cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Iza Rumesten RS
Contact Email
izarumestenunsri@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
repertoium.mkn@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 2086809X     EISSN : 26558610     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya. Jurnal ilmiah ini menjadi sarana publikasi bagi para akademisi dan praktisi dalam mempublikasi artikel ilmiah di bidang hukum kenotariatan dan ke-PPAT-an. Ruang lingkup jurnal Repertorium meliputi bidang: Hukum Kontrak, Hukum Perjanjian, Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan Cyber Notary.
Arjuna Subject : -
Articles 310 Documents
 27   28   29   30   31 
KETIDAKPASTIAN HUKUM PADA REGULASI BLOCKCHAIN TERHADAP BISNIS DAN KEAMANAN TRANSAKSI Dawwas, Rizal; Fernando, Dadang
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 2 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4081

Abstract

Saat ini teknologi berkembang dengan begitu pesat. Salah satu bukti nyata dalam perkembagan teknologi ialah perkembangan teknologi keuangan digital, salah satunya blockhian. Blockchain dapat dikatakan sebagai open source system karena kebanyakan implementasi blockchain menggunakan perangkat lunak sumber terbuka. Teknologi berbasis blockchain memberikan transparansi kepada semua orang di jaringan, dengan transaksi yang terlihat oleh semua komputer yang terhubung. Blockchain  menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga alam transaksi dengan menggunakan teknologi desentralisasi dan kecerdasan kolektif  jaringan. Regulasi dibutuhkan untuk memberikan perlindungan konsumen dalam pemanfaatan teknologi blockchain yang semakin populer di Indonesia. Blockchain sendiri menawarkan teknologi baru dalam penyimpanan data digital. Ketidakpastian dalam regulasi blockchain dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk ketidakpastian hukum, manajerial, dan teknis. Sehingga dari ketidakpastian hukum ini berdampak pada bisnis dan keamanan transaksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis  ketidakpastian hukum pada regulasi blockchain  terhadap keamanan bisnis dan kemanan transaksi. Untuk mencpai tujuan penelitian tersebut dilkukan penelitian dengan metode normatif penelitian hukum yang dilaukan dengan cara memeliti pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip maupun doktrin – doktrin huku guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum pada  terjadi karena blockchain  merupakan produk baru dan masih perlu dikaji ulang serta pemerintah beserta pihak terkait diharapakn dapat memformulasi peraturan yang memayungi mekanisme blockchain agar tidak terjadi kesimpangsiuran kedepannya.Currenly technology is developing so rapidly. One clear proof of techonological development is the development  digital of financial technology, one of which is blokchain. Blockchain can be said to be an open source system because most blockchain implementations use open source software. Blokchain -based technology provides transoarancy to everyone on the network, with transactions visible to all conected computers. Blockchain eliminates the need for third-party transactions by using decentralized technology and the colective itelligence of the network. Regulations are needed to provide consumer protection in the use of blokchain technology which is increasingly popular in Indonesia. Blockchain it self offers new technology in digital data storage. Uncertainly in blockchain regulation can appear in various forms, including legal managerial, and technical uncertainly. So this legal uncertainly has an impact on bussines and transaction security. The aim of this research is to analyze legal uncernainly in blokchain regulations regarding bussines security and transaction security. To achive tge research objectives, research was carried out using normative legal research methods which were carried out by researching the literature to find legal rules, principles and legal doctrines in order to answer the legal problems faced. The resecarch results show thatlegal uncertainly occurs because blokchin is a new product and still to be able to formulate regulations that cover the blokchain mechanism so that there is no confusion in the future  
BEREDARNYA MINUMAN BERPEMANIS MEMILIKI POTENSI ATAS PEMUNGUTAN CUKAI DI INDONESIA KA, Ryamizard Haritzidane; Yunanto, Yunanto
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 2 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4101

Abstract

Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan secara resmi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. pungutan negara yang terdiri dari pajak, retribusi, bea dan cukai tersebut dimiliki negara untuk membiayai tugas-tugas negara. Dalam pungutan negara berupa pajak ini diatur mengenai barang-barang yang dikenai pungutan tambahan dari negara, barang yang memiliki sifat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dengan adanya cukai ini yang bertujuan baik untuk pungutan negara, maupun untuk mengawasi peredarannya di masyarakat, terutama pada konsumsi masyarakat terhadap barang tersebut. Barang yang kena cukai ini menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatur bahwa memiliki suatu karakteristik tertentu seperti apabila pada pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat serta dalam pengenaan pungutan terhadap barang tersebut perlu dibebankan agar negara dapat mengawasi dan mengendalikan konsumsinya di masyarakat. Adapun barang-barang yang diwacanakan untuk dikenai cukai yang salah satunya yakni berupa minuman berpemanis, karena hal ini juga telah memenuhi karakteristik yang telah diuraikan pada Undang-Undang Cukai sebelumnya terutama pada konsumsi yang dilakukan secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, sehingga dalam konsumsi minuman berpemanis di masyarakat perlu dikendalikan serta peredarannya perlu diawasi oleh negara dengan pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, metode pendekatan yang pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif serta sumber datanya sekunder yang dilakukan pengumpulan data kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pengenaan cukai terhadap barang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mengetahui apabila minuman berpemanis dikenakan pungutan berupa cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH YANG DILAKSANAKAN DI KANTOR DESA Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan; Wiryanthi, Ni Putu Ega Maha
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 2 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4135

Abstract

Pentingnya tanah sebagai suatu yang vital dan penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Tanah juga digunakan untu memenuhi kebutuhan hidup banyak orang, tetapi tidak semua orang memiliki tanah adapun juga yang tidak memiliki tanah namun ingin mencari penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan mengelola tanah. Sewa menyewa tanah merupakan salah satu solusi untuk mengelola tanah yang bukan miliknya. Sewa menyewa tanah lazimnya dibuat dengan bentuk perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sewa tanah merupakan perjanjian yang dibuat dan disepakati para pihak yang mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lain menikmati suatu barang dengan jangka waktu tertentu. di pedesaan masih banyak yang membuat perjanjian sewa menyewa tanah di kantor desa. Permasalahan yang dibahas yaitu tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dikantor desa serta isi perjanjian sewa menyewa tanah tersebut. Adapun metode yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Penulisan ini menggunankan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis, dan pendekata konsep, serta pendekatan kasus. Adapun kesimpulan dari penulisan ini yaitu Perjanjian sewa tanah yang dibuat di kantor desa merupakan perjanjian dibawah tangan dan sah bagi para pihak. Perjanjian sewa tanah tersebut dibuat dikantor desa agar pihak pemerintah desa menyaksikan adanya kesepakatan para pihak tersebut. Terkait isi perjanjian berdasarkan syarat sahnya perjanjian dan tentunya kesepakatan para pihak yaitu terkait tanah sebagai objek perjanjian, jangka waktu. Harga sewa, dan penggunaan tanah.Kata Kunci: Tanah, Sewa Menyewa, Kantor desa
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR KARYAWAN DALAM PERJANJIAN BERSYARAT KEPEMILIKAN PATEN DENGAN PERUSAHAAN Aam Suryamah; Muhamad Amirulloh; Darodjat, Rafan
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 1 (2025): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i1.4668

Abstract

Aset utama perusahaan adalah karyawan, sebagai pelaksana roda indutri untuk mendapatkan profit. Karyawan yang terlibat dalam pengembangan produk berpartisipasi untuk membuat invensi yang didanai perusahaan. Hasil invensi pada industri dapat menjadi paten yang memiliki nilai ekonomis. Sumber daya manusia yang terlibat dalam invensi paten dapat membuat perjanjian bersyarat untuk kepemilikan paten, sehingga dapat memiliki hak ekonomi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, mengenai perjanjian bersyarat antara karyawan dengan perusahaan untuk mendapatkan hak ekonomis atas paten yang dibuat. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan perlindungan hukum bagi inventor karyawan melalui perjanjian bersyarat kepemilikan paten. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Pendekatan menggunakan statute approach untuk memahami konsistensi peraturan perundang-undangan dengan soft law hak kekayaan intelektual. Hasil penelitian ini, berdampak meningkatkan partisipasi karyawan untuk berkontribusi pada perusahaan melalui temuannya dan invensi karyawan sebagai aset yang dapat menjadi passive income. Dimungkinkannya inventor mendapatkan imbalan dari penjualan (komersialisasi) hasil invensinya oleh investor (perusahaan) dan besaran imbalan harus dibuat dan diatur dalam suatu bentuk perjanjian bersyarat  secara terperinci baik  penetapan jumlah imbalan (royalti) yang layak, dan juga isinya antara lain agar inventor tetap  mendapatkan hak ekonomi dari hasil invesinya,  selain itu perlindungan inventor sebagai pemilik hak paten yang dihasilkannya.
UPAYA RENVOI TERHADAP KESALAHAN PENGETIKAN MINUTA AKTA YANG DI BUAT OLEH NOTARIS Syamsul; Fakhriah, Syahriati; Dela Rahma Zahra
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 1 (2025): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i1.4753

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan prosedur renvoi terhadap kesalahan pengetikan pada minuta akta yang dibuat oleh Notaris. Kesalahan pengetikan dalam akta Notaris dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk potensi sengketa antara pihak-pihak terkait dan kerugian finansial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui wawancara dengan praktisi notariat serta observasi lapangan di beberapa kantor Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa langkah penting dalam proses renvoi, yaitu: (1) identifikasi jenis kesalahan (substansial atau non-substansial), (2) pembetulan dilakukan di hadapan para pihak terkait untuk memastikan transparansi, dan (3) pencatatan perubahan dalam berita acara pembetulan disertai tanggal dan nomor aktanya. Penelitian ini juga menemukan bahwa banyak praktisi belum sepenuhnya memahami tata cara pelaksanaan renvoi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), sehingga berpotensi menimbulkan masalah lebih lanjut. Lebih jauh lagi, hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap prosedur dapat mengubah status legalitas dokumen menjadi tidak sah secara hukum jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai prosedur renvoi sangat penting bagi Notaris untuk meningkatkan keakuratan dokumen dan meminimalisir risiko hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori hukum di bidang kenotariatan serta memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya keakuratan minuta akta sebagai bagian dari praktik hukum yang baik. Kata Kunci: Renvoi, Kesalahan Pengetikan, Akta Notaris, Prosedur Hukum, Kenotariatan This research aims to analyze the mechanisms and procedures for renvoi (correction) of typographical errors in notarial deeds created by notaries. Typographical errors in notarial acts can lead to serious legal consequences, including potential disputes between involved parties and financial losses. The research employs a normative legal approach supported by empirical data gathered through interviews with notarial practitioners and field observations at several notary offices. The findings indicate that there are several critical steps in the renvoi process: (1) identifying the type of error (substantial or non-substantial), (2) making corrections in the presence of relevant parties to ensure transparency, and (3) documenting changes in a correction report accompanied by date and deed number. The study also reveals that many practitioners do not fully understand how to implement renvoi procedures according to Law No. 2 of 2014 on Notary Positions (UUJN), which may lead to further complications. Furthermore, analysis shows that non-compliance with these procedures can render documents legally invalid if not addressed correctly. Therefore, a deep understanding of renvoi procedures is crucial for notaries to enhance document accuracy and minimize legal risks. Consequently, this research is expected to make significant contributions toward developing legal theory in the field of notarization as well as expanding public understanding of the importance of accurate minute deeds as part of sound legal practice. Keywords: Renvoi, Typographical Errors, Notarial Deeds, Legal Procedures, Notarial Law
PERAN NOTARIS DALAM MEKANISME AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET Puspita, Lusi Intan; Joni Emirzon; Elmadiantini
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 1 (2025): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i1.4757

Abstract

Kredit merupakan salah satu produk Bank yang menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Sebelum memberikan kredit Bank terlebih dahulu melakukan analisis terhadap debitur dan agunan yang dijaminkan untuk menghindarai persoalan yang dapat merugikan Bank. Akan tetapi kemungkinan terjadinya kredit macet tidak dapat dihindari. Sehingga terhadap kredit macet Undang-Undang Perbankan sudah mengatur terkait pengambilalihan agunan baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan. Merujuk pada Pasal 6 UU Hak Tanggung hal pertama yang dilakukan oleh bank dalam mengatasi kredit macet adalah melalui pelelangan. Akan tetapi, hal ini memakan banyak waktu dan biaya. Sehinga bank lebih memilih untuk menyelesaikan kredit macet melalui non litigasi yaitu dengan Mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Dalam mekanisme AYDA ini tidak terlepas dari peran Notaris sebagai Pejabat Umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank BPR Palembang menyimpulkan bahwa pertama, Notaris berperan penting dalam mekanisme AYDA sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Undnag-Undang Jabatan Notaris untuk membuat akta otentik. Notaris juga berperan sebagai Pejabat Lelang Kelas II karena memiliki kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Kedua kewenangan Notaris didalam UUJN hanya diatur sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan membuat akta risalah lelang. Terkait kewenangan Notaris dalam penyelesaian kredit macet dan ketentuan Notaris dapat menjadi Pejabat Lelang tidak diatur di dalam UUJN Kata Kunci: Lelang; Agunan Yang Diambil Alih; Kredit Macet
ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BAGI UMKM Muntazhor, Ahmad Widad; Bia Mangkudilaga; Lestary, Linda; Sari, Jenni Komala
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 1 (2025): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i1.4769

Abstract

Abstrak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi nasional, namun sering kali menghadapi kendala dalam menyelesaikan sengketa bisnis secara efektif dan terjangkau. Arbitrase sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi menawarkan sejumlah keunggulan, seperti sifatnya yang privat, cepat, final, dan mengikat. Namun, biaya dan kompleksitas prosedur arbitrase konvensional menjadi hambatan tersendiri bagi pelaku UMKM. Tulisan ini membahas potensi pemanfaatan Arbitrase Jalur Cepat atau Fast Track Arbitration dan Arbitrase Elektronik atau e-Arbitrationsebagai mekanisme yang lebih adaptif dan inklusif untuk UMKM di Indonesia. Fast Track Arbitration menawarkan proses yang lebih cepat dan hemat biaya melalui penghapusan tahapan administratif tertentu dan penggunaan arbiter tunggal. Sementara itu, e-Arbitration menghadirkan efisiensi melalui pelaksanaan proses secara daring, sejalan dengan perkembangan digitalisasi dan kebutuhan akan akses lintas batas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis kerangka hukum arbitrase nasional serta praktik internasional seperti kerangka ODR APEC. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia perlu segera mengadopsi mekanisme arbitrase yang lebih responsif bagi pelaku UMKM, baik melalui pengaturan Fast Track Arbitration maupun integrasi prosedur persidangan elektronik dalam sistem arbitrase nasional. Kata Kunci: Arbitrase, UMKM, Arbitrase Jalur Cepat, Arbitrase Elektronik. Abstract Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a significant role in national economic development, yet they often face challenges in accessing effective and affordable dispute resolution mechanisms. Arbitration, as a form of alternative dispute resolution (ADR), offers key advantages such as confidentiality, speed, finality, and binding outcomes. However, the costs and procedural complexity of conventional arbitration often hinder MSMEs from utilizing this mechanism. This paper explores the potential of Fast Track Arbitration and e-Arbitration as more inclusive and adaptive solutions for resolving MSME-related disputes in Indonesia. Fast Track Arbitration provides a quicker and more cost-efficient process by eliminating certain administrative steps and employing a sole arbitrator. Meanwhile, e-Arbitration enhances efficiency by conducting proceedings online, aligning with current trends in digitalization and the need for cross-border access. This study employs a normative juridical approach, analyzing both the national legal framework and international practices, such as the APEC ODR Framework. The findings indicate that Indonesia must promptly adopt more responsive arbitration mechanisms tailored to the needs of MSMEs, through the formal recognition of Fast Track Arbitration and the integration of electronic proceedings into the national arbitration system. Keywords: Arbitration, MSMEs, Fast Track Arbitration, E-Arbitration.
TANTANGAN HUKUM DAN KEABSAHAN PERKAWINAN DI ERA DIGITAL MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Elvionita, Septiara; Trinanda, Moulyta Elgi; Zildjianda, Raesitha
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 1 (2025): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i1.4830

Abstract

Perkawinan di era digital menghadirkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait dengan keabsahan serta pengaturan perkawinan yang dilaksanakan melalui platform digital atau aplikasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, perkawinan yang dilakukan secara daring atau melalui aplikasi semakin banyak dijumpai, yang menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan hukumnya dalam kerangka hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum yang muncul terkait dengan keabsahan perkawinan digital serta pentingnya pembaruan regulasi guna mendukung perkawinan yang dilaksanakan melalui media digital. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi potensi masalah yang dapat muncul, seperti isu identitas, bukti keabsahan perkawinan, dan perlindungan hak-hak pasangan yang terlibat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan analisis yuridis, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen hukum, serta literatur yang relevan guna memberikan solusi terhadap tantangan hukum yang dihadapi oleh perkawinan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teknologi memberikan kemudahan dalam proses perkawinan, keabsahan perkawinan secara digital masih memerlukan penyesuaian dalam tatanan hukum agar dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu.  
PERAN STRATEGIS NOTARIS DALAM OPTIMALISASI BPHTB: TELAAH RASIO HUKUM KEWAJIBAN PELAPORAN PPJB KEPADA KEPALA DAERAH Agina Conari Augustisia; Syaifuddin, Muhammad; Trisaka, Agus
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 1 (2025): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i1.4905

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah mengatur kewajiban baru bagi notaris untuk melaporkan pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah. Kewajiban ini menimbulkan perdebatan karena PPJB secara hukum belum menyebabkan peralihan hak yang sempurna. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji rasio hukum pengaturan tersebut dalam perspektif keadilan fiskal dan administrasi perpajakan daerah. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dikombinasikan dengan data empiris melalui wawancara dengan notaris dan pejabat Badan Pendapatan Daerah. Penelitian bertujuan untuk menganalisis rasio hukum kewajiban pelaporan PPJB oleh notaris, implikasinya terhadap kepentingan pemungutan pajak daerah, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif dan prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewajiban ini memiliki rasio hukum yang kuat dalam konteks optimalisasi pendapatan daerah dan transparansi transaksi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Namun demikian, terdapat kebutuhan untuk harmonisasi peraturan agar kewajiban tersebut tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah. Selain itu, rekomendasi diberikan agar peraturan pelaksanaannya disusun lebih rinci untuk menghindari potensi multitafsir dan meningkatkan efektivitas pelaporan.
EFEKTIVITAS AKTA NOTARIS DALAM PERLINDUNGAN MEREK UMKM: STUDI KASUS INDUSTRI KULINER TRADISIONAL Subagja, Muhammad Rizki Subagja; Mentari Nur Alya Fahiratunnisa; Faris Al Suddes
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 1 (2025): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i1.4919

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama pada sektor kuliner tradisional yang terus berkembang. Meski demikian, tingginya angka sengketa kepemilikan merek sebanyak 427 kasus pada 2023–2024 mengindikasikan lemahnya perlindungan hukum terhadap aset intelektual UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas akta notaris sebagai instrumen hukum preventif dalam perlindungan merek UMKM kuliner tradisional. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan kombinasi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap 87 sengketa merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris berperan penting sebagai alat bukti otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs) dalam sistem hukum Indonesia. Akta tersebut terbukti efektif dalam penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi (76%) maupun non-litigasi (92%). Namun, efektivitas ini dipengaruhi oleh kualitas substansi akta, kesesuaian prosedural, dan kapasitas profesional notaris. Kendala utama meliputi minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap fungsi akta notaris (hanya 27% memahami), ketimpangan geografis akses terhadap notaris ahli kekayaan intelektual, serta belum adanya integrasi antara sistem kenotariatan dan pendaftaran merek di DJKI. Di sisi lain, transformasi digital UMKM yang semakin masif juga belum sepenuhnya terakomodasi dalam akta notaris konvensional, terutama dalam perlindungan merek di ruang siber. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, digitalisasi akta notaris, pelatihan khusus bagi notaris, serta penguatan sinergi antara lembaga hukum dan pendukung UMKM. Dengan demikian, akta notaris dapat berperan sebagai pilar perlindungan hukum yang adaptif dan berdaya guna, baik dalam menghadapi sengketa konvensional maupun dinamika bisnis digital.

Page 31 of 31 | Total Record : 310

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium Vol. 14 No. 1 (2025): Repertorium Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024 Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024 Vol. 13 No. 2 (2024): Repertorium Vol. 13 No. 1 (2024): Repertorium Vol 12, No 2 (2023): November 2023 Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): Repertorium Vol. 12 No. 1 (2023): Repertorium Vol 11, No 2 (2022): November 2022 Vol 11, No 1 (2022): Mei 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Repertorium Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2 November 2021 Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021 Vol. 10 No. 2 (2021): Repertorium Vol. 10 No. 1 (2021): Repertorium Vol 9, No 2 (2020): VOLUME 9 NOMOR 2 NOVEMBER 2020 Vol 9, No 1 (2020): VOLUME 9 NOMOR 1 MEI 2020 Vol. 9 No. 2 (2020): Repertorium Vol. 9 No. 1 (2020): Repertorium Vol. 8 No. 2 (2019): Repertorium Volume 8 Nomor 2 November 2019 Volume 8 Nomor 1 Mei 2019 Vol. 8 No. 1 (2019): Repertorium Vol. 7 No. 2 (2018): Repertorium Volume 7 Nomor 2 November 2018 Volume 7 Nomor 1 Mei 2018 Vol. 7 No. 1 (2018): Repertorium Vol. 6 No. 2 (2017): Repertorium Volume 6 Nomor 2 November 2017 Volume 6 Nomor 1 Mei 2017 Volume 5 Nomor 2 November 2016 Vol. 5 No. 2 (2016): Repertorium Volume 5 Nomor 1 Mei 2016 Vol. 5 No. 1 (2016): Repertorium Vol. 4 No. 2 (2015): Repertorium Volume 4 Nomor 2 November 2015 Vol. 4 No. 1 (2015): Repertorium Volume 4 Nomor 1 Mei 2015 More Issue