cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nike Mutiara Fauziah
Contact Email
nikemutiarafa@untidar.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jpalg@untidar.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Administration and Local Governance
Published by Universitas Tidar
ISSN : 26144433     EISSN : 26144441     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal of Public Administration and Local Governance (JPALG), managed and publish by the Public Administration Department, Social and Political Science Faculty, Universitas Tidar with registered number 2614-4433 (print) and 2614-4441 (online). This journal regularly publishes twice a year in Juni and December.
Arjuna Subject : -
Articles 90 Documents
 3   4   5   6   7 
Birokrasi di Indonesia: Kasus Penempatan Pegawai, Politisasi Birokrasi atau Merit System? Kandung Sapto Nugroho; Hardi Warsono; Tri Yuniningsih
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 4, No 2 (2020): Strengthening Public Management and Public Participation in Public Services
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v4i2.3488

Abstract

Birokrasi hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi. Birokrasi seharusnya terjaga netralitasnya, bebas dari pengaruh kepentingan elite politik kekuasaan. Termasuk dalam hal penempatan sumber daya manusia harus mengedepankan objektifitas dan bukan subyektifitas. Kasus birokrasi di Indonesia dalam perkembangannya telah melalui periode waktu yang sangat panjang dari jaman kolonialisasi sampai sekarang ini. Kajian ini dilakukan dengan cara systematic literature review, yakni dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengintrepretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Kajian ini menyimpulkan bahwa spoil system masih berlangsung pada kadar tertentu terutama pada jabatan-jabatan yang berinteraksi dengan keputusan politik. Reformasi birokrasi dengan mengedepankan prinsip merit system sudah mulai masif diterapkan pada proses recruitment aparatur sipil negara, sebaiknya dilakukan kajian inovasi birokrasi dimana rekruitment berbasis Computer Assisted Test diperluas pada proses seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sehingga menghasilkan aparatur sipil negata yang kredibel, profesional, competence, adil dan terbuka serta mampu menjawab tantangan jaman sesuai agenda grand design reformasi birokrasi di Indonesia.
Evaluasi Program Pembinaan Eks Wanita Tunasusila di Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nadia Anggraeni; Haura Attahara; Dadan Kurniansyah
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i1.3854

Abstract

Pembinaan melalui rehabilitasi sosial eks Wanita Tunasusila (WTS) di Kabupaten Karawang adalah salah satu program pemerintah untuk mengatasi fenomena prostitusi, berdasarkan data dari berdasarkan Pencapaian Kinerja Dinsos Kabupaten Karawang pada tahun 2020 berjumlah 50 orang yang menjadi WTS di lokalisasi legal maupul illegal, tujuan program ini adalah terbinanya para penyandang masalah tunasusila menjadi berkemampuan dan berkemauan untuk mengembalikan harga diri, kepecayaan diri, dan tanggungjawab sosial dalam menjalankan fungsi sosialnya secara wajar melaui pembinaan fisik, mental dan pelatihan keterampilan, dalam hal tersebut peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kulitatif, teknik penggunaan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa program pembinaan melalui rehabilitasi cukup efektif tetapi perlu ada perbaikan untuk program selanjutnya, seperti halnya lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal perencanaan program, penyediaan fasilitas, penyediaan trainer, pendanaan, maupun dalam hal pengawasan program juga perlu meningkatkan kerjasama dengan masyarakat setempat untuk pemantauan klien yang dibina.
Land Management in Yogyakarta Special Region Muhammad Iqbal; Nurhadiyanti Nurhadiyanti; Yunita Elianda; Ali Akbar
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 4, No 2 (2020): Strengthening Public Management and Public Participation in Public Services
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v4i2.3494

Abstract

DIY As a special autonomous region, it has the right to manage land in DIY where not everyone can directly patent land in DIY. Land management in DIY sometimes becomes polemic for the community. The research method carried out is a qualitative method. Data collection techniques in this study were interviews with relevant stakeholders such as the Department of Land and Spatial DIY and the National Land Agency of the DIY and literature study, namely data collection using various literature and legal documents governing land management in DIY. Land management which is divided into two previously mentioned, namely Keprabon Land and Non-Keprabon Land or Dede Keprabon which are found in all regions in DIY. The Sultanate and the Pakualaman of Pakualaman are legal subjects for land ownership in DIY. Besides, the Sultanate is also given the authority to be able to manage the land of Keprabon and non-Keprabon land in DIY. In this case, all forms of management, use of private land, all kinds of business, social, legal and others have been regulated through Article 33 Paragraph (4) of the Privileges Law. Special Autonomy makes this area has rights to land management where DIY has four boundaries divided into Sultan Ground (SG) land, Pakualaman Ground (PG), village land and DIY land. The granting of authority over the use of Sultanate land and Pakualaman land is carried out following applicable legal provisions, namely according to customary law.
Peningkatan Kapasitas Aplikasi Mobile “Magelang Cerdas” dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik RM Mahendradi; Hardi Warsono
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 4, No 2 (2020): Strengthening Public Management and Public Participation in Public Services
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v4i2.3489

Abstract

Dalam mewujudkan konsep smart city di Kota Magelang, pada tahun 2017 Pemerintah Kota Magelang meluncurkan aplikasi mobile berbasis android bernama Magelang Cerdas. Aplikasi Magelang Cerdas merupakan aplikasi yang memuat informasi seputar Kota Magelang seperti: informasi mengenai destinasi wisata Kota Magelang, berbagai kuliner dan fasilitas umum, serta pelayanan publik seperti layanan kesehatan, perizinan, dan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aplikasi Magelang Cerdas menggunakan perspektif Open Government yaitu dengan 3 prinsip Open Government (transparansi, kolaborasi, dan partisipasi). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method (kualitatif dan kuantitatif) dengan menggunakan strategi penelitian observasi. Lokus penelitiannya adalah 12 fitur dan sub-fitur dalam aplikasi Magelang Cerdas. Data sekunder diperoleh melalui observasi dalam aplikasi Magelang Cerdas, sedangkan data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada pihak pengembang dan user. Hasil perhitungan menggunakan skala likert dalam penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi Magelang Cerdas mendapatkan skor yang masuk kedalam kategori Baik untuk transparansi, kolaborasi, dan partisipasi. Meskipun masuk dalam kategori baik, namun aplikasi ini masih jauh dari kata sempurna. Dari hasil wawancara dengan pihak pengembang, dapat diketahui bahwa aplikasi ini masih dalam pengembangan sehingga masih banyak kekurangan yang ditemukan terutama dalam hal kemanfaatannya serta upaya menarik minat masyarakat Kota Magelang untuk mau menggunakan aplikasi tersebut Aplikasi Magelang Cerdas.
Demokrasi Komunitarian Pada Sistem Pemerintahan Tradisional Kemargaan di Sumatera Selatan Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain; Fadlurrahman Fadlurrahman
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i1.3856

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada penelusuran sejarah masa lampau mengenai praktik politik Demokrasi Komunitarian pada sistem Pemerintahan Kemargaan Tradisional di Sumatera Selatan. Perlu diketahui, bahwa Pemerintahan Kemargaan, merupakan salah satu dari sistem pemerintahan adat tradisional yang tersebar pada sebagian besar klan-klan dan suku masyarakat di wilayah Uluan di Sumatera Selatan. Wilayah Uluan sebagai daerah dataran tinggi pedalaman, menjadi basis dari pemerintahan tradisional Kemargaan yang secara otonom berdiri sendiri dan terhimpun dalam kesatuan komunitas politik berdasarkan pada basis genelogis dan territorial. Penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif-deskriptif, dengan metode sejarah. Data dalam penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta didukung oleh data lliteratur yang dianalisis menggunakan pendekatan teori Demokrasi Komunitarianl. Hasil dari penelitian ini, menemukan bahwa sistem pemerintahan Kemargaan pada sebagian besar masyarakat Uluan di Sumatera Selatan dalam praktik politik dan pemerintahannya sangat menunjunjung tinggi prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai Demokrasi komunitarian dengan berpedoman pada Undang-undang Simbur Cahaya sebagai hukum adat tertinggi yang menjadi landasan formal yang mengatur etika politik dan kebaikan bersama dari masyarakat komunitas pemerintahan Kemargaan di masa lalu.
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Era 4.0: Studi Konten Analisis New Media Pemerintah Kota Magelang Dedi Setiawan; Rutiana Dwi Wahyunengseh
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 4, No 2 (2020): Strengthening Public Management and Public Participation in Public Services
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v4i2.3495

Abstract

The use of ICT in the public sector has been widely applied in various countries including Indonesia. One of the goals is to make it easier to disseminate policies to the public. From the practice level, the use of new media / social media in Indonesia has been regulated in a law. The city of Magelang is one of the cities that applies the use of ICT to support public services and is considered successful by the central government so that it has received various awards. However, in Magelang City, the problem of poverty is still a priority to be resolved. This study aims to describe the use of ICT types of social media by the Magelang City Government in disseminating poverty issues and to analyze the extent to which Magelang City is prepared to utilize social media to disseminate poverty issues. The qualitative research method is content analysis research with data collection in the form of content content analysis, documentation, and interviews with purposive techniques. Data were analyzed using content analysis by krippendorf. The results of the study show that the government of Magelang City has not used social media to disseminate poverty reduction policies. This can be seen from; (i) social media management related to the proportion of content issues uploaded on social media that shows dissemination related to poverty issues has not been specifically planned to be published, seen from the very small number of posts related to poverty issues, (ii) government responses in response to comments and questions from followers tend not respond so that the use of social media still goes in one direction. Thus, ICT has not played a role in its social aspects for information dissemination, social learning, dialogue, and networking. This can be seen from; (i) there is no strategy in managing content and monitoring evaluation to see the growth of followers, (ii) the response of followers / society still tends to be passive by only giving likes to government-owned social media uploads that are one-way in nature.
Peran Relawan Demokrasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilu 2019 di Kota Tangerang Ahmad Nazir; Iman Lubis; Achmad Nur Sholeh
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 4, No 2 (2020): Strengthening Public Management and Public Participation in Public Services
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v4i2.3490

Abstract

Perlu dicatat di Provinsi Banten bahwa pasca reformasi pada pemilu 1999 yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 10,40 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). pada pemilu 2004 yang tidak menggunakan hak pilihnya naik menjadi 23,34 persen dari total DPT. Sedangkan pemili 2009 yang tidak menggunakan hak pilihnya 29,01 persen, sehingga tingkat partisifasi masyarakat sejak pemilu 1999 hingga pemilu 2009 telah menurun 19 point. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi membentuk Relawan Demokrasi untuk Pemilu 2019 di seluruh Indonesia. Pembentukan relawan demokrasi tersebut tertuang dalam peraturan KPU RI Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak 2019. Untuk melihat peningkatan partisipasi masyarakat oleh relawan demokrasi itu maka, Metode yang  digunakan peneliti adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan serta menganalisa data yang dilakukkan dengan mengumpulkan data berdasarkan hasil observasi. Peneliti menggunakan metode deskriptif ini karena dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang peran relawan demokrasi dalam meningkatkan partisifasi masyarakat (pemilih). Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, melakukan observasi awal di KPU Kota Tangerang dan menentukan subyek penelitian. Kedua, mengembangkan pedoman wawancara melalui diagram fishbone dengan melihat kriteria dan indikator. Ketiga, melakukan observasi awal di tempat luaran yang membantu program. Keempat, melakukan kegiatan Dokumentasi. Kelima, melakukan kegiatan FGD terpisah tidak dalam satu waktu untuk mempertahankan keheterogenan dalam FGD. Keenam, menganalisis data. Ketujuh, membuat kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian Program Relawan Demokrasi yang digagas oleh KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 10  segmen pemilih strategis yaitu segmen keluarga, segmen pemilih pemula, segmen pemilih muda, segmen pemilih perempuan, segmen penyandang disabilitas, segmen pemilih berkebutuhan khusus, segmen pemilih marginal, segmen komunitas, segmen keagamaan dan segmen warga internet. Berdasarkan laporan KPU Kota Tangerang, adanya relawan demokrasi ini meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat Kota Tangerang dalam pemilu 2019.
Introduksi Weekend Service di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang, Provinsi Banten Samodra Wibawa; Markus Bandhu; Fadlurrahman Fadlurrahman
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i1.3858

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan pengelolaan perubahan yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang dengan ditambahkannya waktu kerja pada hari Sabtu dan Minggu. Dengan metode kualitatif ditemukan bahwa: (1) Pegawai pada prinsipnya tidak keberatan dengan penambahan waktu kerja, namun seringkali mereka absen atau terlambat masuk kerja; tapi sebaliknya (2) Penambahan jam kerja pada waktu weekend ini ternyata tidak maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna layanan; (3) Motivasi pegawai untuk mejalankan tugas weekend service adalah motivasi intrinsik (pegawai memanfaatkan fasilitas kantor untuk menyelesaikan tugas lain) dan motivasi ekstrinsik (upaya pimpinan meyakinkan pegawai dengan cara: penerapan kelompok kerja, insentif, fleksibilitas waktu kerja dan penggunaan teknologi). Disarankan agar dilakukan evaluasi berkala guna menilai manfaat program ini, baik bagi pegawai maupun masyarakat.
Disaster Governance : Bencana Abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Fitriani Fitriani; Geovani Meiwanda
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i1.3848

Abstract

Bencana abrasi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya di Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, telah mengancam dan menimbulkan kerugian berupa kerugian harta benda, tempat ibadah, dan pendapatan. Pada tahun 2020, panjang abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir mencapai 44,8 km. Kabupaten Rangsang Pesisir merupakan kawasan yang terletak di pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka yang memiliki arus gelombang yang kuat sehingga bencana abrasi yang terjadi harus dikelola untuk meminimalisir risiko yang timbul dari abrasi yang terjadi. Tujuan penelitian Tata Kelola Bencana Abrasi di Kecamatan Rangsang Peisisir adalah untuk mengetahui bagaimana penanggulangan bencana abrasi dan untuk mengetahui apa saja keterbatasan dalam penanggulangan bencana abrasi di Kabupaten Rangsang Pesisir sehingga bencana abrasi yang terjadi di Kabupaten Rangsang Pesisir semakin meningkat setiap tahunnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah penanganan bencana abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan dalam pengelolaan abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti
Implementasi Si Sakti dan Si Bulan Sebagai Renja Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang Tahun 2020 Yoshandi Rendra Prastya; Suci Nasehati Sunaningsih
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 4, No 2 (2020): Strengthening Public Management and Public Participation in Public Services
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v4i2.3491

Abstract

The purpose of the research is to find out the implementation of public service innovation in the Civil Population and Recording Office of Magelang. With the public service through the innovation program carried out is expected to increase the achievement in the distribution of death certificates as well as birth certificates. This type of research is qualitative by describing the implementation of SI SAKTI and SI BULAN public service innovations in the Civil Population and Recording Office of Magelang. This type of research is a case study. In data collection used interview and observation techniques. Data analysis techniques use data reduction, data feed and conclusion drawing. The results of the study describing the implementation of public service innovations in the form of SI SAKTI (ready deliver death certificates) and SI BULAN (mother action home carrying birth certificate) showed positive results in the distribution of death certificates and birth certificates according to the Disdukcapil Magelang city, in addition to socialization information about innovations that have been conveyed through the website and the village in the ownership of personal data such as ownership of death certificate and birth certificate. Ownership of personal data increased from the previous month after this innovation was implemented.

Page 5 of 9 | Total Record : 90

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2024): Public Policy Analysis and Innovation Vol 7, No 2 (2023): Public Policy Analysis Vol 6, No 1 (2022): Develop Tourism From Various Sides Vol 5, No 2 (2021): Public Service Innovation Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era Vol 4, No 2 (2020): Strengthening Public Management and Public Participation in Public Services Vol 4, No 1 (2020): Local Government Policy, State Finance, and Law Enforcement Vol 3, No 2 (2019): Public Policy and Local Sustainable Development Vol 3, No 1 (2019): Good Village Governance for Improving Public Services Vol 2, No 2 (2018): The Role of Government on Social Transformation, Community and Sustainable Devel Vol 2, No 1 (2018): Fostering Innovation In Public Administration Vol 1, No 1 (2017): Integrasi Riset dan Pembelajaran dalam Studi Administrasi Negara More Issue