Articles
51 Documents
<![CDATA[Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Tentang Minuman Keras di Kabupaten Wajo ]]>
<![CDATA[Mustari Mustari]]>
<![CDATA[ PLENO JURE Vol 9 No 2 (2020): Pleno Jure, Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37541/plenojure.v9i2.396
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Pengaturan dan Pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Miras di Kabupaten Wajo, (2) untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi DPRD dalam melakukan fungsi Pengawasan terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Miras di Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilaksanakan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosioyuridis. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dari nara sumber di lokasi penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, artinya dengan bertitik tolak pada aturan hukum yang berlaku yang berkembang melalui pembahasan dalam bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa Pengawasan merupakan bagian dari pada fungsi DPRD. Pelaksanaan Pengawasan DPRD terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati adalah melalui alat kelengkapan DPRD yang tersedia. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan Pengawasan DPRD adalah ada yang berasal dari internal dewan dan dari luar dewan. Abstract: This study aims to find out (1) to find out and explain how the Regulation and Implementation of the DPRD Supervisory Function on the Implementation of Regional Regulations and Regents Regulations on Miras in Wajo Regency, (2) to find out and explain the obstacles faced by the DPRD in carrying out the Supervisory function of the Implementation Regional Regulations and Regents Regulations on Miras in Wajo District. This research was conducted at the Regional Representative Council (DPRD) of Wajo Regency. The method used in this research is socio-juridical law research. Sampling was done randomly from sources at the study site. Data were analyzed using qualitative analysis, meaning that starting with the applicable legal rules that developed through discussion in secondary legal material.The results of the study indicate that the DPRD Supervision function of the Regional Government is as stipulated in Law Number 32 of 2004, that Supervision is part of the DPRD function. Implementation of DPRD Supervision of the Implementation of Regional Regulations and Regents of Regents is through the available DPRD equipment. Obstacles in implementing DPRD Oversight are those that originate from the internal board and from outside the board.]]>
<![CDATA[Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Di Kabupaten Wajo ]]>
<![CDATA[Muharawati Muharawati]]>
<![CDATA[ PLENO JURE Vol 9 No 2 (2020): Pleno Jure, Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37541/plenojure.v9i2.397
<![CDATA[Penerapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Kabupaten Wajo bertujuan untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi penerapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan peraturan yang ada, dan sebagai bahan referensi lanjut bagi peneliti dan pengembang sektor hukum di Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Tahap dalam teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan kawasan tanpa rokok berdasarkan regulasi di Kabupaten Wajo namun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Sosialisasi telah dilakukan sejak diberlakukannya kebijakan kawasan tanpa rokok. Namun, Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo belum ada tim khusus untuk mendukung dan mengontrol aktivitas merokok di lingkungan rumah sakit, dalam penganggaran pada peralatan pihak rumah sakit sudah memasang tanda larangan merokok tapi belum membuat tempat khusus untuk merokok. Kesiapan pelaksana belum sepenuhnya menunjukkan sikap yang mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok di rumah sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Sengkang, masih ada beberapa pegawai atau staf yang acuh tak acuh terhadap pengunjung yang merokok di lingkungan rumah sakit, namun sebagian juga sudah ada pegawai yang peratian terhadap kawasan tapa rokok. Pihak rumah sakit belum menyiapkan pedoman yang jelas terkait Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Kabupaten Wajo. Abstract. The application of No Smoking Area based on Wajo Regency Regulations aims to describe the factors that influence the application of No Smoking Area based on existing regulations, and as further reference material for researchers and developers of the legal sector in Wajo Regency. This study uses a qualitative approach to the type of descriptive research. Data collection methods through interviews, observation and documentation study. The stages in the data analysis technique used are data reduction, data presentation, and concluding. The results showed that the application of a non-smoking area was based on regulations in Wajo District, but it was not yet fully implemented. The socialization has been carried out since the enactment of the no-smoking area policy. However, the Regional Government of Wajo Regency has not had a special team to support and control smoking activities in the hospital environment, in budgeting on the equipment the hospital has put up a smoking ban sign but has not created a special place for smoking. Implementing readiness has not fully demonstrated the attitude that supports the policy of non-smoking areas in the Lamaddukelleng Sengkang Regional General Hospital, there are still several employees or staff who are indifferent to visitors who smoke in the hospital environment, but some also have employees who are concerned about the area cigarettes. The hospital has not yet prepared clear guidelines regarding the No Smoking Area based on Wajo Regency Regulations.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pengeroyokan Tukang Parkir oleh Pengemudi Ojek Online ]]>
<![CDATA[Adiyatma Putra]]>;
<![CDATA[Made Warka]]>;
<![CDATA[Budiarsih Budiarsih]]>
<![CDATA[ PLENO JURE Vol 9 No 2 (2020): Pleno Jure, Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37541/plenojure.v9i2.416
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi kasus pidana kekerasan dalam Pidana Hukum di Indonesia dan menentukan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan nomor kasus 963/Pd/hon/PN.Mks. Ini penelitian adalah norma hukum, teknis, dan terapan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan aturan hukum dan kasus pendekatan. Tipe data primer dan sekunder dulu memperoleh data penelitian. Hasilnya menemukan bahwa Regulasi kejahatan dengan kekerasan tercantum dalam Pidana Kode dan aturan hukum lainnya. Posisi Damai Surat dalam kasus kejahatan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) KUHP dalam hal nomor 963/Pd/hon/PN.Mks bisa dikatakan sudah telah valid karena disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, surat perdamaian seharusnya menulis persyaratan yang harus dipenuhi oleh terdakwa tersebut sebagai berikut: mengobati penyakit dan mengganti kehilangan barang dirusak oleh perilaku terdakwa. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap kejahatan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) KUHP dalam nomor kasus 963/Pid.B/ 2019 / PN.Mks. dalam hal ini, jaksa penuntut menggunakan dakwaan alternatif yaitu publik jaksa penuntut yang mendakwakan dakwaan itu, yaitu surat dakwaan Pasal 170 ayat (2) 1. Abstract. This study aims to determine the regulation of criminal cases of violence in criminal law in Indonesia and determine the legal considerations of judges in deciding case number 963 / Pd / hon / PN.Mks. This research is a legal, technical, and applied research norm. This study also uses a rule of law and case approach. Primary and secondary data types first get research data. The results found that the Violent Crimes Regulation was contained in the Criminal Code and other legal regulations. The peaceful position of the letter in cases of violent crimes as stipulated in article 170 paragraph (2) of the Criminal Code in terms of number 963 / Pd / hon / PN.Mks can be said to have been valid because it was agreed by both parties. However, the peace letter should write down the following requirements that the defendant must fulfil: treat illness and replace lost items damaged by the defendant's behaviour. The basis for the judge's consideration in imposing sanctions on violent crimes as stipulated in article 170 paragraph (2) of the Criminal Code in case number 963 / Pid.B / 2019 / PN.Mks. In this case, the prosecutor uses an alternative indictment, namely the public prosecutor who charges the indictment, namely the indictment of Article 170 paragraph (2) 1.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di KUA Kabupaten Bantaeng) ]]>
<![CDATA[Yuli Adha Hamzah]]>;
<![CDATA[Arianty Anggraeny Mangarengi]]>;
<![CDATA[Andika Prawira Buana]]>
<![CDATA[ PLENO JURE Vol 9 No 2 (2020): Pleno Jure, Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37541/plenojure.v9i2.431
<![CDATA[Dewasa ini marak terjadi perkawinan dibawah umur yang menyebabkan implikasi hukum yang negatif, salah satu daerah yang menjadi tempat maraknya prakter tersebut terdapat di kabupaten bantaeng, dimana perkawinan dibawah umur terus terjadi dan mulai meresahkan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui kewenangan Kantor Urusan Agama terhadap legalitas perkawinan dibawah umur serta untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak efektifnya pelaksanan Undang - Undang Perkawinan karena masih terdapatnya beberapa perkawinan dibawah umur yang terjadi dengan dalih adanya permohonan dispensasi perkawinan serta masih terdapatnya beberapa penyimpangan - penyimpangan hukum dalam hal prosedur pelaksanaan perkawinan dibawah umur oleh oknum Kantor Urusan Agama, dan hasil penelitian lain menunjukkan terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi kewenangan Kantor Urusan Agama terhadap legalitas perkawinan dibawah umur antara lain faktor pengetahuan hukum, faktor aparat hukum, faktor budaya hukum, faktor hamil diluar nikah dan faktor ekonomi. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan kuat mengapa perkawinan dibawah umur ini masih terus terjadi. Abstract. Nowadays underage marriages are rampant which causes negative legal implications, one of the areas where this practice is rampant is in Bantaeng district, where underage marriages continue to occur and begin to disturb the community. The purpose of this study was to determine the authority of the Office of Religious Affairs on the legality of underage marriage and to determine the factors that influence the occurrence of underage marriage. This study uses a qualitative research type with an empirical juridical approach. This research was conducted at the Office of Religious Affairs in Bantaeng Regency. The results of this study indicate that the implementation of the Marriage Law is ineffective because there are still several underage marriages that occur on the pretext of the existence of applications for marriage dispensation and there are still several legal irregularities in the procedure for implementing underage marriage by persons in the Office of Religious Affairs, and the results Other research shows that there are 5 (five) factors that influence the authority of the Office of Religious Affairs on the legality of underage marriage, including legal knowledge, law enforcement factors, legal culture factors, extramarital pregnancy factors and economic factors. These factors are strong reasons why underage marriages continue to occur.]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu ]]>
<![CDATA[Asbudi Dwi Saputra]]>
<![CDATA[ PLENO JURE Vol 9 No 2 (2020): Pleno Jure, Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37541/plenojure.v9i2.473
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pelanggaran administrasi pemilu bagi penyelenggara pemilu, karena penting diketahui tingkat penegakan hukumnya dimana hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah suara perolehan pemilu. Artikel ini dibangun dengan tipe penelitian hukuym secara kualitatif dan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memahami penyelenggaraan pemilu butuh energi besar untuk benar-benar memahami agar dalam penyelenggaraannya tidak terjadi kesalahan. Anggaapan bahwa pemilu merupakan pesta rakyat biasa menyebabkan masyarakat melupakan bahwa konsekuensi dari kesalahan akan berdampak panjang hingga 5 tahun kedepan secara kongkrit. Hal ini juga mempengaruhi bahwa sanksi pelanggaran pemilu yang dianggap sebagai motivator untuk masyarakat dalam menaati hukum tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Pada akhirnya artikel ini memperlihatkan penerapan sanksi Pelanggaran administrasi pemilu bagi penyelenggara pemilu tidak efektif karena sanksi yang dapat dijatuhkan bagi penyelanggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu hanya berupa teguran tertulis, tidak menimbulkan efek jera dan sanksi tersebut tidak berfungsi sebagai pencegahan agar penyelengara pemilu bekerja sesuai norma dan aturan yang berlaku. Abstract. This study aims to determine the effectiveness of the application of sanctions for election administration violations for election organizers because it is important to know the level of law enforcement where it can affect the number of votes obtained in the election. This article was built with a qualitative legal research type and uses an empirical legal research approach. The research results show that understanding election administration requires a lot of energy to really understand so that there are no mistakes in the implementation. The assumption that elections are a party of ordinary people causes people to forget that the consequences of mistakes will have a concrete impact for the next 5 years. This also affects the sanctions for election violations that are considered as a motivator for the community to obey the law do not work as expected. In the end, this article shows that the application of sanctions for Election administration violations for election administrators is ineffective because the sanctions that can be imposed on election administrators who are proven to have committed an election administrative violation are only in the form of a written warning, do not cause a deterrent effect and these sanctions do not serve as a deterrent so that the election administrators work accordingly. prevailing norms and rules.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Pengembang Terhadap Kualitas Bangunan Yang Telah Terjual di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Muhammad Arsy]]>;
<![CDATA[Andika Prawira Buana]]>
<![CDATA[ PLENO JURE Vol 10 No 1 (2021): Pleno Jure, April ]]>
Publisher : <![CDATA[LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37541/plenojure.v10i1.528
<![CDATA[Tanggung jawab pengembang terhadap kualitas bangunan perumahan yang telah terjual di Kota Makassar, Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk tanggung jawab developer terhadap kualitas bangunan rumah yang telah terjual dan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli rumah yang merupakan produk dari perusahaan developer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative empiric, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum. Metode pengambilan data dan bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan teknik wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan yang dilakukan oleh penulis kepada objek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk tanggung jawab developer terhadap bangunan rumah yang telah diberikan oleh perusahaan developer selama 30-100 hari yang disebut dengan masa pemeliharaan. Namun, dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa tanggung jawab dengan masa pemeliharaan bangunan/rumah yang telah dibeli perlu adanya suatu penilai ahli yang independen dalam menentukan suatu kegagalan bangunan akibat kesalahan dari tahap perencanaan, pembangunan, atau pengawasan. Abstract The liability of the developer on the quality of the housing buildings sold in Makassar City. This research aimed (1) to investigate the liability of the developer about the quality of the gouse building having sold: and (2) to investigate the form of illegal liability for the buyers of the house which were the products of the developer company. The research was a legal normative and impirical research, i.e. the legal research of which the objects of studi included the statemen of the regulation of the law and their application in the legal events. The metods of data celections and legal materials used the thecniques of inetrviews with the research object about the problems researched on. The research results indicated that the liability of the developer about the building quality of the house which had been sold was shown by the developer’company in 30 to 100 days called the maintenance priod. However, in regulation of the law it was stated that the liability over the building quality was 10 years the longes. Meanwhile, the legal protections should be given to the buyers of the houses when the building quality of the purchased house decreased by the independent evaluators consisting of experts who should determine if a vuilding failure had happened as the results of the mistakes in the stages of palning, construction, or supervision.]]>
<![CDATA[Reformulasi Pengaturan Tanggung Jawab Perusahaan Sebagai Ikhtiar Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Moch. Andry Wikra Wardhana Mamonto]]>
<![CDATA[ PLENO JURE Vol 10 No 1 (2021): Pleno Jure, April ]]>
Publisher : <![CDATA[LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37541/plenojure.v10i1.530
<![CDATA[Artikel ini bertujuan mengidentfikasi sejauh mana peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab perusahaan menjadi instrumen menjaga lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yakni penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif-eksplanatoris. Peraturan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan bersifat parsial baik secara horizontal dan vertikal, keseluruhan peraturan belum menunjukkan sinkronisasi serta belum diarahkan untuk memberikan perlindungan lingkungan dan menjaga keberlanjutan pembangunan. Oleh karenanya, penting dilakukan reformulasi dengan menegaskan tanggung jawab perusahaan pada aspek lingkungan melalui penetapan jumlah anggaran setiap tahunnya diperuntukan perbaikan dan pelestarian lingkungan. AbstractThis article aims to identify the extent to which laws and regulations on corporate responsibility are instruments of protecting the environment and sustainable development. The research method is normative legal research with descriptive-explanatory data analysis techniques. The regulations on corporate responsibility for the environment are partial both horizontally and vertically, all regulations have not shown synchronization and have not been directed to provide environmental protection and maintain sustainable development. Therefore, it is important to carry out reformulation by emphasizing the company's responsibility for environmental aspects by determining the amount of the budget each year for environmental improvement and preservation.]]>
<![CDATA[Urgensi Beracara di Pengadilan Perdata Terhadap Hukum Acara perdata ]]>
<![CDATA[Oyaldi Puhi]]>;
<![CDATA[Rustam Hs Akili]]>;
<![CDATA[Ibrahim Ahmad]]>;
<![CDATA[Roy Marthen Moonti]]>;
<![CDATA[Muten Nuna]]>
<![CDATA[ PLENO JURE Vol 10 No 1 (2021): Pleno Jure, April ]]>
Publisher : <![CDATA[LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37541/plenojure.v10i1.554
<![CDATA[Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa. Bahkan hukum acara perdata juga mengatur bagaimana tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa melalui pengajuan “permohonan” ke pengadilan. Artikel ini ingin menjelaskan bagaimana mekanisme beracara di pengadilan perdata terhadap hukum acara perdata, dengan menggunakan metode penulisan secara normatif. Sebagai kesimpulan, artikel ini menjelaskan bahwa didalam beracara hukum acara perdata dapat ditinjau dalam dua aspek yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit, dalam arti luas beracara meliputi segala tindakan hukum yang dilakukan, baik di luar maupun di dalam persidangan di pengadilan guna menyelesaikan suatu perkara menurut ketentuan hukum acara perdata. Sedangkan dalam arti sempit, beracara meliputi tindakan beracara di dalam persidang di pengadilan dari sidang pertama sampai dengan hakim menjatuhkan putusannya. Sedangkan untuk prosedur dalam pengajuan Gugatan di Pengadilan merujuk pada Pasal 118 ayat (1) Herizen Indlandsch Reglement (“HIR”)/Pasal 142 RBg. Abstract. Civil procedural law is formal civil law which basically is to defend or enforce material civil law through the court if there is a violation of the law toward material civil law or a dispute. Even the civil procedural law also regulates how to obtain legal rights and certainty, if there is no dispute through filing an "application" to the court. This article aims to explain how the procedure of mechanisms in civil courts toward civil procedural law by using the normative writing method. In conclusion, this article explains that civil procedural law proceedings can be viewed in two aspects, which are broad sense and narrow sense. In the broad sense, it includes all legal actions that are taken both outside and inside the court to resolve the case according to the provisions of civil procedural law. Whereas in a narrow sense, it includes proceeding at trial in court from the first trial until the judge makes his decision. whereas, the procedure for filing a lawsuit in court is referring to Article 118 paragraph (1) Herizen Indlandsch Reglement (“HIR”) / Article 142 RBg.]]>
<![CDATA[Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keterkaitannya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ]]>
<![CDATA[Abd. Kahar Muzakkir]]>;
<![CDATA[Muhammad Alhamid]]>;
<![CDATA[Gustiana A. Kambo]]>
<![CDATA[ PLENO JURE Vol 10 No 1 (2021): Pleno Jure, April ]]>
Publisher : <![CDATA[LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37541/plenojure.v10i1.560
<![CDATA[This study aims to analyze the Government's rejection of the Draft Law on General Election, which has been stipulated in the 2020-2024 National Legislation Program and its relation to the 2024 General Election. This type of research is a normative study using a political-law approach. The technical analysis used in this study, namely hermeneutic analysis, interpretation analysis, and SWOT analysis. The results show that the Government's rejection of the Draft Law on General Elections that have been stipulated in the 2020-2024 National Legislation Program will increase Jokowi's political power as a cadre of the Indonesian Democratic Party of Struggle and will provide electoral benefits to gain constituent votes in the 2024 Election. This is reinforced by a SWOT analysis related to implementing the presidential threshold in the 2024 General Election, where only the Indonesian Democratic Party of Struggle can directly carry its cadres to become Presidential and Vice-Presidential Candidate Pairs without a coalition of political parties. Meanwhile, eight political parties must form a candidate for the Joint Candidate Pair of Political Parties in the 2024 Election. Furthermore, it is hoped that President Joko Widodo will continue to carry out his role as head of state and not abuse power at the time of appointing a task force, both at the provincial and Regency/City levels. In addition, it is hoped that every political party will continue to carry out the best strategy in promoting Presidential and Vice-Presidential Candidates without having to lead public opinion regarding the presidential threshold issue in the 2024 General Election. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penolakan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Rancangan (Prolegnas) 2020-2024, serta keterkaitannya pada Pemilihan Umum 2024. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan politik hukum. Adapun teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis hermeneutik, analisis interpretasi, dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan dalam Prolegnas Rancangan 2020-2024 akan memperbesar kekuasaan politik Jokowi selaku kader Partai PDIP-P, dan akan memberikan manfaat elektoral untuk meraih suara konstituen pada Pemilu 2024. Hal ini diperkuat dengan analisis SWOT terkait implementasi presidential threshold pada Pemilu Tahun 2024, dimana hanya PDIP yang dapat langsung mengusung Kadernya menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa koalisi atau gabungan partai Politik. Sedangkan delapan Partai Politik di antaranya harus membentuk usungan Pasangan Calon Gabungan Partai Politik pada Pemilu Tahun 2024. Selanjutnya, diharapkan Presiden Joko Widodo tetap menjalankan peranannya sebagai kepala Negara dan tidak menyalahgunakan kekuasaan pada saat melakukan PLT, baik di tingkatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu, diharapkan setiap Partai Politik tetap melakukan strategi terbaik dalam mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa harus menggiring opini publik terkait permasalahan presidential threshold pada Pemilu Tahun 2024.]]>
<![CDATA[Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen ]]>
<![CDATA[Asriati Asriati]]>;
<![CDATA[Sumiyati Baddu]]>
<![CDATA[ PLENO JURE Vol 10 No 1 (2021): Pleno Jure, April ]]>
Publisher : <![CDATA[LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37541/plenojure.v10i1.561
<![CDATA[Penelitian ini bermaksud untuk memahami dan menjelaskan pangaturan hukum terkait investasi online reksadana di Indonesia serta aspek perlindungan hukumnya terhadap investor selaku konsumen. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan mengkaji data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer dan sekunder yang didukung oleh data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, investasi online reksadana tidak diatur secara spesifik dalam aturan yang khusus, namun tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Demikian pula dengan aspek perlindungan hukum terhadap investor selaku konsumen reksadana online, antara lain: 1. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, awalnya invesatsi reksadana diawasi dan dilindungi oleh Bapepam-LK, yang kemudian dibubarkan dan dialihkan fungsinya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2. Berdasarkan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan dan aturan turunannya, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan secara preventif dan represif oleh OJK. 3. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bentuk perlindungan dilakukan melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang kemudian membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat daerah.]]>
