Journal of Public Administration and Local Governance
Journal of Public Administration and Local Governance (JPALG), managed and publish by the Public Administration Department, Social and Political Science Faculty, Universitas Tidar with registered number 2614-4433 (print) and 2614-4441 (online). This journal regularly publishes twice a year in Juni and December.
Articles
90 Documents
<![CDATA[Environmental Policy Evaluation in Green Village Innovation in Yogyakarta Special Region ]]>
<![CDATA[Ambar Teguh Sulistiyani]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 2, No 1 (2018): Fostering Innovation In Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v2i1.635
<![CDATA[Green village is such an ideal dream of a settlement innovation with integrated management, fulfilling the health standard, equipped with environmental management facility and is built through social engineer movement. The starting point of green village development is government policy that proclaim Program Indonesia Hijau (Green Indonesia Movement). Minister of Environment Regulation Number 2 of 2012 has regulated programs aiming for green Indonesia. Besides, there is also Minister of Environment Regulation Number 19 of 2012 concerning climate village. In order to implement the programs aiming for green Indonesia, green village and climate village movements are needed.Community participation becomes the main point in the initiation of green village. Due to the important role of stakeholder, the synergy among actors is needed in order to create collaboration in developing green village. Considering the aspect of government policy, community active role needs to be regulated by Minister of Environment Regulation Number 17 of 2012 concerning Community Participation. Meanwhile, the realization of activities which fulfill the standard of green village is carried out through waste bank management, which is regulated by Minister of Environment Regulation Number 13 of 2012 concerning The Implementation of Reduce, Reuse and Recycle through waste bank.Some policies which are regulating from normative principle have been available in national level. Explicitly, these policies have close relationship. These policies will be easier to be implemented if each of them has synergy, strengthen one another, and is followed by derivative policies in regional level. This paper investigates the evaluation of synergy relationship among policies and analyze the availability of derivative policies particularly in Daerah Istimewa Yogyakarta. ]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Desa Panggungharjo Bantul Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa ]]>
<![CDATA[Dewi Amanatun Suryani]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 3, No 1 (2019): Good Village Governance for Improving Public Services ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v3i1.1361
<![CDATA[Abstrak Implementasi Undang-Undang Desa secara umum memberikan kesempatan kepada desa untuk melakukan demokratisasi proses kebijakan, konsolidasi sumber daya dan aset, dan penguatan dan pemberdayaan masyarakat dengan memunculkan partisipasi dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah desa dalam mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel melalui pengembangan sistem informasi desa. Metode penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Bantul telah menerapkan keterbukaan informasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik desa. Pemerintah Desa mempunyai komitmen untuk mengembangkan sistem informasi desa melalui penyediaan website yang memuat profil desa, program kegiatan, dan laporan penggunaan anggaran. Dalam mewujudkan good goverment, desa Panggungharjo masih memiliki kendala diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik dan pengelolaan sistem informasi desa, metode kerja yang implementatif dan teruji, prosedur layanan informasi publik, penyediaan informasi publik sesuai kebutuhan, dan sebagian masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan maupun pengawasan penyelengaraan pemerintahan. Kata Kunci : Peran Pemerintah Desa; Good Governance; Sistem Informasi Desa.]]>
<![CDATA[Implementasi Program Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Tolonuo Selatan Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ]]>
<![CDATA[Ibnu Kanaha]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 3, No 2 (2019): Public Policy and Local Sustainable Development ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v3i2.1968
<![CDATA[Permasalahan yang seringkali dihadapi oleh organisasi pemerintah Desa berkaitan dengan implementasi pembangunan infrastruktur Desa di Desa Tolonuo Selatan. Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur Desa yang terdapat dalam APBDES tahun 2017 terdapat dua program infrastruktur yang di realisasikan pada tahun 2017, hal ini dapat di lihat kondisi yang terjadi dilapangan dimana peneliti melihat bahwa, kurangnya informasi yang di dapat masyarakat dalam proses implementasi program yang ada di Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Desa Tolonuo Selatan pembangunan infrastruktur di Desa Tolonuo Selatan Kecamatan Tobelo Utara, serta faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung tentang implementasi kebijakan pembangunan infastruktur Desa Tolonuo Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan implementasi program pembangunan desa. Hasil dari penelitian menunjukan pelaksanaan program belum ada sosialisasi dari pemerintah desa dan juga mengenai anggaran pun masyarakat tidak mengetahui sehingga meknisme kerjanya tidak baik dan proses pelaksanaannya tidak baik karena anggarannya sudah habis, sehingga pelaksanaan untuk program yang ada tidak terlaksana sesuai dengan target kerja yang sudah di tetapkan oleh pemerintah Desa.]]>
<![CDATA[Perlindungan Anak melalui Alokasi Dana Desa ]]>
<![CDATA[Ane Permatasari]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 3, No 2 (2019): Public Policy and Local Sustainable Development ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v3i2.1974
<![CDATA[Perlindungan anak memang merupakan sebuah permasalahan yang kompleks. Permasalahan perlindungan anak inilah yang harus dihadapi desa sebagai entitas lembaga pelayanan publik yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Mau tidak mau, desa menjadi garda terdepan dalam menangani kasus-kasus perlindungan anak. Di desa segudang masalah anak banyak terjadi. Kekerasan pada anak dalam beragam bentuk seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan emosional sebagian besar terjadi di wilayah desa. Banyak kasus terjadi di desa seperti penelantaran atau eksploitasi, kerawanan terhadap bencana dan anak yang bermasalah dengan hukum dan lain-lain. Oleh karena itu, mestinya desa lebih tanggap dengan persoalan-persoalan yang dihadapi terkait dengan perlindungan anak. Karena desa dekat dengan anak, merekalah yang setiap saat menyaksikan kompleksitas masalah anak di desa. Dibandingkan dengan struktur pemerintahan yang lebih tinggi, desa langsung berhadapan dan berdekatan dengan anak. Masalahnya, pemerintah desa kurang dipersiapkan untuk merespons permasalahan- permasalahan terhadap anak yang belakangan ini kian marak. Di samping itu, desa tidak memiliki perangkat kelembagaan memadai untuk merespons berbagai kasus perlindungan anak. Hampir tidak ada lembaga di desa yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang secara khusus melekat dengan urusan perlindungan anak. Akibatnya adalah kasus perlindungan anak sering direspons dengan sangat terlambat. Selain tidak adanya perangkat desa atau lembaga di desa yang fokus pada kesejahteraan dan perlindungan anak, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan perlindungan anak juga minim. Banyak perangkat desa tidak berani mengalokasikan dana desa untuk merespons kasus-kasus perlindungan anak. Oleh karena itu, perlu dikaji peluang bagi desa mengalokasikan sebagian anggarannya untuk perlindungan anak. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi regulasi yang mengatur penggunaan dana desa untuk menjawab pertanyaan apakah dimungkinkan mengalokasikan dana desa untuk kegiatan perlindungan anak. Hasil penelitian menemukan data bahwa jika melihat aturan yang adadan mengatur penggunaan dana desa, maka dana desa dapat dialokasikan untuk kegiatan perlindungan anak.]]>
<![CDATA[Telaah Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa ]]>
<![CDATA[Andri Wahyu Prasetyo]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 3, No 2 (2019): Public Policy and Local Sustainable Development ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v3i2.1969
<![CDATA[Kondisi obyektif menujukan bahwa paling tidak ada 385 jenis pelayanan publik yang diberikan aparatur kepada masyarakat. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengembangan kompetensi aparatur pemerintah desa untuk memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan publik adalah melalui pengembangan kompetensi aparatur pemerintah desa yang berlandaskan, berdasarkan, dan berpedoman pada pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengembangan kompetensi aparatur desa sehingga memiliki kompetensi, kualifikasi dan kinerja ideal untuk melakukan suatu pekerjaan pada jabatan tertentu. Metode penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diharapkan adalah sebuah dokumen analisis kebutuhan pelatihan aparatur pemerintah desa yang disesuaikan dengan kondisi terbaru organisasi dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. kompetensi ASN yang dibutuhkan saat ini bukan hanya yang piawai dalam hal teknis, tetapi yang juga memiliki kompetensi soft skill yakni kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, kreatif, manajemen manusia. Selanjutnya kemampuan berkoordinasi, kecerdasan emosional, penilaian dan membuat keputusan, orientasi pelayanan, negosiasi, dan fleksibilitas kognitif.]]>
<![CDATA[Energizing Bureaucracy melalui Pendekatan Merit Pay untuk Meningkatkan Kinerja Sektor Publik Sebagai Kajian Pembelajaran Berbasis Riset ]]>
<![CDATA[Joko Tri Nugraha]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 1, No 1 (2017): Integrasi Riset dan Pembelajaran dalam Studi Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v1i1.439
<![CDATA[Salah satu agenda reformasi pelayanan publik adalah memperbaiki gaji pegawai negeri sipil. Meskipun hampir setiap tahun gaji PNS mengalami kenaikan antara 15-20 persen, pemerintah belum memiliki konsep penggajian pegawai negeri sipil maupun pejabat negara yang mengaitkan antara beban kerja dan merit pay (gaji). Dengan kata lain pemerintah belum mengembangkan strategi manajemen kinerja untuk menciptakan PNS yang produktif. Sejatinya, tujuan organisasi-organisasi yang melaksanakan merit pay adalah untuk meningkatkan kinerja dari para pegawainya. Hal ini dikarenakan sistem penghargaan ini akan memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja mereka. Saat ini merit pay masih menjadi kontradiksi. Artikel ini mencoba memahami pro dan kontra dari pelaksanaan merit pay serta aspek positif dan negatifnya. Bagian terakhir dari artikel ini mencoba mendiskusikan bagaimana merit pay harus diimplementasikan oleh organisasi untuk membuatnya menjadi lebih produktif dan efektif serta efisien.]]>
<![CDATA[State Authority in Utilization of Village Fund in ‘Susukan’ Village, Bogor, West Java ]]>
<![CDATA[Irfan Ridwan Maksum]]>;
<![CDATA[Alisa Sangaji]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 3, No 2 (2019): Public Policy and Local Sustainable Development ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v3i2.1975
<![CDATA[ This study was aimed to analyze the implementation of the policy on utilization of village fund at Susukan village, Bogor regency, and factors affecting the implementation. The study used qualitative method resulting in descriptive data collected from analysis of documents, observation, and in-depth interview with several sources of information. The results showed several important facts such as low participation from villagers who were less proactive in utilizing the fund and the limitation of human resources as the program executors were the main inhibitors to the implementation of the village fund utilization at Susukan village. State authority was used as the model in utilization of the village fund at Susukan village and several factors were found to be the most affecting factors for the implementation of the policy, which were basic requirements and objective of the policy, resources, characteristics of the policy executors, and social characteristics of the local people.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Sampah Perkotaan Berbasis Komunitas di Kota Magelang ]]>
<![CDATA[Joko Tri Nugraha]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 3, No 2 (2019): Public Policy and Local Sustainable Development ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v3i2.1970
<![CDATA[Salah satu usaha untuk mengurangi ancaman kesehatan manusia dari berbagai faktor penyakit adalah pengolahan sampah rumah tangga mandiri menjadi barang yang lebih bermanfaat dan ramah lingkungan. Seperti yang dilakukan di Kampung Legok Makmur Kota Magelang. Legok Makmur adalah kampung organik pertama yang ada di Kota Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan pemberdayaan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis komunitas dan menganalisis faktor pendorong perempuan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas mengelola sampah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus, teknik analisis dengan model alir (flow model analysis). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kampung Legok Makmur belum efektif; (2) Faktor pendorong kaum perempuan berpartisipasi dalam gerakan mengelola sampah antara lain: (a) Organisasi yang menjadi pendamping dikenal oleh masyarakat; (b) Gerakan mengelola sampah memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat; (c) Manfaat yang diperoleh melalui kegiatan mengelola sampah selaras kepentingan masyarakat setempat dan; (d) Adanya kontrol bersama-sama yang dilakukan oleh masyarakat dan; (3) Inovasi ibu-ibu dalam mengelola sampah menjadikan kaum perempuan berperan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup dan selaras dengan program Walikota dalam pengembangan kampung organik.]]>
<![CDATA[Penguatan Lembaga Pemerintah Desa Setelah Undang-Undang Desa Diimplementasikan (Studi Kabupaten Lebak Provinsi Banten) ]]>
<![CDATA[Ombi Romli]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 3, No 2 (2019): Public Policy and Local Sustainable Development ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v3i2.1971
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diberlakukan dalam rangka percepatan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahtraan masayarkat desa. Tetapi setelah Undang-Undang Desa diimplementasikan sejak tahun 2015, lembaga-lembaga pemerintah desa yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawartan Desa belum mampu bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan, pertama untuk menggambarkan lembaga-lembaga pemerintah desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten dalam menyelengarakan pemerintah desa setelah diberlakukannya Undang-Undang Desa. Kedua untuk memberikan gagasan mengenai bagaimana penguatan lembaga pemerintah desa setelah Undang-Undang Desa diimplementasikan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Grindle mengenai pengembangan kapasitas pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian Lembaga penyelenggara pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permsyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Lebak Provinsi Banten masih dalam kondisi yang lemah, lembaga-lembaga tersebut belum mampu bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan. Penguatan lembaga pemrintah desa dengan melakukan pengembangan kapasitas pemerintahan yang meliputi dimensi pengembangan sumber daya manusia, dimensi penguatan organisasi, dan dimensi reformasi kelembagaan.]]>
<![CDATA[Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan di Kabupaten Bekasi ]]>
<![CDATA[Siti Nuraini]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 3, No 2 (2019): Public Policy and Local Sustainable Development ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v3i2.1972
<![CDATA[Kemiskinan merupakan masalah utama pemerintah yang belum dapat sepenuhnya diatasi. dibulan Maret 2018 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) masih terdapat 3.615,79 ribu jiwa atau 7,45 % masyarakat miskin yang tinggal di desa. Kemiskinan tidak hanya dialami oleh masyarakat yang tinggal di desa tetapi juga yang tinggal di kota, namun jumlah terbesar angka kemiskinan terjadi di perdesaan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut menjadi alasan untuk melakukan penelitian di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu kecamatan dari 23 kecamatan yang ada, Kecamatan Pebayuran memiliki 12 desa dan merupakan kecamatan yang angka kemiskinannya tertinggi. Penelitian akan mengacu pada teori anggaran pro kaum miskin, apakah kebijakan pemerintah dilakukan melalui proses yang adil, partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, mempelajari data-data yang terkait baik data sekunder maupun data primer , wawancara dengan para informan yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian melakukan pengolahan dan analisis data untuk mengetahui bagaiman pengentasan kemiskinan dilakukan di desa-desa yang terdapat di Kecamatan Pebayuran dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.]]>
