Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

sks
Website

Published by Universitas Pamulang

ISSN : 20852339 EISSN : 26547252 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bula Maret dan Oktober.

Arjuna Subject : -

Articles 166 Documents

2 3 4 5 6

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN TEORI NEGARA HUKUM Abdul Azis
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi; Penyelidikan; Penyidikan; Penuntutan; Negara Hukum.

TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI TERHADAP UTANG PERSEROAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung No: 1914 K/Pdt/2009 ) Nur Sa’adah
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2016): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

The responsibility of Directors of the Company's debt in case of Ultra Vires exonerated from his liability if the company's debt arising from the actions of Directors had exceeded its authority as may of Directors gai as stipulated in Law No. 40 of 2007 and Articles of Association of the Company are concerned. The reasons and legal basis proposed by the Company in the principal case as contained in Decision No. 1914 K / Pdt / 2009, ie in the form of excuse the absence of consent of Commissioners to the Board of Directors in making a financing agreement with a third party, not the basis for consideration of the legal panel of judges in deciding the case in question. Thus, in the principal case, the actions of Directors, acting for and on behalf of the Company, although it did not get approval from the Commissioner did not abort their tanggungawab Company to the party entitled, so that the Company and the Board of Directors has the responsibility jointly and severally on the company's debt repayment.Keywords: Director, Corporation, Ultra Vires

KEPASTIAN HUKUM INVESTASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Fransiskus Litoama
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRAKPembangunan Nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hal ini dilakukan melalui praktek perekonomian yang mandiri dan andal dengan prasarana perdagangan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kepastian hukum investasi perdagangan berjangka komoditi harus menjamin perkembangan ekonomi berkelanjutan. Metode penelitian yuridis normatif dengan berbasis data sekunder. Hasil penelitian menunjukan pertama, Mekanisme Penandatanganan Perjanjian Pemberian Amanat Sebagai Suatu Bentuk Perjanjian Investasi Dalam Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi Berdasarkan tidak dipahami secara hukum oleh kontraktan, kedua, Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Perjanjian Pemberian Amanat sebagai suatu bentuk perjanjian investasi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Kata Kunci : Kepastian Hukum, Investasi Perdagangan Berjangka, Komoditi.

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP SYARIAH COMPLIANCE PADA PERBANKAN SYARIAH Taufik - Kurrohman
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRAKBerdasarkan pada penjelasan umum Undang-undang Perbankan Syariah, dapat dikatakan bahwa dasar pemikiran dibentuknya Undang-undang Perbankan Syariah adalah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional. implementasi ini dilaksanakan dalam rangka kepatuhan syariah (syariah compliance).Implementasi penetapan prinsip-prinsip syariah pada masing-masing bank syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah. Peran Dewan Pengurus Syariah di dalam kepatuhan syariah compliance sangat fundamental, yang secara substansial memberikan tanggungjawab penuh untuk memastikan berjalankan syariah compliance dalam setiap operasional perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukan Pertama, aktualisasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan syariah compliance belum optimal, Kedua, Independensi Dewan Pengawas Syariah yang menjadi bagian struktural pada bank syariah penting untuk dilakukan perubahan, ketiga, Pengabaian terhadap kepatuhan syariah compliance oleh Dewan Pengawas Syariah dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap citra bank syariah. Kata Kunci : Syariah Supervisory Board, Syariah Compliance, Islamic Bank

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH PENGHADAPNYA I MADE - DARMAWAN
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRACTSalah satu modus pencucian uang yang secara langsung atau tidak langsung melibatkan Notaris dan PPAT yang dilakukan oleh penghadapnya. Notaris dan PPAT dari sudut pandang Undang-Undang Pencucian Uang belum secara khusus dikategorikan sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan. Dengan demikian bagaimana perlindungan hukum dari bagi Notaris dan PPAT serta bagaimana cara mengantisipasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukan pertama, bahwa Notaris dan PPAT dapat bertindak sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang terhadap penghadapnya. kedua dengan mempertegas dan menambahkan kategori Non-Financial Business and Professions seperti Notaris dan PPAT ke dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah salah satu cara pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kata Kunci: Perlindungan hukum, Notaris, Pencucian uang

PERANAN SERIKAT PEKERJA DALAM MERUBAH SISTEM KERJA OUTSOURCHING MENJADI SISTEM KERJA KONTRAK (PKWT) Fathur Rahman
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRAKAspek kehidupan tentang Hak Asasi Manusia khususnya berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang terdapat dalam Pasal 28 D ayat 2 UUD RI 1945. Pengaturan lebih sistematis diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 telah memberikan justifikasi terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, yang populer di sebut outsourcing.Pengertian Outsourcing adalah hubungan kerja dimana pekerja/buruh yang dipekerjakan di suatu perusahaan dengan sistem kontrak, tetapi kontrak tersebut bukan diberikan oleh perusahaan pemberi kerja, melainkan oleh perusahaan pengerah tenaga kerja. Namun faktanya kehadiran Negara yang semula diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh, malah justru terjadi sebaliknya, kehadiran Negara lebih terkesan represif bahkan eksploitatif terhadap kepentingan pekerja/buruh.Kata Kunci : Serikat Pekerja, Outsourching, kerja Kontrak (PKWT)

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (PENELITIAN PADA BPRS WAKALUMI) Yusman Yusman
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2016): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRAK Praktek fidusia di luar negeri, telah lama dikenal sebagai salah satu instrument jaminan kebendaan bergerak yang bersifat non-possessory security. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat possessory security seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan sang debitur sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminkan tersebut. Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pihak yang memberikan fidusia (debitur). Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) mengisyaratkan bahwa setiap pembebanan atas benda dengan jaminan fidusia itu harus dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Selanjutnya dalam Pasal 11 dan 12 mensyaratkan bahwa benda bergerak yang dibebani dengan jaminan fidusia, wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.18. penelitian dilakukan dengan penelitian kualitatif yang bersumber pada data sekunder. hasil penelitian menunjukan pertama asas paritas creditorum, di mana pelunasan hutang kepada kreditur dilakukan secara proporsional sesuai dengan besar atau kecilnya piutang kedua, Bank Pembiayaan Syariah Wakalumi (BPRS) melakukan perjanjian di bawah tangan, tidak di daptarkan ke kantor Fidusia, Jika nasabah wanprestasi maka Bank Pembiayaan Syariah Wakalumi melakukan, sommatie, penekanan - penekanan melalui kunjungan langsung, melalui surat, memberikan sanksi, mengenai ganti rugi ada “terkecualian”, penagihan langsung, pendekatan namun penekanan secara Syariah, bermusyawarah mufakat.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia, Bawah Tangan

EFEKTIFITAS EKSEKUSI TERHADAP BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET BERDASARKAN FORMAL LEGAL DAN COLLECTION Ibrohim - Ibrohim
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRAK Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan undang-undang jaminan fidusia nomor 42 tahun 1999, pasal 29 ayat 1 menyebutkan “Apabila Debitor atau Pemberia Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan”. Terbitnya Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 merupakan sebuah jawaban untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggung jawabkan, melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberia Jaminan Fidusia, dan atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa. Pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia secara legal formal telah memiliki kekuatan hukum sebanding dengan keputusan pengadilan yaitu hak eksekutorial, faktanya dilapangan mengeksekusi objek jaminan fidusia terhadap Debitor yang bermasalah tidak semudah apa yang telah dituangkan dalam peraturan, Oleh karenanya, collection hadir sebagai alternatif selain pendekatan legal formal, agar Kreditor dapat mengelolah piutang dagang (Account Receivable) dengan baik yang menghasilkan profit. Kata Kunci : Eksekusi, Legal Formal dan Collection

PEMBENTUKAN DAN KEWENANGAN KANTOR STAF PRESIDEN (KSP) DALAM STRUKTUR LEMBAGA KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA Asip Suyadi
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

AbstrakKantor Staf Presiden (KSP) merupakan Unit Staf Kepresidenan, yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden (Perpres No. 26 Tahun 2015). Pembentukan KSP ini bertujuan untuk memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan tiga kegiatan strategis yaitu pelaksanaan program-program prioritas nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis sebagaimana tersebut dalam konsideran Perpres No. 26 Tahun 2015 tersebut. Namun, di sisi lain kehadiran KSP menimbulkan beberapa masalah salah satunya terkait dengan proses pembentukannya yang tidak sesuai dengan konsep pembentukan lembaga negara dan kewenangannya yang dianggap tumpang tindih dengan lembaga negara di lingkup lembaga kepresidenan di Republik Indonesia yaitu Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara dan Kementrian Koordinator. KataKunci: Kantor Staf Presiden; Lembaga Negara; Lembaga Kepresidenan

KEWEWENANGAN PENGADILAN DI DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA PERBANKAN SYARIAH Ervianto Braviaji
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRAKEksistensi Perbankan Syariah adalah usaha perbankan yang menjalankan seluruh aspek operasional secara kelembagaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Khusus terkait dengan kewenangan mengadili, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut pada Pasal 55 menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa Perbankan Syariah, maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama kecuali ditentukan lain dalam akad. Metode penelitian secara yuridis normatif berbasis data sekunder. Hasil penelitian menunjukan pertama, terjadinya dispute authority karena adanya choice of forum secara normatif dalam penyelesaian sengketa, Kedua, penerapan dalam putusan pengadilan terhadap sengketa perbankan syariah belum sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Kata Kunci : Kewenangan, Pengadilan, Perbankan Syariah.

Page 4 of 17 | Total Record : 166

2 3 4 5 6

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 16 No. 2 (2025): Surya Kencana Satu Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu Vol. 15 No. 2 (2024): Surya kencana Satu Vol. 15 No. 1 (2024): Surya Kencana Satu Vol 14, No 2 (2023): SURYA KENCANA SATU Vol 14, No 1 (2023): SURYA KENCANA SATU Vol 13, No 2 (2022): SURYA KENCANA SATU Vol 13, No 1 (2022): SURYA KENCANA SATU Vol 12, No 2 (2021): SURYA KENCANA SATU Vol 12, No 1 (2021): SURYA KENCANA SATU Vol 11, No 2 (2020): SURYA KENCANA SATU Vol 11, No 1 (2020): SURYA KENCANA SATU Vol 10, No 2 (2019): SURYA KENCANA SATU Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU Vol 9, No 2 (2018): SURYA KENCANA SATU Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 6, No 2 (2016): SURYA KENCANA SATU Vol 6, No 1 (2016): SURYA KENCANA SATU More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dr. Taufikkurrahman,

Contact Email
taufik.qman@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
dinamikahukum_fh@unpam.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dr. Taufikkurrahman,

Contact Email taufik.qman@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official dinamikahukum_fh@unpam.ac.id

Editorial Address -

Location Kota tangerang selatan, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dr. Taufikkurrahman,

Contact Email
taufik.qman@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
dinamikahukum_fh@unpam.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA