cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hariyadi
Contact Email
hariefamily@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
hariefamily@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Pagaruyuang Law Journal
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
ISSN : 25804227     EISSN : 2580698X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pagaruyuang Law Journal (PLJ) is a Peer Review journal published periodically two (2) times in one (1) year, ie in January and July. The journal is based on the Open Journal System (OJS) and is accessible for free, and has the goal of enabling global scientific exchange. PLJ is available in both printed and online versions. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Civil Law; Criminal Law; International Law; Constitutional Law Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "volume 7 Nomor 2, Januari 2024" : 15 Documents clear
Studi Komparatif Istinbãth Hukum Cryptocurrency Menurut Komisi Fatwa MUI Dan LBM PWNU D.I Yogyakarta Ningsih, Ayu fitri
Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i2.5123

Abstract

AbstrakCryptocurrency merupakan mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online. Karena transaksi cryptocurrency ialah masalah yang relatif baru, transaksi tersebut saat ini tidak tercakup dalam peraturan yang ada. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menemukan sebuah landasan hukum yaitu dengan istinbãth hukum. Akan tetapi, status hukum penggunaan cryptocurrency di Indonesia menuai perbedaan pendapat dikalangan ulama Seperti Komisi Fatwa MUI, LBM PWNU Jawa Timur yang mengharamkan penggunaan cryptocurrency. Lain halnya dengan LBM PWNU D.I Yogyakarta yang membolehkan penggunaan cryptocurrency.  Tujuan dari penelitian untuk menganalisa lebih lanjut terkait perbandingan istinbãth hukum terkait penggunaan cryptocurrency menurut Komisi Fatwa MUI dengan LBM PWNU D.I Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan hasil putusan antara Komisi Fatwa MUI dengan LBM PWNU D.I Yogyakarta disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman mengenai sil’ah. Hal ini dapat ditinjau dari sumber hukumnya yaitu pada Fatwa MUI menggunakan sumber hukum nash dan undang-undang, sedangkan PWNU DIY merujuk pada pendapat ahli. Dan pada metode istinbãth hukum yang digunakan Fatwa MUI menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan nash qathi dan qaulī. Sedangkan PWNU DIY menggunakan metode istinbãth hukum ilḥāqī.
Perlindungan Bagi Organisasi Lingkungan Hidup Terhadap Lingkungan Yang Mengalami Bencana Kabut Asap Widodo, Teguh Endi
Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i2.5130

Abstract

AbstrakKemajuan yang dicapai saat ini (pengetahuan, inovasi dan teknologi) menyebabkan perubahan mendasar terhadap pola hidup manusia. Kemajuan telah mencapai tingkat  adanya ketimpangan dalam mencapai keselarasan pelestarian lingkungan hidup. Persoalan timbulnya bencana kabut asap merupakan fakta yang membuktikan adanya ketimpangan tersebut.  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan bagi organisasi lingkungan hidup yang mengalami bencana kabut asap. Metode pengkajian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Kajian pada penelitian ini mendapatkan syarat bagi organisasi lingkungan hidup dalam rangka mendapatkan hak gugat terhadap lingkungan yang mengalami bencana kabut asap merujuk pada Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, tercantum pada Pasal 92 ayat (3). Hak gugat yang dimiliki tersebut berupa hak gugatan perdata, gugatan pidana dan gugatan administratif.
KONSTITUSIONALISME DAN GOOD GOVERNANCE DALAM SELEKSI CALON HAKIM AGUNG Chofa, Fery
Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i2.5125

Abstract

AbstrakKewenangan pengangkatan dan proses rekrutmen hakim agung di Indonesia seringkali menimbulkan kontroversi dan polemik karena adanya tarik ulur dan benturan kepentingan antar lembaga negara dalam proses tersebut, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 sendiri telah memberikan batasan wewenang yang jelas bagi setiap lembaga negara itu sendiri. Belum lagi persoalan pelanggaran etika dan integritas hakim yang berpotensi merusak prinsip independensi dan imparsialitas lembaga peradilan sebagai benteng terakhir dalam penegakkan hukum dan keadilan. Disadari atau tidak, sistem dan model rekrutmen calon hakim agung merupakan pintu pertama sekaligus faktor kunci yang determinan dalam mewujudkan peradilan yang bersih, independen dan imparsial yang tercermin dari kualitas profesionalitas dan integritas personil hakim  di Mahkamah Agung. Makalah ini mencoba menawarkan pemikiran  konstitusionalisme pengangkatan hakim agung dan perbaikan sistem seleksi calon hakim agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial melalui penerapan prinsip-prinsip good governance yang relevan seperti supremasi hukum, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dengan jalan mengakomodir kedua konsep tersebut secara yuridis normatif dalam undang-undang bidang peradilan seperti UU Mahkamah Agung, UU Komisi Yudisial atau dalam UU Jabatan Hakim.
Pengelolaan Perusahaan Ritel Modern Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Persaingan Usaha Anom, Alfatri; Puspita, Lona
Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i2.5122

Abstract

AbstrakKemajuan teknologi merupakan salah satu pemicu berkembangnya ritel modern. Perkembangan tersebut tentu saja memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Inovasi dan variasi produk yang ditawarkan dengan berbagai kemudahan transaksi dan kualitas layanan membuat konsumen tertarik dan beralih ke ritel modern untuk mencari produk yang dibutuhkan. Persaingan merupakan unsur yang dalam pengelolaan ritel modern. Seiring dengan tuntutan untuk menjaga eksistensi dan mengembangkan kegiatan usahanya beberapa diantaar pelaku usaha ritel modern mengeluarkan “trik dan strategi nakal” sehingga bertentangan dengan hukum persaiangan usaha. Tulisan ini menguraikan bagaimana pengelolaan ritel modern berdasarkan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha.  Penelitian dengan tipe yuridis normative merupakan metode yang digunakan dalam tulisan ini, analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan studi literatur yang relevan merupakan bahan hukum yang digunakan dan kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ritel modern berdasarkan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha berawal dari proses pendirian dan perijinan sesuai dengan ketentuan PP No. 112 tahun 2007 dan aturan turunannya, kemudian di dalam menjalankan kegiatan usahanya ritel modern wajib patuh dan tunduk pada undang-undnag no 5 tahun 1999. Ritel modern harus dikelola dengan fair dan tidak melakukan perjanjian serta kegiatan yang dilarang sehingga berpotensi menimbulkan praktik persaianagn usaha tidak sehat.
PEMANFAATAN HUKUM SEBAGAI SARANA REKAYASA SOSIAL DALAM PENYALAHGUNAAN ONDEL-ONDEL DITINJAU MELALUI TEORI PENTAHELIX Dirkareshza, Rianda; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Akbar, Sahda Saraswati
Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i2.5131

Abstract

AbstrakPenyalahgunaan ondel-ondel sebagai sarana mengamen di Jakarta telah menjadi permasalahan sosial dan budaya yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai bentuk pelestarian ondel-ondel sebagai ikon budaya Betawi. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Yuridis-Empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya penyalahgunaan ondel-ondel disebabkan oleh tidak optimalnya pengawasan pada beberapa aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sipil. Dalam hal ini pemanfaatan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dapat menjadi solusi penyelesaian permasalahan dan juga didukung oleh para pemangku kepentingan yang turut serta melakukan perubahan pembangunan yang menjaga keberlangsungan kehidupan dan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan suatu peraturan daerah yang dapat menjadi alat untuk membantu masyarakat dalam pemberdayaan ondel-ondel agar dapat berjalan dengan baik.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 9 Nomor 2, Januari 2026 Volume 9 Nomor 1, Juli 2025 volume 8 nomor 2 tahun 2025 volume 8 nomor 1 tahun 2024 volume 7 Nomor 2, Januari 2024 Volume 7 Nomor 1, Juli 2023 Volume 6 Nomor 2, Januari 2023 Volume 6 Nomor 1, Juli 2022 Volume 5 Nomor 2, Januari 2022 Volume 5 Nomor 1, Juli 2021 Volume 4 Nomor 2, Januari 2021 Volume 4 Nomor 1, Juli 2020 Volume 3 Nomor 2, Januari 2020 Volume 3 Nomor 1, Juli 2019 VOLUME 2 NOMOR 2, JANUARY 2019 Volume 2 Nomor 2, Januari 2019 VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2018 Volume 2 Nomor 1, Juli 2018 Volume 1 Nomor 2, Januari 2018 VOLUME 1 NOMOR 2, JANUARI 2018 Volume 1 Nomor 1, Juli 2017 VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017 More Issue