No 22 (2015): Desember 2015 No 21 (2015): JUNI 2015 No 20 (2014): DESEMBER 2014 No 19 (2014): Juni 2013: Edisi Khusus Agustus 2013 No 18 (2013): Desember No 17 (2013): Juni No 16 (2012): Desember No 15 (2012): Juni No 14 (2011): Desember No 13 (2011): Juni 2010: Edisi Khusus Agustus 2010 No 12 (2010): Desember No 11 (2010): juni More Issue