cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Iza Rumesten RS
Contact Email
izarumestenunsri@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
repertoium.mkn@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 2086809X     EISSN : 26558610     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya. Jurnal ilmiah ini menjadi sarana publikasi bagi para akademisi dan praktisi dalam mempublikasi artikel ilmiah di bidang hukum kenotariatan dan ke-PPAT-an. Ruang lingkup jurnal Repertorium meliputi bidang: Hukum Kontrak, Hukum Perjanjian, Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan Cyber Notary.
Arjuna Subject : -
Articles 310 Documents
 24   25   26   27   28 
KONSESI PELABUHAN BENTUK PENDELEGASIAN PENGELOLAAN KEPELABUHANAN KEPADA BADAN USAHA PELABUHAN Saleh, Putu Samawati
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 2 (2021): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i2.1571

Abstract

Pembahasan difokuskan pada persoalan mekanisme perjanjian konsesi pelabuhan yang dilakukan antara pemerintah yang diwakili oleh Otoritas Pelabuhan (OP) dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), termasuk persoalan permasalahan wanprestasi yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian konsesi pelabuhan. Metode yang digunakan adalah penelitian dokumentari dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif, dan ditarik kesimpulan secara induktif. Perjanjian konsesi pelabuhan yang diberikan kepada BUP dalam bentuk Built Operate Transfer (BOT) kecuali untuk pelabuhan yang telah dibangun sebelum diberlakukannya Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menggunakan bentuk Built Operate Own (BOO). Setelah jangka waktu pelaksanaan konsesi pelabuhan berakhir, selanjutnya lahan dan fasilitas pelabuhan dikembalikan kepada negara dan akan dilelang ulang untuk menentukan BUP yang akan mengusahakannya. Mekanisme pemberian hak konsesi dari pemerintah kepada BUP memiliki persoalan yang cukup serius, hal ini terbukti dari 223 BUP hanya 10 BUP yang telah memiliki hak konsesi pelabuhan. Persoalan jangka waktu dan tarif konsesi menjadi kendala dalam praktik. Terobosan dengan membenahi sistem mekanisme perjanjian konsesi yang memperhatikan perimbangan hak dan kewajiban antara OP dengan BUP dapat dijadikan solusi dalam menambah jumlah pelimpahan hak konsesi pelabuhan
PROSEDUR PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KOTA PALEMBANG Flambonita, Suci; Novianti, Vera
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 2 (2021): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i2.1574

Abstract

The important factors in the framework of realizing people's welfare is economic growth, which can be encouraged through the creation of a conducive investment climate that contributes to economic growth and improvement of welfare society, to support the realization of sustainable and quality economic growth, of investment climate. attractive, encouraging investment to increase the competitiveness of the national economy, as well as increasing the capacity of adequate infrastructure and other supporting factors, including the provision of incentives and ease of investment in the city of Palembang. The normative method is carried out through a literature study that examines (especially) secondary data in the form of laws and regulations, or other legal documents, as well as research results, study results, and other references. The method used normative legal research, which includes secondary legal materials and is developed with primary legal materials from theoretical instruments. In addition to collecting the type of data used in this study is secondary data, which was obtained through a library study. The procedure for providing incentives and ease of investment in Palembang based on external and internal considerations, the basic principles of establishing procedures for providing incentives and investment facilities, criteria for investment activities, as well as regional classification criteria, the provision of incentives and investment facilities is determined, which in turn establishes a rule regarding the establishment of procedures providing incentives and investment.
ANALISIS MUATAN NILAI KEADILAN: UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Febriani, Indah
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 2 (2021): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i2.1577

Abstract

Hukum yang multi dimensi pada dasarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masyarakat. Masyarakat meupakan organisasi manusia yang memiliki tujuan. Dalam konteks Indonesia, tujuan masyarakat tersebut dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) alinea ke empat dimana salah satu tujuannya adalah keadilan. Oleh karena itu, negara sebagai salah satu instrument yang digunakan masyarakat untuk mencapai tujuannya, wajib untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selain negara, dalam pencapaian tujuannya, masyarakat juga menciptakan sarana atau instrument lain, salah satunya adalah hukum. Sehingga hukum sebagai instrumen yang digunakan masyarakat dalam mencapai tujuannya, harus diarahkan kepada pencapaian tujuan tersebut. Konsep hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat inilah yang kemudian melahirkan relasi hukum dan keadilan, karena hukum di satu pihak adalah alat masyarakat untuk mencapai tujuannya, sedangkan keadilan di lain pihak merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Dalam tulisan ini akan dikemukakan mengenai relasi dua variable ini. Keadilan sebagai variable bebas (sebab) sedangkan hukum sebagai variable terikatnya (akibat). Sehingga permasalahan yang ingin dijawab adalah bagaimanakah hukum dapat mencapai tujuan keadilan di dalam masyarakat.
TUGAS DAN WEWENANG PPAT DALAM MEMBUAT AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Hari, Teuku Muhammad; Febrian, Febrian; Elmadiantini, Elmadiantini
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 11 No. 1 (2022): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1616

Abstract

AbstrakPeminjaman dana pada lembaga pembiayaan merupakan alternatif yang dapat di tempuh oleh masyarakat yang membutuhkan, pinjaman dana dengan pengajuan jaminan hak tanggungan di dalamnya memberikan keuntungan timbal balik bagi masyarakat mapun pihak perbankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Kewenangan PPAT dalam pembuatan akta pemberian hak tanggungan sebagai bukti pengikatan agunan kredit bagi perbankan, serta menjelaskan tanggungjawab hukum PPAT terhadap akta pemberian hak tanggungan yang dibuat dihadapannya sebagai jaminan kredit. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan berdasar undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa tugas dan wewenang PPAT dalam membuat akta pemberian hak tanggungan di dahului dengan pembuatan akta perjanjian kredit, kemudian sebagai asccesoirnya maka di buatkanlah hak tanggungan sebagai jaminan pengikat untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak perbankan untuk menghindari kemungkinan terburuk apabila kreditur cidera janji. Setelah itu, PPAT akan membuatkan akta pemberian hak tanggungan dan surat kuasa membebankan hak tanggungan dan kemudian di daftarkan pada BPN. PPAT harus menjalankan tugas jabatannya dengan teliti dan hati-hati karena apabila tidak berlaku demikian maka bisa jadi perbuatannya tersebut berpotensi menjadi sumber permasalahan di kemudian hari dan dapat menjerat notaris dalam pusaran permasalahan. PPAT dapat di tuntut pemenuhan tanggung jawab berupa sanksi pidana, perdata maupun administrasi apabila terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kesalahan dan ataupun turut serta dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada. Kata Kunci: Akta Autentik; Kredit; Hak Tanggungan; PPAT AbstractBorrowing funds from financial institutions is an alternative that can be taken by people in need, loan funds with the application of mortgage guarantees in it provide mutual benefits for the community and the banking sector. The purpose of this study is to analyzing the authority of a PPAT in making a deed of granting mortgage rights as evidence of binding credit collateral for banks, as well as explaining the legal responsibilities of a PPAT for the deed of granting mortage made before him as credit guarantees. This research is a normative research using a law-based approach, scientific works, books, journals related to the theme of writing. This study uses primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study confirm that the duties and authority of a PPAT in making a deed of granting mortage are preceded by making a credit agreement deed, then as an accesoir then a mortgage is made as a binding guarantee to provide legal protection for banks to avoid the worst possibility if the creditor breaks his promise. After that, the PPAT will make a deed of granting mortage and a power of attorney for encumbering mortgages and then register them with BPN. PPAT must carry out their duties carefully and carefully because if this is not the case, then their actions could potentially become a source of problems in the future and can ensnare the PPAT in a vortex of problems. PPAT can be required to fulfill their responsibilities in the form of criminal, civil and administrative sanctions if they are legally and convincingly proven to have made mistakes and or participated in committing acts that are contrary to existing provisions. Keywords: Authentic deed; Credit; Mortgage right; Land deed maker’s office
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MEMBUAT AKTA OLEH NOTARIS pratama, brilian; Warsito, Happy; Adriansyah, Herman
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 11 No. 1 (2022): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1640

Abstract

Notaris merupakan Pejabat umum yang diberikan kewenangan dalam membuat akta otentik. Dalam melaksakanan kewenanganya notaris seringkali mendapatkan masalah bail dipengadilam maupun diluar pengadilan terkait akta yang di buatnya. Sehingga notaris dituntut haru lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sehingga dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Implementasi prinsip kehati-hatian  Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta? Bagaimana  akibat hukum terhadap notaris yang lalai menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta? dengan metode penelitian empiris penelitian ini akan meleliti berdasarkan keadaan yang pernah terjadi dan dialami langsung oleh notaris secara langsung dan bersumber dari narasumber yang berbeda pula. Dari hasil penelitian bahwasnaya notaris menerapkan prinsip hati-hati dengan cara memeriksa keaslian data dan surat-surat yang ada pada saat penghadap atau clien notaris berhdapan. Selain itu penempatan sidik jari pada minuta juga merupakan salah satu langkah bagi notaris dalam melakukan penandatangan dan pentuk tindakan hati-hati untuk melaksanakan pembuatan akta. selain itu dalam menjalankan tugasnya notaris harus selalu melakukan pemeriksaan terhadap akta yang di buat, pemeriksaan pertama dilakukan oleh staff yang membuat, lalu notaris akan mengkoreksi redaksi-redaksi lainnya serta isi akta. langkah selanjutnya notaris membacakan akta di depan hadapan penghadapsecara langsung sehingga penghadap mengerti isi akta dan saling terbuka maksud dan tujuannya di buatkan perjanjian menggunakan akta tersebut. Era digital saat ini sebgaian notaris juga telah menambahkan foto sebagai lampiran pada minuta bahwa telah melakukan transasi sebagaimana yang seharusnya. Sehingga dapat menjadi bukti pendukung apabila terjadi permasalahan di kemudian
KEABSAHAN DARI AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS Tjia, Metta -; Tan, David -
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 11 No. 1 (2022): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1714

Abstract

Dalam memperoleh kredit perbankan pada umumnya pihak bank akan melakukan tindakan analisis terhadap debitur yang mengajukan pinjaman kredit, analisis tersebut dilakukan berdasarkan 5 aspek (the fives of credit), dari ke-5 aspek ini yang paling utama adalah collateral atau jaminan. Salah satu bentuk jaminan adalah jaminan kebendaan (zakelijk zekerheid) berupa hak atas tanah. Jaminan berupa hak atas tanah tersebut akan dipasang dengan Hak Tanggungan yang dapat memberikan perlindungam hukum bagi kreditur. Hak Tanggungan merupakan lembaga dalam penjaminan atas tanah sebagaimana dalam UU HT. Dalam proses pemberian HT akan diawali dengan adanya perjanjian kredit dan kemudian dilanjut dengan APHT. Namun sering terjadi debitur karena sesuatu hal tidak dapat hadir untuk penandatangan APHT sehingga diawali dengan SKMHT. Berdasarkan UU HT bahwa SKMHT dapat dibuat di hadapan notaris ataupun PPAT, namun secara khusus format SKMHT telah diatur dalam PERKABAN No. 8/2012 dan format tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan bentuk akta notaris yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Dalam praktek di lapangan banyak ditemukan notaris yang mengikuti format tersebut dalam pembuatan SKMHT, sedangkan notaris dalam pembuatan akta seharusnya tunduk pada UU JN dan BW. Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini yaitu guna mencari tahu keabsahan dari sebuah akta SKMHT yang dibuat oleh seorang Notaris dan akibat atau dampak hukum yang ditumbulkan dari SKMHT yang dibuat secara tidak sesuai dengan kewenangannya notaris. Metode penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statute-Approach) dan pendekatan Komparatif (Comparative Approach). Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan metode pengumpulan melalui studi-pustaka atau library-research dan teknik analisis data yang memanfaatkan teknik analisis data kualitatif.Kata Kunci: Notaris; HT; SKMHT; APHT; Kewenangan.
PERCEPATAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN SEBAGAI SALAH SATU TUJUAN PENGELOLAAN PERTANAHAN Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 11 No. 1 (2022): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1723

Abstract

Land cases in Indonesia still often occur, many land cases have not been resolved properly, so as one of the land settlements an accelerated settlement is carried out based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. The problems that will be discussed are classifying the types of land cases and steps to accelerate the settlement of land cases in Indonesia. To answer these problems, this paper uses research methods, namely normative research types, using a law, analysis and concept approach. The sources of legal materials used were primary, secondary and tertiary, and the techniques of collecting legal materials used were descriptive and systematic. The conclusion in this paper is the classification of three types of land cases, namely conflicts, disputes, and cases. conflicts and conflicts are classified into severe cases, moderate cases and mild cases. Steps to accelerate the settlement of land settlements based on Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 can be settled directly by way of deliberation and settlement through the Judiciary. Land cases are resolved starting with complaints through the reception counter for complaints made and carried out by the Ministry, regional offices and land offices. disputes and conflicts are carried out through several stages, namely, case studies, initial degrees, research, exposure of research results, coordination meetings, final degrees, and case settlements.Keywords: , land cases; land management; settlement of land cases
KEPASTIAN HUKUM AKTA E-RUPS YANG DIBUAT NOTARIS MENURUT ASAS TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO Iqbal, Muhammad
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 11 No. 1 (2022): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1729

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat telah mempengaruhi dan mengubah tatanan kehidupan bermasyarakat, salah satunya membentuk masyarakat informasi (information society) melalui internet. Dewasa ini kegiatan perusahan menuntut kita untuk beradaptasi dengan TIK. Salah satunya dengan diselenggarakannya RUPS secara elektronik. Penyelenggaran RUPS secara elektronik tersebut diatur secara teknis dala Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Dalam peraturan tersebut menegaskan juga bahwa risalah RUPS secara elektronik harus dibuat dalam bentuk notariil oleh Notaris. Maka hal ini memberikan kewenangan Notaris membuat akta yang kegiatannya dalam bentuk digital. Dalam dunia Notaris sendiri sebnarnya sudah mencoba untuk membuka diri terhadap kemajuan TIK, namun NOtaris sejauh ini tetap melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan UUJN dan berpegang teguh dengan asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo (seorang Notaris harus bekerja secara tradisional). dengan dibenturkannya antara kemajuan TIK dan tradisional apakah akan menjadi masalag terhadap akta yang dibuat oleh Notaris. maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kepastian Hukum akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris dan bagaimana keberadaan asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo terhadap penyelenggaraan akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris. Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Metode penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, kemudian spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan metode analisis yang diterapkan adalah normatif kualitatif. Hasil dari penelitian adalah berdasarkan kepastian hukum e-RUPS yang dibuat oleh Notaris ditinjau dari asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo bahwa risalah akta yang dibuat Notaris tersebut tetap memiliki kepastian hukum dan aktanya berbentuk akta autentik.
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DALAM RANGKA PENATAGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Ramadhan, Ahsanul Rizky; Muntaqo, Firman; Rumesten, Iza
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 11 No. 1 (2022): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1799

Abstract

Salah satu asas hukum pertanahan menyebutkan bahwa tanah pertanian seharusnya dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemilinya sendiri. Namun, saat ini masih ada oraang yang tidak memanfaatkan tanahnya secara maksimal karena diadikan sebagai objek investasi sehingga terkesan tanahnya ditelantarkan. Penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis dan tidak berkeadilan serta merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengakaji mekanisme dan pelaksanaan penetapan hak atas tanah akibat tanah terlantar berdasarkan peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar serta faktor-faktor penyebab penelantaran tanah hak milik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analaisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dismipulkan bahwa mekanisme dan pelaksanaan penetapan hak atas tanah akibat tanh terlantar menurt Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tenang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar adalah dengan empat tahapan, yaitu inventarisasi tanah, identifikasi tanah, peringatan terhadap pemegang hak dan penetpan tanah terlantar. Akbat hukum penetapan hak atas tanah terlantar bagi pemilik hak atas tanah yaitu adanya pemutusan hubungan hukum antara subjek pemegang hak atas tanah dengan objek tanah, kemudian tanah tersebut dikuasai kembali oleh negara.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE Ananda, Ummie Tsabita; Novera, Arfianna; Adisti, Neisa Angrum; Puispasari, Ayu
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 11 No. 1 (2022): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1822

Abstract

Perkembangan teknologi sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya pada bidang keuangan. Adanya aplikasi pinjaman online memudahkan masyarakat untuk melakukan pinjaman tanpa harus mendatangi perusahaan pinjaman online tersebut dan tanpa menggunakan agunan apapun.Tetapi, tindak pidana juga dapat terjadi pada pada perkembangan teknologi ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online dan 2. Bagaimana efektivitas OJK dalam perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online. Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penulisan ini. Setelah melakukan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa penyalahgunaan data pribadi bisa diselesaikan dengan cara non-litigasi maupun litigasi dan OJK selaku pengawas untuk semua penyelenggara pinjaman online berhak untuk memberikan sanksi administratif pada penyelenggara yang melanggar data pribadi peminjam.

Page 26 of 31 | Total Record : 310

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium Vol. 14 No. 1 (2025): Repertorium Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024 Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024 Vol. 13 No. 2 (2024): Repertorium Vol. 13 No. 1 (2024): Repertorium Vol 12, No 2 (2023): November 2023 Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): Repertorium Vol. 12 No. 1 (2023): Repertorium Vol 11, No 2 (2022): November 2022 Vol 11, No 1 (2022): Mei 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Repertorium Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2 November 2021 Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021 Vol. 10 No. 2 (2021): Repertorium Vol. 10 No. 1 (2021): Repertorium Vol 9, No 2 (2020): VOLUME 9 NOMOR 2 NOVEMBER 2020 Vol 9, No 1 (2020): VOLUME 9 NOMOR 1 MEI 2020 Vol. 9 No. 2 (2020): Repertorium Vol. 9 No. 1 (2020): Repertorium Vol. 8 No. 2 (2019): Repertorium Volume 8 Nomor 2 November 2019 Volume 8 Nomor 1 Mei 2019 Vol. 8 No. 1 (2019): Repertorium Vol. 7 No. 2 (2018): Repertorium Volume 7 Nomor 2 November 2018 Volume 7 Nomor 1 Mei 2018 Vol. 7 No. 1 (2018): Repertorium Vol. 6 No. 2 (2017): Repertorium Volume 6 Nomor 2 November 2017 Volume 6 Nomor 1 Mei 2017 Volume 5 Nomor 2 November 2016 Vol. 5 No. 2 (2016): Repertorium Vol. 5 No. 1 (2016): Repertorium Volume 5 Nomor 1 Mei 2016 Vol. 4 No. 2 (2015): Repertorium Volume 4 Nomor 2 November 2015 Volume 4 Nomor 1 Mei 2015 Vol. 4 No. 1 (2015): Repertorium More Issue