Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

KONVENSI BERN DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA Oksidelfa Yanto
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2016): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.613 KB) | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.341

Abstract

The object of copyright protection under the Berne Convention, namely: works of literature and art that encompasses all the results of the fields of literature, science and art in any manner or form any explication. Since the entry into force of the Berne Convention that was classified as Making Law Treaty and open to all countries that are not yet members to immediately become a member by way of ratifying and handed over the instrument of ratification to the Director General of WIPO. The participation of a country as a member of the Convention Barn, give rise to liability in the participating countries to implement national perundang¬undangan in the field of copyright. Especially in terms of law enforcement for the protection of copyrighted works. This relates to the arrangement in the Berne Convention on moral rights ( "droit moral"), author's rights to mengkluim as the creator of a work and the author's right to object to any act that intends to change, reduce or add to the authenticity of the creations that can be harm the honor and reputation of the creator.Keywords: Copyright, ratification, the Berne Convention
TINJAUAN YURIDIS UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK : SISI LAIN KELEMAHAN SISTEM FIRST TO FILE DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) Oksidelfa Yanto
Jurnal ADIL Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.95 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v3i1.833

Abstract

Andai kata William Shakespeare masih hidup, dia akan menarik kembalipernyataannya yang berbunyi “apalah arti sebuah nama”, karena saat ini namabagi seseorang sangatlah penting. Nama adalah doa, nama adalah sebuah harapan.Seseorang yang bernama Budiman tentunya diharapkan menjadi anak yangberbudi luhur oleh kedua orang tuanya. Begitu juga dengan Soleh, yangdiharapkan kelak menjadi orang yang soleh.Di dunia bisnis dan perdagangan, nama juga berpengaruh untuk kemajuan suatuusaha. Nama pengusaha adalah merek, bisa dijadikan merek dagang atau merekjasa. Sesungguhnya, bagi pengusaha, merek bukanlah sekedar nama tanpa arti,tapi merek adalah produk bernilai tinggi. Karena suatu merek dapat menghasilkan keuntungan yang berbeda dibandingkan dengan merek lain. Ciri khas perusahaan,misalnya melaui simbol, gambar, warna, angka, kata-kata atau kombinasi dariseluruh elemen tersebut seperti tercantum dalam pasal 1, ayat 1, UU no. 15 tahun2001 tentang Merek.Meskipun pada prakteknya cara ini kerap digunakan dalam membangun suatumerek yang melekat pada konsumen walaupun tidak sehat, yaitu dengan cara“menumpang” nama pada suatu merek yang sudah terdaftar atau terkenal dipasaran. Cara seperti ini melanggar prosedur akuisisi suatu merek demi tujuanperdagangan dan jasa
FENOMENA PEMBAJAKAN HAK CIPTA KARYA MUSIK DALAM BENTUK VCD DAN DVD: SUATU KAJIAN SOSIOLOGIS DARI TIDAK MAKSIMALNYA SANKSI HUKUM oksidelfa Yanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.905 KB) | DOI: 10.32493/SKD.v3i1.y2016.115

Abstract

 The number of piracy cases are popping up in the environment community indicates malfunctioning of the Act or law in mengujudkan legal protection of copyright musical works. It makes people increasingly do not trust the government officials there. Whereas cases of music copyright piracy is certainly not to be taken lightly. If left Indonesia will be increasingly threatened by the danger of a prolonged legal harassment, and it would threaten the creativity of the people of this country. Type commonly violated copyright piracy cassette production CD, VCD and DVD. Perederan proliferation of pirated goods in places such open indication can be seen from the market dominated by pirates. Keywords: Piracy, copyright, Sanctions Law
Pasal Penghinaan Presiden Dan Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Oksidelfa Yanto
Nagari Law Review Vol 1 No 1 (2017): Nagari Law Review (NALREV)
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.1.i.1.p.74-81.2017

Abstract

As a state of law, Indonesia highly upholds the legal values existing in societies. By highly upholding the legal values indicates that Indonesian is a nation who abides the law. One of the laws that must be abided by people is criminal law sourced from the Criminal Code or as familiarly known as KUHP. As a positive law Criminal Code (KUHP) is prevailing all over the territorial of Republic of Indonesia and shall be a guide for the entire legal apparatus to impose sanction for violation and crimes. Unfortunately, the Criminal Code which is currently used by the law enforcers as a guide and reference to punish the guilty persons is no longer appropriate with the cultural value of our nation. Actually Criminal Code as the colonial law product is not relevant any longer with the condition of the era and ideology of Indonesian. It is impossible that Indonesia that have been feeling independence for decades but still use the law product of the nation who had occupied it. Consequently, it is urgent that the Indonesian criminal law renewal must be carried out and cannot be negotiable.
The Urgency of Increase in Judges' Salaries and Fair Decisions Nani Widya Sari; Guntarto Widodo; Oksidelfa Yanto; Isnu Harjo Prayitno; Rifka Zuwanda
International Journal of Law and Society Vol. 2 No. 4 (2025): International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v2i4.775

Abstract

This research will analyze the increase in judges' salaries and its impact on fair decisions for justice seekers. Furthermore, it also aims to analyze what aspects need to be considered to achieve the ideal goal of the criminal justice process so that judges' decisions can fulfill a sense of justice. The method used in this study is the normative juridical writing method using secondary data obtained through literature study. The results of the study indicate that with an adequate salary increase, judges can focus more on their duties to provide fair decisions and are not tempted by external factors that can affect their independence. In addition, there are several aspects that need to be considered so that the criminal justice process can produce decisions that fulfill a sense of justice, including decisions must be based on the principle of substantive justice, namely justice that considers the material aspects of the case, not just formal procedures. Then there is also consistent application of the law, transparency and accountability. And no less important is respect for human rights. Thus, increasing judges' salaries can be one effort to improve the quality of law enforcement and justice in Indonesia.
SOSIALISASI PENCEGAHAN SENGKETA TANAH MELALUI SERTIPIKASI TANAH DAN MEMASANG TANDA BATAS BIDANG TANAH Samuel Soewita; Kartono; Oksidelfa Yanto; Bambang Wiyono
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2024): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v5i2.41071

Abstract

Etika Bermedia Sosialdan Aspek-Aspek Pengubah Hukumditinjau Dari Uu Terkait Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (Information and Communication Technology-ICT) yang begitu pesat dengan segala fasilitas penunjangnya dalam peradaban manusia modern saat ini, telah membawa kita memasuki era baru yang disebut sebagai era digital (digital age).1 Berbagai bidang kehidupan akhirnya dirambah oleh kemajuan ICT tersebut. Perkembangan teknologi komunikasi massa yang menekankan pada komunikasi antar individu manusia secara langsung. Dalam perkembangan teknologi informasi kemudian dikenal internet sebagai salah satu media untuk berkomunikasi.Aspek-aspek tersebut mempengaruhi ekonomi, hukum, sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan. Suatu negara akan tertinggal jauh apabila tidak dapat dengan cepat mengikuti dan mengaplikasikan perkembangan bidang transaksi yang memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi informasi. Transaksi melalui media internet telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi daya kerja dan menumbuhkan aktivitas baru yang merangsang tingkat pertumbuhan. Namun demikian untuk memberikan koridor hukum yang jelas dan terarah serta menyikapi pentingnya akan undang-undang yang berkaitan dengan dunia maya (cyberspace), khususnya yang mencakup pengaturan transaksi elektronik, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih lanjut seluruh kebijakan, perilaku, dan aktivitas apapun manusia Indonesia, harus mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Penjelasan tersebut bermakna bahwa hukum bersifat imperatif atau memaksa. Adanya etika bermedia sosial yang harus dijalankan, sehingga walaupun sosial media terbuka secara luas namun ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Sifat imperatif/memaksa hukum tersebut seharusnya mampu mengarahkan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Adapun masalah yang akan di bahas adalah 1. Bagaimana pengetahuan masyarakat kecamatan Tarogong Kidul terhadap pentingnya bersosial media yang beretika ? 2. Faktor penyebab saat bersosial media yang dapat menyebabkan terkena sanksi pidana ? Metode pelaksanaan PKM ini adalah berbentuk ceramah. Peserta PKM ini adalah para kepala desa dan kepala kelurahan dan masyarakat sekitar. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman masyarkat tentang regulasi dan pencegahan timbulnya pidana dari bermedia sosial. Akibat dari ketaatan terhadap hukum yang masih demikian tersebut, secara nyata menunjukkan bahwa profil warga negara yang baik “good citizen” belum terwujud secara baik. Hukum yang bersifat memaksa ternyata belum cukup mampu mewujudkan profil warga negara yang baik. Atas hal tersebut maka sifat hukum yang memaksa tersebut seharusnya mampu ditingkatkan menjadi bersifat “mengikat”. “Memaksa belum tentu mengikat, mengikat cenderung akan memaksa “. Hasil PKM ini akan dipublikasikan dalam bentuk berita di Media Online dan video pelaksaan PKM serta dalam bentuk jurnal.
SOSIALISASI PENCEGAHAN SENGKETA TANAH MELALUI SERTIPIKASI TANAH DAN MEMASANG TANDA BATAS BIDANG TANAH DI BANYUBIRU, PANDEGLANG Samuel Soewita; Taufik Kurrohman; Oksidelfa Yanto; Kartono; Bambang Wiyono
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2024): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v5i2.41200

Abstract

Sosialisasi pencegahan sengketa tanah melalui Sertifikasi Tanah dan memasang tanda batas bidang tanah. Perlindungan hukum terhadap sengketa Pertanahan yang timbul karena terjadinya konflik batas kepemilikan bidang tanah yang dikuasai atau untuk menghindari terjadinya sengketa atau kaingin taun atas batas tanah yang hilang karena telah rusak pembatasnya atau lainnya jadi penting karena tanah semakin hari semakin bernilai dan menjadi kebutuhan bahkan tanah berfungsi sebagai sarana atau tempat tinggal yang saat ini menjadi kebutuhan pokok bagi manusia sehari hari sehingga kepentingan hukum untuk membuktikan kepemilikan tanahmenjadi krusial dan penting, tanah menjadi penting dan harus untuk disertipikatkan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dalam Pasal 19 pada ayat (1) yang menyebutkan bahwa “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”.Bagaimana pengetahuan masyarakat kelurahan Banyubiru terhadap pentingnya sertipikasi tanah ? Faktor penyebab masyarakat enggan mendaftarkan sebidang tanah ? Metode pelaksanaan PKM ini adalah berbentuk ceramah. Peserta PKM ini adalah peserta didik Pondok Pesantren dan masyarakat sekitar. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman masyarkat tentang regulasi dan pencegahan timbulnya sengketa melalui sertipikasi tanah dan pemasangan patok batas bidang tanah, selain itu, kegiatan inni betujuan untuk: 1. Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat, dengan membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memiliki sertifikat tanah serta memasang tanda batas tanah. 2. Mengurangi potensi sengketa tanah melalui pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan batas batas tanah. Luaran dari PKM ini adalah media online dan video pelaksanaan PKM.