Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

sks
Website

Published by Universitas Pamulang

ISSN : 20852339 EISSN : 26547252 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bula Maret dan Oktober.

Arjuna Subject : -

Articles 166 Documents

1 2 3 4 5

UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TINDAK PIDANA KORUPSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 Suhendar - Suhendar
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRAKUnsur kerugian keuangan Negara dalam hukum pidana: tindak pidana korupsi, sebagaimana pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengalami pada mulanya merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 menguatkan konsepsi demikian. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubah secara radikal makna konstitusional unsur kerugian keuangan Negara tersebut menjadi delik materil: menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian hilangnya unsur (bestandeel) “dapat” pada kata “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi akan berdampak signifikan terhadap penuntutannya, sehubungan unsur sebagai nama kumpulan bagi apa yang disebut bestandeel (bestanddelen van het delict) adalah bagian-bagian yang terdapat dalam rumusan delik yang harus dibuktikan, harus dicantumkan di dalam surat tuduhan dan bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan kata lain hakim harus memutuskan suatu vrijspraakKata Kunci : Unsur Kerugian Keuangan Negara, Putusan Mahakamah Konstitusi dan Hukum Pidana.

PERAN DAN KEDUDUKAN EMPAT PILAR DALAM PENEGAKAN HUKUM HAKIM JAKSA POLISI SERTA ADVOCAT DIHUBUNGKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS KORUPSI Ali Imron
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2016): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

This research explains the role of the four pillars in law enforcement judges, prosecutors, police and advocates. primarily address corruption need to be instilled sense of justice and implanted " morality" to the mental and cultural.enforcement espoused give someone for corruption. Because of the opportunity and intention to commit the crimes of this corruption.This research using normative and empirical research. First, the legal habitus opportunis part neofeodalistik way of thinking in law enforcement; second, habitus empowerment law that puts opportunis in the implementation of law enforcement in the public domain has the potential to move the law impulsive behavior that tends manipulative, coercive and veiled and other immoral practices . Especially matters related to corruption. Keywords: right of children toplay, public greenopen space, the role oflocal government.

PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN BERKONTRAK PADA AKAD PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF TEORI HUKUM EKONOMI ISLAM Taufik Kurrohman Kurrohman
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2016): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

This study describes the principle of balance of contract in the product agreement is the spirit of justice, but in fact why the existing agreement in the agreement of Islamic banking is still the form contract (standard ), which has a tendency loss of meaning in common ( Al - Musawah ), balanced and fair ( Al -Is). Practical level agreements in the banking world shows the imbalance phenomenon can be seen from the various clauses of consumer contracts , in which there are provisions that incriminating debtor. In this study, the method used is normative and empirical research. The study found that the agreement in the form of a standard contract is an agreement that does not meet the principle of balance of contract. The study also found it is necessary to apply the contract impartial mechanism of pre- contract , contract implementation and after the contract runs even in cases of civil disputes under the agreement .

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU TELAAH BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Purgito Purgito
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRAKDi dalam hukum ketenagakerjaan, perjanjian kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Di dalam perjanjian kerja diletakkan segala hak dan kewajiban secara timbal balik antara pengusaha dan pekerja, sehingga kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja telah terikat pada apa yang mereka sepakati dalam perjanjian kerja maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu pemerintah juga mempunyai peranan untuk menangani masalah ketenagakerjaan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja serta untuk menciptakan keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan sehingga dapat dicapai hubungan yang harmonis. Hasil penelitian menunjukan pertama, fungsi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai pedoman perjanjian kerja waktu tertentu di divisi Merchandising PT Arta Boga Cemerlang, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kedua, hambatan dalam pelaksanaanya adalah berasal dari pengusaha, pekerja, dan pemerintah, ketiga, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

IMPLEMENTASI MEREK TERDAFTAR SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN Fenny - Wulandari
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRAKPengaturan Intellectual Property Right (Hak Kekayaan Intelektual) terkait Merek diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam undang-undang tersebut tidak secara tersurat diatur tentang perlindungan konsumen tetapi tersirat dalam konsiderans bahwa Indonesia sebagai anggota WTO (World Trade Organization) mempunyai konsekuensi untuk meratifikasi Konvensi Internasional dalam menjaga perlindungan konsumen. Hal ini yang hendak dicapai dengan konsep Hak Kekayaan Intelektual yang secara internasional tercantum dalam WTO Agreement/Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 huruf c, hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. Hal ini yang harus diperhatikan para pelaku usaha atau produsen ketika memproduksi barang dan/atau jasa yang kemudian akan didaftarkan hak mereknya. Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Perlindungan Konsumen

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SUATU GAGASAN UNTUK KORPORASI SEBAGAI LEGAL PERSON YANG MANDIRI DALAM PERTANGGUNGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI Tuanaya, Halimah Humayra
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.283 KB)

ABSTRACTPenelitian ini menjelaskan konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana yang merekonstruksi teori dan doktrin hukum lama untuk diterapkan dalam korporasi. Hukum pidana mengesampingkan untuk mengadaptasi prinsip personalitas korporasi menyebabkan konsep pertanggungjawaban korporasi bergantung pada konsep personalitas dalam hukum pidana.Tatanan praktis dalam pertanggungjawaban pidana korporasi akan selalu lepas dari jeratan hukum oleh karena penerapan konsep personalitas pada penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berbasis data kepustakaan serta emperis dengan melihat fakta-fakta kasus yang terjadi. Penelitian ini menunjukan pertama, dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi dianggap sebagai entitas yang sama dengan personal yang ada didalamnya, sehingga korporasi tidak dapat menjadi subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Kedua, melalui kritik kesalahan dalam ajaran normatif seyogyanya korporasi dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengaitkan korporasi dengan pengurus yang mengelola korporasi. Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Legal Person, Pidana Korporasi

TINJAUAN KONSTITUSIONAL TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA DALAM NEGARA DEMOKRASI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA Dian Eka Prastiwi
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2016): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Constitution or the basic state is basically a framework for organized political society and by the law establishes arrangements regarding permanent institutions, the function of scientific equipment are certain rights that have been set. And, as a set of organizing principles of power broadly. That power is reflected in the conduct of democratic elections were held in both central and regional levels. This research was conducted with qualitative research based on secondary data. This study shows constitutional review of the implementation of the elections in Indonesia are in accordance with the law No. 8 in 2015 about the election, strengths and weaknesses in the implementation of the election has not been done efficiently but are carried out in a democratic and constitutional.Keywords: Constitution, The elections, Democration

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN TELAAH BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA Muhamad Rezky Pahlawan MP
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRAKKekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi momok yang sangat mengerikan bagi anak anak. Fakta yang menunjukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan efek yang negative bagi perkembangan tumbuh kembangnya anak. Kekerasan terhadap anak ini bukan lah menjadi hal yang langka di tengah tengah masyarakat, dimana anak anak diharuskan dan diajarkan untuk patuh terhadap orang tua dengan cara pendidikan yang keras ataupun menggunakan kekerasan. Tulisan ini meggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif untuk meengetahui sejauh mana asas asas hukum, sinkronisasi horizontal vertikal, dan sistemik hukum di terapkan. Dalam hasil tulisan ini penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anak terdapat dua cara, menggunakan hukum pidana atau penal dan non hukum pidana atau non penal.Kata kunci: Perlindungan Hukum,Kekarasan Anak, Hak Asasi manusia

SISTEM ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN Eliana - Eliana
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRAK Penelitian ini mengenai bagaimana sistem administrasi pelayanan publik yang efektif dan efesien seharusnya dilakukan Kantor Pertanahan bagaimana konsep efesien efektifitas sistem administrasi pelayanan publik terhadap permohonan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 22 April 2013 Nomor 6 tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. BPN sebagaimana standar prosedur operasional pengaturan pelayanan (SPOPP) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, fungsi yang dilaksanakan belum optimal, keberpihakan pelayanan terutama dibidang pertanahan, proses penyelesaian berbelit-belit dan mahal, Kesadaran pegawai Kantor pertanahan tentang Sapta Tertib Pertanahan masih kurang, sosialisasi prosedur pelayanan dan jenis-jenis pelayanan kurang di mengerti masyarakat, Apakah Kantor Pertanahan melaksanakan pelayanan Hak Atas Tanah yang efektif dan fesien. Penelitian ini menggunakan Metode dengan pendekatan socio-legal research yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer data sekunder, kemudian dianalisi dengan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian memberikan jawaban bahwa pelaksanaan sistem adminitrasi pelayanan publik terhadap permohonan hak atas tanah di kantor pertanahan masih banyak yang belum diketahui masyarakat, bagaimana kemudahan dan pelayanan yang telah tersedia, sumber daya manusia pada setiap pegawai dengan persoalan persoalan terkait permohonan hak atas tanah belum semuanya mumpuni sementara Kantor Pertanahan telah melakukan inovasi pelayanan dengan tehnologi dan inovasi sehingga proses pendaftaran permohonan hak atas tanah yang efektif dan efesien dapat terwujud melalui layanan Prima Excellent Service yaitu pelayanan One day Service, Quick Wins Service, Weekend Service, Non stop Service, dan One line Service. Saran dari penelitian ini kepada pemerintah agar selalu melakukan ceck and balance pada kantor kantor pertanahan mengenai pelayanan, kepada kantor pertanahan agar lebih solid dan inovatif demi mewujudkan sistem pelayanan publik yang efektif dan efesian, dan masyarakat agar datang sendiri ke kantor pertanahan untuk melakukan pengurusan tanahnya sendiri, tanpa perantara atau calo. Kata Kunci: Sistem Administrasi pelayanan publik, Permohonan hak atas tanah, Kantor pertanahan.

KONVENSI BERN DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA Oksidelfa Yanto
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2016): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

The object of copyright protection under the Berne Convention, namely: works of literature and art that encompasses all the results of the fields of literature, science and art in any manner or form any explication. Since the entry into force of the Berne Convention that was classified as Making Law Treaty and open to all countries that are not yet members to immediately become a member by way of ratifying and handed over the instrument of ratification to the Director General of WIPO. The participation of a country as a member of the Convention Barn, give rise to liability in the participating countries to implement national perundang¬undangan in the field of copyright. Especially in terms of law enforcement for the protection of copyrighted works. This relates to the arrangement in the Berne Convention on moral rights ( "droit moral"), author's rights to mengkluim as the creator of a work and the author's right to object to any act that intends to change, reduce or add to the authenticity of the creations that can be harm the honor and reputation of the creator.Keywords: Copyright, ratification, the Berne Convention

Page 3 of 17 | Total Record : 166

1 2 3 4 5

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 16 No. 2 (2025): Surya Kencana Satu Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu Vol. 15 No. 2 (2024): Surya kencana Satu Vol. 15 No. 1 (2024): Surya Kencana Satu Vol 14, No 2 (2023): SURYA KENCANA SATU Vol 14, No 1 (2023): SURYA KENCANA SATU Vol 13, No 2 (2022): SURYA KENCANA SATU Vol 13, No 1 (2022): SURYA KENCANA SATU Vol 12, No 2 (2021): SURYA KENCANA SATU Vol 12, No 1 (2021): SURYA KENCANA SATU Vol 11, No 2 (2020): SURYA KENCANA SATU Vol 11, No 1 (2020): SURYA KENCANA SATU Vol 10, No 2 (2019): SURYA KENCANA SATU Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU Vol 9, No 2 (2018): SURYA KENCANA SATU Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 6, No 2 (2016): SURYA KENCANA SATU Vol 6, No 1 (2016): SURYA KENCANA SATU More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dr. Taufikkurrahman,

Contact Email
taufik.qman@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
dinamikahukum_fh@unpam.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dr. Taufikkurrahman,

Contact Email taufik.qman@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official dinamikahukum_fh@unpam.ac.id

Editorial Address -

Location Kota tangerang selatan, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dr. Taufikkurrahman,

Contact Email
taufik.qman@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
dinamikahukum_fh@unpam.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA