cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Taufikkurrahman,
Contact Email
taufik.qman@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 20852339     EISSN : 26547252     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bula Maret dan Oktober.
Arjuna Subject : -
Articles 170 Documents
 13   14   15   16   17 
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Manifestasi Kemandirian Daerah Inayah, Wafa Nihayati; Winkar Setya, Kartika; Suwarno, Ernawati; Dahlia, Dea; Syamkirana Putra, Ade M
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 2 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penilitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganilis Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Manifestasi Kemandirian Daerah. Pendapatn Asli Daerah (PAD) ini dapat menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintahan Daerah. Metode penelitian yang digunakan, adalah peneliatian yuridis normative, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dengan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sehingga kemampuan fiskal nantinya untuk melaksanakan pembangunan di daerah berjalan secara efektif, efisien dan merata serta optimal. Namun ada beberapa langkah- langkah yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya Ekstensifikasi Pendapatan; Intensifikasi Pendapatan; Penguatan Kelembagaan.
Hukum di Era AI: Bagaimana Mahasiswa Hukum Bisa Tetap Relevan Saat Algoritma Mulai Menulis Putusan? Pratidina , Ginung
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 2 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah merambah sistem peradilan, termasuk kemampuan algoritma dalam menganalisis kasus dan bahkan menghasilkan draf putusan. Fenomena ini menimbulkan tantangan eksistensial bagi profesi hukum, khususnya mahasiswa hukum yang sedang mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak transformasi digital berbasis AI terhadap relevansi kompetensi mahasiswa hukum di Indonesia, serta merumuskan strategi adaptasi pendidikan hukum dalam menghadapi era putusan algoritmik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi literatur terhadap jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan kebijakan dari lembaga hukum nasional maupun internasional. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan komparatif dan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI mampu meningkatkan efisiensi administratif peradilan, ia tidak mampu menggantikan pertimbangan nilai, keadilan substantif, dan konteks sosial yang menjadi inti dari profesi hukum. Oleh karena itu, mahasiswa hukum harus mengembangkan literasi digital, pemikiran kritis, dan empati hukum sebagai kompetensi inti abad ke-21. Simpulan penelitian menegaskan bahwa relevansi mahasiswa hukum tidak ditentukan oleh kemampuan teknis semata, melainkan oleh kapasitasnya memahami batas-batas AI dan mempertahankan esensi kemanusiaan dalam penegakan hukum.
Polemik Dalam Upaya Perampasan Aset Sebagai Bentuk Memiskinkan Koruptor Di Indonesia Rufaidah, Rufaidah; Azis, Abdul
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 2 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai polemik yang muncul dalam upaya perampasan aset sebagai langkah untuk memiskinkan pelaku korupsi di Indonesia. Permasalahan utama terletak pada aspek kewenangan dan pembuktian, mengingat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perampasan aset memiliki peran penting dalam memulihkan kerugian negara yang selama ini hasilnya belum sebanding dengan nilai aset yang berhasil dirampas. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan beberapa solusi, antara lain perlunya sistem pengawasan yang ketat terhadap lembaga pengelola aset rampasan agar tidak terjadi penyalahgunaan, serta peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum. RUU tersebut juga perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru di masa mendatang. Konsep unexplained wealth atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan juga disarankan untuk dimasukkan ke dalam RUU sebagai upaya mempermudah proses pembuktian korupsi, misalnya melalui pemanfaatan data LHKPN. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, menggunakan metode analisis terhadap permasalahan yang ada. Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).
Lampau dan Datang: Model Keberlanjutan Pertanggungjawaban Presiden kepada Rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Firmansyah R., Adithya Tri; Wafa Nihayati Inayah; Taupik Hidayat
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 17 No. 1 (2026): JURNAL SURYA KENCANA SATU: DINAMIKA MASALAH HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bangun rancang sistem pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat secara ideal merupakan senjata utama dalam mewujudkan pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, tentu keberadaan mekanisme pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat menjadi suatu kebutuhan krusial guna menjamin keberlanjutan program pembangunan pada setiap episode kepemimpinan. Sementara itu, dalam upaya mewujudkan demokratisasi, keterlibatan masyarakat, serta pengawasan oleh publik, mekanisme pertanggungjawaban Presiden memegang peran penting. Demokrasi sebagai prinsip “dari, oleh, dan untuk rakyat”, pada aspek “dari” dan “oleh” telah terfasilitasi melalui hak politik dan Pemilihan Umum (Pemilu), namun aspek “untuk” rakyat masih memerlukan penguatan, khususnya dalam pembuktian jika kinerja Presiden secara nyata berorientasi pada kepentingan rakyat. Pembuktian tersebut memerlukan sarana pertanggungjawaban Presiden untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Namun, dewasa ini pelaksanaan pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat belum memiliki kepastian hukum dan cenderung bersifat tradisional. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pertanggungjawaban Presiden dalam optik historis, serta merumuskan model pengaturan keberlanjutan mekanisme pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat melalui MPR ke depan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), serta pendekatan sejarah (historical approach). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat pasca perubahan UUD 1945 dan penghapusan GBHN, kehilangan kerangka normatif yang jelas, sehingga cenderung abstrak dan tidak berkepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat melalui MPR yang ditegaskan melalui amandemen konstitusi khususnya Pasal 2 dan Pasal 4, sebagai wujud akuntabilitas, penguatan partisipasi publik, serta penopang kesinambungan pembangunan nasional dalam sistem demokrasi.
Analisis Konstitusionalitas Perpol Nomor 10 Tahun 2025 dalam Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Netralitas Aparatur Negara, dan Reformasi Sektor Keamanan Nur Ali Rahman; Athari Farhani
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 17 No. 1 (2026): JURNAL SURYA KENCANA SATU: DINAMIKA MASALAH HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 (Perpol 10/2025) yang mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi, termasuk pada kementerian dan lembaga negara, memunculkan problematika konstitusional yang signifikan. Persoalan ini semakin kompleks pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa anggota Polri aktif tidak dapat menduduki jabatan sipil tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik normatif antara Perpol 10/2025 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan terkait lainnya dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan teori negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpol 10/2025 berpotensi bertentangan dengan prinsip hierarki norma (Stufenbau Theory), asas legalitas, asas kepastian hukum, serta doktrin netralitas aparatur negara. Selain itu, praktik penugasan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil berpotensi mengaburkan batas antara fungsi keamanan dan fungsi sipil serta menghambat konsolidasi reformasi sektor keamanan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penegasan status kepegawaian, dan penguatan pengawasan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip konstitusional.
Optimalisasi Fungsi Pengadilan Agama dalam Mewujudkan Kemaslahatan Hukum Keluarga Islam Perspektif Maqasid al-Syari’ah Handayani, Dwi Sri; Prastiwi, Dian Eka
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 17 No. 1 (2026): JURNAL SURYA KENCANA SATU: DINAMIKA MASALAH HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadilan Agama memainkan peran utama dalam memutuskan perkara hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, warisan, dan konflik keluarga. Penyelesaian kasus tidak hanya berfokus pada penerapan aturan hukum formal, tetapi juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, metode maqāṣid al-syarī'ah sangat penting untuk menganalisis dan memahami tujuan dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peningkatan peran Pengadilan Agama dalam memajukan kesejahteraan hukum keluarga Islam melalui lensa maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini memanfaatkan metodologi penelitian hukum normatif, yang menggabungkan pendekatan konseptualisasi dan teknik penelitian pustaka. Data diperoleh dari dokumen legislatif, literatur hukum Islam, dan sumber ilmiah lainnya yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai entitas penyelesaian melalui prosedur litigasi, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan hasil yang damai dalam hubungan keluarga. Peningkatan fungsi Pengadilan Agama diwujudkan melalui upaya para hakim dalam memutuskan perkara dengan mempertimbangkan unsur normatif dan standar nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah, secara khusus terkait penjagaan terhadap agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariah, serta melalui hasil mediasi. Akibatnya, keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi ikut mendorong keadilan substantif dan kesejahteraan bagi masyarakat Muslim.
Pergeseran Paradigma Agunan dalam Pembiayaan di Bank Syariah: Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Akad Ar-Rahn Annisaul Maslamah; Anggun Kirana
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 17 No. 1 (2026): JURNAL SURYA KENCANA SATU: DINAMIKA MASALAH HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbankan syariah sebagai high risk business menghadapi risiko pembiayaan yang relatif lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional, akibat kompleksitas struktur akad syariah serta potensi moral hazard dalam hubungan antara bank dan nasabah. Dalam menghadapi risiko tersebut, bank syariah wajib melakukan analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C sebagaimana diamanatkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, di mana aspek collateral dalam perbankan syariah diwujudkan melalui penggunaan akad ar-rahn. Meskipun secara normatif tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan penggunaan ar-rahn dalam setiap pembiayaan, dalam praktiknya bank syariah cenderung menerapkannya sebagai bagian dari implementasi prinsip kehati-hatian, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah telah terjadi pergeseran fungsi ar-rahn dari yang semula bersifat pelengkap (accesoir) menjadi suatu keharusan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual ar-rahn dalam hukum Islam berkedudukan sebagai perjanjian tambahan yang berfungsi sebagai instrument pengaman risiko wanprestasi, bukan sebagai unsur utama dalam terbentuknya hubungan pembiayaan. Namun, dalam praktik perbankan syariah kontemporer, ar-rahn tidak lagi semata-mata bersifat pelengkap melainkan cenderung menjadi faktor dominan dalam pertimbangan pemberian pembiayaan. Pergeseran ini berakibat terbentuknya pola collateral-based financing yang berpotensi mengaburkan prinsip trust-based financing yang merupakan ciri khas bank syariah, menimbulkan ketidakpastian hukum akibat berkembangnya norma praktik di luar ketentuan formal, serta membatasi akses pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki agunan memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyeimbangan antara penerapan prinsip kehati-hatian dan pemeliharaan karakteristik pembiayaan berbasis kepercayaan agar fungsi ar-rahn tetap berada dalam koridor sebagai instumen pengaman bukan sebagai penentu utama dalam pemberian pembiayaan.
Urgensi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan Demi Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Organ Perusahaan Perseroan Khususnya Direksi Muhammad Teguh Pangestu; Maddenleo T Siagian
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 17 No. 1 (2026): JURNAL SURYA KENCANA SATU: DINAMIKA MASALAH HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yayasan, badan hukum, perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan di sisi lain, Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, memosisikan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Secara yuridis, kekayaan negara atau keuangan negara yang disetorkan ke kas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) demi hukum telah menjadi milik BUMN itu sendiri. Hal ini terjadi pemisahan kekayaan negara dengan kekayaan BUMN. Badan Milik Negara merupakan separate legal entity, artificial person, rechtpersoon. Jadi, kedudukan negara dalam BUMN sebagai badan hukum privat (pemegang saham), bukan badan hukum publik, sehingga secara fisik, keuangan negara yang disetorkan ke kas BUMN dinilai sebagai saham. Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generale (aturan khusus mengesampingkan aturan umum), aturan yang dipakai untuk menentukan status keuangan negara pada BUMN yaitu Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara harus diperlakukan sebagai aturan khusus (les specialis). Selanjutnya, jika dikaitkan asas lex posteriori derogat legi priori (aturan baru mengesampingkan aturan lama), maka Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara harus menjadi dasar hukum untuk menentukan status keuangan negara pada BUMN.
Menelaah Efektivitas Sistem Pemidanaan di Indonesia dan Keseimbangan antara Keadilan, Pencegahan dan Pembinaan Narapidana Bambang Santoso; Amelia Haryanti; Moch Fajar Fadillah
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 17 No. 1 (2026): JURNAL SURYA KENCANA SATU: DINAMIKA MASALAH HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah efektivitas sistem pemidanaan di Indonesia serta mengkaji keseimbangan antara aspek keadilan, pencegahan, dan pembinaan narapidana. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pemidanaan di Indonesia diimplementasikan dalam praktik, apakah telah mencerminkan keseimbangan antara tujuan pemidanaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia telah mengalami perkembangan menuju pendekatan yang lebih humanistik melalui penguatan konsep restorative justice dan individualisasi pidana. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakseimbangan, khususnya dominasi pidana penjara yang berdampak pada overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta belum optimalnya fungsi pembinaan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pemidanaan alternatif dan optimalisasi sistem pemasyarakatan guna mencapai keseimbangan antara keadilan, pencegahan, dan pembinaan secara berkelanjutan.
Kepastian Hukum Putusan Pengadilan sebagai Pengganti Akta Jual Beli dalam Praktik Jual Beli Tanah dan Bangunan yang Dilakukan di Bawah Tangan Dian Ekawati; Dadan Herdiana
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 17 No. 1 (2026): JURNAL SURYA KENCANA SATU: DINAMIKA MASALAH HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah putusan pengadilan dapat berfungsi sebagai pengganti akta jual beli dan sejauh mana putusan tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang setara dengan akta autentik yang dibuat oleh PPAT. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus terhadap putusan pengadilan yang digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah, serta wawancara dengan hakim, PPAT, dan pejabat pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan dasar pendaftaran tanah, ia bukanlah pengganti ideal dari akta jual beli. Putusan pengadilan bersifat deklaratif dan lahir dari proses pembuktian yang panjang, sehingga tidak serta-merta mencerminkan kesepakatan para pihak sebagaimana yang dituangkan dalam akta autentik. Selain itu, penggunaan putusan pengadilan sebagai dasar pendaftaran tanah sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum baru, terutama jika ada pihak ketiga yang merasa dirugikan atau jika terjadi tumpang tindih hak atas tanah. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat agar memahami risiko transaksi di bawah tangan.

Page 17 of 17 | Total Record : 170

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 1 (2026): JURNAL SURYA KENCANA SATU: DINAMIKA MASALAH HUKUM DAN KEADILAN Vol. 16 No. 2 (2025): Surya Kencana Satu Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu Vol. 15 No. 2 (2024): Surya kencana Satu Vol. 15 No. 1 (2024): Surya Kencana Satu Vol 14, No 2 (2023): SURYA KENCANA SATU Vol 14, No 1 (2023): SURYA KENCANA SATU Vol 13, No 2 (2022): SURYA KENCANA SATU Vol 13, No 1 (2022): SURYA KENCANA SATU Vol 12, No 2 (2021): SURYA KENCANA SATU Vol 12, No 1 (2021): SURYA KENCANA SATU Vol 11, No 2 (2020): SURYA KENCANA SATU Vol 11, No 1 (2020): SURYA KENCANA SATU Vol 10, No 2 (2019): SURYA KENCANA SATU Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU Vol 9, No 2 (2018): SURYA KENCANA SATU Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU Vol 6, No 2 (2016): SURYA KENCANA SATU Vol 6, No 1 (2016): SURYA KENCANA SATU More Issue