Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

PALAR (Pakuan Law review)

palar
Website

Published by Universitas Pakuan

ISSN : 27160440 EISSN : 26141485 DOI : https://doi.org/10.33751/palar

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Arjuna Subject : -

Articles 354 Documents

14 15 16 17 18

PELAPORAN UMKM DAN POLA KEMITRAAN BAGI PELAKU USAHA Ardiansyah .; Silm Oktapani
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Abstrak.Â Keberadaan Indomaret dan Alfamart telah merambah sampai ke pemukiman Kota Pekanbaru. Banyaknya Indomaret dan Alfamart ini belum sejalan dengan sikap para Â pelaku usaha dalam menunaikan kewajiban melakukan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra serta pola kemitraannya. Belum terlaksananya kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pelaporan pada setiap semesternya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dimana sebuah penelitian melihat hukum didalam masyarakat. Dengan menggunakan cara pengumpulan data secara observasi, kuisioner, wawancara serta kajian pustaka. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak melakukan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra serta pola kemitraannya disebabkan ketidaktahuannya akan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Upaya yang perlu dilakukan ialah instansi terkait mensosialisasikan kembali Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 kepada para pelaku usaha dan menerapkan sanksi bila amanah dari Perda tidak terlaksana.Â Kata Kunci: Pelaporan, UMKM, Pelaku UsahaÂ AbstrakÂ Abstract. The existence of Indomaret and Alfamart has penetrated into the settlements of Pekanbaru City. The number of Indomaret and Alfamart is not in line with the attitudes of business actors in fulfilling their obligation to report the number of MSMEs that have partnered and their partnership patterns. The obligation of business actors to report each semester is not fulfilled based on the Pekanbaru City Regional Regulation concerning Management of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets. This research uses empirical legal research, where a study looks at the law in society. By using data collection by observation, questionnaires, interviews and literature review. From the results of the research conducted, it can be concluded that business actors do not report the number of MSMEs that have partnered and their partnership patterns due to their ignorance of Pekanbaru City Regional Regulations concerning Management of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets. Efforts that need to be done are related agencies to socialize the Regional Regulation Number 9 of 2014 again to business actors and apply sanctions if the mandate of the Perda is not implemented.Â Keywords: Reporting, MSMEs, Business Actors

NOTARIS SEBAGAI PELAPOR DALAM PEMBERATASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN KEWAJIBAN HAK INGKAR Devinda Irvana Yunianda; Mohamad Fajri Mekka Putra
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKÂ Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Seiring dengan maraknya praktek pencucian uang, diperlukan komitmen dari seluruh pihak demi mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Notaris memiliki kewajiban untuk membuat pelaporan apabila terdapat indikasi transaksi mencurigakan. Di sisi lain, Notaris memiliki Hak Ingkar, Hak Ingkar adalah hak untuk tidak memberikan kesaksian atau mundur dari suatu kesaksian yang diharuskan oleh Pasal 1909 BW. Selanjutnya, menurut pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Metode penelitian dalam penyusunan tesis adalah penelitian hukum normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian memberi jawaban bahwa tujuan dari rahasia jabatan Notaris adalah untuk melindungi kepentingan umum, tetapi ada kewajiban untuk menolak dan juga kewajiban untuk memberikan suatu kewajiban berdasarkan perintah undang-undang, sehingga terdapat pengecualian. Dapat disimpulkan, apabila terdapat perintah dari undang-undang lain yang sudah melibatkan kepentingan umum bahkan kepentingan negara seperti undang-undang tindak pidana pencucian uang dengan pengaturan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, maka Notaris berkewajiban untuk melaporkan indikasi transaksi pencucian uang ke pihak terkait.Â Kata kunci: Notaris, Pencucian Uang, Hak Ingkar.Â ABSTRACTÂ The purpose of this study is to explain that along with the rampant practice of money laundering, commitment from all parties is needed to prevent and eradicate money laundering. Based on article 3 of Government Regulation Number 43 of 2015 concerning Reporting of Suspicious Financial Transactions, Notaries have an obligation to make reports if there are indications of suspicious transactions. On the other hand, a Notary has the Right to Deny, the Right to Deny is the right not to give testimony or to withdraw from a testimony required by Article 1909 BW. Furthermore, according to Article 16 Paragraph (1) of the Law on Notary Positions, the Notary is obliged to keep the contents of the deed and all information obtained in the making of the deed confidential in accordance with the oath/promise of office, unless the law provides otherwise. The research method in the preparation of the thesis is normative legal research with qualitative descriptive analysis. The results of the study give an answer that the purpose of the secret of the position of a Notary is to protect the public interest, but there is an obligation to refuse and also an obligation to provide an obligation based on statutory orders, so there are exceptions. It can be concluded, if there are orders from other laws that already involve the public interest and even the interests of the state, such as the law on money laundering crimes with the regulation of reporting suspicious financial transactions, the Notary is obliged to report indications of money laundering transactions to related parties.Â Keywords: Notary, Money Laundering, Right of Denial.Â

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI JEPANG ( ANALISIS PERAN BP2MI PADA PROGRAM G TO G ) Marwanto Rolasta; Siti Hajati Hoesin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakDi Negara Jepang, populasi usia tua tidak diimbangi dengan tingginya jumlah usia produktif, hal ini menyebabkan penurunan tenaga kerja secara tajam. Oleh sebab itu pemerintah Jepang berupaya menerima perawat asing ke dalam sektor perawatan jangka panjang dengan menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi bilateral dengan Indonesia yang disebut sebagai Indonesian Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada tahun 2007. Walaupun sudah terikat dengan kontrak kerja yang berada pada pengawasan IJEPA, pastinya pekerja migran yaitu perawat pernahÂ dalam situasi rentan dan diskriminatif di luar kontrak kerja. Penelitian ini mengamati peranan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sama dengan IJEPA dalam skema penempatan dan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia khususnya perawat dan juga membahas pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia di Jepang dengan menggunakan indikator ekonomi. Â Kata kunci : Pekerja Migran, Perawat, IJEPA.Â AbstractIn Japan, the aging population is not matched by the high number of productive age, this causes a sharp decline in the workforce. Therefore, the Japanese government is trying to accept foreign nurses into the long-term care sector by signing a bilateral economic cooperation agreement with Indonesia called the Indonesian Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) in 2007. Even though they are already bound by a work contract that is under the supervision of IJEPA Of course, migrant workers, namely nurses, have been in vulnerable and discriminatory situations outside of their work contracts.This study examines the role of the Indonesian Migrant Worker Protection Agency in collaboration with IJEPA in the scheme for the placement and legal protection of Indonesian migrant workers, especially nurses and also discusses the fulfillment of the rights of Indonesian migrant workers in Japan using economic indicators.Â Keywords: Migrant Workers, Nurses, IJEPA.

HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH BERAKIBAT JUAL BELI DENGAN INDIKASI PEMALSUAN IDENTITAS DIRI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 245/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim.) Khansa Muti; Nursadi .
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKArtikel ini bertujuan untuk menganalisis kasus terkait pemalsuan AJB yang dibuat oleh PPAT, seperti Putusan Pengadilan Nomor 245/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim yang aktanya terindikasi pemalsuan seperti figur palsu, identitas, dan tanda tangan penjual dikarenakan pemilik tanah hanya mengetahui tanahnya sedang dijaminkan karena hutang piutang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum dari AJB yang terindikasi pemalsuan identitas diri dan tanda tangan dan bagaimana pertanggungjawaban BPN pada pemeriksaan dokumen proses balik nama sertipikat tanah SHM No.1858/Duren Sawit. Metode analisis artikel dengan penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta bentuk penelitian yang digunakan preskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa akibat hukum dari akta jual beli yang mengandung unsur pemalsuan adalah aktanya menjadi cacat hukum dan berakibat tidak sah serta batal demi hukum dan bentuk pertanggungjawaban BPN dengan mengembalikan sertipikat tanah menjadi keadaan sediakala.Â Kata Kunci: PPAT; Akta Jual Beli; Dokumen dan Tanda Tangan PalsuÂ ABSTRACTThis article aims to analyze cases related to falsifying deeds of sale made by Land Deed Official. There are cases regarding counterfeiting buying and selling deeds such as Court Decision No. 245/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim the deed contains counterfeiting such as a fake figure, identity, and the sellerâ€™s signature because the landowner only knows that the land is being guaranteed because of receivable debt. The main problem in this analysis is how the legal consequences of the sale and purchase deed indicated the falsification of identity and signature and how the accountability of the National Land Affairs Agency on checking the process of returning SHM No.1858/Duren Sawit. This articleâ€™s analytical methods with normative juridical research that are explanatory using primary and secondary legal materials and the forms of research used prescriptively. The research concludes that the deeds are legally flawed and invalid, and null and void. A form of accountability National Land Affairs Agency is to return the land certificate to a normal condition.Â Keywords: Land Deed Official; Deed of Sale and Purchase; Counterfeiting of Documents and Signatures

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT TERKAIT DOKUMEN PALSU MELALUI CARD READER Varent Nathalia Putri; Rouli Anita Valentina
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Notaris sebagai pejabat umum berperan dalam mengemban jabatan kepercayaan dari masyarakat dalam pembuatan akta autentik. Notaris dapat merangkap sebagi Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya dengan memperhatikan tempat dan wilayah jabatannya. Notaris atau PPAT harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik, khususnya menerima dokumen/surat palsu dari para penghadap. Hal ini tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum yang menyebabkan Notaris atau atau PPAT ikut turut terlibat. Penelitian ini menganalisis mengenai peralihan hak atas tanah karena jual beli oleh penghadap yang menggunakan dokumen/surat palsu terhadap akta autentik. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan menganalisis melalui metode kualitatif. Notaris atau PPAT tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap adanya indikasi pemalsuan dokumen atau surat oleh penghadap sepanjang Notaris atau PPAT telah bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak dalam pembuatan akta autentik yang dikehendaki para penghadap berdasarkan keterangan penghadap. Bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris atau PPAT terkait dokumen atau surat palsu antara lain dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menerima dan memastikan dokumen atau surat penghadap sudah benar dengan identifikasi dan verifikasi melalui Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik.Â Kata kunci: Notaris, PPAT, Perlindungan Hukum, Dokumen Palsu, Card ReaderÂ AbstractÂ Notary as a public official has roles in carrying out trust from communities to create an authentic deed. Notary can hold concurrent position as Land Deed Official or PPAT by taking into account the area dan region of his position. Notary or PPAT must apply precautionary principle in creating authentic deeds, particularly in receiving false documents or letters from the parties. This does not close the possibility to cause legal implications to Notary/PPAT to get involved. This research analyzes the transfer of land right in terms of buying and selling by the parties who use false documents or letters against an authentic deed. This research was conducted with juridical normative research method using secondary data and analyzed through qualitative method. Notary or PPAT cannot be held responsible for any indications of falsification of documents/letters by the parties to the extend that Notary or PPAT has acted in trustworthy, honest, thorough, independent, impartial manner and safeguards the interests of the parties in creating an authentic deed desired by the parties based on the statements of the parties. The form of protection against Notary or PPAT in regard to false documents/letters are the application of the precautionary principle in receiving and assuring that the documents/letters appear to be genuine by identification and verification through the Electronic Identity Card Reader.Â Keywords: Notary, Land Deed Official, Legal Protection, False Document, Card ReaderÂ

PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Bernanti Aryajaya Putri; Mohammad Fajri Mekka Putra
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKÂ Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Perseroan terbatas kini terbagi menjadi dua yaitu perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan. Sebelum berlakunya Undang-undang Cipta Kerja, diatur bahwa pendirian perseroan harus dengan akta notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, salah satunya adalah akta pendirian perseroan sesuai yang disyaratkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Merujuk pada Pasal 153A ayat (1) dan (2) Undang-undang Perseroan Terbatas yang merupakan pasal baru setelah berlakunya Undang-undang Cipta Kerja, diatur bahwa perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dengan diubahnya ketentuan tersebut, pendirian perseroan tidak lagi disyaratkan untuk menggunakan akta notaris bagi perseroan perorangan yang masuk ke dalam kategori Usaha Mikro dan Kecil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut tentang peran notaris dalam pendirian perseroan terbatas pasca berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.Â Kata kunci: Perseroan Terbatas, Notaris, Perseroan Perorangan, Usaha Mikro dan KecilÂ ABSTRACTÂ The enactment of Law Number 11 Year 2020 on Job Creation brought changes to the law of limited liability companies in Indonesia, namely Law Number 40 Year 2007. Limited liability company is now divided into two, which are capital partnership and a sole proprietorship company. Prior to the enactment of the Job Creation Act, it was regulated that the establishment of a company must be done with a notarial deed. A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, one of which is the deed of establishment of the company as required by the Limited Liability Company Law. Referring to Article 153A paragraphs (1) and (2) of the Limited Liability Company Law which is a new provision after the enactment of Job Creation Act, it is regulated that a company that meets the criteria for Micro and Small Business can be established by 1 (one) person based on a statement of establishment. With the amendment of these provisions, the establishment of a company is no longer required to use a notarial deed for companies that fall into the category of Micro and Small Enterprises. Therefore, this research aims to further analyze the role of a notary in the establishment of a limited liability company after the enactment of the Job Creation Act.Â Keywords: Limited Liability Company, Notary Public, Sole Proprietorship, Micro and Small Enterprises

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBELI LELANG YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERSPEKTIF PACTA SUNT SERVANDA untung Sudarsono; Pita Permatasari
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakPembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah bahwa legalitas dan kekuatan hukum eksekusi lelang objek jaminan Hak Tanggungan yang dilakukan atas permohonan kreditor pemegang sertipikat Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit bank adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, karena eksekusi objek jaminan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh kreditor pemegang sertipikat Hak Tanggungan didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996. Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang bertiikad baik atas gugatan pelawanan yang diajukan oleh debitor pemberi Hak Tanggungan adalah pemenang lelang harus dilindungi hak-haknya secara hukum dalam hal kepemilikan objek lelang yang berupa objek jaminan Hak Tanggungan yang telah dibelinya secara sah dari badan lelang yang melaksanakan lelang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim kasasi Mahkamah Agung atas gugatan keberatan debitor pemberi Hak Tanggungan dalam putusan MA No.3564.K/PDT/2015 adalah bahwa pengajuan kasasi yang diajukan oleh Pelawan I Z dan Pelawan II S tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan perolehan objek lelang oleh pemenang lelang ZO dilakukan melalui suatu prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga legalitas dan keabsahan pemenang lelang dalam menguasai objek lelang berupa objek jaminan Hak Tanggungan tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum serta harus dilindungi secara hukum.Â Kata Kunci : Lelang, Kepastian Hukum, Pembeli Beritikad BaikÂ AbstractThe discussion of the problems that arise in this study is that the legality and legal force of the execution of the auction of the mortgage object which is carried out at the request of the creditor holding the Mortgage certificate in a bank credit agreement is legal and has legal force, because the execution of the object of the mortgage guarantee is carried out by the creditor holding the Mortgage certificate based on the provisions of the applicable laws and regulations in this case is Article 6 UUHT no. 4 of 1996. Legal protection for the winner of the auction who has good intentions on the lawsuit filed by the debtor providing the Mortgage Rights is that the winner of the auction must be protected. their legal rights in terms of ownership of the auction object in the form of a mortgage guarantee object that has been legally purchased from the auction agency that carries out the auction in accordance with the applicable legal provisions. The basis for the consideration of the Supreme Court cassation judges on the demands of the debtor providing Mortgage in the Supreme Court decision No.3564.K/PDT/2015 is that the appeal filed by Pelawan IZ and Pelawan II S does not have a clear law, and the acquisition of the auction object by the winner The ZO auction is carried out through a procedure and applicable legal provisions so that the legality and validity of the auction winner in controlling the object of the auction in the form of a mortgage guarantee is valid and has legal force and must be protected by law.Keywords: Auction, Legal Certainty, Good Intention Buyers

PERLINDUNGAN HAK PEKERJA TERKAIT PEMBERIAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM KOTA Rizki Citra Pratiwi; Siti Hajati Hoesin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Upah minimum yaitu upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaringan pengaman. Pemberian upah harus didasari dengan peraturan yang berlaku khususnya peraturan yang ditetapkan di setiap wilayahnya. Setiap Kota atau Kabupaten telah menentukan nominalnya tersendiri terkait Upah Minimum Kota (UMK). Tulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya pemberian upah kepada PT.X yang berada di kota Makassar dimana upah yang diberikan yakni di bawah ketentuan nominal UMK yang berlaku dan perusahaan inipun tak memiliki peraturan perusahaan. Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Yuridis Normatif dengan Pendekatan Undang-undang (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak berkiblat pada peraturan yang telah ditentukan terkait pemberian upah sehingga melanggar SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 2345/XI/2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2017. Perusahaan juga tidak memiliki peraturan perusahaan dimana hal ini melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengaturan, Perlindungan dan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan dalam wilayah Kota Makassar menjelaskan bahwa â€œTiap-tiap perusahaan wajib membuat Peraturan Perusahaanâ€.Â Kata Kunci : Upah, Upah Minimum Kota, Peraturan Perusahaan.Â AbstractThe minimum wage is the lowest monthly wage consisting of basic wages including fixed allowances set by the governor as a safety net. The provision of wages must be based on applicable regulations, especially the regulations stipulated in each region. Each City or Regency has determined its own nominal related to the City Minimum Wage (UMK). This writing is motivated by the provision of wages to PT. X which is in the city of Makassar where the wages given are below the nominal UMK applicable and even this company does not have company regulations. The research method used in this paper is a normative juridical approach with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of this paper indicate that the company is not oriented to the regulations that have been determined regarding the provision of wages so that it violates the Decree of the Governor of South Sulawesi No. 2345/XI/2016 concerning the Determination of the Makassar City Minimum Wage 2017. The company also does not have a company regulation which violates the provisions of Article 19 paragraph (1) of Makassar City Regional Regulation Number 9 of 2004 concerning Regulation, Protection and Employment Services in the City area. Makassar explained that "Each company is obliged to make a Company Regulation".Â Keywords: Wages, City Minimum Wage, Company Regulations.

PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA E-COMMERCE TERHADAP PELAKU PEMALSUAN AKUN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Agus Wahyu Winarno; Agri Chairunisa Isradjuningtias
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakMaraknya platform e-commerce diikuti juga dengan banyaknya aksi curang yang dilakukan oleh oknum pengguna/pelanggan e-commerce yaitu pembuatan akun palsu atau akun bodong, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berupa diskon, cashback, promo lainya. Hasil penelitian pelaku fake account di Jakarta pusat sudah banyak dilakukan secara massif dan modus operandi yang sederhana. Kurangnya penegakkan hukum dikarenakan tidak adanya laporan oleh platform yang merupakan korban karena tindak pidana ini sulit teridentifikasi karena terkamuflase dalam promo platform tersebut.Â Kata Kunci : Kejahatan Cyber, Pemalsuan Akun, PenipuanAbstractThe rise of e-commerce platforms is also followed by many fraudulent actions carried out by unscrupulous e-commerce users/customers, namely the creation of fake accounts or fake accounts, this is done to get benefits in the form of discounts, cashback, other promos. The results of research on fake account actors in Central Jakarta have been carried out massively and with a simple modus operandi. The lack of law enforcement is due to the absence of reports by platforms who are victims because this crime is difficult to identify because it is camouflaged in the platform's promo.Â Keywords: Cyber Crime, Account Forgery, Fraud

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PPJB DENGAN MERUMUSKAN PEMBERIAN KUASA MUTLAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 27/PDT.G/2019/PN.KRS) Via Aulia; Harsanto Nursadi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKÂ Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Alat bukti yang dapat dituntut kebenarannya adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris. Akta otentik memuat suatu kebenaran yang formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris juga mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak. Notaris juga berkenaan dengan perbuatan hukum terkait jual beli tanah. Dalam hal ini banyak permasalahan timbul terhadap peralihan Hak atas tanah yang selalu menjadi permasalahan utama. Persoalan tersebut sering terjadi dimasyarakat, dengan berbagai macam cara proses peralihan yang terjadi menimbulkan masalah baik dengan secara legal maupun ilegal dalam penerapannya. Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris terhadap akta PPJB dengan merumuskan pemberian kuasa mutlak dan bagaimana keabsahan akta PPJB berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Krs. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap terhadap akta PPJB dengan merumuskan pemberian kuasa mutlak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Krs melalui penelitian yuridis normatif dan bersifat eksplanatoris ini, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan. Digunakan pula tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.Kata kunciÂ Â Â Â Â : Tanggung Jawab; Notaris; Kode Etik Notaris; Jual Beli;Â ABSTRACTÂ A notary as a public official is given the authority to make an authentic deed. The evidence that can be claimed for the truth is an authentic deed made by a public official. The public official in question is a Notary. An authentic deed contains a formal truth in accordance with what the parties have notified the Notary. However, the Notary also has an obligation to include that what is contained in the Notary deed has truly been understood and is in accordance with the wishes of the parties. Notaries are also concerned with legal actions related to the sale and purchase of land. In this case, many problems arise regarding the transfer of land rights which has always been the main problem. These problems often occur in the community, with various ways the transition process that occurs causes problems both legally and illegally in its application. The main problem in this research is how the role and responsibility of the Notary towards the PPJB deed by formulating the absolute power of attorney and how the validity of the power of attorney deed is based on the District Court Decision Number 27/Pdt.G/2019/PN.Krs. This study aims to analyze the responsibility of the Notary to the PPJB deed by formulating the absolute power of attorney based on the District Court Decision Number 27/Pdt.G/2019/PN.Krs through this normative and explanatory juridical research, using secondary data obtained from document studies. and bibliography. Three legal materials are also used, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.Â Keywords: Responsibility; Notary Public; Notary Code of Ethics; Buy and sell.

Page 16 of 36 | Total Record : 354

14 15 16 17 18

Filter by Year

2015 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 1 (2026): Volume 11, Number 1 January-March 2026 Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025 Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Arie Wuisang

Contact Email palar@unpak.ac.id

Phone -

Journal Mail Official palar@unpak.ac.id

Editorial Address Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA