Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

PALAR (Pakuan Law review)

palar
Website

Published by Universitas Pakuan

ISSN : 27160440 EISSN : 26141485 DOI : https://doi.org/10.33751/palar

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Arjuna Subject : -

Articles 354 Documents

16 17 18 19 20

Peran Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Muhammad Qabul Nusantara; Wahyu Andrianto
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan mengenai AUPB sebagai prinsip pelaksanaan pemerintahan serta dasar gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini membahas mengenai peran AUPB dalam Eksekutorial Putusan PTUN serta kekuatan AUPB sebagai landasan eksekutorial Putusan PTUN. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier, yang mengacu pada norma hukum, peraturan perundang-undangan, penggunaan asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi hukum. Peran AUPB dalam eksekutorial Putusan PTUN sebagai bentukÂ kepatuhan Pejabat dalam melaksanakan putusan PTUN yang berkaitan dengan pembatalan dan pencabutan atas keputusan yang pernah dikeluarkan, serta dikaitkan dengan AUPB sebagai landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Jenis asas yang mengatur tentang AUPB apabila Pejabat pemerintah tidak melaksanakan keputusan PTUN melanggar asas kepastian hukum, sebab apabila putusan PTUN telah ada namun tidak ada eksekusi dapat menciptakan ketidakpastian hukum khususnya bagi masyarakat atau badan hukum yang telah mengajukan gugatan. AUPB memiliki kekuatan untuk eksekutorial putusan PTUN, sebab AUPB wajib dilaksanakan dan dijunjung oleh penyelenggara negara sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan. Ketika pejabat tidak menjalankan putusan TUN, secara tidak langsung pejabat tersebut telah melanggar AUPB.

AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1470 K/PDT/2018) Jacelyn Liwandi; Endah Hartati
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakPenelitian ini membahas mengenai akibat terjadinya perceraian terhadap harta bersama yang dimiliki. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, merujuk pada peraturan atau hukum agama, hukum adat, atau hukum-hukumnya yang lain. Meskipun pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian telah diatur berdasarkan ketentuan di atas, namun masih terjadi kesulitan dalam pelaksanannya. Sehingga menimbulkan sengketa antar kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan keserakahan dan keegoisan dari para pihak yang ingin menguasai harta lebih banyak. Seperti dalam putusan nomor 1470 K/PDT/2018, mantan suami menguasai harta bersama tersebut dan tidak membaginya kepada mantan isteri. Dari keadaan inilah timbul ketidakpuasan maupun ketidakadilan yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan di antara mantan suami isteri tersebut.Â Kata Kunci : Harta Bersama, Perkawinan, Perceraian, Pembagian Harta Bersama Setelah PerceraianÂ AbstractThis study discusses the consequences of divorce on joint assets owned. Joint assets are regulated in Article 35 and Article 36 of Law Number 1 of 1974. However, due to the dissolution of a marriage due to divorce as regulated in Article 37 of the Marriage Law, it refers to religious regulations or laws, customary law, or other laws. Although the distribution of joint assets after the divorce has been regulated based on the above provisions, there are still difficulties in its implementation. This creates a dispute between the two parties. This is due to the greed and selfishness of the parties who want to control more property. As in decision number 1470 K/PDT/2018, the ex-husband controls the joint property and does not share it with the ex-wife. From this situation, dissatisfaction and injustice arise which ultimately lead to disputes between the ex-husband and wife.Â Keywords: Joint Assets, Marriage, Divorce, Distribution of Joint Assets After Divorce

REFORMASI KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG TPKS UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT INDONESIA YANG MADANI Nazaruddin Lathif; Khansa Kamilah Roza Irawan; Dona Putri Purwinarto; Syarifah faizah; Rivan Mandala Putra
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Tujuan Peneleitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa dalam catatan tahunan komnas perempuan telah tercatat terdapat 8.234 kasus kekerasan seksual. Kasus yang marak terjadi adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap hubungan (pacaran), pemerkosaan, pencabulan, dan sebagainya. kebanyakan korban adalah perempuan dan anak karena anggapan bahwa mereka berada di posisi subordinat dalam masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi Undang-undang ini bagi korban dan pelaku. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatifyaitu menggunakan studi kepustakaan. Hadirnya Undang-Undang TPKS ini, menyempurnakan penyelesaian kasus kekerasan seksual yang marak terjadi tanpa mengesampingkan hak korban. Yaitu hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Sebelumnya, kekerasan seksual juga tertuang dalam KUHP, namun hanya terfokus pada sanksi pidana tanpa memperhatikan hak-hak korban. Implikasi bagi pelaku, Pengesahan UU TPKS bertentangan dengan Hak Asasi Manusia Pelaku yang terdapat pada pasal 16 ayat (2) yaitu pengumuman identitas pelaku. Hal ini berbahaya, menurut Teori Labelling Kriminologi pelaku dapat di cap buruk oleh masyarakat. Akibatnya,orang ini merasa sia-sia jika ingin memperbaiki diri dan dapat berpotensi menjadi pelaku di kemudian hari.Â Kata kunci : kekerasan seksual, reformasi UU TPKS,Â Pelaku, Korban.Â AbstractÂ The purpose of this research is to explain that in the annual records of Komnas Perempuan there have been 8,234 cases of sexual violence recorded. Cases that are rife are cases of domestic violence, violence against relationships (dating), rape, obscenity, and so on. most victims are women and children because of the assumption that they are in a subordinate position in society. Through Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, this study aims to find out what the implications of this law are for victims and perpetrators. This research method uses a normative juridical approach, namely using a literature study. The presence of the TPKS Law has perfected the resolution of cases of sexual violence that are rife without compromising the rights of victims. Namely the right to treatment, protection, and recovery. Previously, sexual violence was also contained in the Criminal Code but only focused on criminal sanctions without paying attention to the rights of victims. The implication for the perpetrators is that the ratification of the TPKS Law contradicts the human rights of the perpetrators as contained in article 16 paragraph (2), namely the announcement of the identity of the perpetrator. This is dangerous, according to the Criminological Labeling Theory, perpetrators can be labeled badly by society. As a result, this person feels that it is futile to want to improve himself and can potentially become a perpetrator in the future.Â Keywords: sexual violence, reform of the TPKS Law, Perpetrators, Victims.

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA EKSPEDISI ATAS KIRIM BARANG YANG TIDAK TEPAT WAKTU Nimbrod Henukh; Marjan Miharja
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Adanya perusahan pengiriman barang ini tentunya memudahkan pekerjaan manusia, karena faktor efisiensi yang ditawarkannya baik dari segi waktu maupun biaya. Namun pengiriman barang tersebut tidak selamanya berjalan lancar, salah satunya adalah apabila terjadi keterlambatan sampainya barang di tempat tujuan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh pihak perusahaan. Dengan adanya keterlambatan tersebut pengguna layanan jasa pengiriman barang akan merasa dirugikan karena pihaknya telah membayar sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan pelayanan jasa yang seharusnya ia dapatkan. Oleh karena itu, pihak konsumen berhak mendapat perlindungan hukum ketika pengiriman barang tersebut mengalami keterlambatan.

ANALISA HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PEMAGANGAN â€œKAMPUS MERDEKAâ€ OLEH KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI Abi Hasan
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakPemagangan merupakan salah satu kegiatan pengembangan diri bagi pekerja maupun calon pekerja untuk menjadi kompeten ketika telah terjun ke pekerjaan yang sesungguhnya namun penyelenggara pemagangan sering kali tidak memenuhi hak-hak peserta pemagangan. Penyelenggaraan pemagangan diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan Permenaker nomor 6 Tahun 2020 yang di mana menyebutkan hak dan kewajiban baik dari sisi pengusaha atau penyelenggaran pemagangan juga peserta pemagangan terlebih pemagangan yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti program â€œKampus Merdekaâ€ oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ketidaksesuaian penyelenggaraan pemagangan di lapangan dengan yang tertulis di peraturan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan dengan peserta magang.Â Kata Kunci: Penyelenggaraan, Pemagangan, KetenagakerjaanÂ AbstractInternship is one of the self-development activities for workers and prospective workers to become competent when they have entered a real job, but apprenticeship providers often do not fulfill the rights of internship participants. The implementation of internship is regulated in the Labor Law and the Minister of Labor Regulation number 6 of 2020 which states the rights and obligations from both the entrepreneur side or the implementation of internships as well as apprenticeship participants, especially internships organized by the government such as the "Kampus Merdeka" program by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology. The incompatibility of the implementation of the apprenticeship in the field with what is written in the regulations results in the non-fulfillment of the rights and obligations of the internship provider with the apprentices.Â Keywords: Implementation, Internships, Labor

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Mia Amiati Iskandar
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKTujuan Penelitian ini ialah untuk menjabarkan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dewasa ini perkembangannya cukup memprihatinkan. Kejahatan dengan memanfaatkan jaringan sistem keuangan untuk menyembunyikan asal-usul uang dari hasil tindak pidana tertentu agar tampak seperti layaknya uang halal menimbulkan dampak kerugian yang tidak sedikit bahkan dapat bersifat sistemik. Permasalahan tindak pidana pencucian uang yang dalam praktiknya tidak hanya dilakukan oleh individu melainkan juga dilakukan oleh korporasi telah menimbulkan penyelesaian yang berbeda di antara keduanya dengan melihat unsur kejahatan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar penjatuhan sanksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan. analisis dilakukan terhadap norma hukum, baik hukum dalam aturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Kedudukan korporasi subjek tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu â€œsetiap orang adalah orang perseorangan atau korporasiâ€. 2) Pertanggungjawaban pidana Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT. Amanah Bersama Ummat yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi adalah penjatuhan hukuman pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar, maka diganti dengan perampasan harta milik H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi selaku personil pengendali korporasi (Direktur PT. Amanah Bersama Ummat) yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan atau kurungan pengganti selama 1 ( satu) tahun. Â Kata Kunci : TPPU, Korporasi, Subjek Hukum.Â ABSTRACTThe purpose of this study is to describe that the crime of money laundering as a form of crime that not only threatens economic stability and the integrity of the financial system, but can also endanger the joints of the life of society, nation and state, nowadays its development is quite alarming. Crimes by utilizing the financial system network to hide the origin of money from the proceeds of certain criminal acts so that it looks like halal money can cause losses that are not small and can even be systemic. The problem of money laundering, which in practice is not only carried out by individuals but also by corporations, has led to different solutions between the two by looking at the elements of crime and criminal liability which are the basis for imposing sanctions in the money laundering crime case. This study uses a normative juridical research method with an emphasis on literature study. the analysis is carried out on legal norms, both the law in statutory regulations and the law in court decisions. Based on the results of the study, it can be concluded that 1) The position of the corporation as the subject of the crime of money laundering can be seen from the provisions of Article 1 paragraph 9 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, namely "every person is an individual or a corporation". 2) Criminal liability Money laundering crime committed by PT. The Common Trust of the Ummah represented by the Administrator/Power of H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi was sentenced to a fine of Rp. 1,000,000,000.- (one billion rupiah), provided that if the fine could not be paid, it would be replaced with the confiscation of H. Muh's property. Hamzah Mamba S.Hi as the controlling personnel of the corporation (Director of PT. Amanah Bersama Ummat) whose value is the same as the sentence of fine imposed or substitute imprisonment for 1 (one) year.Â Keywords: Money Laundering, Corporations, Legal Subjects

TINJAUAN YURIDIS SISTEM PENJUALAN ONLINE BERBASIS E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN Santoso ,; Gunawan Nahrawi; Marjan Mihraja
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ E-commerce merupakan model operasi bisnis yang berkembang pesat saat ini. Semakin banyak pelaku bisnis dan pelanggan yang menggunakan e-commerce untuk mempermudah transaksi dari keuntungan yang diperoleh, sehingga mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan adanya e-commerce maka bisnis perusahaan dapat berjalan tanpa dibatasi oleh waktu. Toko online adalah salah satu contoh web e-commerce. Keberhasilan bisnis dengan web e-commerce dipengaruhi oleh banyak aspek. Salah satunya adalah teknologi pendukung. Untuk membangun web e-commerce yang efisien, diperlukan dukungan teknologi yang berkualitas. Seperti di atas, penawaran pada sebuah website biasanya menampilkan barang yang ditawarkan, baik itu harga, nilai rating atau jajak pendapat otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang yang bersangkutan dan menu produk terkait lainnya. Dalam e-commerce, ada penawaran ketika seseorang menggunakan internet untuk berkomunikasi baik melalui email atau chat untuk memesan barang yang diinginkan. Â kata kunci: e-commerce, penjualan online, perkembangan teknologi.Â AbstractÂ E-commerce is a business operating model that is growing rapidly today. More and more business people and customers are using e-commerce to facilitate transactions from the profits earned, thus affecting the social and economic life of the community. With the existence of e-commerce, the company's business can run without being limited by time. An online store is an example of an e-commerce web. The success of a business with web e-commerce is influenced by many aspects. One of them is supporting technology. To build an efficient e-commerce web, quality technology support is needed. As above, an offer on a website usually displays the goods offered, be it prices, rating values or automatic polls about goods filled in by previous buyers, specifications of the goods in question and other related product menus. In e-commerce, there is an offer when someone uses the internet to communicate either via email or chat to order the desired item.Â keywords: e-commerce, online sales, technology development

AKIBAT HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 560/PDT.G/2020/PN SBY). Syarifah Desi Putriani Ramadhanty; Mohammad Fajri Mekka Putra
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakPerjanjian Jual Beli merupakan suatu perjanjian bertimbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut.Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah dan bagaimana akibat hukum serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli, ialah meskipun pembeli telah membayar secara lunas sebagaimana harga yang telah disepakati. namun penjual telah ingkar janji dengan mempersulit proses balik nama sertifikat tanah. karena penjual tidak menyerahkan data-data identitas, serta belum menandatangani akta jual beli. Agar terciptanya apa yang hendak menjadi tujuan perjanjian, dibutuhkan sollusi yang dapat memberikan perlinfungan bagi para pihak terutama pihak yang dirugikan.Â Kata Kunci: Pejanjian, Jual Beli, WanprestasiÂ AbstractÂ The Sale and Purchase Agreement is a reciprocal agreement in which one party (the seller) promises to give up ownership rights to an item. In contrast, the other party (the buyer) promises to pay the price consisting of a sum of money in exchange for the acquisition of these rights. is why there is a default in the land sale and purchase agreement and what are the legal consequences and legal protection for the injured party. the occurrence of a default in the sale and purchase agreement between the seller and the buyer, even though the buyer has paid in full as the agreed price. however, the seller has broken his promise by complicating the process of changing the name of the land certificate. because the seller did not submit identity data and had not signed the deed of sale and purchase. To create what is intended to be the purpose of the agreement, a solution is needed that can protect the parties, especially the injured party.Â Keywords: Agreement, Sale and Purchase, Default

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI INDONESIA Alfies Sihombing; Yeni Nuraeni; Agus Satory
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKTujuan Penelitian ini ialah untuk memberikan penjelasan bahwa kekerasan terhadap pekerja rumah tangga merupakan suatu kejahatan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu, pertama, bagaimanakah kebijakan formulasi perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga perempuan korban tindak pidana kekerasan di Indonesia, dan kedua bagaimanakah kebijakan implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga perempuan korban tindak pidana di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam kebijakan formulasi perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga perempuan korban tindak pidana kekerasan sudah ada ketentuan hukumnya namun bersifat terbatas, seperti misalnya KUHP yang apabila terjadi suatu tindak pidana maka pelaku diancam dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Namun apabila melihat dari ketentuan UU Ketenagakerjaan tidak ada satu pasalpun yang memberikan perlindungan terhadap Â pembantu rumah tangga, meskipun Indonesia telah memiliki juga Permenaker, namun ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan payung hukumnya sehingga pengawasan dan penindakan sebagaimana apa yang dicita-citakan yakni tercapainya keadilan .dalam tataran implementasinya bahwa meskipun telah ada perda namun ketentuan tersebut tidak berlaku secara nasional. Dengan adanya regulasi yang jelas maka akan mampu menekan angka tindak pidana kekerasan yang dialami oleh PRT. Maka perlu dilakukannya reformasi hukum melalui pembaharuan hukum di bidang perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga perempuan di Indonesia.Â Kata Kunci: Perlindungan hukum, pekerja rumah tangga, kekerasanÂ ABSTRACTThe purpose of this study is to provide an explanation that violence against domestic workers is a crime. Based on the foregoing, the objectives of this research are, first, how is the formulation policy of legal protection for female domestic workers victims of criminal acts of violence in Indonesia, and secondly how is the policy for implementing legal protection for female domestic workers victims of criminal acts in Indonesia? . The approach method used in this research is sociological juridical. Based on the results of the study, it shows that in the formulation policy of legal protection for female domestic workers victims of violent crimes, there are legal provisions but they are limited, such as the Criminal Code which if a crime occurs, the perpetrator is threatened with the provisions stipulated in the Criminal Code. However, if you look at the provisions of the Manpower Law, there is not a single article that provides protection for domestic helpers, even though Indonesia already has a Permenaker, but this provision cannot be used as a legal umbrella so that supervision and action are as intended, namely the achievement of justice at the level of the implementation is that although there is a regional regulation, the provision does not apply nationally. With clear regulations, it will be able to reduce the number of violent crimes experienced by domestic workers. So it is necessary to carry out legal reform through legal reform in the field of legal protection for female domestic workers in Indonesia.Â Keywords: Legal protection, domestic workers, violenceÂ

IMPLIKSI HUKUM TIDAK DIBACAKANNYA AKTA SEWA MENYEWA TANAH OLEH NOTARIS DIHADAPAN PENGHADAP YANG BUTA HURUF (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 31/PDT.G/2021/PN BLI) Karina Alexandra
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakNotaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta dihadapan para penghadap dan dua orang saksi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris wajib membacakan akta dalam pembuatan akta partij, seperti akta sewa menyewa terutama dalam hal ada penghadap yang buta huruf karena mereka tidak dapat membaca sendiri isi akta tersebut. Kelalaian notaris yang tidak membacakan akta dapat membuat adanya kekhilafan dalam diri penghadap dan isi akta tersebut tidak sesuai dengan kehendak para penghadap. Jurnal ini menganalisis bagaimana implikasi hukum dari tidak dibacakannya notaris dihadapan penghadap buta huruf dan tanggung jawab notaris apabila aktanya dibatalkan oleh putusan pengadilan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualititatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi dari tidak dibacakannya akta dihadapan penghadap yang buta huruf adalah akta notaris tidak lagi menjadi akta otentik dan tergradasi hanya seperti akta di bawah tangan. Akta tersebut juga dapat dinyatakan batal oleh putusan pengadilan. Notaris dapat dimintakan tanggung jawab perdata, administratif dan pidana apabila aktanya dibatalkan oleh putusan pengadilanKata Kunci: Implikasi Hukum, Notaris, Pembacaan Akta, Penghadap Buta HurufÂ AbstractNotary has the obligation to read the deed in front of the parties and two witnesses as it is regulated in Article 16 paragraph (1) letter (m) Notary Act. Notary is required to read the deed in the making of partij deed, such as rent agreement deed especially if there are parties who are illiterate because they can not read the deed by themselves. The negligence of a notary who does not read the deed can make the parties get mistaken dan the deed may contain what is not desired by both parties. This journal analyzes the legal implication of not reading the deed in front of illiterate parties and the responsibility of the notary if their deed is nullified by the court ruling. This research is a juridical-normative research. Using secondary data, data collection through literature study, the data is processed and analyzed through a qualitative approach. This research shows that the legal implication of not reading the deed in front of illiterate parties is the notary deed is no longer an authentic deed and it is degraded to privately made deed. The deed can also be nullified by court ruling. Notary may be subject to civil liability, administrative liability, or criminal liablity if their deed got nullified by the court ruling. Key words: Legal Implication, Notary, Read the Deed, Illiterate Parties

Page 18 of 36 | Total Record : 354

16 17 18 19 20

Filter by Year

2015 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 1 (2026): Volume 11, Number 1 January-March 2026 Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025 Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Arie Wuisang

Contact Email palar@unpak.ac.id

Phone -

Journal Mail Official palar@unpak.ac.id

Editorial Address Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA