Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemalsuan Surat dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya Abdul Rahim; Muhammad Ibnu Fajar Rahim
PLENO JURE Vol 10 No 2 (2021): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v10i2.575

Delik pemalsuan surat merupakan kejahatan yang klasik namun masih menghiasi statistik kejahatan di Indonesia. Realistasnya sebagai tindak pidana yang eksis, masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap makna unsur dalam delik pemalsuan surat. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi penegak hukum dalam menerapkan delik pemalsuan surat terhadap peristiwa hukum konkrit. Sehingga diperlukan pemahaman yang jelas terhadap makna dan bentuk-bentuk delik pemalsuan surat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap bentuk pemalsuan surat dalam arti formil dan materil beserta akibat hukumnya, sehingga dapat membantu penegak hukum dalam menerapkan delik pemalsuan surat terhadap peristiwa hukum konkrit. Abstract:Letter forgery is a classic crime but still adorns crime statistics in Indonesia. As a criminal offense that still exists, there are still different interpretations in the meaning of the elements in the letter forgery crime. This creates uncertainty for law enforcers in applying the article of letter forgery crime against concrete legal events. Thus, a clear understanding and form of the letter forgery crimes regulated in the Criminal Code are required. This paper aims to provide an explanation of the form of letter forgery in a formal and material sense and its legal consequences so that it can assist law enforcers in implementing the right letter forgery article against concrete legal events.

Implementasi Kebijakan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Malang Pada Masa Pandemi Covid-19 Muhammad Mufli Syahjehan; M Zaki Ramdhani; Shafa Salsabila
PLENO JURE Vol 10 No 2 (2021): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v10i2.597

Kemunculan wabah pandemi Covid-19 yang menyebar ke seluruh belahan dunia, salah satunya Indonesia,telah memberikan banyak pengaruh pada segala aspek kehidupan yaitu salah satunya dalam melakukan pengawasan keimigrasian. Berbagai kebijakan atau peraturan keimigrasian diterbitkan seiring dengan berkembangnya kasus aktif Covid-19. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang selaku Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing sekaligus melakukan penegakan hukum keimigrasian. Pengawasan keimigrasian tersebut dilakukan melalui pengawasan lapangan dan pengawasan administratif. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kebijakan keimigrasian yang diantaranya memuat ketentuan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di masa pandemi Covid-19 diterbitkan menyesuaikan dengan perkembangan kasus aktif Covid-19 Indonesia dan pelaksanaannya di Kantor Imigrasi Malang telah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Abstract:The emergence of the Covid-19 pandemic outbreak that has spread to all parts of the world, including Indonesia, has had a lot of influence on all aspects of life, one of which is in conducting immigration surveillance. Various immigration policies or regulations were issued in line with the development of active cases of Covid-19. The Immigration Office Class I TPI Malang as the Immigration Technical Implementation Unit carries out immigration supervision of foreigners as well as enforces immigration law. Immigration supervision is carried out through field supervision and administrative supervision. The research method used is the normative-empirical legal research method. The results of the study show that several immigration policies, which include provisions for supervision of immigration against foreigners during the Covid-19 pandemic, were issued in accordance with the development of active cases of Covid-19 in Indonesia and their implementation at the Malang Immigration Office has been running according to the applicable rules.

Implikasi Penetapan Hutan Laposo Niniconang Watangsoppeng Terhadap Perlindungan Hak Rakyat Atas Tanah Muhammad Badai Anugrah; Farida Pattitingi; Sri Susyanti Nur
PLENO JURE Vol 10 No 2 (2021): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v10i2.607

Penetapan kawasan hutan laposo niniconang menyebabkan konflik agraria antara masyarakat dan Pemerintah selama bertahun-tahun. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hak atas tanah karena masyarakat yang tinggal di kawasan hutan kehilangan sumber penghidupan yang telah dikelola secara turun-temurun. Atas dasar persoalan tersebut dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dasar hukum masyarakat melakukan penguasaan tanah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian yuridis empiris. Penelitian artikel ini menggnakan metode penelitian yuridis empiris, menggunakan hasil wawancara untuk diolah an dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah yang dilakukan masyarakat meyakinkan bahwa tanah yang mereka kuasai adalah hak milik masyarakat setempat. Akan tetapi, banyaknya petani yang ditangkap membuat kekhawatiran untuk mengelola lahan tersebut. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini maka disimpulkan bahwa kebijakan reforma agraria yang komprehensif dibutuhkan untuk penyelesaian konflik-konflik semacam ini. AbstrakThe implications of establishing a forest of Laposo Niniconang Watangsoppeng on the protection of people’s rights to land. This research aims to find out and analyze the status of land rights controlled for generations. The research type is empirical legal research where data collection is carried out by interview methods on several related parties. The legal materials used are primary and secondary legal materials. Furthermore, the data is analyzed qualitatively and presented descriptively. The results showed that traditional societies having lived for generations managing land in forest areas are worried about being arrested by the police. Reflecting on the site, a comprehensive agrarian reform policy is needed for the resolution of forest conflicts.

Menakar Faktor Penghambat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dibidang Pertanahan Muhammad Akbar Middin; Salle Salle; Aan Aswari
PLENO JURE Vol 10 No 2 (2021): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v10i2.608

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat terjadinya pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik dalam jual beli tanah di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dan agar dapat menentukan upaya pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang terhadap masyarakat Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang yang belum melakukan upaya perwujudan kepastian hukum disektor administrasi agraria. Kajian ini berupaya mendeskripsikan gambaran daerah pelosok sebuah provinsi yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pemanfaatan hukum, sekaligus menunjukkan fenomena hukum tidak hanya wilayah perbatasan negeri saja yang masih bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara empiris dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama yang dirangkum dan dikumpulkan oleh peneliti melalui kuisioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat pemilik tanah menyatakan beberapa faktor penyebab dari belum melakukan balik nama sertifikat hak milik atas tanah yang dibelinya adalah tidak mengetahui prosedur, biaya mahal, durasi pengurusan yang lama, merasa sistem administrasi yang berbelit-belit, dan tidak perlu melakukan balik nama dikarenakan masyarakat Desa Sanglepongan masih menganut sistem kepercayaan atau sistem adat, yaitu masyarakat menganggap masih memiliki ikatan keluarga sehingga tidak ada yang akan berani untuk menuntut atau memeperkarakan di kemudian hari. Meski demikian, temuan dari penelitian ini agar Badan Pertanahan Nasional perlu melakukan beragam tindakan yang dapat mengubah pola pikir masyarakat, diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya sertifikat tanah dan tentang balik nama sertifikat tanah, dimana masyarakat telah difasilitasi beragam sarana dan prasarana untuk mendapatkan kepastian hukum. AbstractThis study aims to find out what factors hinder the implementation of the transfer of title certificates in the sale and purchase of land in Sanglepongan Village, Curio District, Enrekang Regency and to determine the efforts of the Enrekang Regency National Land Agency Office towards the Sanglepongan Village community, Curio District, Enrekang Regency. who have not made efforts to realize legal certainty in the agrarian administration sector. This study seeks to describe the picture of remote areas of a province that still needs more attention in the use of the law, as well as showing legal phenomena, not only the border areas of the country that are still problematic. This study uses empirical legal research methods with field data as the main data source which is summarized and collected by researchers through questionnaires and interviews. The results showed that the landowners stated that several factors that caused them to not transfer the name of the certificate of title to the land they bought were not knowing the procedures, expensive fees, long duration of management, feeling that the administrative system was complicated, and there was no need to change the name because The Sanglepongan Village community still adheres to a belief system or customary system, namely the community considers they still have family ties so that no one will dare to sue or bring a lawsuit in the future. However, the findings of this study are that the National Land Agency needs to take various actions that can change the mindset of the community, including socializing the importance of land certificates and about the transfer of land certificates, where the community has been facilitated by various facilities and infrastructure to obtain legal certainty.

Kejahatan Dunia Maya Pada Sektor Perbankan Di Indonesia: Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kukuh Dwi Kurniawan; Dwi Ratna Indri Hapsari
PLENO JURE Vol 10 No 2 (2021): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v10i2.590

Perkembangan teknologi elektronik sejalan dengan semakin meningkatnya kejahatan, dari kejahatan secara konvensional menjadi kejahatan yang memanfaatkan keahlian dibidang teknologi elektronik untuk kepentingan sendiri atau orang lain. Penelitian ini untuk menelaah lebih mendalam mengenai perlindungan hukum kepada konsumen sektor perbankan atas suatu bentuk kejahatan cyber di Indonesia. Jenis kejahatan dunia maya pada sektor perbankan diantaranya adalah skimming, malware dan hacking. Seringnya kejahatan tersebut merugikan pihak bank dan nasabah secara finansial. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atas kejahatan dunia maya telah diatur melalui UUPK, UU Perbankan, UU ITE, UU Telekomunikasi serta secara teknis termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis yang mendeskripsikan regulasi terkait perlindungan nasabah bank atas kejahatan tindak pidana cybercrime. Dari hasil penelitian ini menunjukkan secara preventif regulasi dalam hukum positif saat ini memberikan kewajiban kepada bank sebagai badan usaha untuk selalu menjaga dan melindungi nasabah dari kejahatan dunia maya. Secara represif apabila nasabah mengalami kerugian finansial atas kejahatan dunia maya maka Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan jalan non-litigasi dan litigasi. Abstract. The development of electronic technology is in line with the increasing number of crimes, from conventional crimes to crimes that use expertise in the field of electronic technology for their own or other people's interests. This study aims to examine more deeply the legal protection for consumers in the banking sector for a form of cybercrime in Indonesia. Types of cybercrime in the banking sector include skimming, malware and hacking. Often these crimes harm the bank and customers financially. Forms of legal protection for customers against cybercrimes have been regulated through the UUPK, the Banking Law, the ITE Law, the Telecommunications Law and are technically contained in the Financial Services Authority (OJK) Regulations. The study uses a juridical approach that describes regulations related to the protection of bank customers against cybercrime crimes. The results of this study indicate that preventively, regulations in positive law currently provide an obligation to banks as business entities to always maintain and protect customers from cybercrimes. Repressively, if customers experience financial losses due to cybercrimes, the steps that can be taken are non-litigation and litigation.

Tanggung Jawab Awak Sarana Perkeretaapian Dhina Setyo Oktaria
PLENO JURE Vol 11 No 1 (2022): Pleno Jure, April
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v11i1.615

Awak sarana perkeretaapian terdiri dari masinis dan asisten masinis yang mengoperasikan sarana kereta api di jalur kereta api. Di Indonesia telah terjadi beberapa kali kecelakaan perkeretaapian. Awak sarana perkeretaapian seringkali disalahkan sebagai penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dari awak sarana perkeretaapian sesuai dengan KUHP, UU Nomor 23 Tahun 2007 dan UU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 56. Sanksi Pidana sesuai pasal 359 dan 360 KUHP dapat dikenakan jika awak sarana perkeretaapian terbukti melakukan kesalahan berupa kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal, luka berat ataupun luka ringan. Namun tetap memperhitungkan adanya praduga tak bersalah sesuai amanat HAM serta Pasal 203 UU Nomor 23 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dalam pasal 56 UU nomor 11 tahun 2020 dalam pasal 203. Hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan hasil penyelidikan PPNS perkeretaapian, Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian, penyidikan terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian yang digunakan untuk perjalanan kereta api, dan penyelenggara sarana perkeretaapian yang merupakan instansi tempat awak sarana perkeretaapian bekerja. Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib untuk memperkerjakan seorang awak sarana perkeretaapian yang kompeten dibuktikan dengan mempunyai sertifikasi kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian. AbstractThe crew of the railway facility consists of a machinist and an assistant engineer who operates rail facilities on the railway line. In Indonesia, there have been several railway accidents. The crew of the railway facilities are often blamed for the accident. The purpose of this study is to analyze the criminal liability of the crew of the railway facility if the crew of the railway facility is proven to have made a mistake in the form of negligence which resulted in the death of another person, serious injury or minor injury. However, taking into account the presumption of innocence following the mandate of human rights and waiting for the judge to give a decision by considering the results of the investigation of the railway PPNS, Police Investigations and Investigations, investigations into the organizers of the railway infrastructure used for train travel, and the operator of railway facilities which is the agency where the crew of the facilities is located. railway works. The operator of railway facilities is obliged to employ a competent crew of railway facilities as evidenced by having certification of skills as a crew of railway facilities.

Efektivitas Pengawasan Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun oleh Pemerintah Rocky Steevy Mantaiborbir; Muhammad Arsy
PLENO JURE Vol 11 No 1 (2022): Pleno Jure, April
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v11i1.651

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata, sebagai salah satu usaha untuk mengisi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintah terhadap pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun dan mengetahui penerapan sanksi terhadap pengembang yang merangkap sebagai anggota pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan, Data dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan acuan untuk memecahkan masalah. Sampel sebanyak sebelas orang yang dipilih secara purposive (dipilih secara sengaja). Data dikumpulkan melalui wawancara untuk menggali dan mendalami hal-hal penting yang mungkin belum terjangkau atau untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail atas suatu persoalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berjalan dengan efektif, khususnya dalam hal Pembentukan PPPSRS, sedangkan penerapan sanksi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal melakukan penindakan terhadap oknum pengembang Rumah Susun Graha Cempaka Mas tidak tegas karena hanya sebatas sanksi administratif yang berlangsung dari tahun 2013 yakni penerapan tarif listrik, air, Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), dan parkir kembali ketarif yang lama, dan pemberitahuan pemberhentian sementara kegiatan rapat anggota oleh Pengurus Perhimpunan Rumah Susun Graha Cempaka Mas baru diterbitkan awal tahun 2015, tanpa tindakan pengawasan dari pemerintah, sehingga pemberhentian kegiatan rapat anggota oleh pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun sampai saat ini tidak dilaksanakan.

Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum Syahrul Mubarak Subeitan; Wira Purwadi; Muhammad Sauki Alhabsyi
PLENO JURE Vol 11 No 1 (2022): Pleno Jure, April
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v11i1.661

Perubahan hukum telah terjadi semenjak masa kenabian hingga saat ini. Hal tersebut sudah menjadi suatu keniscayaan dalam perubahan zaman dari masa ke masa, bahkan hingga saat ini yang sudah sangat berkembang sebagai jawaban dari persoalan sosial yang sangat beragam. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut dengan memakai pendekatan normatif yang lebih menitikberatkan pada analisis terhadap kewenangan manusia dalam pembentukan hukum, serta implementasinya terhadap perubahan hukum, khususnya hukum Islam. Adapun jenis data yang dipakai, yaitu jenis data kajian pustaka yang penulis peroleh dari berbagai literatur ataupun rujukan yang terkait, serta diolah dengan cara deskriptif-kualitatif. Hasil dari artikel ini menjelaskan bahwa manusia memang mempunyai hak dalam merubah hukum, namun manusia juga mempunyai batasan dalam hal tersebut. Batas kewenangan manusia dalam merubah hukum bahwa hukum yang dapat dirubah itu ialah hukum yang tidak terdapat suatu nash, serta ada nashnya, namun di dalam nash itu menjelaskan bahwa terdapat suatu hak atau kewenangan manusia untuk tidak melaksanakannya atau bahkan merubah hukum tersebut, sehingga perubahan hukum yang telah ditetapkan oleh manusia tetap diimplementasikan, serta menjadi pedoman dalam merespon perubahan zaman. AbstractChanges in the law have occurred since the time of the prophesied to the present. This has become a necessity in the changing times from time to time, even today, which has been very developed as an answer to very diverse social problems. This paper aims to provide an explanation regarding this issue by using a normative approach that focuses more on the analysis of human authority in the formation of law, as well as its implementation of legal changes, especially Islamic law. The type of data used the type of literature review, data that the author obtained from various literatures or related references, and processed in a descriptive-qualitative way. The results of this article explain that humans do have the right to change the law, but humans also have limitations in this regard. The limit of human authority in changing the law is that the law that can be changed is the law that does not contain a text, and there is a text, but in the text, it explains that there is a human right or authority not to implement it or even change the law, so that changes in law that have been determined by humans are still implemented, and become guidelines in responding to changing times.

Pidana Mati dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Menurut Konstitusi Indonesia Askari Razak
PLENO JURE Vol 11 No 1 (2022): Pleno Jure, April
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v11i1.676

Isu hak azasi manusia pasca amandemen konstitusi menjadi isu yang krusial untuk dikaji, mengingat rezim konstitusi Indonesia saat ini sangat memperkuat perlindungan hak azasi manusia, namun sekaligus beberapa produk perundang-undangan di Indonesia masih menerapkan pidana mati dalam klausul normanya. Type penelitian normatif dan konseptual digunakan sebagai metode penelitian artikel ini. Bertujuan untuk menggambarkan secara normatif konstitusional kedudukan pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga akhir tulisan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan bahwa terkait penerapan hukuman mati. Menurut konstitusi Republik Indonesia, hal ini sejalan dengan klausul norma yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, dalam berbagai perubahan hukum positif di Indonesia ke depan harus dibentuk sesuai dengan kehendak konstitusi Indonesia sebagai dasar hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Abstract. The issue of Human Rights after the amendment of the Basic Law has become a crucial issue to be studied, considering that the current regime of the Constitution of the Republic of Indonesia greatly strengthens the protection of human rights, but at the same time several products of legislation in Indonesia still apply the death penalty in its norm clause. Therefore, this paper is intended to describe in a constitutional normative manner the position of the death penalty in the perspective of Human Rights as regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia, so that the end of this paper aims to provide clarity that the death penalty is actually not known. in the Constitution of the Republic of Indonesia, This is in line with the norm clause which explicitly states that everyone has the right to live and has the right to defend their life. Therefore, in various changes to the legislation (positive law) in Indonesia in the future, it must be formed in accordance with the will of the Constitution of the Republic of Indonesia as the highest legal basis in the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembayaran Menggunakan Sistem Paylater Sania Puspita Anggraini; Hardian Iskandar
PLENO JURE Vol 11 No 1 (2022): Pleno Jure, April
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v11i1.701

Akhir-akhir ini fitur Paylater ini banyak diminati oleh masyarakat karena dapat mempermudah mereka untuk melakukan transaksi dan menyelesaikan pembayaran di kemudian hari. Selain itu, bunga yang di berikan oleh sistem ini cukup terjangkau. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam penggunaan Shopeepaylater, yakni mengetahui dan menjelaskan bentuk kedudukan hukum, perlindungan hukum serta akibat hukum bagi para pihak pengguna Shopeepaylater. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) serta pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Dan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan cara studi kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam perjanjian Shopeepaylater hanya menjelaskan aturan untuk salah satu pihak saja, yakni pengguna Shopeepaylater. Dan dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan aturan mengenai penyalahgunaan data pribadi pengguna serta aturan apabila pihak penyelenggara melakukan tindakan wanprestasi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Aan Aswari

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Jl. Bung, Tamalanrea Jaya, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Aan Aswari

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address Jl. Bung, Tamalanrea Jaya, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Aan Aswari

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Jl. Bung, Tamalanrea Jaya, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA