cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Iza Rumesten RS
Contact Email
izarumestenunsri@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
repertoium.mkn@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 2086809X     EISSN : 26558610     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya. Jurnal ilmiah ini menjadi sarana publikasi bagi para akademisi dan praktisi dalam mempublikasi artikel ilmiah di bidang hukum kenotariatan dan ke-PPAT-an. Ruang lingkup jurnal Repertorium meliputi bidang: Hukum Kontrak, Hukum Perjanjian, Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan Cyber Notary.
Arjuna Subject : -
Articles 310 Documents
 23   24   25   26   27 
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKEBUNAN DALAM PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BAGI PERUSAHAAN DI INDONESIA Citra, Ayu; Wanda, Zakaria Nuriman
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 1 (2021): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i1.1186

Abstract

Perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara berkeadilan. Guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan tentu diperlukannya suatu produk hukum atau peraturan yang mengatur hal tersebut. Pengaturan tersebut disusun kemudian seideal mungkin agar pengelolaan perkebunan dapat berjalan dengan baik dan sesuai porsinya. Seiring dengan berkembangnya politik hukum, pengaturan baku tentang perkebunan terus mengalami perubahan-perubahan. Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan  bahwa setiap perusahaan perkebunan wajib untuk memberikan fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas duapuluh persen dari total luas areal kebun yang diusahakan. Namun pengaturan tersebut masih menimbulkan beberapa kendala dan permasalahan dalam implementasiannya. Regulasi tersebut dalam penelitian ini menyisakan pertanyaan-perntanyaan yang perlu terjawab dengan adanya mekanisme-mekanisme lanjutan sebagai upaya tindak lanjut dari pelaksanaannya. Tuntutan tersebut sampai saat ini belum dapat terlaksana dengan baik karena masih memiliki keterbatasan terhadap regulasi-regulasi yang membutuhkan tindakan pengawalan lebih lanjut  karena aturan hukum negara. Kebijakan formulasi hukum berupa penambahan beberapa regulasi yang yang mengatur terkait teknis pelaksanaan pemberian lahan masyarakat minimal duapuluh persen tersebut diharapkan segera terlaksana dan dibuat serinci mungkin agar implementasi dari regulasi pemberian lahan masyarakat minimal duapuluh persen tersebut dapat berjalan dengan baik dan tepat.
LANGKAH PENANGGULANGAN KEUANGAN NEGARA DAN MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN DANA BENCANA ALAM DI INDONESIA Arifin, Zainul; Ramadhan, Muhammad Syahri; Nurliyantika, Rizka; mutiari, yunial laili
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 1 (2021): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i1.1187

Abstract

Dalam situasi tanggap darurat bencana, banyak sekali permasalahan yang terjadi meskipun telah banyak pedoman-pedoman yang diatur secara resmi baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan dibawahnya. Namun dalam pelaksanaannya tetap saja terjadi kealfaan atau kesalahan seperti terkait alokasi dana bantuan kurang akurat atau penumpukan dana bantuan karena simpang siurnya data informasi dan kurangnya koordinasi atau pantauan. Dengan banyaknya bantuan, nampak jelas dalam situasi bencana solidaritas relawan maupun lembaga pemerintah dan donor secara naluri kemanusiaanya berusaha untuk membantu. Dalam situasi bencana, misalnya kondisi tanggap darurat, dengan banyaknya bantuan dana tak lepas dari indikasi-indikasi penyimpangan dana, yang berlandaskan “cepat” dan yang terpenting adalah “tepat”. Namun kemudian banyak celah titik rawan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan bencana alam seperti pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, refocusing dan realokasi, laporan pertanggung jawaban keuangan serta pemulihan ekonomi nasional melalui penyelenggaraan bansos. Celah ini sering digunakan oleh pemangku kepentingan untuk curang sebab ada kelemahan dalam kontrol keuangan negara yang lebih mengutamakan keselamatan jiwa. Sehingga markup harga barang kebutuhan dasar pasca bencana digunakan guna mengakali dan mendapatkan keuntungan ditengah kesempitan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang memfokuskan pada data-data literatur. Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum berdasarkan sisi normatifnya.
PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO REO PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA PIDANA Akbar, Tri Nugroho; Hendra, Hendra
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 1 (2021): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i1.1189

Abstract

Untuk memutus perkara pidana diperlukan dua kriteria yang harus dipenuhi, yaitu didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana. Dalam hal hakim tidak memperoleh keyakinan, hakim wajib memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa (in dubio pro reo). Namun, pada praktiknya asas ini seringkali tidak diimplementasikan. Sebagai contoh dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas No.201/Pid.B/2009/PN.SBS. yang dikuatkan  Pengadilan Tinggi Pontianak No.55/Pid/2010/PT.PTK namun dianulir oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No.1531 K/Pid.Sus/2010. Oleh sebab itu fokus permasalahannya adalah bagaimanakah urgensi asas in dubio pro reo dalam hukum acara pidana di Indonesia dan bagaimanakah penerapan asas in dubio pro reo dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi asas in dubio pro reo dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah untuk menghindarkan salah pemidanaan karena jika terjadi salah pemidanaan sama halnya dengan menghilangkan hak asasi manusia yaitu hak kemerdekaan dan hak untuk hidup. Penerapan asas in dubio pro reo pada putusan No.1531 K/Pid.Sus/2010 telah diterapkan dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah melalui logika hukum terkait dengan keterangan saksi yang tidak kompeten. 
AKIBAT HUKUM ORANG HILANG (MAFQUD) TERHADAP HARTA BENDA DAN PENYELESAIAN KEWARISAN DALAM ISLAM yudhistira, agung widya
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 2 (2021): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i2.1229

Abstract

Mafqud is a person whose news is interrupted so that his life and death are not known. There are so many catastrophic events experienced by humans, be it natural disasters or accidents that can claim lives, so that some of these victims can be identified as dead and some whose whereabouts are unknown or missing. With this condition, there is confusion in determining the legal status, inheritance rights and who can inherit the property of the missing person. Therefore, the main problem in this study is how to determine the legal status of missing persons (mafqud), what are the legal consequences of the occurrence of missing persons on property for both heirs and heirs (mafqud), as well as the role of a notary in the distribution of the inheritance of missing persons (mafqud). ). This research is a normative research that is descriptive and explanatory with a statutory approach, cases, and uses secondary data sources obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection of this research was carried out by means of a literature study. Based on the results of the discussion of the main issues, the following conclusions can be drawn: in determining the legal status of the missing person (mafqud) it is through the determination of the Religious Court that the mafqud is considered dead based on applicable laws and regulations both from KHI and the opinion of priests from various schools of thought. Regarding the assets of the mafqud, it is suspended or detained until the time limit according to the regulations and the existence of a court order. The role of a notary in this inheritance is to make a Certificate of Inheritance Rights (SKHM) in accordance with his authority in the Law on Notary Positions.
ANALISIS PENCANTUMAN SYARAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN DALAM PROSES BALIK NAMA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR munir, rahmat hidayat
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 1 (2021): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i1.1272

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh) menjadi syarat sah balik nama warisan pada sertipikat Hak Atas Tanah. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis pencantuman Surat keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh) sebagai salah satu syarat proses balik nama sertipikat Hak Atas Tanah karena Pewarisan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di Kabupaten Polewali Mandar mengenai permasalahan Pencantuman Syarat Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Dalam Proses Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Pewarisan. Populasi dan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan jenis dan sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian lapangan. Selanjutnya bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kebijakan mencantumkan syarat SKB PPh yang diberlakukan oleh Kantor Pertanahan Polewali Mandar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa kepala/badan atau instansi harus berdasarkan kewenangannya dalam pelaksanaan kewenangan yang diberikan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas umum pemerintahan yang baik. (2) Pejabat yang berhak menyatakan batal atau tidak adalah pihak yudikatif dan eksekutif. Dalam batal demi hukum terdapat dua alternatif yakni akibat hukum atau sanksi berupa semua perbuatan yang dilakukan dianggap belum pernah ada sehingga segala sesuatunya harus dikembalikan seperti sedia kala atau alternatif kedua memakai batal nisbi yakni sebagian perbuatan dianggap sah dan sebagian lagi diputuskan batal.
KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI PUTUSAN MK No: 69 /PUU/XIII/2015) Putra, Muhammad Rendy Rifki; Susetyo, Heru; Afdol, Afdol
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 11 No. 1 (2022): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1393

Abstract

Seringkali akibat hukum dari perkawinan khususnya perkawinan campuran yang mana para pihak mendapatkan halangan untuk melakukan perbuatan hukum terutama untuk memiliki hak atas tanah di Indonesia dikarenakan terjadinya pembulatan harta Bersama dengan warga negara asing dimana peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan di Indonesia menganut asas Nasionalisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur mengenai subyek hukum yang dapat boleh memiliki hak atas tanah di Indonesia. Untuk Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, sedangkan dalam perkawinan campuran apabila suami/isteri yang berkewarganegaraan Indonesia memiliki hak atas tanah tersebut, maka pasangannya yang berkewarganegaraan asing turut pula menjadi pemilik karena masuk dalam harta bersama. Persoalan ini timbul bagi para pihak perkawinan campuran sehingga penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dimana bersumber dari bahan-bahan hukum sekunder untuk memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam perundang-undangan yang berlaku.
KEWAJIBAN MEDIASI SEBELUM GUGATAN GANTI RUGI PERDATA ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DI INDONESIA Yasmine, Mayesha Andriana
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 2 (2021): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i2.1432

Abstract

Copyright is the exclusive right of the creator that appears automatically based on declarative principles. As one part of Intellectual Property Rights which has the widest scope of protected objects, copyright plays a major role in the development of the creative economy in Indonesia. However, there are problems with copyright regulations in Indonesia, namely Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The problem in question is contained in  Article 95 paragraph 1, the norm in that article is not appropriate because it is "regulating" (aanfullen) marked by the word "can" (dapay), while the norm in Article 95 paragraph 4 is "forced" (dwingen) marked by the word "must" (harus), the imbalance results in the non-binding of Alternative Dispute Resolution (ADR) and creates legal uncertainty for resolution of copyright disputes. Departing from this, this research purpose to determine appropriate efforts to solve the problem and the basis or supporting factors for these efforts. In addition to research purposes, this research also has uses consisting of theoretical and practical uses. Regarding the research method, the approach applied is normative juridical. Then the specification of this research is descriptive analytical. Regarding data, the collection technique applied is document study and the analytical method applied is normative qualitative. The results of this research, based on the principle of legal certainty, simple, quick, low-cost court principle, the legal theory of development, theories of the welfare state and the theory of economic analysis of law, the appropriate effort to overcome the problems in this research is to change the nature of norms in Article 95 Paragraph 1, by requiring mediation before filing a lawsuit for civil compensation in copyright disputes.
AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM Aisyah, Syifa
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 2 (2021): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i2.1439

Abstract

Notaris merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan, serta kewenangan yang lain, kewenangannya seperti melakukan penyuluhan ataun yang telah diatur oleh aturan yang berlaku. Namun, bagaimana akibat hukum terhadap akta notaris yang tidak sesuai dengan fakta hukumnya dimana salah satu pihak dapat dirugikan karenanya yaitu ketika notaris membuatkan akta PPJB namun yang seharusnya dibuat adalah akta hutang-piutang dan terdapat keberpihakkan notaris kepada salah satu pihak. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis mempergunakan kajian hukum normatif. Penelitian hukum bertujuan untuk proses penemuan aturan, anggapan mengenai hukum untuk jawaban permasalahan ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan menggunakan undang-undang dan teori. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan apabila notaris membuat akta yang tidak sesuai fakta hukum dimana hanya keinginan salah satu pihak tanpa ada pemberian pemahaman kepada pihak lainnya dan tidak bertindak jujur, amanah dan saksama sesuai pasal 16 ayat 1 Undang –Undang Jabatan Notaris maka akta tersebut dapat dibatalkan. Tanggung jawab yang dilakukan notaris terhadap akta tersebut adalah secara perdata apabila merugikan salah satu pihak maka dapat dilakukan penuntutan, berdasarkan pidana apabila notaris melakukannya atas kerjasama ataupun dapat merugikan pihak lainnya maka dapat dikenakan Pasal 263, 264, 266 KUHP dan berdasarkan sanksi terhadap notaris pada aturan yang ada, dengan beberapa sanksi.
PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUKO AKIBAT WANPRESTASI octariani, varah aisyah; Sigit, Antarin Prasanthi; lukman, arsin
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 2 (2021): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i2.1452

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dalam praktiknya sering dibuat dalam bentuk akta autentik yang dilakukan di hadapan Notaris. Oleh karena itu  Akta PPJB merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Namun demikian dalam kenyataannya suatu perjanjian tidak selalu sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah disetujui oleh para pihak. Sebagai akibatnya, suatu perjanjian dapat mengalami pembatalan, baik dibatalkan oleh para pihak maupun atas perintah pengadilan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari pembatalan akta PPJB yang disebabkan karena wanprestasi. Selain juga pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan untuk membatalkan akta PPJB sebagaimana ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Bks. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil analisisnya adalah bahwa para pihak harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebagaimana yang telah diperjanjikan, yaitu dengan mengembalikan pembayaran yang telah diterima, dan membayar denda, sedangkan akta PPJB tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berikutnya, terkait pertimbangan hakim, dapat dinyatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusanan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Bks tidak memperhatikan iktikad baik pembeli yang akan melunasi secara Kredit Pemilikan Rumah dengan sudah melunasi pembayaran uang muka.Kata kunci: Perjanjian; Pembatalan PPJB; Jual Beli Tanah
KAJIAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN DAN PROSEDUR PERALIHAN WARIS HAK ATAS TANAH Ayuningutami, Putri Intan; Najicha, Fatma Ulfatun
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 2 (2021): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i2.1534

Abstract

Land rights are rights that are mostly owned by Indonesian people. Because land ownership is not a new thing in our society. Because having land rights, problems that will arise in the future are the transfer of land rights, the transfer of land rights in Indonesian society mostly uses the inheritance system. The transfer of inheritance rights to land is a problem that often arises in everyday life today. The transfer of land rights using the inheritance system is a transfer of ownership of a land owned by the heir to the heirs because the heir has died. One of the transfers of land rights is regulated in Law number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (UUPA) in Article 21 Paragraph (5). However, the inheritance of land rights through the inheritance system still often causes many problems in the community. Therefore, this paper aims to examine more deeply the provisions and procedures for the transfer of inheritance of land rights in accordance with applicable law in Indonesia. The method in this paper uses a normative legal research method with the aim of further reviewing the provisions and procedures for the transfer of land rights.

Page 25 of 31 | Total Record : 310

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium Vol. 14 No. 1 (2025): Repertorium Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024 Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024 Vol. 13 No. 2 (2024): Repertorium Vol. 13 No. 1 (2024): Repertorium Vol 12, No 2 (2023): November 2023 Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): Repertorium Vol. 12 No. 1 (2023): Repertorium Vol 11, No 2 (2022): November 2022 Vol 11, No 1 (2022): Mei 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Repertorium Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2 November 2021 Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021 Vol. 10 No. 2 (2021): Repertorium Vol. 10 No. 1 (2021): Repertorium Vol 9, No 2 (2020): VOLUME 9 NOMOR 2 NOVEMBER 2020 Vol 9, No 1 (2020): VOLUME 9 NOMOR 1 MEI 2020 Vol. 9 No. 2 (2020): Repertorium Vol. 9 No. 1 (2020): Repertorium Vol. 8 No. 2 (2019): Repertorium Volume 8 Nomor 2 November 2019 Volume 8 Nomor 1 Mei 2019 Vol. 8 No. 1 (2019): Repertorium Vol. 7 No. 2 (2018): Repertorium Volume 7 Nomor 2 November 2018 Volume 7 Nomor 1 Mei 2018 Vol. 7 No. 1 (2018): Repertorium Vol. 6 No. 2 (2017): Repertorium Volume 6 Nomor 2 November 2017 Volume 6 Nomor 1 Mei 2017 Volume 5 Nomor 2 November 2016 Vol. 5 No. 2 (2016): Repertorium Vol. 5 No. 1 (2016): Repertorium Volume 5 Nomor 1 Mei 2016 Vol. 4 No. 2 (2015): Repertorium Volume 4 Nomor 2 November 2015 Vol. 4 No. 1 (2015): Repertorium Volume 4 Nomor 1 Mei 2015 More Issue