cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Iza Rumesten RS
Contact Email
izarumestenunsri@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
repertoium.mkn@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 2086809X     EISSN : 26558610     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya. Jurnal ilmiah ini menjadi sarana publikasi bagi para akademisi dan praktisi dalam mempublikasi artikel ilmiah di bidang hukum kenotariatan dan ke-PPAT-an. Ruang lingkup jurnal Repertorium meliputi bidang: Hukum Kontrak, Hukum Perjanjian, Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan Cyber Notary.
Arjuna Subject : -
Articles 310 Documents
 20   21   22   23   24 
IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DISEKTOR PERTAMBANGAN Diansyah, Tabrani; Zuhir, Mada Apriandi; Rumesten, Iza
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 8 No. 1 (2019): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v8i1.309

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Selain itu dinyatakan pula bahwa “pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya” sebagaimana dicantumkan pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan. Rumusan masalah yang diangkat adalah:  bagaimana implikasi hukum dan kendala yang muncul atas berlakunya Undang-Undang tersebut, serta bagaimana konsep pengaturan hukum dimasa yang akan datang terkait dengan pengelolaan pertambangan tersebut di Kabupaten Lahat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sejarah, melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diolah dengan mengidentifikasi, membandingkan, dan menghubungkan kemudian dianalisi secara kualitatif serta ditarik kesimpulan dengan penalaran deduktif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 berimplikasi kepada kekosongan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat yang memunculkan kendala dengan tidak adanya dasar kewenangan pengelolaan pertambangan tersebut. Konsep pengaturan hukum dimasa yang akan datang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat ialah seharusnya kewenangan pengelolaannya berada pada Pemrintah Daerah Kabupaten Lahat yang disusun dan dijalankan atas dasar otonomi seluas-luasnya serta keragaman daerah
VIDEO KONFERENSI DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BERDASARKAN PASAL 77 UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS Agung Putra, Yahya; Yahanan, Annalisa; Trisaka, Agus
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 8 No. 1 (2019): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v8i1.310

Abstract

Penulisan artikel ini difokuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dapat dilaksanakan melalui video konferensi berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Dalam RUPS secara Video konferensi peserta rapat tidak hadir secara langsung berhadapan dengan peserta lain dan Notaris maka diperlukan adanya tanda tangan elektronik (e-signature) bagi para peserta rapat yang tidak hadir secara fisik di tempat penyelenggaraan rapat. Akta yang dibubuhi tanda tangan elektronik dapat dipersamakan dengan data elektronik atau informasi elektronik yang kedudukannya diakui sebagai alat bukti yang sah. Prosedur pelaksanaan pembuatan akta semacam ini bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf m UU tentang Jabatan Notaris bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap dan saksi. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis pengaturan tentang persyaratan Video konferensi dalam kaitannya dengan Cyber Notary  (2) Untuk menganalisis implementasi dari RUPS melalui video konferensi,  (3 )Untuk menganalisis serta memberikan saran terhadap peran dan tanggung jawab Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan melalui Video Konferensi Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. sehingga dapat menemukan pemecahan permasalahan mengenai RUPS video konverensi.
PENGALIHAN HAK PENGUASAAN TANAH MENURUT UUPA DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI Amir, Arivan
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 8 No. 1 (2019): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v8i1.311

Abstract

Penguasaan atas tanah merupakan kewenangan yang memberikan kebebasan untuk pemegang kuasa atas tanah untuk bebas menggunakan dan mengusahakan tanahnya untuk keperluan apapun selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ataupun kesusilaan. Tanah merupakan sumber konflik jangka panjang yang apabila tidak ditanggulangi dengan segera dapat menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Penguasaan atas suatu bidang atas tanah bukan berarti seseorang yang menguasai tersebut diakui oleh Negara sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut, kepemilikan tanah harus dibuktikan dengan adanya bukti yuridis, dan pembuktian yuridis yang diakui oleh Negara adalah sertifikat hak atas tanah. Saat ini, banyak masyarakat yang menduduki atau menguasai tanah namun tidak memiliki sertifikat, sehingga penguasaan tanahnya dibuktikan dengan alat bukti yuridis lain seperti Akta Autentik, Surat Pengakuan Hak dan bahkan surat bawah tangan, peralihan terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat biasanya dilakukan dengan proses pengoperan hak ataupun jual beli, hal ini dilakukan karena kepemilikan bidang tanahnya secara yuridis belum diakui oleh negara sehingga dalam peralihannya, yang dialihkan hanyalah hak keperdataan yang melekat antara subjek dan objek tanah. Peralihan terhadap penguasaan tanah yang belum bersertifikat dilakukan dihadapan Notaris sebagai penyedia jasa hukum, sepanjang alat bukti yuridisnya merupakan akta autentik, dan seharusnya setiap hak atas tanah yang belum memiliki sertifikat harus segera dilakukan pendaftaran sehingga kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dapat diwujudkan dan kepemilikan tanahnya dapat dibuktikan dengan alat bukti yuridis yang sempurna, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji secara mendalam dan eksplisit yang dipergunakan sebagai acuan untuk mengetahui analisis hukum yang konkret mengenai permasalahan yang diteliti
KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERKELAMIN GANDA DALAM HUKUM ISLAM Putri, Zeta Fadiah Inge
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 8 No. 1 (2019): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v8i1.312

Abstract

Masalah kewarisan dalam Hukum Islam merupakan hal yang sangat penting, karena berkenaan dengan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumahnya, dan bagaimana mendapatkannya agar memberikan kepastian hukum terhadap hak milik seseorang dengan cara yang seadil-adilnya. Untuk penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya  kematian, maka perlu pengaturan secara rinci agar tidak ada perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi tersebut. Pembagian hak kewarisan dalam Islam yaitu dua bagian untuk laki-laki berbanding satu untuk perempuan. Firman Allah dalam Surat An-nisa ayat 11. Pada umumnya, usaha untuk memperoleh identitas jenis kelamin merupakan proses yang lancar dan bebas dari kesulitan. Manusia dikelompokkan sebagai pria dan wanita waktu lahir diperlakukan sebagaimana anak laki-laki dan perempuan oleh orang tua dan dengan mudah mempelajari jenis kelamin ketika dewasa. Namun sejumlah kecil orang, memiliki kesulitan dalam menentukan jenis kelamin. Yang dimaksudkan adalah berkelamin ganda atau di dalam Islam dikenal dengan sebutan Khunsa,yang memiliki kondisi fisik berbeda dari manusia pada umumnya dengan memiliki dua jenis kelamin sekaligus. Dengan adanya kondisi khunsa ini maka terdapat kebingungan dalam hal menentukan hak waris atau kewarisanya, oleh sebab itu pokok permasalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penentuan status orang yang berkelamin ganda dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional, serta bagaimana kedudukan ahli waris yang berkelamin ganda dalam Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif eskplanatif dengan pendekatan Perundang-Undanga, Sosiologis dan juga Kasus, serra  menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka
LEGALISASI PERJANJIAN KREDIT OLEH NOTARIS YANG BERBEDA DENGAN NOTARIS PEMBUAT COVERNOTE Oktafian, Bonny; Ridwan, Ridwan; Syarifuddin, Achmad
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 8 No. 1 (2019): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v8i1.313

Abstract

Seorang Notaris berwewenang membuat akta autentik. Diantara akta autentik, Notaris juga mempunyai wewenang yang di atur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2014, selanjutnya disebut Undang-undang Jabatan Notaris, yang salah satunya mengatur tentang legalisasi atau pengesahan. Didalam perjanjian khususnya perjanjian kredit di dunia perbankan, dalam praktinya selain membuat akta autentik dan kewenangan lain yang di atur dalam Pasal 15 Undang-undang jabatan Notaris, Notaris juga sering mengeluarkan surat berupa “Covernote” atau catatan penutup. Alasan Notaris sering mengeluarkan Covernote karena Notaris belum tuntas pekerjaannya dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta autentik. yang mana tujuan dikeluarkannya covernote tersebut untuk mempelancar pencairan kredit bank. Dan didalam prakteknya ditemukan bahwa notaris yang mengeluarkan covernote yang menjadi “jaminan” bagi bank untuk memproses perjanjian kreditnya, tidak dilibatkan lagi dalam pembuatan perjanjian kredit tersebut dengan kata lain bank telah menunjuk notaris yang berbeda dari notaris pembuat covernote semula. Dari hasil kegiatan tersebut penulis menarik kesimpulan pertama; bahwa dalam penujukan Notaris masing-masing pihak boleh menunjuk Notaris mana yang akan dimintakan pertolongannya dalam tugas jabatannya sebagai Notaris, berdasarkan kesepakatan antara para pihak. Kedua; menurut penulis pertimbang bank menunjuk notaris berbeda dalam proses pembuatan perjanjian kredit, dikarena alasan kelancaran proses perbankan pada bank tersebut
Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik dalam rangka Cyber Notary Bahri, Syamsul; Yahanan, Annalisa; Trisaka, Agus
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 8 No. 2 (2019): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v0i0.356

Abstract

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam Undang Undang Jabatan Notaris yang muncul akibat dari kemajuan teknologi. Pada umumnya, akta otentik yang dibuat dan/atau dihadapan notaris dicetak menggunakan kertas.  Namun, dengan perkembangan teknologi administrasi perkantoran sudah mulai tidak menggunakan kertas (paperless). Cyber Notary mempunyai fungsi utama dalam melakukan sertifikasi dan autentifikasi terhadap kegiatan transaksi elektronik. Transaksi Elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai kewenangan notaris dalam mensertifikasi taransaksi elektronik, Siapa pihak penyelenggara sertifikasi transaksi elektronik kedepannya yang ditawarkan dalam bidang kenotariatan, dan tanggung jawab Ikatan Notaris Indonesia sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik terhadap transaksi elektronik. Penelitian hukum ini adalah penelitian yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Tanggungjawab Ikatan Notaris Indonesia sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik dapat ikut andil dalam menjaminan keamanan dan hadirnya kepastian hukum guna menjalankan transaksi yang dilakukan secara elektronik oleh para pihak yang melakukannya. Serta menjadikan Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah organisasi yang dapat mengambil peran sebagai suatu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia para notaris agar tidak ketinggalan dalam kemajuan perkembangan teknologi. Abstract: This study examines the authority of the Notary in certifying transactions carried out electronically (Cyber Notary) in the Notary Position Act that arises due to technological advances. In general, authentic deeds are made and/or before a notary printed using paper. However, with the development of office administration technology has begun to use paperless. Cyber Notary has the main function of certifying and authenticating electronic transaction activities. Electronic Transactions are legal actions carried out using a computer, computer network, and/or other electronic media. This legal research is a normative study using a legislative approach, a historical approach, and a conceptual approach. However, it is regulated more clearly and completely based on the Information and Electronic Transaction Law (ITE). Meanwhile, the responsibility of the Indonesian Notary Association as an organizer of electronic certification can take part in guaranteeing security and the presence of legal certainty to carry out transactions carried out electronically by the parties who did it. As well as making the Indonesian Notary Association as a forum for organizations that can take a role as a way to improve the quality of human resources notaries so as not to miss the progress of technological development.
KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DI HADAPAN PENGHADAP DENGAN KONSEP CYBER NOTARY Merlyani, Dwi; Yahanan, Annalisa; Trisaka, Agus
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 9 No. 1 (2020): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v9i1.358

Abstract

Penelitian ini mengkaji pembacaan akta otentik oleh notaris di hadapan penghadap terkait dengan konsep cyber notary. Pembacaan akta merupakan salah satu dari kewajiban seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Ketentuan  pembacaan akta yang berbunyi bahwa “Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan di hadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”,  sementara itu dalam pasal 1868 KUHPerdata di jelaskan bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang di buat dalam bentuk Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”, dari kedua ketentuan tersebut pembacaan akta di hadapan penghadap itu adalah wajib dilakukan. Sedangkan dalam cyber notary di sini posisi penghadap tidak langsung di hadapan notaris namun melalui alat video conference sehingga jarak bukan jadi masalah lagi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis filosofi pembacaan akta otentik oleh notaris di hadapan penghadap, menganalisis kekuatan hukum akta yang pembacaan dan penandatanganan akta berdasarkan konsep cyber notary. Untuk menganalisis bagaimanakah seharusnya pengaturan konsep cyber notary berlaku kedepannya terkait dengan kewajiban notaris membacakan akta otentik dihadapan penghadap berdasarkan Pasal 16 ayat  (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian hukum ini adalah penelitian yang bersifat normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembacaan akta dapat dilaksankan melalui video conference tetap sah sepanjang para pihak menyatakan persetujuannya dan dicantumkan dalam akta. Penadatanganan akta harus segera ditandatangani setelah akta tersebut dibacaka, tetapi penadatangan secara elektronik belum dapat dilakukan karena bertentangan dengan UUJN tentang keotentikan akta.  Walaupun dalam pelaksanannya belum dapat diterapkan mengingat kendala yuridis yang masih dihadapi notaris karena pertentangan undang-undang antara UUJN dan UU ITE. 
PENARIKAN SECARA PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM HUBUNGAN PERLINDUNGAN ANGSURAN KREDIT DEBITUR Wulandari, Esca Sariayu; Ridwan, Ridwan; Syarifuddin, Achmad
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 9 No. 1 (2020): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v9i1.368

Abstract

Penelitian tesis ini membahas tentang penarikan secara paksa objek jaminan fidusia dalam hubungan perlindungan angsuran kredit debitur. Pemberian pembiayaan yang diberikan kepada pihak konsumen sebagai debitur menjadi sebuah utang senilai pembiayaan yang diberikan berikut dengan bunga yang diperjanjian pembiayaaan oleh para pihak. Mengingat sifat perjanjian pembiayaan mengandung sebuah perikatan pokok dalam bentuk utang piutang, maka jasa pemberian pembiayaan juga membutuhkan adanya jaminan yang memadai sebagaimana disebut sebagai jaminan fidusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana keabsahan penarikan objek Jaminan Fidusia secara paksa, serta bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas prestasi (angsuran kredit) yang telah dilakukan terkait dengan penarikan  objek jaminan fidusia secara paksa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah, penarikan jaminan fidusia secara paksa merupakan tindakan sah apabila telah memenuhi prosedur yang tepat dalam penarikan objek jaminan fidusia, tapi dalam praktiknya banyak menemukan masalah karena tidak ada aturan yang jelas tentang  penerima fidusia untuk mengambil objek yang menjadi jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Justru yang biasa dialami penerima fidusia adalah penarikan secara paksa  oleh debt collector. Atas prestasi angsuran kredit yang dilakukan oleh debitur dalam hal terjadi penarikan objek jaminan Fidusia secara paksa tidak adanya perlindungan secara hukum yang jelas sehingga menjadi kerugian bagi debitur dalam arti tidak ada imblan atas prestasi debitur namun debitur merasakan manfaat pemakaian barang selama angsuran berlangsung.
SERTIPIKAT HAK MILIK YANG DIAKUI SEBAGAI ASET PERSEROAN TERBATAS DAN MENJADI JAMINAN HUTANG chatib, idrus maulana; Muntaqo, Firman; Mansyur, Amin
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 8 No. 2 (2019): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v0i0.389

Abstract

Abstrak: Pembangunan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Demikian bunyi salah satu konsideran dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Kepemilikan Perseroan Terbatas atas sebuah hak atas tanah memiliki pembatasan dimana Perseroan Terbatas tidak dapat memiliki tanah dengan status hak milik. Hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh perorangan dan badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 tentang Penunjukan Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Untuk menjamin fasilitas kreditnya Perseroan Terbatas menggunakan sertifikat hak milik atas nama Direksi yang diakui sebagai milik Perseroan berdasarkan surat pernyataan dan pencatatan dalam laporan keuangan Perseroan. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Perseroan adalah pemilik sebenarnya dari suatu hak milik atas tanah bukan merupakan sebuah kepastian hukum, namun pencatatan dalam laporan keuangan merupakan pengakuan sah bahwa suatu aset merupakan milik Perseroan Terbatas. Pencatatan tersebut harus ditindaklanjuti dengan perubahan nama dan status tanah sehingga sah menjadi milik Perseroan Terbatas, selama hal tersebut tidak dilakukan, maka Perseroan Terbatas tidak memiliki dasar hak untuk melakukan perbuatan hukum terkait tanah tersebut.Abstract: National economic development is carried out based on economic democracy with the principle of togetherness, equitable efficiency, sustainable, environmentally sound, independent, and maintaining a balance of progress and national economic unity which aims to realize the welfare of society. This is stated in the considerations of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Ownership rights of land can only be owned by individuals and legal entities stipulated by the Government in accordance with Government Regulation Number 38 of 1963 concerning the Appointment of Legal Entities that Can Have Ownership Rights of Land. In developing its business a Company requires the availability of funds or capital which at this time is often obtained through loans or credit to banking institutions. A statement stating that the Company is the actual owner of a land title is not a legal certainty, but the recording in the financial statements is a legitimate acknowledgment that an asset belongs to a Company. The registration must be followed up with changes to the name and status of the land so that it is legally owned by the Company, as long as this is not done, the Company does not have the right to carry out legal actions related to the land.
PENGATURAN HUKUM PERSETUJUAN SIRKULER LINTAS NEGARA PEMEGANG SAHAM PT PMA DALAM PERJANJIAN KREDIT NOTARIAL oktarina, rini; Syaifuddin, Muhammad; Syarifudin, Achmad
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 8 No. 2 (2019): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v0i0.392

Abstract

Abstrak: Investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing sangat diperlukan untuk menunjang roda pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Dalam menggerakkan pembangunan tersebut, seringkali investor perlu mendapat suntikan pembiayaan kredit dari perbankan. Bagi investor vang berbentuk PT yang mendapat fasilitas kredit dari perbankan, persetujuan pemegang saham adalah salah satu dokumen wajib yang harus dipenuhi. Kendala pemenuhan dokumen tersebut seringkali ditemui pada PT PMA, yang biasanya pemegang saham PT PMA berdomisili di luar negeri. Sebagai solusinya, pemegang saham PT PMA akan memberikan persetujuan melalui keputusan sirkuler yang ditandatangani di negara asal pemegang saham. Dalam Perseroan Terbatas (PT), Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS) merupakan organ tertinggi yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam PT tersebut.  PT yang mendapatkan pembiayaan kredit dari perbankan, biasanya akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham terkait fasilitas yang diperoleh PT. Hal ini yang bisa menjadi salah satu alasan diadakannya RUPS. RUPS dapat  dilaksanakan secara konvensional dan secara sirkuler. RUPS secara konvensional dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemegang saham secara bersamaan. Seringkali juga ditemukan kesulitan untuk ”mengumpulkan” para pemegang saham di saat yang bersamaan, dan untuk mengatasi hal tersebut dapat dilaksanakan pengambilan keputusan secara sirkuler, sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Pada prakteknya, keputusan sirkuler ini dapat dibuat dan ditandatangani oleh pemegang saham PT yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia (luar negeri), keputusan sirkuler inilah yang sering disebut sebagai Keputusan Sirkuler Lintas Negara. Atas dasar Keputusan Sirkuler inilah nantinya akan dituangkan dalam akta perjanjian kredit yg dibuat secara notarial.Abstract:Both domestic and foreign investments are needed to support the wheels of development and the economy in Indonesia. In driving the development, investors often need to get credit financing injections from banks. For PT investors who obtain credit facilities from banks, shareholder approval is one of the mandatory documents that must be met. Constraints on the fulfillment of these documents are often encountered at PT PMA, which is usually the shareholder of PT PMA domiciled abroad. As a solution, the shareholders of PT PMA will give their approval through a circular decision signed in the country of origin of the shareholders. In a Limited Liability Company (PT), the General Meeting of Shareholders of the Company (GMS) is the highest organ that represents the interests of all shareholders in the PT. PT that obtains credit financing from banks, usually will be asked for approval from shareholders related to the facilities obtained by PT. This could be one of the reasons for the holding of a General Meeting of Shareholders. RUPS can be held conventionally and circularly. GMS is conventionally conducted by gathering all shareholders together. It is also often difficult to "gather" shareholders at the same time, and to overcome this a circular decision can be made, as provided for in article 91 of Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies (PT). In practice, this circular decision can be made and signed by PT shareholders domiciled outside the territory of Indonesia (overseas), this circular decision is often referred to as the Cross-Country Circular Decision. On the basis of this Circular Decree, it will later be contained in a notarial deed of credit agreement.

Page 22 of 31 | Total Record : 310

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium Vol. 14 No. 1 (2025): Repertorium Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024 Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024 Vol. 13 No. 2 (2024): Repertorium Vol. 13 No. 1 (2024): Repertorium Vol 12, No 2 (2023): November 2023 Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): Repertorium Vol. 12 No. 1 (2023): Repertorium Vol 11, No 2 (2022): November 2022 Vol 11, No 1 (2022): Mei 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Repertorium Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2 November 2021 Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021 Vol. 10 No. 2 (2021): Repertorium Vol. 10 No. 1 (2021): Repertorium Vol 9, No 2 (2020): VOLUME 9 NOMOR 2 NOVEMBER 2020 Vol 9, No 1 (2020): VOLUME 9 NOMOR 1 MEI 2020 Vol. 9 No. 2 (2020): Repertorium Vol. 9 No. 1 (2020): Repertorium Volume 8 Nomor 2 November 2019 Vol. 8 No. 2 (2019): Repertorium Vol. 8 No. 1 (2019): Repertorium Volume 8 Nomor 1 Mei 2019 Volume 7 Nomor 2 November 2018 Vol. 7 No. 2 (2018): Repertorium Vol. 7 No. 1 (2018): Repertorium Volume 7 Nomor 1 Mei 2018 Vol. 6 No. 2 (2017): Repertorium Volume 6 Nomor 2 November 2017 Volume 6 Nomor 1 Mei 2017 Volume 5 Nomor 2 November 2016 Vol. 5 No. 2 (2016): Repertorium Volume 5 Nomor 1 Mei 2016 Vol. 5 No. 1 (2016): Repertorium Vol. 4 No. 2 (2015): Repertorium Volume 4 Nomor 2 November 2015 Vol. 4 No. 1 (2015): Repertorium Volume 4 Nomor 1 Mei 2015 More Issue