Journal of Public Administration and Local Governance
Journal of Public Administration and Local Governance (JPALG), managed and publish by the Public Administration Department, Social and Political Science Faculty, Universitas Tidar with registered number 2614-4433 (print) and 2614-4441 (online). This journal regularly publishes twice a year in Juni and December.
Articles
90 Documents
<![CDATA[Jurnal Ilmiah sebagai Bahan Pembelajaran Berbasis Riset pada Pendidikan Sarjana Administrasi Negara ]]>
<![CDATA[Arif Budy Pratama]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 1, No 1 (2017): Integrasi Riset dan Pembelajaran dalam Studi Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v1i1.440
<![CDATA[Dalam rangka mendukung tercapainya universitas berbasis riset, integrasi antara pengajaran dan riset menjadi penting untuk diimplementasikan dalam pendidikan tinggi. Pembelajaran Berbasis Riset (PBR) secara umum dipahami sebagai integrasi riset dalam proses belajar-mengajar. Salah satu model pembelajaran yang dapat mendukung pelaksanaan PBR adalah memperkaya bahan ajar dengan hasil penelitian. Penggunaan jurnal ilmiah sebagai bahan pembelajaran menjadi suatu alternatif dihadapkan dengan masih minimnya kinerja riset. Tulisan ini bertujuan untuk membahas penggunaan jurnal ilmiah dalam pembelajaran sebagai salah satu bentuk metode PBR. Secara lebih detail, penulis mengidentifikasi manfaat dan hambatan penggunaan jurnal ilmiah dalam proses perkuliahan pada level sarjana program studi administrasi negara sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah untuk menyikapi hambatan penggunaan jurnal ilmiah sebagai bahan pembelajaran.]]>
<![CDATA[ADMINISTRASI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI DESA PURO KABUPATEN SRAGEN ]]>
<![CDATA[Johan Bhimo Sukoco]]>;
<![CDATA[Liliek Winarni]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 2, No 2 (2018): The Role of Government on Social Transformation, Community and Sustainable Devel ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v2i2.1081
<![CDATA[Data Perpustakaan Nasional menyebutkan dari sebanyak 70.000 desa dan 9.000 kecamatan di Indonesia, tidak lebih dari setengahnya yang sudah memiliki perpustakaan standar. Di sisi lain, dari sekitar 316 Daerah Tingkat II, baru 70 % yang memiliki perpustakaan standar (Djunaidi, 2007). Berdasarkan fakta ini, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait administrasi pengelolaan perpustakaan. Lokus penelitian ini dipilih di Desa Puro, Kabupaten Sragen. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan Perpustakaan Desa Puro pernah memperoleh prestasi sebagai Juara II Perpustakaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptive kualitatif, dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, secara administrative, ketersediaan kuantitas buku di Perpustakaan Desa Puro sangat kurang. Hal ini tentu menjadi problem yang serius dari pengelola perpustakaan. Kata kunci : Administrasi, Perpustakaan, Perpustakaan Desa ]]>
<![CDATA[The Public Service Ethics in Bali in The Bureaucratic Reform Era ]]>
<![CDATA[Adi Sastra Wijaya]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 2, No 2 (2018): The Role of Government on Social Transformation, Community and Sustainable Devel ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v2i2.1075
<![CDATA[Abstract This article describes the performance of the public servants, namely the bureaucracy in serving the public in Bali. The main problem proposed in this article is how the public servants in Bali in the bureaucratic reform era are and what ethic underlies the running of this service. The data were collected through the interviews, observation, and documentation. Data analysis was done by the public service theory. The results of the study present that the public services in Bali are strongly influenced by Hinduism culture especially the spirit of Sewaka Dharma manifested in the government bureaucrats. The concept of Sewaka Dharma is in line with the values echoed in the bureaucratic reform. It contains the values and concepts related to the service to others and the accountability to God. Keywords: Ethic; Public Servants; Bureaucratic Reform; Bali ]]>
<![CDATA[ANALISIS SOUND GOVERNANCE: SIKAP PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KETERLIBATAN NGO DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR ]]>
<![CDATA[Dian Prima Safitri]]>;
<![CDATA[Edison Edison]]>;
<![CDATA[Fitri Kurniasih]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 2, No 1 (2018): Fostering Innovation In Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v2i1.636
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji persoalan respond pemerintah daerah khususnya terkait sikap pemerintah dalam dimensi Sound Governance terhadap Non Government Organization (NGO) yang sangat aktif melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir. Kegiatan pemberdayan tersebut dilakukan di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau (Kepri). Setting penelitian ini di lokasi Kampung Wisata Panglong di Desa Berakit Kabupaten Bintan. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui informan kunci yang ditentukan secara bertujuan (purposive). NGO yang dimaksud adalah The Island Foundation (TIF) yang telah mengembangkan beberapa kegiatan dalam pemberdayaan. Diantaranya adalah Education and Literacy Program, Village and Development Program, dan Health and Nutrition. Atas keaktifan NGO ini tentu memnimbulkan tanda tanya dimana peran pemerintah daerah. Oleh karena itu, melalui kajian ini akan dilakukan pengamatan bagaimana pemerintah bersikap apakah berkolaborasi dalam kemitraan atau kontraproduktif terhadap potensi peran serta NGO TIF ini. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dimensi sound governance yang berperan optimal adalah dimensi organisasi dan institusi, dimensi sector dan dimensi kekuatan internasional. Hambatan dalam kemitraan ini antara lain, peluang ini belum dipahami oleh pemerintah daerah baik di level Kab, Bintan maupun Pemerintah Desa Berakit. Dengan kata lain, kemitraan positif antara pemerintah dengan TIF belum terjalin dengan seimbang. Kehadiran TIF sejauh ini lebih terlihat sebagai kesempatan mengalihkan peran, daripada sebagai mitra pembangunan.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pemerintahan dalam Pelayanan Publik dengan SIKDES (Sistem Informasi Konektivitas Desa) (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang) ]]>
<![CDATA[Satrio Ageng Rihardi]]>;
<![CDATA[Arnanda Yusliwidaka]]>;
<![CDATA[Sukron Mazid]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 3, No 1 (2019): Good Village Governance for Improving Public Services ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v3i1.1362
<![CDATA[AbstrakMenghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan sebaik-baiknya menuju good governance. Salah satu program prioritas yang bersifat strategis adalah mampu menggunakan atau mengoperasionalkan sebuah aplikasi pelayanan yang cepat dan prima. Sistem berbasis IT untuk desa seperti Program aplikasi IT lainya, salah satunya adalah sistem SIKDES yaitu sistem informasi konektivitas desa. Efektivitas pemerintahan dalam pelayanan publik dengan sistem informasi konektivitas desa (SIKDES) studi kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang memiliki tujuan untuk menjelaskan alasan keberhasilan Desa Sidorejo dalam menerapkan sistem SIKDES, hambatan Desa untuk menerapkan sistem SIKDES dalam pelayanan, peran perangkat desa sangat penting terhadap keberhasilan tersebut dan respon yang dirasakan masyarakat pengguna layanan SIKDES terkait penerapan sistem tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui trianggulasi (sumber dan metode), diskusi ahli, dan pencocokan data dengan teori. Analisis data yang digunakan berdasarkan pada model analisis Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian pertama, penerapan SIKDES membawa perubahan pada kinerja pemerintah dan berdampak bagi masyarakat. Adanya sistem SIKDES tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Desa Sidorejo namun juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan surat menyurat dari kantor Desa karena sudah berbasis teknologi. Kedua, Kendala utama penerapan sistem SIKDES adalah kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan sistem SIKDES dipelayanan kantor desa dalam hal ini adalah perangkat desa sehingga menyebabkan masih terhambatnya proses pelayanan, serta ketidakdisiplinan perangkat desa dalam mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kecamatan maupun dari Kabupaten.]]>
<![CDATA[Knowledge Management dalam Mewujudkan Universitas Berbasis Riset ]]>
<![CDATA[Rengga Vernanda]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 1, No 1 (2017): Integrasi Riset dan Pembelajaran dalam Studi Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v1i1.441
<![CDATA[Berkembangnya bidang teknologi dan komunikasi menuntut organisasi untuk selalu berbenah menghadapi tantangan dan mempertahankan ke-eksistensian oragnisasi. Salah satu aset yang terkadang dilupakan oleh organisasi adalah pengetahuan yang dimiliki oleh anggota organisasi. Pengetahuan ini dapat menjadi senjata ampuh dalam menghadapi tantangan organisasi apabila organisasi mampu mengelolanya. Pengetahuan dari anggota organisasi umumnya bersifat tacit knowledge sehingga butuh proses untuk mengubahnya menjadi organizational knowledge sehingga dapat dipahami sebagai explicit knowledge. Proses tersebut adalah Knowledge Management. Penerapan Knowledge Management dalam Universitas Tidar akan sangat membantu dalam pencapaian salah satu tujuan organisasi yakni sebagai Universitas berbasis Riset.]]>
<![CDATA[Implementation of Good Village Governance in Village Development ]]>
<![CDATA[Achmad Aminudin]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 3, No 1 (2019): Good Village Governance for Improving Public Services ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v3i1.1356
<![CDATA[AbstractVillage development studies always a hot issue to be studied. Especially in current political year (2019). The national village development policies have made significant changes, but there are still some obstacles and challenges in their implementation, starting from the actors of policy until the achievements of the programs implementated in the village. This study aims to understand how the principles of Village Governance can be implemented in the implementation of the Village Fund Allocation Program. By using technical descriptive-qualitative analysis, this study can explain the implementation of the principles of good village governance that have been ongoing. The data analysis used in this study is domain analysis. According to Bungin (2007) domain analysis techniques are used to analyze the description of research objects in general or at the surface level, but relatively intact about the object of the research. After observing, interviewing, and reviewing the literature on the implementation of Village Funds, it can be concluded that all the provisions and policies in implementing the Village Law, especially village finance, can be implemented well for all levels of government. However, in actual shows that there are several indicators of good village governance that have not been implemented properly. The findings include: 1.Village financial governance is still relatively not good; 2.Partisipatory, integrated and harmonized village planning with regional and national planning has not been effective; 3.Abuse of power and authority which results in legal problems tend not to decrease; 4.Quality of service to the community still has not increased.Keywords: Good Village Governance; Implementation; Village Development. ]]>
<![CDATA[POVERTY REDUCTION THROUGH UPTPK (THE INTEGRATED SERVICE UNIT OF POVERTY ALLEVIATION) IN SRAGEN REGENCY CENTRAL JAVA PROVINCE ]]>
<![CDATA[Titik Djumiarti]]>;
<![CDATA[Ari Subowo]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 2, No 2 (2018): The Role of Government on Social Transformation, Community and Sustainable Devel ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v2i2.1078
<![CDATA[The existence of UPTPK in Sragen Regency is an effort of the regional government in Sragen Regency to tackle the poverty with a systematic and integrated concept. The success of Sragen Regency in the establishment of UPTPK to the poverty tackling program can encourage the Social Ministry to give an appreciation through a program named GEMPITA (Regency/City Concerned Community Movement). The purpose of this writing is to explain the leadership of Agus Fatchur Rahman in maintaining the poverty through UPTPK (The Integrated Service Unit of Poverty Tackling) in Sragen Regency. democratic leadership and gives his staff the freedom to develop in providing services to the society. Through UPTPK, Agus Fatchur Rahman seeks to provide and improve the welfare of the society through special services in the education, health, and social and economic. The establishment of UPTPK is a step by Regent Agus Fatchur Rahman to articulate the needs and interests of the poor society to improve their welfare. Viewed from each dashboard, the leader of Sragen Regency needs to make efforts to encourage better management of UPTPK, including increasing accountability through reporting on the performance of UPTPK in print so that reporting is not only electronic reporting but also print reporting to facilitate the society who come to the office obtain the performance information. Keywords: Poverty Reduction, Leadership, Integrated Service]]>
<![CDATA[INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN E GOVERNMENT ( STUDI KASUS PELAKSANAAN APLIKASI LAPOR HENDI) ]]>
<![CDATA[Yuliana Kristanto]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 2, No 1 (2018): Fostering Innovation In Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v2i1.637
<![CDATA[Lapor Hendi (http://laporhendi.semarangkota.go.id/) adalah sebuah aplikasi yang berbasis online dan diperuntukan untuk masyarakat Kota Semarang yang memiliki aspirasi atau masalah dalam pelayanan publik di Kota Semarang. Lapor hendi ini juga sekaligus menyediakan tools untuk lapor gubenur, Kemendagri bahkan presiden. Di dalamnya juga menyediakan Geber Pandanaran ( Gerakan Bersama Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ) serta Geber Septi ( Gerakan Bersama Sekolah Peduli dan Anti Bullying ). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan aplikasi ini dalam rangka memberikan pelayanan public yang berbasis e government untuk warga kota Semarang. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran pelaksanaan e government dan pengaruh positifnya terhadap masyarakat.]]>
<![CDATA[Penggunaan Model Pemberdayaan (Unity with the People) sebagai Pendekatan Pembelajaran Berbasis Riset ]]>
<![CDATA[Catur Wulandari]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 1, No 1 (2017): Integrasi Riset dan Pembelajaran dalam Studi Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v1i1.442
<![CDATA[Permasalahan pendidikan menuntut dilaksanakan pendidikan berbasis riset yang mampu membentuk karakter saintis peserta didik. Penggunaan PBR dalam ilmu social menjadi tantangan, untuk itu diperlukan pengadosian konsep ilmu social khususnya ilmu administrasi Negara sebagai pelaksanaan PBR. Konsep pemberdayaan menjadi salah satu model yang dapat diadopsi untuk melaksanakan PBR, salah satu bentuknya adalah dengan model “Unity with the People”.]]>
