Journal of Public Administration and Local Governance
Journal of Public Administration and Local Governance (JPALG), managed and publish by the Public Administration Department, Social and Political Science Faculty, Universitas Tidar with registered number 2614-4433 (print) and 2614-4441 (online). This journal regularly publishes twice a year in Juni and December.
Articles
90 Documents
<![CDATA[Jatibaru Raya Road Closure: Jakarta Governor's Incremental Policy in Managing the Tanah Abang Market Area ]]>
<![CDATA[Angga Sukmara Christian Permadi]]>;
<![CDATA[Sri Budi Eko Wardani]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 2, No 2 (2018): The Role of Government on Social Transformation, Community and Sustainable Devel ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v2i2.1079
<![CDATA[The policy of closing Jatibaru Raya Road on December 22, 2017, has caused new problems because the road closure has caused public losses. The public policy applied by Governor Anies indicated that he had a strong political contract with the community and one of the powerful figures in Tanah Abang so that the policy benefited the people of Tanah Abang who had been disciplined during the previous governor's term. These issues are very relevant to be studied using qualitative methods with a grounded approach to obtain material and in-depth information. Regarding the road closure policy, the existing policy is seen as a step in the realization of Anies campaign promises to establish 200,000 MSMEs at the time of the DKI Jakarta Pilkada in 2017. The public policy for road closure is basically an incremental policy because there are not many policy programs that have been running and was designed during the previous governor's term. The implementation of this policy has made Governor Anies considered maladministration by the Ombudsman, thus giving rise to recommendations for the position of Anies as governor. Keywords: Public Policy; Inkremental; Maladministration.]]>
<![CDATA[INOVASI PEMBERDAYAAN NELAYAN (STUDI KASUS PERUBAHAN KELEMBAGAAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN TANGKAP DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) KARANGANTU KOTA SERANG) ]]>
<![CDATA[Ipah Ema Jumiati]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 2, No 1 (2018): Fostering Innovation In Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v2i1.638
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah adanya perubahan kelembagaan penerima manfaat program dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) kepada Lembaga Koperasi sebagai inovasi transformasi kelembagaan nelayan dalam implementasi program pemberdayaan nelayan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Kota Serang, sejalan dengan berakhirnya periode Millenium Development Goals dan dimulainya periode Sustainable Development Goals hingga 2030. Perubahan tersebut diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang menurut Charles O. Jones (1984) adalah menjadi bagian dalam langkah sistematik dan menjadi bagian penting dari tahap awal evaluasi program, yang dipakai untuk menilai manfaat kebijakan.Desain dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam bentuk studi kasus yang memusatkan perhatian pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwaberalihnya penerima manfaat program yang dulunya beroperasi individu kemudian dikelompokkan menjadi sebuah kelompok kerjasama dan akhirnya sekarang berkoperasi, berbadan usaha agar dapat lebih memberikan nilai tambah dan manfaat bagi nelayan. Maksudnya bahwa pendapatan yang diterima nelayan melalui usaha koperasi dapat dimanfaatkan sebagai tata kelola aset, tata kelola pendapatan dan tata kelola tabungan yang dapat digunakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.]]>
<![CDATA[Kerjasama Publik dan Swasta dalam Pengelolaan Parkir di Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang ]]>
<![CDATA[Sri Mulyani]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 1, No 1 (2017): Integrasi Riset dan Pembelajaran dalam Studi Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v1i1.443
<![CDATA[Kerjasama Pemerintah-Swasta (Public Private Partnership) dipandang penting untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat termasuk dalam pengelolaan parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemitraan dalam pengelolaan parkir sebaiknya dilakukan antara PD Pengelola Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng dengan pihak swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kemitraan pengelolaan parkir antara PD POW Taman Kyai Langgeng dengan pihak swasta harus dilakukan karena akan membawa dampak baik dan saling menguntungkan. (2) Pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan parkir di Taman Kyai Langgeng tidak hanya antara pemerintah dan pihak swasta tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat]]>
<![CDATA[Pelayanan Publik di Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ]]>
<![CDATA[Ellyza Octaleny]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 3, No 1 (2019): Good Village Governance for Improving Public Services ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v3i1.1359
<![CDATA[AbstrakEra Milenial ditandai dengan semakin berkembangnya Ilmu dan Teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi ini melahirkan gaya hidup serba cepat. Gaya hidup masyarakat yang serba cepat ini dikarenakan tersambungnya gedget dengan internet yang menghasilkan koneksi di antara masyarakat, sampai pada lintas daerah, negara, bahkan benua. Kemajuan ilmu dan teknologi ini terjadi di seluruh dunia akan tetapi tidak terjadi di daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas jaringan internet terutama daerah-daerah yang di sebut desa. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelayanan Pemerintahan Desa di Era Milenial di Desa Gunung Batu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelayanan pemerintahan desa di era milenial di Desa Gunung Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1). Pelayanan publik di Desa Gunung Batu hanya berupa pemberian rekomendasi (surat Pengantar); 2). Administrasi desa masih bersifat manual; 3). Keterbatasan sarana dan prasarana; 4). Rendahnya kualitas SDM di Desa Gunung BatuKata Kunci : Pelayanan; Pemerintahan Desa; Era Milenial AbstrakEra Milenial ditandai dengan semakin berkembangnya Ilmu dan Teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi ini melahirkan gaya hidup serba cepat. Gaya hidup masyarakat yang serba cepat ini dikarenakan tersambungnya gedget dengan internet yang menghasilkan koneksi di antara masyarakat, sampai pada lintas daerah, negara, bahkan benua. Kemajuan ilmu dan teknologi ini terjadi di seluruh dunia akan tetapi tidak terjadi di daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas jaringan internet terutama daerah-daerah yang di sebut desa. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelayanan Pemerintahan Desa di Era Milenial di Desa Gunung Batu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelayanan pemerintahan desa di era milenial di Desa Gunung Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1). Pelayanan publik di Desa Gunung Batu hanya berupa pemberian rekomendasi (surat Pengantar); 2). Administrasi desa masih bersifat manual; 3). Keterbatasan sarana dan prasarana; 4). Rendahnya kualitas SDM di Desa Gunung Batu Kata Kunci : Pelayanan; Pemerintahan Desa; Era Milenial. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI DATA SEKTORAL TERBUKA DALAM MENDUKUNG SMART GOVERNANCE DI KOTA MAGELANG ]]>
<![CDATA[Nur Afiyah Maizunati]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 2, No 2 (2018): The Role of Government on Social Transformation, Community and Sustainable Devel ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v2i2.1082
<![CDATA[Eksistensi data menjadi suatu hal pokok yang semakin gencar diupayakan ketersediaannya oleh Pemerintah dalam rangka implementasi smart governance dengan menginisiasi konsep data terbuka di berbagai lini. Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan bukti empiris peran data terbuka dalam berbagai aspek pembangunan. Data terbuka mampu menciptakan suatu evidence based policy making dalam tata laksana pembangunan yang berkelanjutan. Sejak tahun 2014 concern Pemerintah Kota Magelang dalam pelaksanaan data terbuka dibuktikan dengan pembangunan aplikasi manajemen basis data sektoral. Evaluasi terhadap implementasi data terbuka di Kota Magelang dibutuhkan untuk menyediakan referensi bagi pemantapan implementasi data terbuka dalam jangka panjang. Dengan menggunakan metodologi fenomenologis penelitian ini menyimpulkan bahwa meski implementasi portal data di Kota Magelang cukup baik, namun keberadaan bounce rate yang tinggi dan rata-rata waktu akses yang rendah perlu untuk segera disiasati sehingga kepuasan pengguna dapat dioptimalkan. Peningkatan kualitas substansi portal harus dilakukan dengan tetap mengedepankan validitas data yang dipublikasi serta partisipasi aktif seluruh pihak yang berkepentingan dalam rangka membangun portal data terbuka yang komprehensif, representatif, user friendly dan aman. Pembangunan sistem terpadu yang mampu mengkoneksikan seluruh portal informasi publik di Kota Magelang perlu segera diinisiasi sehingga konsep smart city dapat terealisasi dengan efektif. Kata kunci: data terbuka, evaluasi, portal, sektoral]]>
<![CDATA[Dilema Public Sosial Private Partneship (PSPP) dalam Penyediaan Infrastruktur Publik ]]>
<![CDATA[Tomi Setiawan]]>;
<![CDATA[Nosia Warsa]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 2, No 1 (2018): Fostering Innovation In Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v2i1.639
<![CDATA[Paper ini merupakan hasil penelitian yang relatif baru dalam salah satu mazhab administrasipublik, yakni New PublicGovernance. Aspek yang menjadi fokus kajian dalam penelitian iniberkaitan dengan penyediaan infrastruktur publik yang dilakukan melalui mekanisme Public Social Private Partnership (PSPP). PSPP secara prinsiptual menawarkan kesempatan kepada organisasi masyarakat untuk bertindak antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan layanan publik. Kabupaten Sumedang merupakan kabupaten yang telah memulai sebuah mekanisme untuk merencanakan pengembangan dan pembangunan infrastruktur pasar melalui mekanisme PSPP dengan tujuan agar kegiatan pengembangan pasar tersebut dapat terlaksana dalam waktu yang cepat dan mendapatkan legitimasi dari semua pihak. Kajian ini menjadi penting terutama untuk mendapatkan dukungan secara teoritis, maupun secara praktis pada tingkat aktor-aktor yang terlibat.]]>
<![CDATA[Pembelajaran Berbasis Riset ]]>
<![CDATA[Samodra Wibawa]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 1, No 1 (2017): Integrasi Riset dan Pembelajaran dalam Studi Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v1i1.444
<![CDATA[Artikel ini menjelaskan kaitan teori dan fakta/praktik serta hubungan antara penelitian dan perkuliahan. Selanjutnya menjelaskan/mengusulkan dua alternatif metode pembelajaran berbasis riset, yakni metode di mana mahasiswa aktif dan di mana mahasiswa agak pasif. Akhirnya artikel menjelaskan apa manfaat dari metode ini, baik untuk mahasiswa maupun dosen, dan beberapa implikasi dari pemberlakuan metode ini, seperti perlunya insentif yang memadai bagi riset, termasuk perlunya dukungan ketatausahaan bagi aktivitas riset.]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kepastian Pelayanan Publik Di Desa Melalui Standar Pelayanan ]]>
<![CDATA[Rahmat Akbar]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 3, No 1 (2019): Good Village Governance for Improving Public Services ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v3i1.1360
<![CDATA[AbstractAs a democratic country, public participation in implementing governance is a must. Law No. 25/2009 about public service is prepared by open, participative, and progressive which it puts public participation as one of the elements in public service. Public involvement started from drafting phase to an enactment which realized on the instrument of public service standards. Drafting a service standard based on the participatory citizen is one of the service provider’s obligation in order to realize certainty in service. Service standard can prevent maladministration action as well as being a public control. This has been further published in the technical regulations. In reality, however, there are service providers have not arranged the instrument of service standard yet. As one of service delivery, the village is obliged to provide excellent public service. The purpose of this writting to know the consistency of legal arrangements with the practice in the field. This article uses normative legal research methods. Legal rules become references in this paper. A theory which is used to analyze is ‘new public service’ that play citizen as a party in service so that involvement becomes an important element.Key words : Citizen Participation; Public Service; Service Standard]]>
<![CDATA[The Role of Technological Innovation in Community Development (a case study on Implementation of Application SIDEKEM on Pemalang District) ]]>
<![CDATA[Yuliana Kristanto]]>;
<![CDATA[Amni Zarkasyi Rahman]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 2, No 2 (2018): The Role of Government on Social Transformation, Community and Sustainable Devel ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v2i2.1085
<![CDATA[Government Regulation No. 72 in 2005 about Government Villages implied that the role of national development within the village currently has a vital role. One of the essential elements required of the village is the village information system. One example that has been put into practice is Pemalang District successfully developed application systems information village (SID) that is named SIDEKEM. This innovation was even recognized by the international arena with the award he received Champion Award from the ITU (Information Technology Union) saplings organization UNESCO-UN/PBB) by Regent of Pemalang. SIDEKEM that was originally aimed at facilitating administrative services at the village community, it also managed to move the village economy and changing social paradigm that had long existed. In this example of cases studies of implementation of SIDEKEM in one of the model village is at Penggarit Village. This village is via SIDEKEM successfully introduced the yield potential of growing and creating new jobs opportunity. It is aligned with the theory of community development, a process which is a community effort own are integrated with government authorities to improve the socio-economic conditions and cultural community, integrate the community into the national life and encourage the contribution of the community to a more optimal for national progress (Hayden 1979:175). Surely in practice always find some barriers. But SIDEKEM in all of its limitations has managed to push changes in the community at Penggarit Village. Keywords: Village Community; System Information Village; SIDEKEM; Pemalang District; Community Development ]]>
<![CDATA[PERGESERAN PARADIGMA PADA LAYANAN PERIJINAN MELALUI NEW MODEL SERVICE BERBASIS CITIZEN CENTRIC ]]>
<![CDATA[Dwi Suharnoko]]>;
<![CDATA[Umi Chayatin]]>;
<![CDATA[Chandra Dinata]]>
<![CDATA[ Journal of Public Administration and Local Governance Vol 2, No 1 (2018): Fostering Innovation In Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/jpalg.v2i1.640
<![CDATA[An important point in good governance is essentially the provision of excellent service to people who have citizenship rights that must be provided by the government. Globalization has encouraged paradigm changes in government in carrying out its distributive function to the community. As much as developed countries have done, public encouragement accompanied by public participation in all governance processes leads the country to "virtual" spaces with sufficient coverage to facilitate its citizens to participate in all national and state affairs, the autonomy space given to the region is able to make local governments self-reliant, innovative, and creative in providing services to the community. The research conducted in Integrated Licensing Service Agency of Malang Regency shows that the satisfaction of the society is good enough to the service product given, if it is categorized the assessment from public perception of the service given is A (very good). To achieve that, of course, the integrated licensing agency of Malang regency through a long way to reach it starting from building a mutual commitment to change the more autonomous institution in carrying out the service function to the society.]]>
