cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal LEX SPECIALIS
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 18299814     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "No 20 (2014): DESEMBER 2014" : 9 Documents clear
TINDAK PIDANA PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS OLEH MASYARAKAT DI WILAYAH DESA BUNGKU KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI Suhaimi Hamid
Jurnal LEX SPECIALIS No 20 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.776 KB)

Abstract

Forests in Indonesia are known to have Biodiversity Very High, but the forests of Indonesia Resources Turns Very Fast And worsens From year to year, singer caused illegal logging practices,  forest fires and encroachment And Peladang That move.  According to PT data. Ecosystem Restoration Indonesia (PT. REKI) Reached More Than 16,000 Hectares Of The 101.355 hectare land being restored OR restored to review so natural forests Back. Operating aggressive encroachers The land has to change their power unilaterally to review Operates Illegal logging and  Also planted with oil palm crops. Many diagnostic factors affecting the Land Conflicts BETWEEN lying on Economic, Social, Ecology And Needs agricultural land. Forms of Land Conflicts BETWEEN lay overlapping Stewardship and land ownership disputes. On the other parties, social conflicts can be occurred BETWEEN THE original inhabitants immigrant population, as for Yang discussed hearts Singer problem is conflict BETWEEN PT. Ecosystem Restoration Indonesia (PT. REKI) WITH society. Things That Which led Government Barriers hearts Keywords : Crime of Encroachment Limited Production Forest
PENANGGULANGAN ANAK KORBAN KEJAHATAN OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DI POLRESTA JAMBI Islah Islah; Maryati Sri Rezeki
Jurnal LEX SPECIALIS No 20 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.026 KB)

Abstract

Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa nyaman berada diluar rumah. Elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak bukan hanya orang perorangan tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, organisasi-organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak.  Kata Kunci : Anak, Korban Kejahatan
REORIENTASI DAN REFORMULASI SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENUJU PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BERORIENTASI PADA NILAI KEADILAN DAN KESEIMBANGAN (Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah yang Didasarkan pada nilai-nilai Pancasila) Muslih Muslih
Jurnal LEX SPECIALIS No 20 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.733 KB)

Abstract

Kebijakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, jika dilihat dalam perspektif  arsitektur (blue print) terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan dimaksud dapat dilihat dari aspek kebijakannya itu sendiri yang tidak di-back up  oleh daya dukung yang layak. Hal ini menyebabkan beberapa benturan dan hambatan dalam pelaksanaan kepala daerah secara langsung di lapangan. Untuk itu kita perlu merenung apakah tujuan dan sara untuk mencapai tujuan dari pilkada langsung sudah berbanding lurus dengan nilai-nilai luhur Pancasila ? fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan pilkada langsung yang tertuang dalam norma hukum (UU No. 32 Th 2004) perlu dilakukan perbauikan baik dari sisi tujuan dan formulasi norma agar tidak menjadi hambatan implementasinya. Kata kunci : Reorientasi, Reformulasi,  Sistem Pemilihan Kepala Daerah
PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG PENETAPAN 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2008 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK Nuraini Nuraini
Jurnal LEX SPECIALIS No 20 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.719 KB)

Abstract

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT TIGAPULUH Herma Yanti
Jurnal LEX SPECIALIS No 20 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.273 KB)

Abstract

Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan yang diberikan tugas menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dituntut memberikan pelayanan dan informasi kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan informasi publik di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor internal yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Kata kunci : Pelayanan, Keterbukaan, Informasi Publik
TINJAUAN YURIDIS ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN PERKOSAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT TEBO M Rudi Hartono
Jurnal LEX SPECIALIS No 20 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.556 KB)

Abstract

Tindak Pidana  pemerkosaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang terjadi terhadap  perempuan secara umum sebagai korban. Kejahatan pemerkosaan bukan merupakan suatu jenis kejahatan baru, kejahatan ini seringkali terjadi kapan, dimana, dan kepada siapa saja tanpa melihat faktor usia terutama bagi kaum perempuan. Tindak pidana pemerkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar akan tetapi juga terjadi di kota-kota kecil hingga ke pedesaan.  Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang menimpa kaum perempuan, korban pada umumnya enggan untuk melaporkan kejadian yang menimpa atas dirinya kepada orang lain.   Hal ini dikarenakan  masih adanya anggapan  bahwa melaporkan kasus pemerkosaan sama saja dengan membuka aib diri sendiri maupun keluarga besar korban. Sikap ini tentunya sangat merugikan perempuan karena kepentingannya selalu disubordinasikan bagi kepentingan keluarga dan masalahnya dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak layak disampaikan kepada publik apalagi dilaporkan kepada polisi atau aparat penegak hukum lainnya. Derita yang dialami oleh korban pemerkosaan tidak dapat disamakan dengan korban perampokan, pencurian, ataupun yang lainnya. Sebab korban kejahatan perampokan atau pencurian hanya terbatas pada penderitaan kerugian kehilangan harta benda, relatif tidak menderita batin dan tekanan sosial yang berkepanjangan. Sebaliknya pada korban pemerkosaan, mereka tidak hanya kehilangan kehormatan, tetapi juga harga diri yang tidak mungkin diganti ataupun disembuhkan seketika. Sekalipun dengan memidana pelaku melalui hukuman yang berat dan lama, tidak akan menghilangkan trauma psikologis (goncangan jiwa) pada si korban. Keyword : law, rape, protection, Victims
WHITE COLLOR CRIME SEBAGAI KEJAHATAN INDIVIDUAL YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM PIDANA DAN KEGIATAN PEREKONOMIAN Muhammad Badri
Jurnal LEX SPECIALIS No 20 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.662 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis white collor crime sebagai kejahatan individual yang berkaitan dengan hukum pidana dan kegiatan perekonomian dengan rumusan masalah “white collor crime sebagai kejahatan individual yang berkaitan dengan hukum pidana dan kegiatan perekonomian”. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa Kejahatan kerah putih di negara yang tidak pernah jera merampas uang rakyat, menindas, dan mendurhakai rakyat diglorifikasi dengan lemahnya kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang legitim sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum. Kata Kunci : white collor crime sebagai kejahatan individual.
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI BIDANG KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA TERHADAP ORANG YANG TIDAK MAMPU Sigit Somadiyono
Jurnal LEX SPECIALIS No 20 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.738 KB)

Abstract

Pokok permasalahan dalam penelitian ini: Pertama, Bagaimana pengaturan pemberian Bantuan Hukum di bidang kenotariataan secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu dan Kedua: Apa akibat hukum terhadap notaris yang menolak memberikan Bantuan Hukum di bidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mendasarkan sumber datanya pada bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, Pertama, Ketidakadaan aturan mengenai tata cara dan syarat pemberian bantuan hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu membuat notaris selaku pihak yang memberikan bantuan hukum menjadi dilematis karena terjebak diantara aturan minimum honorarium yang datur oleh Ikatan Notaris Indonesia dan juga perintah undang-undang untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-Cuma. Kedua, Akibat hukum terhadap notaris yang menolak memberikan jasa bantuan hukum di bidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu adalah 1) teguran lisan; 2) terguran tertulis; 3) pemberhentian sementara; 4) pemberhentian dengan hormat; atau 5) pemberhentian dengan tidak hormat. Kata kunci :    Bantuan Hukum Cuma-cuma, Kenotariatan, Orang Yang Tidak Mampu
TRANSAKSI KONVENSIONAL DENGAN TRANSAKSI E-COMMERCE (Pendekatan Komparatif) S Sahabuddin
Jurnal LEX SPECIALIS No 20 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.644 KB)

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue No 24 (2016): Desember No 23 (2016): Juni No 22 (2015): Desember 2015 No 21 (2015): JUNI 2015 No 20 (2014): DESEMBER 2014 No 19 (2014): Juni 2013: Edisi Khusus Agustus 2013 No 18 (2013): Desember No 17 (2013): Juni No 16 (2012): Desember No 15 (2012): Juni No 14 (2011): Desember No 13 (2011): Juni 2010: Edisi Khusus Agustus 2010 No 12 (2010): Desember No 11 (2010): juni More Issue