Pagaruyuang Law Journal
Pagaruyuang Law Journal (PLJ) is a Peer Review journal published periodically two (2) times in one (1) year, ie in January and July. The journal is based on the Open Journal System (OJS) and is accessible for free, and has the goal of enabling global scientific exchange. PLJ is available in both printed and online versions. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Civil Law; Criminal Law; International Law; Constitutional Law Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Articles
201 Documents
Pelaksanaan Roya Hak Tanggungan Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum di Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bukittinggi
Syuryani, Syuryani
Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 1, Juli 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v2i1.913
Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan tentang pelaksanaan roya hak tanggungan di kantor Badan Pertanahan kota Bukittinggi serta kendala apa yang dihadapi Kantor Badan Pertanahan kota Bukittinggi dalam Pelaksanaan Roya Hak Tanggungan. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang digambarkan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dipahami bahwa Pelaksanaan Roya Hak Tanggungan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin kepastian hukum dan kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan adalah adanya kendala internal dan kendala eksternal yang terdapat pada kantor Badan Pertanahan kota Bukittinggi hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Kantor Pertanahan kepada masyarakat tentang roya hak tanggungan.
Reinterpretasi Ketentuan Hukum terhadap Anak Akibat dari Perkawinan Siri di Indonesia
Harahap, Irwan Safaruddin
Pagaruyuang Law Journal Volume 1 Nomor 2, Januari 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v1i2.567
This paper attempts to examine the protection of siri married children by focusing on the problem (1) How is the Protection of the Law against the Child from the unregistered marriages? and (2) How is the position of a child born of unregistered marriages to inheritance? The results revealed that (1) Protection of the Law against the Child from the Betel Betrayal The position of the child in Islamic law still obtains the same recognition as the registered marriage. However, in the eyes of state law, in the absence of a marriage certificate of his parents, the child's birth certificate does not contain the name of his biological father and only the name of the mother who gave birth. (2) Position of a child born of unregistered marriages to inheritance. The child is considered as a child outside marriage so that it can not do legal relationship with civil father biologisnya, but with the decision of the Constitutional Court the child has a civil relationship with a biological father and his father's family. Currently in our positive legal system there is a change, both the status of the inheritance rights of the siri daughter, where now the child of the siri marriage can sue for civil rights from his father. Currently the government will issue a birth certificate that records the father's name of the child of the marriage series. The law commands the recognition of a child born of a marriage that is lawful according to religious law, but is not yet lawful by country.
Problematika Hukum Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya
Arifin, Firdaus
Pagaruyuang Law Journal Volume 3 Nomor 1, Juli 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v3i1.1604
Barriers to returning assets can be explained theoretically and practically. Theoretically, there has been a misunderstanding in the understanding of lawmakers and several criminal law experts and financial legal experts in resolving the problem of criminal assets. The first mistake, namely the a priori attitude that criminal law which is oriented to the philosophy of retributive justice is seen as the only legal tool that is considered appropriate for the purpose of restoring state financial losses. While this goal can only be achieved by changing the new paradigm of corrective-rehabilitative and restorative justice. The second mistake, so far the legal approach in the legal process of returning assets of a criminal offense is always used a normative legal approach based on legal positivism.
Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat
Kurnia, Meita Lefi
Pagaruyuang Law Journal Volume 1 Nomor 1, Juli 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v1i1.271
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari bencana. Akibat gempa yang meluluh lantakan Sumatera Barat meninggalkan duka yang amat dalam bagi masyarakat Sumatera Barat, dimana banyaknya rumah yang rusak, sedangkan rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok hidup masyarakat, bagaimana pemerintah provinsi Sumatera Barat dapat membantu masyarakat yang terkena gempa tersebut. Tujuannya untuk mengetahui pelaksananaan melaksanakan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis. Setelah data diolah kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 September 2009, dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 111 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat. Untuk dapat terlaksananya Rehabilitasi dan rekonstruksi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat juga membentuk tim pendukung teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 109/BNPB/XI/2009,yang mana tim ini bertugas untuk mendata dan menaksir kerusakan yang diakibatkan bencana. Dari pendataan tim tersebut kerusakan sektor perumahan sebagai berikut, jumlah rumah rusak mencapai 249.833 unit dengan distribusi kerusakan 114,483 unit rumah rusak berat sampai dengan rusak total 67.182 unit rumah rusak sedang, dan 68.913 unit rumah rusak ringan.
Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Suparto, Suparto
Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 2, Januari 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v2i2.1357
Amendment of the 1945 Constitution gave birth to a new state institution, which called the Judiciary Committee. That entity is being formed to conduct selections to the Supreme Court judge candidates and also to supervise the behaviour of the judges. But along the way, the Supreme Court judges felt that the Judiciary Committee’s supervision is interfering with the independency of the judges. Thus, the Supreme Court judges conducted a judicial review on the Law No. 22 of 2004 and Law No. 4 of 2004. After that, the Supreme Court issued Stipulation No. 05/PUU-IV/2006 with the following points verdicts: a) that constitutional judges are not included in the objects of Judiciary Committee’s supervision, because when the idea to form a judiciary committee occurred, the Constitutional Court itself was yet to be existed. Thus by this premise, the formation of the Judiciary Committee is meant to supervise the judges and the Supreme Court judges; b) Supreme Court judges are objects of Judiciary Committee’s supervision. This is in accordance with the primary purpose of the Judiciary Committee’s formation, which was to supervise the behavior of judges as well as Supreme Court judges; c) the material about the supervision is being annulled since it is not in accordance with the checks and balances principle. The Judiciary Committee is merely an auxiliary state organ which cannot supervise Supreme Court and Constitutional Court as the main state organ. The Constitutional Court Stipulation No. 05/PUU-IV/2006 has the potential to violate the principle of nemo judex idoneus in propria causa, which someone cannot act as a judge for himself.
Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Wilayah Hukum Polresta Padang)
Munandar, Syaiful
Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 1, Juli 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v2i1.888
Saat ini banyak muncul kasus tindak pidana yang tersangkanya dilakukan oleh anak dibawah umur. Oleh karena itu, perlu dilakukan perlindungan hukum. Permasalahan yang dibahas adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak ? (2) kendala yang ditemukan oleh penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak? (3) serta upaya mengatasi kendala yang ditemukan oleh penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan?. Sebagai penelitian hukum, metode yang dipakai adalah sosiologis. Data dikumpulkan dengan studi dokumentasi dan wawancara, serta dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pada tahap penyidikkan, hak anak diperlakukan secara manusiawi serta didampingi penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan, ada faktor internal dan eksternal dalam proses penyidikan, upaya mengatasi kendala yaitu penasehat hukum agar hadir pada setiap jadwal pemeriksaan tersangka serta ruangan pemeriksaan diperbesar.
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi
Rahmat Fauzi
Pagaruyuang Law Journal Volume 3 Nomor 2, Januari 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v3i2.1803
Peranan kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tetapi dalam pelaksanaan ada terdapat kendala yang di hadapi. Kendala yang ditemukan polisi dalam penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah kendala pada saat motor anak akan diberhentikan yaitu: anak yang melihat petugas polisi mereka langsung berbalik dan melawan arus, anak tidak mau di berhentikan saat diberhentikan dan menerobos petugas tersebut. Kendala yang ditemukan setelah diberhentikan yaitu melawan kepada petugas saat penangkapan, anak tidak konperatif, anak tidak mau menyerahkan motor sebagai alat bukti tilang dan saat di tanggapkap. Upaya yang dilakukan polisi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah upaya hukum pre-emtif (pembinaan), upaya hukum preventif (penyuluhan), dan upaya hukum represif (penindakan).
Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dihubungkan dengan Good Corporate Governance dalam Rangka Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan Pemegang Saham
SH,MH, Dr. Yulfasni;
Arliman S, Laurensius
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 3 NOMOR 1, JULI 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
All of the principles of Good Corporate Governance can support the realization of Good Corporate Governance in order to prevent the misuse of shareholder power considering that the Piercing the Corporate Veil principle can be used to prevent illegal acts committed by shareholders, commissioners or directors. Shareholders, commissioners or directors are possible to commit acts against the law and utilize existing facilities for their personal interests by manipulating their actions or the misuse of company assets. The research method used in this article is the normative juridical research method. The final goal of applying the Piercing the Corporate Veil principle above is the existence of Good Corporate Governance, namely good corporate governance. Therefore, the follow-up to the adoption of the Piercing the Corporate Veil principle is its implementation in Good Corporate Governance, which is a good and correct management system.
Pembaharuan Pemberantasan Politik Uang dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
Rizki Jayuska;
Andika Wijaya
Pagaruyuang Law Journal Volume 3 Nomor 2, Januari 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v3i2.1804
Sejak menggunakan mekanisme pemilihan Gubernur secara langsung memang muncul banyak persoalan. Di antara persoalan yang paling menonjol: meruyaknya praktik politik uang. Dampak buruk dari politik uang punya implikasi melemahnya pemerintahan yang terbentuk, yang pada gilirannya melahirkan perilaku korup kepala daerah terpilih. Perlu suatu konsep pemberantasan politik uang dalam pemilihan gubernur adalah sebagai suatu upaya untuk menanggulanginya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. diperlukan kerangka upaya untuk mewujudkan Pilkada yang bersih dan bebas dari politik uang melalui penguatan penegakan hukum oleh Bawaslu. perlu ada dorongan penguatan kewengan pengadilan dengan dibentuknya Pengadilan Khusus Pilkada dalam Undang-Undang Pilkada atau khusus sebagaimana amanat putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, dan Pengadilan khusus tersebut juga diberikan kewenangan menyelesaikan tindak pidana politik uang sehingga permasalahan-permasalahan yang menghancurkan demokrasi dengan kapital (uang) dapat diselesaikan. Budaya masyarakat juga diarahkan kepada pengawasan penyelenggaran pemilihan gubernur Kalimantan Tengah. Karena jika hanya mengharapkan Bawaslu Kalimnatan tengah saja dalam melakukan pencegahan dan penindakan politik uang tentu sangat terbatas. Karena jumlah personil yang sedikit dan daerah cakupan yang sangat luas. Sekali lagi partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk pemberantasan politik dalam pemilihan gubernur kalimantan tengah. Konsep pembaruan pemberantasan politik uang dalam pilkada adalah sebagai suatu upaya untuk menanggulangi masalah-masalah yang berkaitan dengan politik uang. Pembaruan yang dimaksud mesti bersifat komprehensif terhadap sistem hukum. Dalam hal ini Lawrence M Friedman membedakan unsur sistem itu kedalam 3 (tiga) macam yaitu: 1) struktur; 2) substansi; 3) kultur.
Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan
Sutrisno Sutrisno
Pagaruyuang Law Journal Volume 3 Nomor 2, Januari 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v3i2.1833
Tegaknya hukum akan mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dan kondisi keamanan yang mantap mendukung upaya-upaya penegak hukum dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan. Realisasi nilai keadilan dan kebenaran melalui penegakan hukum yang lugas, tegas dan tidak pandang bulu serta bebas dari karakter-karakter KKN akan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap sistem hukum baik dalam bidang substansi, struktur maupun budaya hukum. Salah satu esensi dari negara hukum ialah ditampilkannya peranan hukum secara mendasar sebagai titik sentral dalam kehidupan ketatanegaraan, dan kemasyarakatan menuju kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera.