Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

sks
Website

Published by Universitas Pamulang

ISSN : 20852339 EISSN : 26547252 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bula Maret dan Oktober.

Arjuna Subject : -

Articles 166 Documents

3 4 5 6 7

PENGAWASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG Dasrizal - Dasrizal
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRACTPengawasan yang dilakukan Dinas pendidikan Kabupaten Tangerang untuk Mencegah tindak pidana korupsi di Lembaga Pendidikan tetap berdasarkan pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pelaksanaan dari pengawasan tersebut dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Daerah (PEMDA) di samping itu Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang juga menjalankan pengawasan horizontal, pengawasan Vertikal, pengawasan Eksternal, pengawasan Internal,pengawasan preventif, pengawasan a-Priori, pengawasan a-Posteriori, serta prinsip-prinsip dari pengawasan serta melaksanakan sistem pengawasan. yang dijalankan terus menerus dalam pelaksanaan tugas-tugas kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Dengan adanya keterbatasan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Tindak Pidana Korupsi di bidang pendidikan, sementara semakin berkembangnya, kuantitas dan kualitas tindak pidana pendidikan, maka penulis perlu menyarankan pada Pemerintah dan DPR. Untuk membuat undang-undang khusus tentang tindak pidana korupsi di bidang pendidikan. Dalam pembuatan undang-undang tersebut. Dengan ikut memperdayakan pakar-pakar hukum dari Perguruan Tinggi dan kalangan pakar hukum lainnya serta mengikut sertakan toko-toko dari masyarakat yang ahli dalam pembuatan undang-undang tersebut. Kata Kunci : Pengawasan, Tindak Pidana Korupsi, Lembaga Pendidikan

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN HUKUM Asip Suyadi
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRAKPancasila mengalami pasang surut perkembangan, ini bukan disebabkan oleh kelemahan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, tetapi lebih mengarah pada inkonsistensi dalam penerapannya. Sejalan dengan adanya penerimaan terhadap kebenaran nilai-nilai luhur Pancasila maka melaju arus dan semangat untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma. Sejarah pun mencatat betapa sejak dulu hingga kini Pancasila kerap mendapat tantangan yang mengakibatkan krisis bagi eksistensi bangsa Indonesia. Tantangan yang dihadapi Pancasila selaku pandangan hidup dan dasar negara selalu berbanding lurus dengan tantangan yang dihadapi NKRI secara keseluruhan. Paradigma sesungguhnya merupakan cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh suatu bangsa ke masa depan. Hasil penelitian, menunjukan Pertama, Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum mengandung suatu konsekuensi bahwa segala aspek pembangunan hukum dalam kerangka pembangunan nasional harus mendasarkan kepada hakikat nilai-nilai Pancasila; Kedua, Sebagai suatu paradigma pembangunan hukum, Pancasila menghendaki bahwa perkembangan dalam masyarakat menjadi titik tolak dari keberadaan suatu produk hukum. Kata Kunci : Pancasila, Paradigma, Pembangunan Hukum

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN Kartono Kartono
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Perbuatan persetubuhan dalam KUHP termasuk kategori kejahatan terhadap kesusilaan yaitu salah satu kejahatan yang dikenal dengan perzinahan atau mukah (overspel). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Hakim mempertimbangkan dasar-dasar hukum materiil dalam putusan Nomor: 1952/Pid.B/2014/PN.TNG menerapkan dakwaan Pasal 284 ayat 1 ke-1, dan hakim dalam memutus perkara perzinahan Nomor 1952/Pid.B/2014/PN.TNG terkait pasal 27 BW, sudah tepat dalam penerapannya. Metode penelitian yuridis normatif berdasarkan data kepustakaan yang dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan unsur-unsur tindak pidana perzinahan dalam putusan ini telah terpenuhi dan penerapan pasal 284 ayat 1 yang dijadikan dasar hukum pertimbangan hakim kurang tepat karena salah satu terdakwa tidak tunduk pada pasal 27 BW mengingat di dalam ayat 5 Pasal 284 harus adanya putusan cerai terlebih dahulu. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perzinahan perkara Nomor: 1952/Pid.B/2014/PN.TNG lebih didasarkan pertimbangan dari sisi psikologis terdakwa untuk perbaikan diri, hal ini terlihat dalam pemberian hukuman didasarkan unsur Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP tidak terpenuhi sehingga unsur Pasal kabur dan dipaksakan.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEKERJA PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DALAM KETENAGAKERJAAN Abdul Azis; Aan Handriani; Herlina Basri
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat ketentuan yang berkaitan dengan hubungan kerja, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban perusahaan. Hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja yang salah satunya bersifat waktu tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Jaminan Hak Pekerja Atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perlindungan Hukum Pekerja Atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder kepustakaan yang dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan Pertama, Jaminan Hak Pekerja oleh perusahaan terhadap pekerta Atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu belum memberikan kepastian karena perusahaan belum sepenuhnya menerapkan aturan ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan; kedua, Perlindungan hukum dalam bentuk pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum, termasuk perlindungan terhadap pekerja yang melakukan perjanjian kerja waktu tertentu belum dilakukan sepenuhnya.

YURISDIKSI KONTENTIOSA DALAM PENANGANAN PERKARA PERMOHONAN PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS Irfan Fahmi
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Pemeriksaan terhadap perseroan terbatas adalah salah satu bentuk upaya hukum di dalam pasal 138 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penelitian bertujuan untuk mengetahui proses mendapatkan ‘data’ atau ‘keterangan’ berkaitan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, anggota Direksi, dan Dewan Komisaris, yang menimbulkan kerugian bagi perseroan, ‘Pemegang Saham’ atau ‘Pihak Lain’ dan penerapan yurisdiksi di pada pemeriksaan permohonan di pengadilan Negeri. Metode penelitian yuridis normatif dengan teknik analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pertama, upaya hukum ini diajukan kepada Pengadilan Negeri oleh pihak yang memiliki legal standing, yaitu pemegang saham, pihak lain, dan kejaksaan; kedua, Dalam mengadili permohonan jenis ini, Pengadilan Negeri memberlakukan hukum acara perdata yang tidak seragam. Ada yang mengadili dengan menerapkan yurisdiksi voluntair, dan ada pula menerapkan yurisdiksi kontentiosa. Perbedaan penerapan hukum acara perdata oleh Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara permohonan jenis ini, dapat berpotensi menciptakan tiadanya kepastian hukum acara dalam mengadili perkara Pemeriksaan Perseroan Terbatas.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SETELAH PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP Abdul Hadi
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRAK Jaminan kepastian hukum yang diberikan Pasal 170 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan seakan belum mampu menjawab perlindungan hukum terhadap pekerja. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 seakan menjadi kontradiktif ketika putusan batal demi hukum dengan kewajiban pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja yang telah dilakukan PHK sepihak banyak tidak dilaksanakan pengusaha termasuk putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sekalipun. Putusan melakukan perbuatan hukum di dalam kasus PHK sepihak seperti mempekerjakan kembali dan apabila pengusaha tidak dengan sukarela melaksanakan amar putusan untuk mempekerjakan kembali pekerja sulit untuk dilakukan eksekusi. Ini menjadi salah satu kelemahan dalam Pengadilan Hubungan Industrial selama ini di dalam menjamin perlindungan hukum terhadap pekerja.Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Karyawan; Pemutusan Hubungan Kerja

SUPERVISION MODEL TO THE PROSECUTORS AND EMPLOYEES OF PROSECUTORS BY DEPUTY ATTORNEY GENERAL FOR SUPERVISION Sulis Setyowati; Guntarto Widodo
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Supervision of the performance and behavior of prosecutors and prosecutors' offices both inside and outside the office is the authority of 2 (two) supervisory body, namely the internal supervisorybody and the external supervisorybody. The supervisory model implemented by the Deputy Attorney General for Supervision is repressive that have weaknesses. The formulations of the problem in this research are How is the prosecutor and prosecutor’s employee supervision model by the Deputy Attorney General for Supervision ? How is the new construction of the supervision model for prosecutors and prosecutors' employee by the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. This type of research is a sociological legal research, with a qualitative research approach. Qualitative data in the form of primary data obtained through observation and interviews, while secondary data obtained through literature study, especially Law No. 16 of 2004 concerning the Indonesian Attorney General's Office and Presidential Regulation No. 18 of 2011 concerning the Attorney Commission of Republic of Indonesia. The results showed that there was a dualism of supervision of prosecutors and prosecutors' employees, therefore internal supervisors and prosecutors' external supervisors need to work together to improve the quality of the performance and behavior of Prosecutors and Prosecutors' Employee.

MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN ASAS LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI INFERIORI Suko - Prayitno
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRAKPenelitian ini hendak membahas mekanisme pembatalan peraturan daerah dan akibat hukumnya berdasarkan asas lex superiori derogat legi inferiori.Pemberian kewenangan kepada daerah telah memberikan kontribusi positif juga negatif. Dari data Kementerian Dalam Negeri sampai Juni 2016 terdapat 3.143 peraturan yang dibatalkan atau direvisi oleh pemerintah pusat. Jumlah itu terdiri dari 1.765 Perda atau Perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi Mendagri, 111 peraturan atau putusan Mendagri, dan 1.267 Perda atau perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi gubernur. Metode penelitian dengan metode yuridis normatif berbasis data sekunder dengan didukung oleh data primer untuk mempertajam analisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pertama, legislator dan perancang tidak dapat sebebas-bebasnya merumuskan suatu ketentuan Perda, Mereka harus mempertimbangkan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti UUD Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Kedua, Pembatalan peraturan daerah dapat dilakukan jika peraturan tersebut mengganggu kerukunan antarwarga masyarakat, akses terhadap pelayanan publik, ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender. Kata Kunci : Pembatalan, Peraturan Daerah, Akibat Hukum, Asas

EFEKTIVITAS PERMOHONAN PRAPRADILAN DALAM UPAYA HUKUM TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA Risky Waldo
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Dasar kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka sebagaimana ketentuan pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP pada putusan Nomor 09/Pid.Pra/2015/PN.Jak.Bar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Permohonan prapradilan upaya hukum terhadap penetapan tersangka; dan Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Praperadilan pada perkara (No.09/Pid.Prap/2015/PN. Jak.bar). Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kajian literatur dianalisis dengan normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan Pertama, upaya hukum prapradilan cukup efektif dalam melindungi hak tersangka karena mempunyai kekuatan hukum mengikat; Kedua, hambatan yang dihadapi justifikasi masyarakat terhadap hakim pemutus dan teknis berperkara yang tidak konsisten dalam penerapannya.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GEOPARK NASIONAL CILETUH SEBAGAI KAWASAN GEOWISATA DI KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT Hendrik Fasco Siregar; Nurhayati Nurhayati; Siti Nurwullan
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Taman bumi Geopark nasional Ciletuh Provinsi Jawa Barat merupakan kawasan Geowisata yang di dalamnya harus ada pelestarian geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity apalagi syarat utama sebuah Geopark Internasional harus ada pelestarian terhadap geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity. Oleh karena itu jaminan keamanan kenyamanan dan bebas dari ancaman pengrusakan serta terciptanya jaminan pengembangan ekonomi kawasan Geowisata harus diciptakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum Pemerintah Daerah Sukabumi terhadap Geopark Nasional Ciletuh sebagai kawasan Geowisata dan upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat dalam melindungi Geopark nasional Ciletuh sebagai kawasan Geowisata. Metode Penelitian yuridis emperis, analisa data yang digunakan dengan cara normatif kualitatif dengan penguatan pada data lapangan. Hasil penelitian menunjukan Pertama, perlindungan hukum pemerintah daerah terhadap Geopark Nasional Ciletuh sudah ada upaya namun belum maksimal, Kedua, Upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah pembentukan badan pengelola kawasan Geopark Nasional Ciletuh dalam upaya pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan. Upaya masyarakat melakukan gerakan pelestarian secara mandiri bersinergi dengan pemerintah daerah.

Page 5 of 17 | Total Record : 166

3 4 5 6 7

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 16 No. 2 (2025): Surya Kencana Satu Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu Vol. 15 No. 2 (2024): Surya kencana Satu Vol. 15 No. 1 (2024): Surya Kencana Satu Vol 14, No 2 (2023): SURYA KENCANA SATU Vol 14, No 1 (2023): SURYA KENCANA SATU Vol 13, No 2 (2022): SURYA KENCANA SATU Vol 13, No 1 (2022): SURYA KENCANA SATU Vol 12, No 2 (2021): SURYA KENCANA SATU Vol 12, No 1 (2021): SURYA KENCANA SATU Vol 11, No 2 (2020): SURYA KENCANA SATU Vol 11, No 1 (2020): SURYA KENCANA SATU Vol 10, No 2 (2019): SURYA KENCANA SATU Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU Vol 9, No 2 (2018): SURYA KENCANA SATU Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 6, No 2 (2016): SURYA KENCANA SATU Vol 6, No 1 (2016): SURYA KENCANA SATU More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dr. Taufikkurrahman,

Contact Email
taufik.qman@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
dinamikahukum_fh@unpam.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dr. Taufikkurrahman,

Contact Email taufik.qman@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official dinamikahukum_fh@unpam.ac.id

Editorial Address -

Location Kota tangerang selatan, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dr. Taufikkurrahman,

Contact Email
taufik.qman@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
dinamikahukum_fh@unpam.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA