Garuda - Garba Rujukan Digital

OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SADAR HUKUM MELALUI SEKOLAH PEMBERDAYAAN Hisbul Luthfi Ashsyarofi; Fitria Dewi Navisa; Arfan Kaimuddin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 4 (2021): November
Publisher : Universitas Islam Malang

Kawin sirri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang-Pasuruan bukan lagi fenomena baru yang terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya orang yang melakukan terdiri dari berbagai tingkatan sosial. Kawin sirri di Desa Kalisat menjadi hal yang wajar, namun dalam praktiknya terjadi oknum-oknum yang memanfaatkan kawin sirri, dalam hal ini adalah makelar. Makelar memiliki peran ganda dalam pelaksanaan kawin sirri yaitu sebagai tukang ojek (orang yang mengantar) dan/atau perantara perkawinan antara perempuan Desa Kalisat dengan calon mempelai laki-laki. Dampak negatif dari budaya kawin sirri di Desa Kalisat adalah mudahnya perceraian, tidak ada harta gono gini sebagai implikasi hukum dari perceraian, perdagangan perempuan, dan ironisnya lagi anak dari hasil kawin sirri tidak memiliki akta kelahiran sehingga terlantar. Selain permasalahan budaya kawin sirri, masalah berikutnya di Desa Kalisat adalah tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi. Metode yang digunakan dalam rangkaian Sepeda (Sekolah Pemberdayaan) ini yang dipandang menjadi alternatif terbaik untuk memecahkan masalah adalah menggunakan metode sebagai berikut: memberikan penyuluhan hukum agar perempuan di Desa Kalisat paham dan sadar hukum khususnya Hukum Perkawinan dan Keluarga; memberikan penyuluhan hukum tentang Pemberdayaan Perempuan; Mensosialisasikan bahwa Kawin sirri merupakan hal yang sangat merugikan perempuan meski kawin sirri tidak dilarang agama dan implikasi dari Perkawinan Dini; melatih perempuan di Desa Kalisat untuk bertahan hidup sehingga mampu secara ekonomi (tidak berada di garis kemiskinan); Penyebaran buku saku yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan keluarga; Penyebaran buku saku yang pada intinya memuat materi yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan keluarga.Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Sepeda (Sekolah Pemberdayaan),hukum Sirri marriage in Kalisat Village, Rembang-Pasuruan District is no longer a new phenomenon that occurs in society. In general, people who do consist of various social levels. Sirri marriage in Kalisat Village is a natural thing, but in practice there are people who take advantage of sirri marriage, in this case brokers. Brokers have a dual role in the implementation of sirri marriages, namely as motorcycle taxi drivers (people who deliver) and/or marriage intermediaries between Kalisat Village women and the prospective groom. The negative impact of the sirri marriage culture in Kalisat Village is the ease of divorce, there is no gono gini property as the legal implications of divorce, trafficking in women, and ironically again, children from sirri marriages do not have birth certificates so they are abandoned. In addition to the problem of sirri marriage culture, the next problem in Kalisat Village is the high unemployment rate, low level of education and the economy. The method used in this series of Bicycles (Empowerment Schools) which is seen as the best alternative to solve the problem is to use the following methods: providing legal counseling so that women in Kalisat Village understand and are aware of the law, especially Marriage and Family Law; provide legal counseling on Women's Empowerment; To socialize that unregistered marriage is very detrimental to women even though unregistered marriage is not prohibited by religion and the implications of early marriage; train women in Kalisat Village to survive so that they are economically capable (not in the poverty line); Dissemination of pocket books related to marriage and family law; Dissemination of pocket books which essentially contain material related to marriage and family law. Keywords: Women Empowerment, Bicycle (Empowerment School), Law

THE ESSENCE OF THE AUTHORITY OF THE NOTARY’S HONOR ASSEMBLY IN THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST NOTARY CONSUMERED CRIMINAL ACTS IN IMPLEMENTING ITS POSITION Peter Jeremiah Setiawan; Asa Intan Primanta; Gandhis Nawang Wulan; Bagas Mullanda Saputra
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 4 (2021): November
Publisher : Universitas Islam Malang

One of the new provisions in Law 6/2014 is the presence of the Notary Honorary Council. There are a) it is necessary to take a photocopy of the Minutes of Dead and/or the letters attached to the Minutes of Deeds or Protocols of Notary in the Notary’s deposit; and b) call the Notary to be present of the examination related to the Notary Deed or Protocol is in the Notary’s custody, it must be with the permission of the Notary Honorary Council. It creates a dilemma in society and it is considered a form of impunity for notaries. The formulation of this research are First, what is the classification of criminal acts committed by a notary whose examiner requires the approval of an Honorary Maejis and Second, what is the essence of the authority of the Notary Honorary Council as regulated in Article 66 of Law 2/2014? This research is a legal research with a statute approach and conceptual approach. The result of this research are First, the classification of criminal acts committed by notaries whose examiner requires approval from the Honorary maejis is related to the deed or Notary Protocol is in the notary’s repository. Second, the essence of the authority of the Notary Honorary Council as regulated in Article 66 UU 2/2014 is to provide legal protection for Notaries, Parties who make deeds, and of course third parties (society) who are litigating.

PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA LEMBAGA PERBANKAN BERDASARKAN PASAL 6 UUHT Audilia Hany Azura; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 4 (2021): November
Publisher : Universitas Islam Malang

Adanya spesifik peraturan yang mengantur tentang Hak Tanggungan untuk hukum perdata Indonesia mempunyai tujuan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi sehingga kepastian hukum yang sepadan di aspek jaminan perikatan terhadap hubungan benda atas tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit bagi kreditur dapat tercapai, sebagai halnya ketentuan bagi bank untuk menawarkan kredit adalah dengan adanya jaminan itu. Pada kenyataannya, penyerahan kredit yang dilakukan bank pada umumnya tidak berarti seluruh pemberian kredit oleh bank akan berjalan lancar. Dalam perjanjian kredit, jika debitur lalai memenuhi kewajibannya, untuk menarik pelunasan piutang tersebut bank berwenang melaksanakan eksekusi objek jaminan. Hal yang dapat dilakukan bank dalam melindungi adanya kredit macet adalah dengan melakukan opsi eksekusi objek jaminan yaitu dengan Parate Eksekusi. Yang mana jika debitur wanprestasi atau cidera janji pihak bank sebagai pemegang hak tanggungan pertama berwenang untuk menjual objek hak tanggungan berdasarkan kuasanya sendiri untuk nantinya hasil penjualan tersebut diambil guna melunasi piutang.Kata Kunci: Kredit Macet, Eksekusi Hak Tanggungan, Jaminan. The specific presence of regulations that deal with the Right of Dependents to Indonesian civil law has the goal that the interests of the parties can be protected so that the legal certainty that is commensurate in the aspect of the guarantee of the engagement to the relationship of objects to land and buildings that become credit guarantees for creditors can be achieved, as well as the provision for banks to offer credit is with the guarantee. In fact, the delivery of credit made by banks in general does not mean that all credit by banks will run smoothly.In the credit agreement, if the debtor neglects to fulfill his obligations, to withdraw the repayment of the receivables the bank is authorized to carry out the execution of the object of the guarantee. The thing that banks can do in protecting the presence of bad credit is to perform the option of execution of the object of collateral, namely with Parate Execution. Which if the debtor wanprestasi or injury promises the bank as the holder of the first dependent rights is authorized to sell the object of dependent rights based on his own power for later the proceeds of the sale taken to pay off receivables.Keywords: Non Performing Loan, Mortgage Execution, Guarantee.

MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE Erma Sirande; Hijrah Adhyanti Mirzana; Audyna Mayasari Muin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 4 (2021): November
Publisher : Universitas Islam Malang

Seiring dengan nafas pembaharuan hukum pidana, penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Dalam pandangan restorative justice makna tindak pidana pada dasarnya sama dalam pendekatan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Namun dalam pendekatan restorative justice, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara sebagaimana dipahami dalam sistem peradilan pidana yang diterapkan dalam penanganan perkara pidana saat ini. Terkait dengan penerapan restorative justice khususnya terhadap pelaku tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik belum memiliki peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan terkait dengan hal-hal teknis dan semacamnya sehingga menyebabkan kendala-kendala dalam implementasi restorative justice itu sendiri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep atau pendekatan keadilan restoratif harus dibuatkan payung hukum yang memiliki derajat tinggi sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum agar dilaksanakan secara terintegrasi artinya dilakukan secara berjenjang dari mulai tahap penyidikan, penuntutan dan tahap peradilan. Misalnya, kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakatan pun tidak mampu menerapkan konsep keadilan restoratif. Sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Restoratif Justice, Pencemaran Nama Baik Along with the breath of criminal law reform, the handling of criminal cases with the restorative justice approach offers different views and approaches in understanding the settlement of a criminal act. In the view of restorative justice, the meaning of criminal action is basically the same as in the criminal law approach in general, namely attacks on individuals and society and social relations. However, in the restorative justice approach, the main victim of the occurrence of a criminal act is not the state as understood in the criminal justice system which is currently applied in the handling of criminal cases. Related to the application of restorative justice, especially against the perpetrators of criminal acts of defamation / defamation do not yet have the necessary implementing regulations related to technical matters and the like, causing obstacles in the implementation of restorative justice itself. This research is a normative legal research using statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. The results of this study indicate that the concept or approach of restorative justice must be created with a legal umbrella that has a high degree of basis and guidance for all law enforcement agencies so that it is implemented in an integrated manner, meaning that it is carried out in stages starting from the investigation, prosecution and judicial stages. For example, the police and the prosecutor's office have embraced the concept of restorative justice but judges still adhere to a legistic mindset, in cases like this the judge will issue a very normative decision so that the correctional institution is unable to apply the concept of restorative justice. Conversely, if one component does not apply the restorative justice approach or concept, the restorative justice approach or concept itself will not be well realized.Keywords: Law Enforcement, Restorative Justice, Defamation

DASAR FILOSOFIS DAN KARAKTERISTIK ASAS PUBLISITAS DALAM JAMINAN KEBENDAAN Djoni Sumardi Gozali
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 4 (2021): November
Publisher : Universitas Islam Malang

Salah satu asas yang penting dalam hukum jaminan kebendaan adalah Asas Publisitas. Asas ini bermakna bahwa pembebanan atas benda dengan hak jaminan harus memenuhi kewajiban mengumumkan ke masyarakat. Semua jaminan kebendaan, baik itu Gadai, Hipotek, Fidusia, maupun Hak Tanggungan harus memenuhi asas publisitas. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dasar filosofis dan karakteristik asas publisitas dalam jaminan kebendaan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan temuan menunjukkan bahwa dasar filosofis asas publisitas adalah pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain, yang pada akhirnya bertujuan melindungi hak orang. Karekteristik publisitas dalam jaminan kebendaan tergantung pada jenis benda yang menjadi objek jaminan kebendaan. Publisitas pada Gadai dilakukan melalui penguasaan benda Gadai oleh Penerima Gadai, sedangkan pada Hipotek, Fidusia, dan Hak Tanggungan, publisitas dilakukan dengan pendaftaran benda jaminan.

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENGUJIAN PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1/1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS DAN PPAT Habib Adjie
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 4 (2021): November
Publisher : Universitas Islam Malang

Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3019) menegaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar Perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal tersebut berdasarkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI/MK) tanggal 17 Pebruari 2012, dengan Putusan nomor : 46/PUU-VIII/2010 bertentangan dengan UUD 1945, dan harus dimaknai tidak menghilangkan hubungan keperdataannya dengan laki-laki yang dianggap sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Putusan tersebut membawa implikasi atau dampak terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dalam kaitannya ketika pembuatan keterangan sebagai ahli waris dan pembagian hak waris.Kata Kunci: Hubungan Keperdataan, Notaris/PPAT, Keterangan Ahli Waris Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1974 Number 1, State Supplement of the Republic of Indonesia Number 3019) confirms that a child born outside of marriage only has a civil relationship with his mother and his mother's family. The article is based on the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI/MK) dated February 17, 2012, with Decision number: 46/PUU-VIII/2010 contrary to the 1945 Constitution, and must be interpreted as not eliminating his civil relationship with a man who is considered his father who can proven based on science and technology and/or other evidence according to the law turns out to have blood relations as his father. The decision has implications or impacts on the implementation of the duties of the Notary's position in relation to the making of statements as heirs and the distribution of inheritance rights.Keywords: Civil Relations, Notary/PPAT, Statement of Heirs

DAMPAK EKSAMINASI PERILAKU RADIKALISTIK TERHADAP KONSTRUKSI KONSTITUSIONALITAS NEGARA HUKUM Hairus Hairus; Dwi Ari Kurniawati
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 4 (2021): November
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tentang fenomena makin sering terjadi praktik dan perilaku kekerasan atau radikalitas seperti penyerangan atau main hakim sendiri di tengah masyarakat. Seseorang atau sekelompok orang yang belum tentu bersalah melakukan suatu kejahatan, menjadi korban radikalitas yang mengerikan. Kondisi ini secara tidak langsung menggungat dunia peradilan di Indonesia, yang dinilai sebagai salah satu faktor penyebabnya. Dunia peradilan yang masih belum memberikan keadilan pada pencari keadilan telah dianggap gagal menjaga perintah konstititusi oleh masyarakat atau sekelompok orang, sehingga mereka ini melakukan tindakan berlawanan dengan hukum untuk melampiaskan kekecewaanya.Kata kunci: kekerasan, norrma hukum, keadilan, konstitusi This study aims to reveal the phenomenon of the increasingly frequent occurrence of violent or radical practices and behaviors such as attacks or taking the law into their own hands in society. A person or group of people who are not necessarily guilty of a crime, become a victim of terrible radicalism. This condition indirectly sues the judiciary in Indonesia, which is considered as one of the contributing factors. The judiciary, which still does not provide justice to justice seekers, has been deemed to have failed to keep the constitutional order by the community or a group of people, so they are taking actions against the law to vent their disappointment.Keywords: violence, legal norms, justice, constitution

RATIO LEGIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA NOTARIS DENGAN DEVELOPER PENGUSAHA PROPERTI DITINJAU BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS M Rizky Aditya Zuhdi; Imam Koeswahyono; Dyah Aju Wisnuwardhani
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 4 (2021): November
Publisher : Universitas Islam Malang

Penulis akan membahas mengenai Perjanjian kerjasama antara Notaris dengan pengembang (developer) property. Perjanjian tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak yakni pihak Notaris dengan pihak pengembang (developer) properti yang didalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Secara mutatis mutandis notaris menjadi pihak dalam suatu perjanjian, hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa notaris dalam melaksanakan tugasnya sebgaai pejabat umum maupun sebagai profesi harus melaksanannya secara mandiri tanpa keberpihakan kepada salah satu pihak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis ratio legis perjanjian kerjasama antara notaris dengan pengembang yang bergerak di bidang properti yang dikualifikasi bermasalah terkait keberlakuan prinsip kemandirian notaris dan Akibat hukum apa yang timbul apabila terdapat perjanjian kerjasama antara notaris dengan pengembang yang bergerak di bidang properti yang dikualifikasikan bermasalah sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari Penelitian ini yaitu Ratio Legis dalam Perjanjian kerjasama antara notaris dan Pengembang (developer) Properti melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris tentang kemandirian serta ketidakberpihakan notaris menjalankan jabatannya, Sehingga berakibat terdegradasinya Akta Otentik yang dibuat Notaris menjadi Akta dibawah tangan sebagai konsekuensi atas dilanggarnya asas Proporsionalitas yang melekat pada jabatan Notaris. Bahwa Perjanjian Notaris dengan Developer Pengembang Properti hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi dan manfaat bagi pihak ketiga dengan tetap memperhatikan ketentuan 1365 KUHPerdata. Kesimpulan dari penelitian ini, Adanya perjanjian Kerjasama ini melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat procedural yang berakibat terdegradasinya Akta Otentik menjadi Akta dibawah tangan.Kata Kunci: Ratio Legis, Perjanjian Kerjasama, Notaris, Pengembang Properti. The author discussed the cooperation agreement between a notary and a property developer (developer). The agreement creates a legal relationship between the two parties, namely the notary party and the property developer in which there are rights and obligations of each parties. Mutatis mutandis, a notary is a party to an agreement, of course, contrary to Article 16 paragraph (1) letter an of the Notary Position Law, that in carrying out his duties as a public official and as a profession, he must carry out his duties independently without taking sides with either party. The purpose of this study is to analyze the ratio legis for cooperation agreements between notaries and developers engaged in the qualifying property sector with problems related to the enforceability of the principle of notary independence and what legal consequences arise if there is a cooperation agreement between a notary and a developer engaged in the problematic qualifying property as Article 16 paragraph (1) letter a Law of Notary Position. The type of research used is juridical normative research with a statutory approach and a case approach. The results of this study are the Legis Ratio in the cooperation agreement between a notary and a property developer in violation of Article 16 paragraph (1) letter a of the Notary Position Law concerning the independence and impartiality of notaries in carrying out their positions, resulting in degradation of the Authentic Deed made by the Notary into the Deed. under the hands as a consequence of violating the principle of proportionality attached to the position of a notary public. That the Notary Agreement with Property Developer Developer is only valid between the parties who make it. An agreement cannot bring losses and benefits to a third party while still paying attention to the provisions of the 1365 Civil Code. This research concludes that the existence of this cooperation agreement violates Article 16 paragraph (1) letter a UUJN, this violation is a procedural violation that results in the degradation of the Authentic Deed into an Underhanded Deed.Keywords: Ratio Legis, Cooperation Agreement, Notary, Property Developer.

KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK TERHADAP JAMINAN KREDIT PERBANKAN Astrid Puspitasari
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 4 (2021): November
Publisher : Universitas Islam Malang

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu adalah adanya kekosongan norma hukum terhadap kekuatan eksekutorial dari sertipikat hak tanggungan elektronik terhadap jaminan kredit perbankanterkait dengan tidak adanya peraturan hukum yang mengatur tentang kekuatan eksekutorial sertipikat hak tanggungan elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekuatan eksekutorial sertipikat hak tanggungan elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Untuk kegunaan pembahasan, jenis penelitian hukum normatif ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisa dengan menggunakan metode analisis preskriptif. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa sertipikat hak tanggungan elektronik memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan sertipikat hak tanggungan manualkarena adanya Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik yang menjadi dasar lahirnyaSistem Elektronik Hak Tanggungan Terintegrasimerujuk kepada UUHT, danjika ditinjau dari Pasal 5 ayat (1) UU ITE, sertipikat hak tanggungan elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah yang merupakan dokumen yang terpisah sebagai produk hukum akhir dari akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE.Kata Kunci: Kekuatan Eksekutorial, Jaminan Kredit, Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik The problem in this research is the absence of legal norms on the executorial power of electronic mortgage certificates on bank credit guarantees related to the absence of legal regulations governing the executorial power of mortgage certificates. This study aims to analyze the executorial power of the mortgage certificate in terms of Law Number 4 of 1996 concerning Land Mortgage Rights and Land-related Objects (UUHT) and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE). For the purpose of this discussion, this type of normative legal research uses a statute approach and a conceptual approach. Primary legal materials and secondary legal materials were analyzed using prescriptive analysis methods. Based on the results of the discussion, it is concluded that the electronic mortgage certificate has the same executorial power as the manual certificate of mortgage rights with the existence of Permen ATR / BPN Number 5 of 2020 concerning Electronic Integrated Mortgage Services which is the basis for the birth of the Integrated Electronic Security Rights System referring to the UUHT, and If viewed from Article 5 paragraph (1) of the ITE Law, the certificate of electronic mortgage is a valid legal evidence which is a separate document as the final legal product of the deed made by the deed maker as regulated in Article 5 paragraph (4) of the ITE Law.Keywords: Execution Power, Credit Guarantee, Electronic Mortgage Certificate

PENERAPAN UU ITE DALAM MENILAI KEDUDUKAN DAN KEABSAHAN PEMBUKTIAN ELEKTRONIK PADA PERKARA PERDATA Petty Febrian; M. Saleh
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 4 (2021): November
Publisher : Universitas Islam Malang

Kedudukan pembuktian sangat penting, karena pembuktian merupakan inti persidangan. Pembuktian merupakan perbuatan membuktikan dengan menggunakan alat bukti yang memuat fakta hukum untuk mendapatkan kepastian. Akan tetapi, dalam kenyataannya perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami permasalahan-permasalahan dalam penerapannya pada perkara perdata di persidangan.Kata Kunci: Kedudukan, Pembuktian, Perkara perdata. The position of proof is very important, because proof is the core of the trial. Proof is an act of proving by using evidence that contains legal facts to obtain certainty. However, in reality the implementation journey of the ITE Law has experienced problems in its application to civil cases at court.Keywords: Position, Evidence, Civil Case.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA