Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.407
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pagaruyuang Law Journal Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti (JAICB) Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal ABDINE Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Forschungsforum Law Journal Jurnal Hukum Statuta
Akbar, Sahda Saraswati
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PEMANFAATAN HUKUM SEBAGAI SARANA REKAYASA SOSIAL DALAM PENYALAHGUNAAN ONDEL-ONDEL DITINJAU MELALUI TEORI PENTAHELIX Dirkareshza, Rianda; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Akbar, Sahda Saraswati
Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i2.5131

Abstract

AbstrakPenyalahgunaan ondel-ondel sebagai sarana mengamen di Jakarta telah menjadi permasalahan sosial dan budaya yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai bentuk pelestarian ondel-ondel sebagai ikon budaya Betawi. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Yuridis-Empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya penyalahgunaan ondel-ondel disebabkan oleh tidak optimalnya pengawasan pada beberapa aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sipil. Dalam hal ini pemanfaatan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dapat menjadi solusi penyelesaian permasalahan dan juga didukung oleh para pemangku kepentingan yang turut serta melakukan perubahan pembangunan yang menjaga keberlangsungan kehidupan dan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan suatu peraturan daerah yang dapat menjadi alat untuk membantu masyarakat dalam pemberdayaan ondel-ondel agar dapat berjalan dengan baik.
Examining Community Participation in the AMDAL Preparation Process Post-Job Creation Law Viewed from a Human Rights Perspective Safitri, Nadila; Akbar, Sahda Saraswati; Nur Yacub, Tifanny
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 4 No 1 (2024): January-June, 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v4i1.74681

Abstract

Since the publication of UU Cipta Kerja, the element of community involvement in the preparation of AMDAL, which is the guidance of corporations in managing the environment, has become narrower. This research aims to analyze the role of the community in preparing AMDAL after the enactment of UU Cipta Kerja and to analyze the environmental impact of companies on fulfilling community rights after the enactment of UU Cipta Kerja. This research uses normative juridical research methods and a statutory approach as well as a conceptual approach. The lack of community involvement in the preparation of AMDAL actually harms human rights because the Indonesian constitution and laws and regulations guarantee that everyone can express opinions, has the right to a healthy living environment, and has the right to be included in policy decision making. The enactment of UU Cipta Kerja itself resulted in a restructuring of AMDAL arrangements which made it easier for business actors and paid less attention to environmental policies and their impact on society.
URGENSI PENDAFTARAN HAK MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DI BIDANG KULINER Permata, Cindy; Fitriyani, Jeanny Anggita; Akbar, Sahda Saraswati; Yacub, Tifanny Nur; Gumilar, Egi Rivaldi; Safitri, Nadila; Sitanggang, Matthew Jakaria; Yulistio, Muhammad Raihan; Sabrina, Fadiah Tarisa; Falevi, Yunizar; Ningtyas, Meira Lalia Ayu; Purba, Rebecca; Roulina, Cahaya Grace; Amelia, Sandra; Fattah, Ade Syaifullah; Azza, Yaumil; Supardi, Reisha Rizkia Sabila; Setiawan, Felicia Stefanie; Sitorus, Christofel Adam; Juwita, Hana Rahmahdhani; Eriana , Nadhifa Putri; Reynita, Kayla Tiara
Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Vol 1 No 01 (2024): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jkreatif.v1i01.15

Abstract

The trade sector is one of the supports for the continuity of human life in increasing economic growth. The era of global trade is in line with international conventions that have been ratified by Indonesia so the role of brands is significant in maintaining healthy business competition. A brand becomes a marker that can be expected to produce economic value. Brands have an important role in describing a product's quality and commercial value, so it is necessary to apply for brand registration. However, according to the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) of the Ministry of Law and Human Rights, there are still many MSME players who have not registered their brands, because MSME capital is still limited and there is a lack of understanding of the benefits of brand registration for the MSME industry. The observation method was used when searching for target partners, which in this activity was Kedai Geprek Mavera, an MSME in the culinary sector in the South Jakarta area. The activity was carried out in the form of socialization to MSME actors directly orally, covering the meaning of brand rights, the importance of registering a brand right, then the risks if the brand is not registered, as well as a simulation of registering the target partner's brand rights.
Reformulasi Hukum Terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Kecelakaan Kerja Ditinjau Dari Collaborative Governance Akbar, Sahda Saraswati; Rafelina Sihombing, Oremia Exilla; Lumban Gaol, Samuel Rainhard
Forschungsforum Law Journal Vol 1 No 02 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v1i02.7738

Abstract

Peran hukum dalam jaminan kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia sangat penting, Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, klaim Jaminan Keselamatan Kerja terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2020, terdapat 221.740 klaim JKK, meningkat pada tahun 2021 sebanyak 234.370 klaim, pada 2022 sebanyak 297,725 klaim, dan pada rentang waktu Januari-November 2023, kasus kecelakaan kerja yang mengklaim JKK mencapai 360.635 kasus. Oleh karena tingginya kasus kecelakaan kerja dan faktor lain yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja, dibutuhkan suatu jaminan kesehatan bagi pekerja. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak hak pekerja adalah dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 87 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menekankan pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pentingnya collaborative governance dalam reformulasi hukum terkait jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data dan informasi terkait kecelakaan kerja serta tinjauan literatur terkait manajemen K3 dan kolaborasi antar stakeholders. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembaharuan undang-undang dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif, serta perlunya perlindungan sosial seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat lingkungan kerja.
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI SLB NEGERI 02 JAKARTA MELALUI SOSIALISASI HAK DAN KEWAJIBAN PENDIDIKAN INKLUSIF Surahmad; Novyana, Hilda; Simanjuntak, Anni Alvionita; Dirkareshza, Rianda; Akbar, Sahda Saraswati; Aryaputri, Aqila Shafiqa; Gumilar, Egi Rivaldi
Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : STKIP Citra Bakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38048/jailcb.v5i4.4231

Abstract

Penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan yang setara, terutama dalam pendidikan inklusif yang belum sepenuhnya diterima atau dipahami oleh masyarakat. Di SLB Negeri 02 Jakarta, terdapat tantangan dalam meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak pendidikan inklusif di kalangan penyandang disabilitas dan masyarakat sekitar. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberdayakan penyandang disabilitas dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pendidikan inklusif, serta memberikan keterampilan yang dapat mendukung pengembangan diri mereka. Mitra dalam kegiatan ini adalah siswa-siswi SLB Negeri, komite orang tua, interpreter, dan guru atau pengajar SLB Negeri 02 Jakarta. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA), yang berfokus pada pendekatan partisipatif untuk mengumpulkan informasi dan memahami kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan di sekitar penyandang disabilitas. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta, baik penyandang disabilitas maupun masyarakat sekitar, merasa lebih terinformasi tentang hak-hak mereka dalam pendidikan inklusif. Selain itu, peserta juga merasa lebih percaya diri dalam mengakses layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa peserta sangat antusias dan berkomitmen untuk mengimplementasikan pemahaman yang didapat untuk mendukung pendidikan inklusif di lingkungan mereka. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan inklusif serta memberi dampak positif pada pengembangan potensi penyandang disabilitas.
Pembentukan Koperasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas dalam Meningkatkan Perekonomian dan Konektivitas Penyandang Disabilitas di Indonesia Sadiawati, Diani; Dirkareshza, Rianda; Suharyati, Suharyati; Supriadi, Yudi Nur; Akbar, Sahda Saraswati; Aryaputri, Aqila Shafiqa
ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): ABDINE : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52072/abdine.v4i2.910

Abstract

Pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas dalam bidang ekonomi perlu dilakukan guna meningkatkan taraf hidup dan ketahanan ekonomi kelompok penyandang disabilitas. Hal ini sebagai langkah untuk memberikan wadah kepada kelompok penyandang disabilitas dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Maka dari itu diperlukan pembentukan koperasi bagi penyandang disabilitas sebagai wadah bagi kelompok penyandang dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan juga sebagai sarana untuk konektivitas penyandang disabilitas. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Tim Pengabdi melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan membentuk koperasi perkumpulan penyandang disabilitas yang nantinya koperasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan konektivitas penyandang disabilitas. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu tim melakukan dalam 3 (tiga) tahap, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring. Hasil dari pengabdian ini yaitu Tim Pengabdi membantu kelompok penyandang disabilitas membentuk badan usaha koperasi dan juga memberikan penyuluhan materi terkait cara pengelolaan koperasi yang baik dan benar. Selain itu Tim Pengabdi juga memberikan best practice kepada peserta terkait dengan pengelolaan koperasi.
Pertanggungjawaban Hukum Owner Skincare terkait Overclaim pada Produk Kecantikan Akbar, Sahda Saraswati; Safitri, Nadila; Mutaqin, Fadzal; Sakti, Muthia
Forschungsforum Law Journal Vol 2 No 01 (2025): JANUARI
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v2i1.9889

Abstract

The growth of the Indonesian cosmetics industry reached 21.9% with details of 913 companies in 2022 and 1,010 companies in mid-2023. This encourages business actors to compete so that a series of innovations and advertising strategies are carried out in order to attract consumers' attention. However, in the advertising process, business actors sometimes overclaim the contents of their products. On the other hand, the existence of this overclaim is not accompanied by consumer knowledge of the contents of a beauty product. This study examines in more depth the role of law in protecting consumers and the legal responsibility of skincare owners as business actors for overclaiming their beauty products. The research method used is juridical-normative with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the role of law in protecting consumers against overclaims in product marketing has been accommodated in Indonesian national law starting from UUPK to BPOM-level regulations. Regarding legal accountability, it is mandatory for business actors as regulated in the UUPK and BPOM Regulation Number 3 of 2022.
Pembentukan Koperasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas dalam Meningkatkan Perekonomian dan Konektivitas Penyandang Disabilitas di Indonesia Sadiawati, Diani; Dirkareshza, Rianda; Suharyati, Suharyati; Supriadi, Yudi Nur; Akbar, Sahda Saraswati; Aryaputri, Aqila Shafiqa
ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): ABDINE : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52072/abdine.v4i2.910

Abstract

Pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas dalam bidang ekonomi perlu dilakukan guna meningkatkan taraf hidup dan ketahanan ekonomi kelompok penyandang disabilitas. Hal ini sebagai langkah untuk memberikan wadah kepada kelompok penyandang disabilitas dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Maka dari itu diperlukan pembentukan koperasi bagi penyandang disabilitas sebagai wadah bagi kelompok penyandang dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan juga sebagai sarana untuk konektivitas penyandang disabilitas. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Tim Pengabdi melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan membentuk koperasi perkumpulan penyandang disabilitas yang nantinya koperasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan konektivitas penyandang disabilitas. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu tim melakukan dalam 3 (tiga) tahap, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring. Hasil dari pengabdian ini yaitu Tim Pengabdi membantu kelompok penyandang disabilitas membentuk badan usaha koperasi dan juga memberikan penyuluhan materi terkait cara pengelolaan koperasi yang baik dan benar. Selain itu Tim Pengabdi juga memberikan best practice kepada peserta terkait dengan pengelolaan koperasi.
REFORMULASI HUKUM DAN PERBAIKAN ETIKA TERHADAP KEPOLISIAN ATAS PELANGGARAN PENGGUNAAN GAS AIR MATA STADION KANJURUHAN Akbar, Sahda Saraswati; Safitri, Nadila; Yulistio, Muhammad Raihan; Fath, Al; Maula, Putri Ni’matul
Jurnal Hukum Statuta Vol 2 No 1 (2022): Volume 2, Nomor 1, Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v2i1.9159

Abstract

The police as a state tool that functions to maintain security, maintain order, protect and serve the community should be able to provide protection to the community. However, what is happening now is quite the opposite. As happened at the Kanjuruhan stadium where the police in controlling the crowd actually committed human rights violations. Human rights violations committed by the police show that at this time the police have not been able to position themselves proportionally. The purpose of this study was to determine the legitimacy of the use of tear gas in controlling the crowd at the Kanjuruhan Stadium by the police and to find out the legal reformulation and ethical improvement of the violation of mass control at the Kanjuruhan Stadium by the police. This study uses a normative juridical research method with a statute approach and a conceptual approach regarding the rules that should be the basis for mass control carried out by the police. Based on the results of the study, in terms of the validity of the actions taken by the police, it was stated that they did not take into account the level of threat or the safety of the community. Therefore, the way that can be done by the police in order to build a civilian character and improve their image is to carry out legal reformulation and ethical improvement over the violation of the Kanjuruhan Stadium crowd control by the police. The recommendations that the author gives to the PSSI institution, the match organizers, the police, the general public to the government so that this paradox does not happen again.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Aji Lukman Ibrahim Anni Alvionita Simanjuntak Aryaputri, Aqila Shafiqa Azza, Yaumil Diani Sadiawati Eriana , Nadhifa Putri Falevi, Yunizar Fath, Al Fattah, Ade Syaifullah Fitriyani, Jeanny Anggita Gumilar, Egi Rivaldi Juwita, Hana Rahmahdhani Lumban Gaol, Samuel Rainhard Maula, Putri Ni’matul Mutaqin, Fadzal Muthia Sakti Ningtyas, Meira Lalia Ayu Novyana, Hilda Nur Yacub, Tifanny Permata, Cindy Purba, Rebecca Rafelina Sihombing, Oremia Exilla Reynita, Kayla Tiara Rianda Dirkareshza Roulina, Cahaya Grace Sabrina, Fadiah Tarisa Safitri, Nadila Sandra Amelia Setiawan, Felicia Stefanie Sitanggang, Matthew Jakaria Sitorus, Christofel Adam Suharyati Suharyati Supardi, Reisha Rizkia Sabila Surahmad Taupiqqurrahman Yacub, Tifanny Nur YUDI NUR SUPRIADI Yulistio, Muhammad Raihan