Articles
152 Documents
<![CDATA[PENDEKATAN EKONOMI TERHADAP HUKUM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Hernawati RAS]]>
<![CDATA[ Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2015): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XIV:2:2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kondisi hukum yang sudah tidak stabil lagi dikarenakan aparat penegak hukum yang korup dan tak mempunyai nilai-nilai philosophia, yang justru melakukan tindakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Memperhatikan kenyataan bahwa hakim, penasihat hukum dan individu agaknya melihat hukum dalam kaitannya dengan hak dan keadilan, terdapat ssuatu aliran pemikiran hukum yang tidak hanya mendukung bahwa hukum harus memperhatikan efisiensi ekonomi, tetapi juga mengemukakan suatu teori deskriptif tentang efisiensi ekonomi dan perlindungan kekayaan sebagai suatu nilai ( the economic efficiency and the protection of wealth as a value). Sementara pengadopsian seutuhnya substansi regulasi UNCAC 2003 akan menjadi langkah strategis pembenahan sistem dan pembaruan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan sangat strategis. Termasuk dalam masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana, kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan. Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan, untuk mengoperasionalkan hukum pidana.]]>
<![CDATA[PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Mezhi Nur Aslia]]>;
<![CDATA[Ai Marliah]]>
<![CDATA[ Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2015): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XIV:2:2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut kita semua dituntut untuk mematuhinya agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindak pidana korupsi tidak terjadi hanya ditingkatan pusat melainkan juga terjadi di daerah-daerah dan dapat melibatkan pejabat. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, penulisan bersifat deskritif analitis. Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi]]>
<![CDATA[SENGKETA HUKUM PEMEGANG CESSIE YANG DIBELI DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Dini Ramdania]]>
<![CDATA[ Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2015): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XIV:2:2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu cara penyelesaian kredit bermasalah atau yang lebih dikenal dengan sebutan “kredit macet” yaitu dengan cara pengambilalihan kredit melalui cessie. Cessie merupakan suatu cara pengalihan dan atau penyerahan hak milik dimana yang menjadi objek pengalihan yang dimaksud disini adalah piutang atas nama. Dalam Pasal 613 KUHPerdata ayat (1) ditegaskan bahwa penyerahan piutang atas nama harus dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan yang disebut dengan akta Cessie, dimana hak-hak atas kebendaan itu dialihkan kepada pihak ketiga sebagai penerima pengalihan. Pada ayat (2) ditambahkan, bahwa penyerahan tersebut tidak berakibat hukum kepada debitur melainkan setelah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB UNDERWRITER DALAM PENJAMINAN EMISI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL ]]>
<![CDATA[Eni Dasuki Suhardini]]>
<![CDATA[ Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2015): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XIV:2:2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perjanjian Penjaminan emisi merupakan salah satu kegiatan dalam rangka penawaran umum yang dilakukan oleh emiten. Kegiatan ini melibatkan underwriter,dimana pihak penjamin emisi/ underwriter akan bekerja berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh emiten.Adakalanya dalam kegiatan ini pihak emiten tidak melibatkan penjamin emisi dalam menawarkan efeknya, dengan alasan jumlah yang ditawarkan sedikit, dan emiten tersebut menugaskan karyawannya.Masalah lain yang dapat timbul, yaitu apabila pihak underwriter/penjamin emisi tidak melaksanakan komitmennya. Menurut UUPM, Underwriter hanya membantu emiten untuk menjualkan efeknya dalam rangka penawaran umum berdasarkan komitmen yang disepakati, dan pernyataan pendaftaran emiten telah efektif.]]>
<![CDATA[PENGESAMPINGAN PERKARA (DEPONERING) OLEH JAKSA AGUNG ]]>
<![CDATA[Sri Mulyati Chalil]]>
<![CDATA[ Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2016): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XV:1:2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hukum sebagai perlindungan dalam kepentingan manusia agar kepentingan manusia dapat terlindungi, hukum harus dilaksanakan melalui pelaksanaan dalam penegakan hukum sehingga hukum menjadi suatu kenyataan. Salah satu lembaga negara yang berperan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia,untuk menjalankan fungsinya dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mengendalikan tugas dan wewenangnya. Jaksa Agung HM Prasetyo mengesampingkan perkara (deponering) mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dengan alasan kepentingan umum. Permasalahan hukum yang akan dikaji adalah mengenai konsep kepentingan umum yang menjadi alasan dikeluarkannya deponering terhadap kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, serta relevansi pengesampingan perkara (deponering) dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law).]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI ]]>
<![CDATA[Fatia Kemalayanti]]>;
<![CDATA[Sri Pursetyowati]]>
<![CDATA[ Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2016): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XV:1:2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan, salah satu ketentuannya yaitu tidak mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Tidak hanya perkawinannya yang dianggap tidak sah, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut dianggap tidak sah. Penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas ini dengan menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran tentang masalah perkawinan siri dengan kedudukan anak dari perkawinan siri tersebut yang dianalisa melalui peraturan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak dari perkawinan siri danakta kelahiran anak dari perkawinan siri masih dapat dikeluarkanolehinstansi pencatatan sipil yang berdasarkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum yang dihubungkan dengan Kasus Machicha dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.Perkawinan yang sahadalahperkawinan yang memenuhi ketentuan tidak hanya syarat dan rukun Islam, bahkan proses administrative seperti pencatatan perkawinan menjadi ketentuan kedudukan hukum perkawinan tersebut. Setelah mendapatkan kedudukan perkawinan yang sah maka akta kelahiran anak yang dimohonkan tidak mencantumkan nama ayahnya sebaiknya agar mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran anak tersebut dengan dasar akta perkawinan yang sah.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ]]>
<![CDATA[Atang Hidayat]]>
<![CDATA[ Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2016): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XV:1:2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hubungan antara para pihak pelaku usaha tidak selamanya harmonis sebagai contoh hubungan antara BUPIUNU dengan Penyalurnya tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak solar. Dan hubungan antara Pelaku Usaha Industri Minyak Bumi dan Kontraktornya tentang proses pelaksanaan Bioremediasi. Yang mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian kerjasama yang telah dibuat dengan itikad baik dan disepakati kedua belah pihak. Pemasalahan yang pertama penerapan hukum terhadap penegakan hukum administratif dalam perjanjian kerjasama tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak solar berdasarkan UU Migas, kedua kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan oleh BUPIUNU apabila penegakan hukum administratif tidak dilaksanakan dengan baik. Penerapan hukum terhadap penegakan hukum administratif dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak belum dilaksanakan secara konsisten atau memadai berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu UU Migas dan Permen ESDM No.16 tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak. Kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan oleh BUPIUNU apabila penegakan hukum administratif tidak dilaksanakan dengan baik, kendalanya kurang pengawasan, kegiatan distribusi akan terhambat, upaya yang dapat dilakukan diantaranya melakukan klarifikasi rencana kegiatan sebelum dilaksanakan kegiatan penyaluran bahan bakar minyak terkait operasional penyelenggaraan penyaluran sehingga diharapkan adanya hasil evaluasi yang cermat dan tepat apabila adanya kekurangan atau ketidaklengkapan siklus penegakan hukum administratif.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI PENGGUNA JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT SWASTA ]]>
<![CDATA[Eni Dasuki Suhardini]]>
<![CDATA[ Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2016): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XV:1:2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan dunia medis menuntut peranan rumah sakit dalam menunjang kesehatan masyarakat bekerja secara profesional. Maju mundurnya rumah sakit ditentukan oleh keberhasilan dari pihak- pihak yang bekerja di rumah sakit, dalam hal ini dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya.Pihak rumah sakit dituntut mampu memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada pasien. Hubungan pasien dengan rumah sakit merupakan hubungan keperdataan, dimana apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atau kelalaian , maka pihak yang lain (korban) dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Perlindungan hukum terhadap pasien dituangkan dalam beberapa ketentuan yuridis, yaitu UU Perlindungan Konsumen, UU Kesehatan , UU Rumah Sakit, dan UU Praktik Kedokteran.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN (FLIGHT DELAY) ]]>
<![CDATA[Rio Damas Putra]]>;
<![CDATA[Deny Haspadah]]>
<![CDATA[ Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2016): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XV:1:2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengangkutan udara niaga saat ini mengalami perkembangan pesat hal tersebut ditandai dengan banyaknya perusahaan penerbangan yang menyediakan jasa transportasi udara, serta banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa transportasi udara. Dalam penyelenggaraan penerbangan ternyata banyak hak-hak konsumen yang tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh perusahaan penerbangan seperti banyak kasus keterlambatan penerbangan (flight delayed). Sehubungan dengan itu diperlukan adanya pengaturan-pengaturan secara hukum untuk menentukan tanggung jawab perusahaan penerbangan sehingga kepentingan konsumen terlindungi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan bagi konsumen tersebut penulis meneliti dengan mengambil perumusan masalah: Bagaimana bentuk pengaturan mengenai Perlindungan Konsumen terhadap Keterlambatan Penerbangan (Flight Delayed) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang atas Keterlambatan Penerbangan (Flight Delayed) dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tentang Penangganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analistis. Data penelitian meliputi data primer, data sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan, studi lapangan: wawancara, observasi, dan studi dokumen (bahan pustaka). Lokasi penelitian dilakukan di PT Lion Mentari Air lines Pusat Jakarta,Kementerian Perhubungan, dan PT (persero) Angkasa Pura II. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa keterlambatan penerbangan (flight delayed) yang menjadi tanggung jawab PT Lion Mentari Airlines terhadap penumpang atau konsumen penerbangan domestik yaitu keterlambatan penerbangan. Tanggung jawab maskapai Lion Air didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.]]>
<![CDATA[REFORMASI HUKUM BIDANG INVESTASI ASING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Joko Trio Suroso]]>
<![CDATA[ Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2016): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XV:1:2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Lembaga finansial seperti bank, biasanya menerima tabungan kemudian meminjamnkan di mana penawar dan peminta dana dipertemukan melalui perantara, seperti pasar saham, pasar obligasi dan pasar opsi. Harga dari wahana investasi dalam pasar, merupakan hasil dari keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan. Dengan disepakatinya General Agreement On Tariff and Trade (GATT) di Uruguay Arround tahun 1994, dan kemudian menjadi World Trade Organizatiom (WTO) dapat dikatan merupakan cikal bakal awal terjadinya arus terjadinya investasi besar-besaran antar Negara-negara, khususnya dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Salah satu hal yang berkaitan dengan kesepakatan GATT – WTO yang dimaksud yaitu mengenai perdagangan investasi yang disebut dengan Trade Related Investment Measures (TRIMs). Dalam TRIMs ditentukan bahwa setiap negara penandatangan perseujuan TRIMs tidak boleh membedakan antara modal dalam negeri dan modal asing. Dari ketentuan TRIMs tersebut bahwa investasi asing tidak lepas hubungannya dengan kegiatan perdagangan internasional, karena setiap kegiatan investasi selalu berbarengan dengan jalur perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan.]]>
