Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

PALAR (Pakuan Law review)

palar
Website

Published by Universitas Pakuan

ISSN : 27160440 EISSN : 26141485 DOI : https://doi.org/10.33751/palar

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Arjuna Subject : -

Articles 354 Documents

13 14 15 16 17

AKIBAT HUKUM PENGGABUNGAN BEBERAPA BANK SYARIâ€™AH TERHADAP AKAD DAN JAMINAN Muhammad Ricky Ilham Chalid; Wirdyaningsih .
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakTulisan ini untuk mengkaji akad-akad yang telah mengikat dan masih berlaku di antara nasabah dengan bank-bank syariâ€™ah yang menggabungkan diri terhadap bank penerima penggabungan (survivor) serta penguasaan perjanjian jaminan akibat penggabungan dari beberapa bank syariâ€™ah tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa penggabungan bank syariâ€™ah mengakibatkan beralihnya aktiva dan passiva, termasuk juga didalamnya mengenai akad-akad dan juga berkaitan dengan perjanjian jaminan yang akan ikut beralih mengikuti akad-akad pokoknya.Â Kata Kunci: Akad, Jaminan, Penggabungan, Bank Syariâ€™ahÂ AbstractThe purpose of this study is to examine the contracts that have been binding and are still valid between customers and the merging Islamic banks against the surviving bank and the domination of guarantee agreements resulting from the merger of the several islamic banks. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that the merger of Islamic banks results in the transfer of assets and liabilities, including also concerning contracts and also relating to guarantee agreements that will also switch to follow the main contracts.Â Keywords: Contracts, Collateral, Merger, Islamic Bank

IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN MBKM UNTUK MENCIPTAKAN KARAKTER MAHASISWA FAKULTAS HUKUM YANG PROFESIONAL Nazaruddin Lathif; Yenti Garnasih; Yennie K Milono; Farahdinny Siswajanthy; Sapto Handoyo; Mustika Mega Wijaya
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Kampus Merdeka memberikan kebijakan Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan hak belajar selama 3 (tiga) semester di luar program studi, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kesiapan MBKM di Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Mahasiswa memperoleh suatu kemerdekaan belajar di sebuah perguruan tinggi. untuk menganalisis perspektif mahasiswa terhadap MBKM, dampak MBKM terhadap keterampilan abad 21 mahasiswa, serta revelansi program MBKM dengan SDGs. Penelitian ini dilakukan di Universitas Pakuan yaitu tepatnya di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dengan menggunakan data kuantitatif. Secara umum, fakultas perlu memahami kesiapan mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan kerja. Mahasiswa sendiri pun dapat menentukan kesiapan diri mereka untuk mengimplementasikan ke dunia kerja sebagai bentuk mewujudkan salah satu tujuan dari MBKM ini. Saran yang disampaikan dalam penulisan ini adalah fakultas dapat lebih mensosialisasikan program ini sehingga lebih banyak pula mahasiswa yang sadar tentang penerapan MBKM.Â Kata Kunci: Keterampilan Abad 21, Merdeka Belajar, SDGs, Perguruan TinggiÂ Â AbstractÂ Freedom to learn provides a university policy that aims to provide the right to study for 3 (three) semesters outside the study program, while the purpose of this research is to see the readiness of MBKM at the Faculty of Law, Pakuan University. Students gain an independence to study in a college. to analyze students' perspectives on MBKM, the impact of MBKM on students' 21st century skills, and the relevance of the MBKM program to the SDGs. This research was conducted at Pakuan University, namely the Faculty of Law, Legal Studies Program. The method used in this research is a survey using quantitative data. In general, faculties need to understand the readiness of students to go directly into the workforce. Students themselves can determine their readiness to implement it into the world of work as a form of realizing one of the goals of this MBKM. The suggestion given in this paper is that the faculty can socialize this program more so that more students are aware of the implementation of MBKM.Â Keywords: 21st Century Skills, Free Learning, SDGs, Higher Education

POLA DAN MEKANISME PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945 Fahmi Hafid Bachmid; Ahmad Yulianto Ihsan
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Â AbstrakSalah satu cara untuk menjamin independensi lembaga peradilan maupun hakim, UUD 1945 mengatur sedemikian rupa proses dan mekanisme pengisian jabatan hakim agung, yaitu dengan menyerahkan pengusulan calon hakim agung kepada suatu organ konstitusional yang independen yaitu KY yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. Latar belakang pemberian kewenangan pengusulan calon hakim agung kepada KY, tidak terlepas dari pengalaman pengangkatan hakim agung sebelum perubahan UUD 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa hakim agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dari calon yang diusulkan oleh DPR yaitu diusulkan masing-masing dua calon untuk satu posisi hakim agung. Mekanisme tersebut dianggap tidak memberi jaminan independensi kepada hakim agung, karena penentuan hakim agung akan sangat ditentukan oleh Presiden dan usul DPR yang kedua-duanya adalah lembaga politik. Perubahan UUD 1945 dimaksudkan, antara lain, memberikan jaminan independensi yang lebih kuat kepada hakim agung, dengan menentukan mekanisme pengusulan hakim agung yang dilakukan oleh suatu lembaga negara yang independen pula, sehingga pengaruh politik dalam proses penentuan hakim agung dapat diminimalisasi. Dalam hal ini, UUD menghendaki adanya peran minimal kekuatan politik dari lembaga politik untuk menentukan hakim agung, agar hakim agung benar-benar independen. Â Keyword : Pola-Mekanisme Pengisian Jabatan, Hakim Agung, Mahkamah AgungÂ AbstractOne way to guarantee the independence of the judiciary and judges, the 1945 Constitution regulates in such a way the process and mechanism for filling the position of Supreme Court justices, namely by submitting the nomination of candidates for Supreme Court justices to an independent constitutional organ, namely the Judicial Commission established under the 1945 Constitution. candidates for Supreme Court justices to KY, cannot be separated from the experience of appointing Supreme Court justices prior to the amendment to the 1945 Constitution based on Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court which determines that Supreme Court Justices are appointed by the President as Head of State from the candidates proposed by the DPR, namely those proposed by each two candidates for one position of chief justice. This mechanism is considered not to guarantee the independence of the Supreme Court justices, because the determination of the Supreme Judges will be largely determined by the President and the proposal of the DPR, both of which are political institutions. The amendments to the 1945 Constitution are intended, among other things, to provide a stronger guarantee of independence to the Supreme Court justices, by determining the mechanism for proposing Supreme Court justices which is carried out by an independent state institution as well, so that political influence in the process of determining Supreme Court justices can be minimized. In this case, the Constitution requires a minimal role of political power from political institutions to determine Supreme Court justices, so that Supreme Court justices are truly independent.Â Keyword : Pattern-Mechanism of Position Filling, Supreme Court Justices, Supreme Court

AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH (Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms) Mohammad Bagja Azhari; Liza Priandini
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Â AbstrakPenelitian ini membahas mengenai studi kasus Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms yang mana dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon I merupakan perkawinan sedarah yang telah berjalan sejak tahun 1989. Dalam perkawinan ini dikaruniai 3 orang anak berumur 28 tahun, 23 tahun dan 12 tahun. Perkawinan kedua Termohon harus dibatalkan setelah Termohon I dan Pemohon yang hendak menikahkan salah satu anak kandungnya namun Termohon I tidak bisa menjadi wali nikah dari anak tersebut. Hal ini terungkap setelah KUA Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas menolak Termohon I menjadi wali nikah dari anaknya dengan alasan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I merupakan perkawinan yang sedarah/senasab. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan data sekunder melalui buku-buku, jurnal-jurnal terntang hukum perkawinan, hukum keluarga dan juga melihat aspek-aspek normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada status perkawinan serta kedudukan hukum keturunannya. Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan secara tegas terkait pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan mengakibatkan perkawinan yang dilangsungkan sebelumnya menjadi dianggap seolah tidak pernah terjadi.Â Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Sedarah, Kedudukan Anak.Â AbstractÂ This study discusses the case study of the Banyumas Religious Court Decision Number 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms in which the marriage between the Petitioner and Respondent I was an incestuous marriage that had been going on since 1989. In this marriage, they were blessed with 3 children aged 28 years, 23 years and 12 years. The second marriage of the Respondent must be annulled after the Respondent I and the Petitioner who want to marry off one of their biological children but Respondent I cannot become the marriage guardian of the child. This was revealed after the KUA of Sokaraja District, Banyumas Regency refused Respondent I to be the marriage guardian of his child on the grounds that the marriage between the Petitioner and Respondent I was a blood marriage. This research method uses normative juridical with secondary data through books, journals on marriage law, family law and also looks at the normative aspects in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. The annulment of marriage brings legal effects and consequences to the marital status and legal position of the offspring. Article 23 and Article 26 paragraph (1) of the Marriage Law explicitly state the parties who have the right to file for annulment of marriage. The annulment of a marriage causes a marriage that was previously held to be considered as if it never happenedÂ Keywords: Annulment of Marriage, Inbreeding, Child Position.

KEDUDUKAN PENYELIA HALAL DALAM SERTIFIKASI HALAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA SEKTOR UMK Maghfirotun ,; Wirdyaningsih ,
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakPelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia adalah amanat dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan perubahannya pada Undang-Undang Cipta Kerja. Semua produk baik barang, makanan, minuman, kosmetik, obat maupun jasa yang dihasilkan dan beredar di Indonesia wajib harus berlabel halal. Jikapun tidak maka pelaku usaha harus menandai dengan label tidak halal, tak terkecuali untuk produk yang dihasilkan oleh UMK. Pelaksana sertifikasi halal di Indonesia yang awalnya dilaksanakan oleh LPPOM Majelis Ulama Indonesia, saat ini dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal dapat dikatakan banyak insentif yang diberikan berkaitan dengan sertifikasi halal kepada UMK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta deskriptif dan preskriptif.. Meskipun baru, saat ini pun peraturan tersebut sudah mulai terimplementasi. Sejak Agustus 2021, Pemerintah telah mensinkronisasi pelaksanaan sertifikasi halal dengan sistem perizinan elektronik satu pintu yaitu OSS-RBA. Salah satu insentif untuk UMK adalah dengan pendaftaran sertifikasi halal gratis sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Akan tetapi dalam pelakanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh UMK terutama terkait dengan pelaksanaan program gratis tersebut dan terkait dengan penyelia halal. Banyak UMK yang produknya belum mempunyai sertifikasi halal karena permasalahan tersebut dan permasalahan legalitas UMK.Â Kata Kunci: Sertifikasi Halal UMK, Halal UMK, Penyelia HalalÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â AbstractÂ Â Â Â Â Â Â The implementation of halal certification in Indonesia is a mandate from the Halal Product Guarantee Act and its amendments to the Job Creation Act. All products, whether goods, food, beverages, cosmetics, drugs and services produced and circulated in Indonesia, must be labeled halal. if not, then the business actor must mark it with a non-halal label, not least for products produced by small micro business sector. The implementation of halal certification in Indonesia, which was initially carried out by the Indonesian Ulema Council LPPOM, is currently carried out by the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. With the enactment of the Job Creation Law and Government Regulation Number 39 of 2021 concerning Guaranteed Halal Products, it can be said that there are many incentives given related to halal certification to small micro business sector. This study uses a normative juridical method as well as descriptive and prescriptive. Even though it is new, currently the regulation has begun to be implemented. Since August 2021, the Government has synchronized the implementation of halal certification with the one-stop electronic licensing system, namely OSS-RBA. One of the incentives for small micro business sector is to register for free halal certification in accordance with the state's financial capacity. However, in its implementation there are several obstacles faced by small micro business sector, especially related to the implementation of the free program and related to halal supervisors. Many MSEs whose products do not have halal certification because of these problems and MSE legality problems.Â Keywords: UMK Halal Certification, UMK Halal, Halal Supervisor

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA : SEBUAH PENCARIAN PRESIDENSIALISME YANG EFEKTIF Ari Wuisang; Yunani Abiyoso
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakPasca perubahan UUD Tahun 1945, Indonesia telah memilih untuk konsisten menerapkan Sistem Pemerintahan Presidensial. Sistem ini memiliki kompleksitasnya sendiri, oleh karena itu tidak sedikit sistem presidensial yang gagal melewati ujian stabilitas demokrasi di negara-negara yang menerapkannya. Dapat dikatakan hanya Amerika Serikat (AS) yang menjadi best practice dari penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial yang sukses. Oleh karena itu, apabila ingin membangun bentuk presidensialisme yang efektif untuk Indonesia, maka tidak bisa tidak harus melihat praktik di AS. Diantaranya, Sistem kepartaian Indonesia perlu dipertimbangkan untuk mengikuti model AS yang membagi partai menjadiÂ recognized political party dan limited political party. Recognized political party ditentukan hanya dua partai yang diperkenankan menjadi peserta pemilu, dan sisanya menjadi limited political party yang tidak mengikuti pemilu. Dampaknya, kabinet yang terbentuk pun tidak akan menjadi kabinet koalisi â€œpelangiâ€, sehingga stabilitas pemerintahan dapat lebih terjamin. Begitu juga dengan elemen di Parlemen, lebih terfokus pada dua partai tanpa ada pembentukan aneka macam koalisi.Â Kata kunci : presidensial, kabinet, partai politik, Amerika Serikat.Â AbstractAfter the amendment of 1945 Constitution, Indonesia has chosen to consistently implement the Presidential Government System. This sistem has its own complexity, therefore many presidential systems that fail to pass the test of democratic stability in the countries that apply it. It can be said that only the United State (US) is the best practice of implementing a successfull Presidential System. Therefore if we want to build an effective form of Presidentialism for Indonesia, we have to look at practices in the US. For instance, the Indonesian party system need to be considered to follow the US model whichÂ divides parties into â€œrecognized political partiesâ€ and â€œlimited political partiesâ€. Recognized political parties determined that only two partoes were allowe to participate in general election, and rest became limited political parties that did not participate in the general election. As a result, the cabinet formed will not become a â€œrainbowâ€ coalition cabinet, so that stability of government is guaranteed. Likewise with element in Parliament, more focused on two parties without the formation of various kinds of coalitions.Â Keywords : presidential, cabinet, political party, United States.

PERSPEKTIF TERHADAP PEMBATALAN AKTA HIBAH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS HIBAH YANG TIDAK DIBERIKAN SECARA CUMA-CUMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KALIANDA NOMOR: 31/PDT.G/2020/PN KLA) Asyura Triana Arimurti; Mohamad Fajri Mekka Putra
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Hibah merupakan salah satu cara yang dibenarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk memindahkan hak atas tanah kepada orang lain. Hibah berdasarkan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu perbuatan hukum di mana pemberi hibah selama hidupnya menyerahkan suatu benda dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Namun demikian, dalam praktiknya ditemukan suatu hibah yang diberikan dengan janji bahwa penerima hibah akan memberikan sesuatu yang seharga dengan objek hibah kepada pemberi hibah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan mengenai keabsahan akta hibah PPAT atas hibah yang telah tidak diberikan secara cuma-cuma, khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 31/PDT.G/2020/PN KLA, mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, beserta peran dari PPAT untuk menghindari adanya pembuatan akta hibah atas hibah yang tidak diberikan secara cuma-cuma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah yang mengandung janji pemberian sesuatu sebagai imbalan atas objek hibah menyebabkan perjanjian hibah tersebut batal.Â Kata kunci: Perjanjian, Hibah, Akta Hibah, Peran, dan PPAT.Â AbstractÂ The purpose of this study is to explain that grants are one of the ways justified by Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration to transfer land rights to other people. A grant based on Article 1666 of the Civil Code is a legal act in which the grantor during his lifetime surrenders an object free of charge and cannot be withdrawn. However, in practice it is found that a grant is given with the promise that the grantee will give something at the price of the object of the grant to the grantor. This study aims to determine the application of laws and regulations regarding the validity of the PPAT grant deed for grants that have not been given free of charge, especially in the Kalianda District Court Decision Number: 31/PDT.G/2020/PN KLA, examine the judge's legal considerations in the decision, along with the role of PPAT to avoid making a deed of grant for a grant that is not given free of charge. The method used in this research is normative juridical. The results of the study indicate that a grant containing a promise of giving something in return for the object of the grant causes the grant agreement to be canceled.Â Keywords: Agreement, Grant, Deed of Grant, Role, and PPAT.

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KEABSAHAN AKTA NOTARIS PENGGANTI DI BIDANG PASAR MODAL Gabriella Christie Laminto; Arman Nefi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan dalam menjalankan kegiatannya di bidang pasar modal, wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memenuhi persyaratan tertentu sebagai profesi penunjang pasar modal, dan memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 Tahun 2017 sebagai aturan dasar Notaris di bidang pasar modal memungkinkan seorang Notaris digantikan oleh Notaris Pengganti yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris, dalam hal Notaris yang bersangkutan berhalangan dalam menjalankan jabatannya baik itu disebabkan karena sedang cuti, sakit, ataupun hal lain. Namun, menjadi suatu masalah apabila Notaris Pengganti tidak memiliki kapasitas untuk membuat akta autentik dalam hal Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal tidak aktif atau telah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan pengaktifan kembali, atau ketika akta yang dibuat ternyata tidak memenuhi syarat sebagai suatu akta autentik bahkan bisa menjadi batal demi hukum. Akibatnya, kekuatan hukum dan keabsahan akta tersebut menjadi dipertanyakan sehingga dapat merugikan para pihak yang berkepentingan dan Notaris Pengganti itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang mana mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif terhadap suatu masalah. Penelitian terhadap masalah hukum ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.Kata Kunci: Keabsahan Akta; Notaris Pengganti; Pasar Modal; Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal; Tanggung JawabÂ ABSTRACTThis study aims to analyze the roles and responsibilities of a Notary as a public official who is authorized to make authentic deeds and in carrying out his/her activities in the capital market sector, must be registered with the Financial Services Authority, fulfill certain requirements as a capital market supporting profession, and obtain a Supporting Professional Registration Certificate in Capital Market. Financial Services Authority Regulation Number 67 of 2017 as a basic rule of Notary in the capital market sector allows a Notary to be replaced by a Substitute Notary who is temporarily appointed as a Notary, in the event that the Notary concerned is unable to carry out his position, whether it is due to being on leave, illness, or other thing. However, it becomes a problem if the Substitute Notary Public does not have the capacity to make an authentic deed in the event that the Capital Market Supporting Professional Registration Certificate is not active or its validity period has expired and re-activation is not proposed, or when the deed made does not meet the requirements as an authentic deed, or the deed itself can be null and void. As a result, the legal force and validity of the deed are questioned so that it could harm the parties and the Substitute Notary itself. The research method used is normative juridical which examines the application of the rules or norms in positive law to a problem. This research on legal issues uses a conceptual approach and a statutory approach.Keywords: Legality of Deed; Substitute Notary; Capital Market; Supporting Professional Registration Certificate in Capital Market; Responsibility

PENGATURAN GIRO WAJIB MINIMUM BANK SYARIAH SEBAGAI SEBUAH INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER DALAM PANDANGAN MAQASHID SHARIAH Arfa Gunawan; Yeni Salma Barlinti
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk menjabarkan bahwa pengaturan giro wajib minimum bank syariah sebagai sebuah instrumen kebijakan moneter dalam pandangan maqashid shariah. Perbankan syariah sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat islam di Indonesia dalam pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemanfaaatan, keseimbangan dan keuniversalan (rahmatan lil â€˜alamin). Penelitian ini menggunakan metode metode yuridis normatif. Â Keywords : Pengaturan giro wajib minimum, giro wajib minimum bank syariah, kebijakan moneter dalam pandangan maqashid sharia.Â AbstractThe purpose of this study is to describe that the regulation of the statutory reserve requirement of Islamic banks as an instrument of monetary policy in the view of maqashid shariah. Sharia banking as stated in the explanation of the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking is a form of exploring the potential and form of the contribution of the Islamic community in Indonesia in the development of an economic system based on the values of justice, benefit, balance and universality (rahmatan lil ' naturally). This study uses a normative juridical method.Â Keywords : Minimum statutory reserve regulation, minimum statutory reserve requirement for Islamic banks, monetary policy in the view of maqashid sharia.Â

Peluang dan Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah serta Urgensi Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia Mahipal .; Abdul Manan; Fauzi Yusuf Hasibuan; Ramlani Lina Sinaulan
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAK Â Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Perbankan syariah harus diimplementasikan berdasarkan syariat Islam sesuai dengan tujuan pembentukannya. Perbankan syariah juga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan dan kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.Â Bank syariah juga memiliki tujuan atau berorientasi tidak hanya pada profit saja, tetapi didasarkan pada falah (falah oriented), sedangkan pada bank konvensional hanya profit saja (profit oriented).Â Â Peluang pengelolaan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional setidaknya dapat terlihat dari dua hal, yaitu (i) kedudukan bank syariah, baik dalam sistem maupun sebagai bagian integral dari sistem perbankan nasional, dan (ii) peluang kegiatan usaha dan produk jasa perbankan syariah yang ditawarkan kepada nasabah.Â Dua hal penting ini menandakan bahwa bank syariah mempunyai kedudukan yang sama dengan sistem perbankan konvensional, sedangkan perbedaannya terletak dari pengelolaan dan operasionalisasi perbankan syariah. Bank syariah berinvestasi pada jenis bisnis dan usaha yang halal, dimana keuntungannya berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa, mengharamkan riba dan beroriestasi pada profit, falah (keberuntungan di dunia dan akhirat), menjalin hubungan dengan nasabah dalam kerangka kemitraan, dan kegiatan operasionalnya harus mendapat rekomendasi dewan pengawas syariah (DPS). Â Kata Kunci: bank syariah, profit, falah, dewan pengawas syariah Â ABSTRACT Â Sharia banking is a banking system developed based on Islamic law. Islamic banking must be implemented based on Islamic law in accordance with the purpose of its formation. Sharia banking also aims to support the implementation of national development in the context of improving justice and togetherness and the distribution of people's welfare. Islamic banks also have goals or are oriented not only to profit, but are based on falah (falah oriented), while conventional banks are only profit oriented. Opportunities for managing sharia banking in the national banking system can be seen from at least two things, namely (i) the position of sharia banks, both in the system and as an integral part of the national banking system, and (ii) opportunities for business activities and sharia banking service products offered to customers.Â These two important things indicate that sharia banks have the same position as the conventional banking system, while the difference lies in the management and operation of Islamic banking. Islamic banks invest in halal types of businesses and businesses, where the profits are based on the principle of profit sharing from buying and selling and renting, forbidding usury and oriented to profit, falah (luck in the world and the hereafter), establishing relationships with customers in a partnership framework, and operating activities must received a recommendation from the Sharia Supervisory Board (SSB). Â Keywords: sharia bank, profit, falah, sharia supervisory board

Page 15 of 36 | Total Record : 354

13 14 15 16 17

Filter by Year

2015 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 1 (2026): Volume 11, Number 1 January-March 2026 Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025 Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Arie Wuisang

Contact Email palar@unpak.ac.id

Phone -

Journal Mail Official palar@unpak.ac.id

Editorial Address Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA