cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nike Mutiara Fauziah
Contact Email
nikemutiarafa@untidar.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jpalg@untidar.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Administration and Local Governance
Published by Universitas Tidar
ISSN : 26144433     EISSN : 26144441     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal of Public Administration and Local Governance (JPALG), managed and publish by the Public Administration Department, Social and Political Science Faculty, Universitas Tidar with registered number 2614-4433 (print) and 2614-4441 (online). This journal regularly publishes twice a year in Juni and December.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2018): Fostering Innovation In Public Administration" : 6 Documents clear
ANALISIS SOUND GOVERNANCE: SIKAP PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KETERLIBATAN NGO DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR Dian Prima Safitri; Edison Edison; Fitri Kurniasih
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 2, No 1 (2018): Fostering Innovation In Public Administration
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v2i1.636

Abstract

Penelitian ini mengkaji persoalan respond pemerintah daerah khususnya terkait sikap pemerintah dalam dimensi Sound Governance terhadap Non Government Organization (NGO) yang sangat aktif melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir. Kegiatan pemberdayan tersebut dilakukan di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau (Kepri). Setting penelitian ini di lokasi Kampung Wisata Panglong di Desa Berakit Kabupaten Bintan. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui informan kunci yang ditentukan secara bertujuan (purposive). NGO yang dimaksud adalah The Island Foundation (TIF) yang telah mengembangkan beberapa kegiatan dalam pemberdayaan. Diantaranya adalah Education and Literacy Program, Village and Development Program, dan Health and Nutrition. Atas keaktifan NGO ini tentu memnimbulkan tanda tanya dimana peran pemerintah daerah. Oleh karena itu, melalui kajian ini akan dilakukan pengamatan bagaimana pemerintah bersikap apakah berkolaborasi dalam kemitraan atau kontraproduktif terhadap potensi peran serta NGO TIF ini. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dimensi sound governance yang berperan optimal adalah dimensi organisasi dan institusi, dimensi sector dan dimensi kekuatan internasional. Hambatan dalam kemitraan ini antara lain, peluang ini belum dipahami oleh pemerintah daerah baik di level Kab, Bintan maupun Pemerintah Desa Berakit. Dengan kata lain, kemitraan positif antara pemerintah  dengan TIF belum terjalin dengan seimbang. Kehadiran TIF sejauh ini lebih terlihat sebagai kesempatan mengalihkan peran, daripada sebagai mitra pembangunan.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN E GOVERNMENT ( STUDI KASUS PELAKSANAAN APLIKASI LAPOR HENDI) Yuliana Kristanto
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 2, No 1 (2018): Fostering Innovation In Public Administration
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v2i1.637

Abstract

Lapor Hendi (http://laporhendi.semarangkota.go.id/) adalah sebuah aplikasi yang berbasis online dan diperuntukan untuk masyarakat Kota Semarang yang memiliki aspirasi atau masalah dalam pelayanan publik di Kota Semarang. Lapor hendi ini juga sekaligus menyediakan tools untuk lapor gubenur, Kemendagri bahkan presiden. Di dalamnya juga menyediakan Geber Pandanaran ( Gerakan Bersama Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ) serta Geber Septi ( Gerakan Bersama Sekolah Peduli dan Anti Bullying ). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan aplikasi ini dalam rangka memberikan pelayanan public yang berbasis e government untuk warga kota Semarang. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran pelaksanaan e government dan pengaruh positifnya terhadap masyarakat.
INOVASI PEMBERDAYAAN NELAYAN (STUDI KASUS PERUBAHAN KELEMBAGAAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN TANGKAP DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) KARANGANTU KOTA SERANG) Ipah Ema Jumiati
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 2, No 1 (2018): Fostering Innovation In Public Administration
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v2i1.638

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah adanya perubahan kelembagaan penerima manfaat program dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) kepada Lembaga Koperasi sebagai inovasi transformasi kelembagaan nelayan dalam implementasi program pemberdayaan nelayan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Kota Serang, sejalan dengan berakhirnya periode Millenium Development Goals dan dimulainya periode Sustainable Development Goals hingga 2030. Perubahan tersebut diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang menurut Charles O. Jones (1984) adalah menjadi bagian dalam langkah sistematik dan menjadi bagian penting dari tahap awal evaluasi program, yang dipakai untuk menilai manfaat kebijakan.Desain dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam bentuk studi kasus yang memusatkan perhatian pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwaberalihnya penerima manfaat program yang dulunya beroperasi individu kemudian dikelompokkan menjadi sebuah kelompok kerjasama dan akhirnya sekarang berkoperasi, berbadan usaha agar dapat lebih memberikan nilai tambah dan manfaat bagi nelayan. Maksudnya bahwa pendapatan yang diterima nelayan melalui usaha koperasi dapat dimanfaatkan sebagai tata kelola aset, tata kelola pendapatan dan tata kelola tabungan yang dapat digunakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
Dilema Public Sosial Private Partneship (PSPP) dalam Penyediaan Infrastruktur Publik Tomi Setiawan; Nosia Warsa
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 2, No 1 (2018): Fostering Innovation In Public Administration
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v2i1.639

Abstract

Paper ini merupakan hasil penelitian yang relatif baru dalam salah satu mazhab administrasipublik, yakni New PublicGovernance. Aspek yang menjadi fokus kajian dalam penelitian iniberkaitan dengan penyediaan infrastruktur publik yang dilakukan melalui mekanisme Public Social Private Partnership (PSPP). PSPP secara prinsiptual menawarkan kesempatan kepada organisasi masyarakat untuk bertindak antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan layanan publik. Kabupaten Sumedang merupakan kabupaten yang telah memulai sebuah mekanisme untuk merencanakan pengembangan dan pembangunan infrastruktur pasar melalui mekanisme PSPP dengan tujuan agar kegiatan pengembangan pasar tersebut dapat terlaksana dalam waktu yang cepat dan mendapatkan legitimasi dari semua pihak. Kajian ini menjadi penting terutama untuk mendapatkan dukungan secara teoritis, maupun secara praktis pada tingkat aktor-aktor yang terlibat.
PERGESERAN PARADIGMA PADA LAYANAN PERIJINAN MELALUI NEW MODEL SERVICE BERBASIS CITIZEN CENTRIC Dwi Suharnoko; Umi Chayatin; Chandra Dinata
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 2, No 1 (2018): Fostering Innovation In Public Administration
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v2i1.640

Abstract

An important point in good governance is essentially the provision of excellent service to people who have citizenship rights that must be provided by the government. Globalization has encouraged paradigm changes in government in carrying out its distributive function to the community. As much as developed countries have done, public encouragement accompanied by public participation in all governance processes leads the country to "virtual" spaces with sufficient coverage to facilitate its citizens to participate in all national and state affairs, the autonomy space given to the region is able to make local governments self-reliant, innovative, and creative in providing services to the community. The research conducted in Integrated Licensing Service Agency of Malang Regency shows that the satisfaction of the society is good enough to the service product given, if it is categorized the assessment from public perception of the service given is A (very good). To achieve that, of course, the integrated licensing agency of Malang regency through a long way to reach it starting from building a mutual commitment to change the more autonomous institution in carrying out the service function to the society.
Environmental Policy Evaluation in Green Village Innovation in Yogyakarta Special Region Ambar Teguh Sulistiyani
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 2, No 1 (2018): Fostering Innovation In Public Administration
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v2i1.635

Abstract

Green village is such an ideal dream of a settlement innovation with integrated management, fulfilling the health standard, equipped with environmental management facility and is built through social engineer movement. The starting point of green village development is government policy that proclaim Program Indonesia Hijau (Green Indonesia Movement). Minister of Environment Regulation Number 2 of 2012 has regulated programs aiming for green Indonesia. Besides, there is also Minister of Environment Regulation Number 19 of 2012 concerning climate village. In order to implement the programs aiming for green Indonesia, green village and climate village movements are needed.Community participation becomes the main point in the initiation of green village. Due to the important role of stakeholder, the synergy among actors is needed in order to create collaboration in developing green village. Considering the aspect of government policy, community active role needs to be regulated by Minister of Environment Regulation Number 17 of 2012 concerning Community Participation. Meanwhile, the realization of activities which fulfill the standard of green village is carried out through waste bank management, which is regulated by Minister of Environment Regulation Number 13 of 2012 concerning The Implementation of Reduce, Reuse and Recycle through waste bank.Some policies which are regulating from normative principle have been available in national level. Explicitly, these policies have close relationship.  These policies will be easier to be implemented if each of them has synergy, strengthen one another, and is followed by derivative policies in regional level. This paper investigates the evaluation of synergy relationship among policies and analyze the availability of derivative policies particularly in Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2024): Public Policy Analysis and Innovation Vol 7, No 2 (2023): Public Policy Analysis Vol 6, No 1 (2022): Develop Tourism From Various Sides Vol 5, No 2 (2021): Public Service Innovation Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era Vol 4, No 2 (2020): Strengthening Public Management and Public Participation in Public Services Vol 4, No 1 (2020): Local Government Policy, State Finance, and Law Enforcement Vol 3, No 2 (2019): Public Policy and Local Sustainable Development Vol 3, No 1 (2019): Good Village Governance for Improving Public Services Vol 2, No 2 (2018): The Role of Government on Social Transformation, Community and Sustainable Devel Vol 2, No 1 (2018): Fostering Innovation In Public Administration Vol 1, No 1 (2017): Integrasi Riset dan Pembelajaran dalam Studi Administrasi Negara More Issue