cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nike Mutiara Fauziah
Contact Email
nikemutiarafa@untidar.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jpalg@untidar.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Administration and Local Governance
Published by Universitas Tidar
ISSN : 26144433     EISSN : 26144441     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal of Public Administration and Local Governance (JPALG), managed and publish by the Public Administration Department, Social and Political Science Faculty, Universitas Tidar with registered number 2614-4433 (print) and 2614-4441 (online). This journal regularly publishes twice a year in Juni and December.
Arjuna Subject : -
Articles 90 Documents
 2   3   4   5   6 
Pengembangan Potensi Destinasi Desa Wisata Menggunakan Indeks Pembangunan Desa di Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Bambang Kuncoro; Joko Tri Nugraha; Retno Dewi Pramodia Ahsani
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 3, No 2 (2019): Public Policy and Local Sustainable Development
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v3i2.1967

Abstract

Di berlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat menjadi solusi terhadap permasalahan kesenjangan antara kota dan desa. Balesari termasuk salah satu desa di Kecamatan Windusari yang mempunyai luas 387 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Kecamatan Windusari. Penduduk Balesari berjumlah 2.788 jiwa. Sebanyak 1.421 berjenis kelamin laki-laki, sedangkan sisanya 1.367 berjenis kelamin perempuan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis potensi di Desa Balesari dengan mendasarkan pada variabel indeks pembangunan desa dan; (2) Menyusun rekomendasi kebijakan sebagai upaya mewujudkan desa wisata Balesari dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik analisis model interaktif. Lokasi penelitian di Desa Balesari. Teknik pengumpulan data melalui wawancara serta observasi. Penelitian ini mempunyai arti yang sangat penting karena mempunyai kontribusi bagi penemuan akar masalah belum optimalnya pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan hasil: (1) Penghitungan potensi desa Balesari menggunakan Indeks Pembangunan Desa sebesar 48,72119 artinya desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas atau transportasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim; (2) Kebijakan pemerintah daerah dalam mengontrol pengembangan wisata di Desa Balesari belum ada; (3) Kegiatan masyarakat dalam berkebun salak serta memelihara ternak dapat dikemas menjadi salah satu atraksi wisata. 
Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang Tia Subekti; Ratnaningsih Damayanti
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 3, No 1 (2019): Good Village Governance for Improving Public Services
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v3i1.1358

Abstract

AbstrakKajian tentang pembangunan desa tengah populer dalam diskursus politik dan pemerintahan. Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang melahirkan adanya kebijakan tentang dana desa dan mengakibatkan peningkatan yang signifikan pada pengembangan inovasi desa. Trend inovasi desa saat ini mencoba mangadopsi model smart village yang merupakan turunan dari smart city. Sebagai sebuah konsep baru, penerapan smart village di Indonesia masih belum maksimal. Masih banyak ditemukan gap antara kajian teoritis dengan praktik dalam penerapan smart village. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba melihat  pengembangan smart village di Kabupaten Malang dengan titik fokus pada pengembangan ekowisata berbasis smart village di Desa Sanankerto Kabupaten Malang. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Harapannya melalui penelitian ini mampu menghasilkan sedikitnya tiga temuan utama. Pertama, sejauh mana upaya penerapan smart village diterapkan dalam pengembangan desa wisata berbasis ekowisata. Kedua, peluang dan tantangan penerapan smart village. Ketiga, rekomendasi kepada para stakeholder terkait. Kata Kunci: Smart Village; Desa, Desa Wisata; Kabupaten Malang.
Pelayanan Publik di Era Otonomi Desa Antara Harapan dan Kenyataan (Sebuah Tinjauan Kritis) Tri Yuniningsih; Sri Suwitri
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 3, No 2 (2019): Public Policy and Local Sustainable Development
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v3i2.1973

Abstract

Pelayanan publik di era otonomi desa sekarang ini menjadi topik menarik untuk dibahas,apalagi dengan banyaknya permasalahan yang muncul di lapangan . Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana hamonisasi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam kaitannya dengan kewenangan desa, menggambarkan bagaimana otonomi desa dalam kaitannya dengan kewenangan yang ada di atasnya, Jenis-jenis pelayanan administrasi desa, dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam pelayanankepada masyarakat desa. Dari hasil penelitian terdahulu ,Rizka (2018) dapat disimpulkan bahwa pelayanan di desa memang ada bermacam-macan tetapi di lokasi penelitian khususnya masalah pengaduan dapat dikatakan belum baik.Kemudian dari penelitian yang dilakukan Nurul 2018 diketahui bahwa masalah penelitian di desa yang seharusnya dapat memuaskan masyarakat ternate masih ditemukannya ketidak ramahan,kurang perhatian dan petugas seenaknya sendiri. Kepada Pemerintah Pusat dan Daerah adalah dalam rangka mengharmoniskan komunikasi antar instansi perlunya ditingkatkan koordinasi dan menjalin kolaborasi antar aktor yang terlibat dalam pelayanan administrasi desa. Kemudian untuk Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan kualitas SDM perlunya diberikan pelatihan /workshop yang sifatnya baru atau penyegaran kepada perangkat desa khususnya mengenai pelayanan publik, merespon setiap keluhan/aduan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, dan melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat.
Harapan dan Realita: Kebijakan Sistem Zonasi Proses Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Serang Budi Hasanah; Ahmad Sururi
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 4, No 1 (2020): Local Government Policy, State Finance, and Law Enforcement
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v4i1.2372

Abstract

Kebijakan pendidikan selalu menjadi sorotan nasional karena menjadi ujung tombak dalam men-design peradaban Bangsa Indonesia. Kebijakan mengenai sistem zonasi khususnya pada proses penerimaan peserta didik baru merupakan kebijakan yang baru diimplementasikan. Terdapat berbagai permasalahan seperti adanya maladministrasi dan calon siswa tidak dapat memilih sekolah sesuai keinginannya yang berdampak pada hilangnya semangat bersekolah. Hal ini butuh adanya tahapan evaluasi kebijakan untuk dapat mengetahui gap yang ada dan merekomendasikan solusi sebagai alternative kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulnya permasalahan baru pada praktik kebijakan sistem zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru di sekolah menengah atas negeri Kota Serang. Oleh sebab itu mendorong seluruh stakeholder kebijakan pendidikan menengah atas Kota Serang untuk bersama-sama memiliki komitmen merupakan suatu keniscayaan.
Penentuan Metode Terbaik dalam Perhitungan Proyeksi Pajak Daerah Maryadi Maryadi; Riya Dwi Handaka; Kusmono Kusmono
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 4, No 1 (2020): Local Government Policy, State Finance, and Law Enforcement
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v4i1.2373

Abstract

elaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menuntun daerah agar lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya. Pemerintah Daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya termasuk pajak daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengenali jenis pajak yang ada di daerahnya, memetakan potensi dan memproyeksikan penerimaannya dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang dinamis. Penelitian ini bertujuan memberikan panduan kepada pemerintah daerah bagaimana melakukan perhitungan proyeksi penerimaan pajak daerah dengan menggunakan metode terbaik yang memiliki tingkat kesalahan prediksi terkecil. Metode proyeksi yang digunakan adalah Least Square/Linier Trend Line, Double exponential, dan  Exponential Smoothing Hasil dari penelitian ini adalah tidak ada satu metode forecasting terbaik yang dapat diterapkan untuk perhitungan proyeksi penerimaan seluruh jenis pajak daerah. Setiap jenis pajak daerah dapat dihitung proyeksinya dengan metode tertentu yang memiliki RMSE terkecil.
Urgensi Inklusi Pajak pada Mata Kuliah Umum di Perguruan Tinggi: Studi Kasus Persepsi dan Pemahaman Perpajakan Mahasiswa Universitas Tidar Firstya Evi Dianastiti; Novitasari Novitasari; Anggita Febriana Wati
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 4, No 1 (2020): Local Government Policy, State Finance, and Law Enforcement
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v4i1.2394

Abstract

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, masyarakat termasuk generasi muda memiliki persepsi yang berbeda terhadap perpajakan di Indonesia sehingga target penerimaan pajak oleh pemerintah belum optimal. Sedangkan, generasi muda berperan sebagai agen perubahan terutama mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan pemahaman perpajakan mahasiswa di Universitas Tidar. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan angket. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa Universitas Tidar semester dua tahun ajaran 2019/2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemahaman perpajakan mahasiswa tentang masih kurang termasuk pemahaman tentang pengertian pajak, fungsi pajak, regulasi dan mekanisme pembayaran pajak, jenis-jenis pajak, hingga pemberitaan tentang penyelewengan pajak di Indonesia. Meskipun demikian, mahasiswa memiliki persepsi bahwa pajak penting untuk kesejahteraan rakyat sehingga mendukung pembayaran pajak di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi yaitu persepsi mahasiswa terhadap perpajakan di Indonesia harus diperkuat melalui pelaksanaan inklusi pajak dalam pembelajaran di perguruan tinggi terutama melalui integrasi dalam Mata Kuliah Umum (MKU) karena MKU wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa.
Restrukturisasi Fungsi Yurisprudensi pada Sistem Hukum Civil Law di Indonesia (Analisis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Tri Agus Gunawan; Indira Swasti Gama Bhakti
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 4, No 1 (2020): Local Government Policy, State Finance, and Law Enforcement
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v4i1.2366

Abstract

Yurisprudensi merupakan suatu putusan pengadilan yang digunakan oleh hakim-hakim setelahnya untuk dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Namun posisi Yurisprudensi seharusnya digunakan ketika tidak ditemukan adanya aturan yang mengatur pada suatu kasus yang dipersidangkan di pengadilan. Hal ini merupakan ciri dari sistem hukum Eropa Kontinental atau civil law yang dianut oleh Indonesia dengan memposisikan Undang-undang sebagai sumber hukum utama. Hakim memang diberi wewenang penuh oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman untuk melakukan penemuan hukum, menggali keadilan yang tumbuh di masyarakat dan juga dilarang menolak kasus dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Namun faktanya dengan adanya kewenangan tersebut pada hakim, memunculkan putusan-putusan yang lalu terlegalkan menjadi sebuah Yurisprudensi dan praktiknya Yurisprudensi tersebut mengesampingkan posisi Undang-undang yang sebetulnya telah mengaturnya secara limitatif. Kasus yang sempat muncul adalah putusan praperadilan dengan tersangka Komjen Budi Gunawan tentang sah tidaknya penetapan tersangka. Pasal 77 KUHAP telah mengatur dalam hal apa saja keadaan dapat diajukan praperadilan. Namun adanya putusan ini memperluas obyek kajian praperadilan dan dalam praktiknya menimbulkan pro dan kontra. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan fungsi Yurisprudensi dalam sistem hukum civil law sekaligus mengkomparasikan dengan ketentuan pasal Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini bersifat normatif dengan metode yang digunakan adalah melalui studi literatur-literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Yurisprudensi dapat digunakan sebagai salah satu sumber hukum dan seharusnya diletakan kepada posisi dan fungsinya yaitu sebagai sumber hukum ketika terjadi kekosongan hukum. Pasal 10 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tidak bisa digunakan sebagai dasar mudahnya Yurisprudensi dikeluarkan oleh Hakim. Pesan dari pasal 10 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman adalah mengarahkan kepada hakim-hakim untuk  menggali nilai keadilan karena menggali nilai keadilan dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk penemuan hukum dan bukanlah menciptakan hukum.
Upaya Preventif Aparat Desa dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Indira Swasti Gama Bhakti; Tri Agus Gunawan
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 4, No 1 (2020): Local Government Policy, State Finance, and Law Enforcement
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v4i1.2368

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dikenal sebagai suatu tindakan pemukulan terhadap istri, penyiksaan terhadap pasangan, kekerasan dalam perkawinan atau dalam keluarga. Pengertian yaitu KDRT menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Solusi pemerintah dalam mengatasi tindak pidana KDRT yaitu salah satunya dengan membentuk UUPKDRT. Namun, permasalahan kekerasan dalam rumah tangga belum dapat diatasi hanya dengan pembentukan Undang-undang tersebut. Perlu adanya campur tangan serta kesadaran dari berbagai pihak, baik pihak yang melakukan KDRT, korban, maupun orang tua. Keberadaan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan masalah KDRT dianggap penting, karena tokoh masyarakat memiliki peran besar untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk kasus KDRT. Seperti halnya yang terjadi di Desa Balesari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Percekcokan antara suami dengan istri yang berujung pada tindak KDRT terhadap istri. Istri menjadi korban atas tindakan KDRT sang suami, yang kemudian orang tua pihak istri melaporkan hal tersebut kepada aparat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan pengumpulan dokumen sangat tepat untuk membantu peneliti dalam rangka memperoleh informasi yang akurat terkait dengan gejala yang akan diteliti. Studi dokumen sebagai sarana pengumpul data lebih diprioritaskan pada dokumen-dokumen pemerintah yang dari segi keabsahannya kuat daripada dokumen lainnya. Selain itu, dukungan data dengan teknik wawancara juga akan dilakukan guna memperkuat pembahasan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan analitis dengan cara mendialogkan atau menghubungkan antara data dengan teori hukum dan norma hukum sehingga analisis data diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.
Quo Vadis Keterbukaan Informasi DKI Jakarta dalam Menyambut Era Industri 4.0 Auralia Althooffany Wahyudi; Balqis Mira Firdausy; Bellinda Jasmine Miranda; Ghina Samarah; Lina Miftahul Jannah
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 4, No 1 (2020): Local Government Policy, State Finance, and Law Enforcement
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v4i1.2371

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan kondisi nyata mengenai keterbukaan informasi publik yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun yang melatarbelakangi penulisan ini adalah karena Indonesia sebagai negara demokrasi telah menjamin warga negaranya dalam hak untuk memperoleh informasi. Selain itu, untuk mewujudkan good governance yang berasaskan transparansi, partisipatif, akuntabel, berkeadilan, efektif dan efisien, penyelenggara negara berkomitmen dengan menghadirkan keterbukaan informasi yang dikelola kepada publik dan salah satunya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada pertengahan tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat rapor merah terhadap keterbukaan informasi publik oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Penulisan ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan penjelasan yang mengacu pada pengertian keterbukaan informasi publik dan indikator penilaian keterbukaan informasi publik yang dimiliki oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan menghimpun data sekunder dengan menggunakan data-data publikasi elektronik berupa berita. Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa penilaian rapor merah yang diberikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tidak sesuai dengan pengelolaan keterbukaan informasi yang dilakukan dan dibantah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa pengelolaan informasi telah memenuhi indikator keterbukaan informasi publik.
Merancang Model Literasi Media Bagi Digital Natives di Kota Magelang sebagai Kota Layak Anak Melalui Child-Led Research Lintang Citra Cristiani; Jaduk Gilang Pembayun
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 4, No 2 (2020): Strengthening Public Management and Public Participation in Public Services
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v4i2.3493

Abstract

The development of technology does not go hand in hand with children's ability to respond to information waves. Generation Z children are technically skilled at using media. However, the ability to understand media content, media ethics, and critical understanding is still at a fairly low level. The media literacy movement in Indonesia is understood as digital education, weak in critical thinking, and its various activities are only in the form of top-down socialization. This study aims to find the suitable literacy model for digital natives in Magelang, which is currently predicated as a Kota Layak Anak (KLA) in the Nindya category. In achieving the research objectives, researchers used a qualitative approach with participatory methods that had never been used in previous research with similar themes. This study places children as social actors and leaders in research (child-led research) to produce a media literacy model design with a child's perspective. Children's aspiration data shows that the media literacy model that has been accepted is in the form of one-way socialization so that it does not have much effect on their lives. Children expect a discussion space to convey their opinions on current issues and government policies related to children. In accordance with the aspirations of these children, media literacy based on the journalist community (children-led community) can be used as one of the media literacy models that can be applied in KLA. This model can lead to the fulfillment of the fourth KLA cluster indicators, namely the available creative space that can be used by children. At the same time, this literacy model helps to realize cluster two and also fulfill children's civil rights as an indicator in cluster one.

Page 4 of 9 | Total Record : 90

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2024): Public Policy Analysis and Innovation Vol 7, No 2 (2023): Public Policy Analysis Vol 6, No 1 (2022): Develop Tourism From Various Sides Vol 5, No 2 (2021): Public Service Innovation Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era Vol 4, No 2 (2020): Strengthening Public Management and Public Participation in Public Services Vol 4, No 1 (2020): Local Government Policy, State Finance, and Law Enforcement Vol 3, No 2 (2019): Public Policy and Local Sustainable Development Vol 3, No 1 (2019): Good Village Governance for Improving Public Services Vol 2, No 2 (2018): The Role of Government on Social Transformation, Community and Sustainable Devel Vol 2, No 1 (2018): Fostering Innovation In Public Administration Vol 1, No 1 (2017): Integrasi Riset dan Pembelajaran dalam Studi Administrasi Negara More Issue