Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

PALAR (Pakuan Law review)

palar
Website

Published by Universitas Pakuan

ISSN : 27160440 EISSN : 26141485 DOI : https://doi.org/10.33751/palar

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Arjuna Subject : -

Articles 354 Documents

15 16 17 18 19

AKIBAT HUKUM AKTA JUAL BELI YANG MELANGGAR PASAL 40 AYAT 2 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/PDT/2020) Christin Novalia Simanjuntak; Siti Hajati Hoesin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstractNotaries as public officials have the function to create perfect evidence, act carefully and do their work in all honesty to maintain the dignity of a notary. In the making of an authentic deed, witnesses who participate in the making of the authentic deed are required. Witnesses and its qualification, or conditions that must be met by the witnesses have been determined by the law that can be found in Article 40 of Law Number 2 of 2014. The issue raised in this case is the Supreme Court Decision Case Number 156 K/PDT/2020. In this case, there are two deeds of sale and purchase which have the siblings of the seller stated as the witnesses . Therefore, this study will discuss what legal consequences arise from these actions and the responsibility of the notary as the party who made the deed of sale and purchase of the land.Â Keywords: Witness, Sale and Purchase, DeedÂ AbstrakNotaris sebagai pejabat umum memiliki fungsi untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna, bertindak hati-hati serta jujur dalam bekerja dan menjaga martabat Notaris. Dalam pembuatan akta otentik, diperlukan saksi-saksi yang ikut serta dalam pembuatan akta otentik tersebut. Saksi sendiri diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, adapun syarat yang harus dipenuhi oleh saksi telah ditentukan oleh Undang-undang. Permasalahan yang diangkat dalam kasus ini adalah mengenai Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/PDT/2020. Pada kasus ini, dua orang kakak beradik menjadi saksi pada akta jual beli tanah yang dibuat oleh satu sama lain. Oleh karena itu, Penelitian ini akan membahas akibat hukum apa yang timbul dari tindakan tersebut serta pertanggungjawaban notaris selaku pihak yang membuat akta jual beli tanah tersebut.Â Kata Kunci: Saksi, Jual Beli, Akta

EKSISTENSI DAN PERAN LEMBAGA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 20 PK/PID/2020) Amira Budi Athira; Siti Hajati Hoesin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstractA Notary, is one of the professions in the law field, that truly deserves legal protection in carrying out their duties and functions as public officials that are authorized to make authentic deeds. Therefore, in the even of a notary is suspected of committing a violation of criminal law or an unlawful act, the role of the Notary Honorary Council is urgently needed to participate in providing legal protection for notaries. The duties and functions of the Notary Honorary Council itself is to give approval or refusal for the purposes of investigation in the judicial process. This also plays an important role because it aims to maintain the authority of a notary, so that there is no legal process that goes wrong or inappropriate even arbitrarily by criminalizing the act of a notary as a criminal offense, not necessarily an error in criminal law. However, in practice, this function still has several obstacles. This can be seen in the Court Verdict No. 20/PK/Pid/2020, where a notary is criminally charged, even though it is not classified as a criminal realm, but in the administrative realm.Â Keywords: Notary Honorary Council, criminal law, and legal protection.Â AbstrakNotaris, merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat publik yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, dalam hal seorang notaris diduga melalukan suatu pelanggaran hukum pidana atau perbuatan melawan hukum, peran Majelis Kehormatan Notaris sangat dibutuhkan untuk turut memberikan perlindungan hukum bagi notaris. Tugas dan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris sendiri, adalah memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dalam proses peradilan. Hal ini juga memegang peranan penting karena bertujuan untuk menjaga wibawa notaris, agar tidak terjadi proses hukum yang salah atau tidak tepat bahkan sewenang-wenang dengan mengkriminalisasi perbuatan notaris sebagai tindak pidana, yang belum tentu merupakan kesalahan dalam hukum pidana. Namun, dalam pelaksanaannya, fungsi ini masih memiliki beberapa kendala. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 20/PK/Pid/2020, dimana seorang notaris dijerat hukuman pidana, meskipun sebenarnya tidak tergolong ke dalam ranah pidana, tetapi dalam ranah administrasi.Â Kata Kunci: Majelis Kehormatan Notaris, hukum pidana, dan perlindungan hukum.

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN DAERAH DALAM KEBIJAKAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA emilda yofita; Erwin Syahruddin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Adanya sentralisasi kekuasaan di sektor pertambangan mineral dan batubara, maka memiliki akibat hukum terhadap hubungan pusat dan daerah dalam hal pembagian kewenangan, hubungan koordinasi dan pengawasan, serta perimbangan keuangan. Sehingga menjadikan daerah sebagai organ yang pasif karena ruang gerak otonomi yang dimiliki daerah terbatas, adanya ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang menjadikan peran pemerintah pusat lebih dominan dan bersifat top down, serta daerah akan memiliki ketergantungan finansial terhadap pemerintah pusat karena daerah tidak lagi memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan penguasaan pertambangan mineral dan batubara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (normative legal reseach) dengan mengkaji peraturan tentang mineral dan batubara dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG MELAKSANAKAN PENANDATANGANAN AKTA RUPS DI LUAR WILAYAH JABATAN (STUDI KASUS NOTARIS A BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG) Nevie Maharani Putri; Mohammad Fajri Mekka Putra
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKSeorang Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota dan Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta rapat umum pemegang saham (RUPS) yang ditandatangani diluar wilayah jabatan notaris dan bagaimana tanggung jawab notaris yang melakukan penandatanganan akta RUPS di luar wilayah jabatannya. Metode analisis yang digunakan dengan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder atau bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari akta akta rapat umum pemegang saham (RUPS) yang di tandatangani diluar wilayah jabatan adalah aktanya menjadi cacat hukum serta menyebabkan akta tersebut menjadi dibawah tangan dan bentuk tanggung jawab dari Notaris yaitu kepadanya dapat dikenakan sanksi. Â Kata Kunci: Wilayah Jabatan Notaris, Akibat Hukum dan Tanggung Jawab Notaris/Â ABSTRACTA Notary has a region position in a district or city area and a Notary has a position area covering the entire provincial area of his region position. The main problem in this study is how the legal effect of the GM's deed signed outside the notary position area and how the responsibility of the notary who signed the general meeting of shareholders (GM's) deed outside his office area. Analytical methods are used with normative juridical research, using secondary data sources or library materials that include primary and secondary legal materials. The results of the study can be concluded that the legal result of the general meeting of shareholders (GM's) deed signed outside the office area is that the deed becomes legally flawed and causes the deed to be under the hands and forms of responsibility of the Notary can be sanctioned.Â Keywords: Region Position of Notary, Legal Effect and Notary Responsibilities.Â

PERLINDUNGAN JURNALISTIK TERHADAP KRIMINALISASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA KRISTOPANSEN . .; Rahmad Dwi Putranto
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Semenjak disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya hanya disebut â€œUU ITE 2008â€) yang diubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya hanya disebut â€œUU ITE 2016â€), UU ITE 2016 selalu menjadi dasar hukum laporan di Kepolisian bagi seseorang yang keberatan atas suatu informasi yang disampaikan, khususnya penggunaan Pasal 27 ayat (3). Akibat penggunaan UU ITE 2016, kemerdekaan dan kebebasan pers menjadi dibatasi. Profesi wartawan tetap harus tunduk dan taat kepada hukum. Tetapi sesuai dengan ketentuan hukum sendiri, sebagaimana diatur dalam UU Pers, wartawan tidak dapat dipidana. Ada tidaknya kesalahan pers, pertama-tama harus diukur dengan UU Pers dan KEJ 2006. Jika pers memang melakukan kesalahan yang tidak diatur dalam UU Pers dan KEJ 2006, barulah pers dapat dikenakan denda melalui gugatan.

ANALISIS HUKUM PEMBAYARAN KOMPENSASI PHK PADA PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KERUGIAN DI MASA PANDEMI COVID â€“ 19. Handy Firmansyah; Siti Hajati Hoesin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKÂ Menyebarnya wabah Covid 19 di seluruh dunia, mengakibatkan dampak negatif bagi kehidupan dan perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia merespon dengan berbagai peraturan dan kebijakan untuk menghindari penularannya dengan memberlakukan Lock down dan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan tersebut menyebabkan omzet / penghasilan perusahaan menurun secara signifikan, karena kegiatan produksi perusahaan terhambat dan mengakibatkan kerugian drastis, ditambah lagi bagi perusahaan yang telah merugi pada tahun sebelumnya. Pada akhirnya perusahaan tutup serta terpaksa melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada para pekerja. Sebagai konsekuensinya, perusahaan wajib memberikan uang pembayaran kompensasi PHK sesuai ketentuan undang - undang. Pembayaran kompensasi PHK dalam jumlah besar sulit dipenuhi secara langsung oleh pengusaha mengingat kondisi keuangan perusahaan yang sedang collapse akibat kerugian secara terus menerus. Â Kata Kunci : PSBB, PHK, Covid-19.Â ABSTRACTÂ The spread of the Covid 19 outbreak throughout the world, has had a negative impact on life and the world economy, including in Indonesia. The Indonesian government responded with various regulations and policies to avoid the spread of the virus by imposing a Lockdown and PSBB (Large-Scale Social Restrictions) policy. This policy caused the company's turnover / income to decrease significantly, because the company's production activities were hampered and resulted in drastic losses, plus for companies that had suffered losses in the previous year. In the end, the company closed and was forced to lay off workers (Termination of Employment). As a consequence, the company is obliged to provide compensation payments for layoffs in accordance with the provisions of the law. Employers will find it difficult to pay compensation for layoffs in large amounts directly, considering the company's financial condition is collapsing due to continuous losses.Â Keywords : PSBB, Termination of Employment, Covid-19.Â

Implementasi Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Tanah (Studi Kasus Sengketa Tanah di Wilayah Jakarta Barat) Andara Skyla Sakinah; Siti Hajati Hoesin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstractNotaries have the authority to make authentic deeds related to land sale and purchase transactions. However, in practice various problems often arise due to non-compliance with existing legal provisions by a notary. Not infrequently happens, in the process of making and signing the deed, the notary does not carry out his duties, authorities, and obligations such as reading and signing the deed in front of the parties. In fact, notaries often do not apply the precautionary principle in making a deed in which the appellant uses a false identity. This of course causes losses to both the notary himself, as well as the land owner. Thus, the notary can be penalized. The purpose of writing this journal is to analyze the duties, authorities, and obligations in cases that are not carried out by a notary so that there is a loss to the parties, as well as what legal actions can be taken by the aggrieved party. The method used is a juridical-normative research method, namely library law research, carried out by examining library materials or secondary data. The results of the research obtained are that reading and signing the deed in front of an audience is an obligation to be carried out by a notary in carrying out land sale and purchase transactions. The notary must be responsible if the contents of the deed are not in accordance with the intentions of the parties. For the loss of the parties, a notary can be sued for an unlawful act in a district court.Â Keywords: notary; unlawful act; land sale and purchase; civil sanction.Â AbstrakNotaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanah. Namun, pada prakteknya seringkali timbul berbagai permasalahan akibat tidak dipatuhinya ketentuan hukum yang ada oleh notaris. Tidak jarang terjadi, dalam proses pembuatan maupun penandatanganan akta, notaris tidak melakukan tugas, kewenangan, serta kewajibannya seperti melakukan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan penghadap. Bahkan, notaris seringkali tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta yang penghadapnya menggunakan identitas palsu. Hal tersebut tentu menyebabkan kerugian baik terhadap notaris itu sendiri, maupun penghadap sebagai pemilik hak atas tanah. Sehingga, notaris dapat dijatuhkan sanksi. Tujuan penulisan jurnal ini adalah menganalisis tugas, kewenangan, serta kewajiban apa dalam kasus yang tidak dilakukan notaris sehingga terjadi kerugian kepada para penghadap, serta tindakan hukum apa yang dapat dilakukan pihak yang dirugikan tersebut. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pembacaan dan penandatanganan akta dihadapan penghadap adalah suatu kewajiban untuk dilakukan oleh notaris dalam melaksanakan transaksi jual beli tanah. Notaris wajib bertanggungjawab apabila isi akta tidak sesuai dengan maksud para pihak. Atas kerugian para pihak, maka notaris dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri secara perdata.Â Kata Kunci: notaris; perbuatan melawan hukum; jual beli tanah; sanksi perdata.

POLITIK HUKUM PENGUASAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA erwin syahruddin; EMILDA YOFITA
PALAR (Pakuan Law review) Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Hasil tambang di Indonesia dikuasai oleh negara yang dikelola dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Penelitian ini menggunakan Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban bahwa UU No 3 Tahun 2020 mengatur penyelenggaraan penguasaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat memiliki pola otonomi daerah yang sentalistik dimana kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dialihkan kepada pemerintah pusat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (normative legal reseach) Pada penelitian ini penulis fokus mengkaji tentang penguasaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat terhadap hubungan pusat dan daerah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dengan berlakunya undang-undang tersebut, Indonesia masih tetap menjalankan otonomi daerah, akan tetapi pola yang terbentuk adalah otonomi terbatas dengan dominan kearah sentralisasi. Pola sentralistik dalam hal penyelenggaraan penguasaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat belum selaras dengan amanah UUD NRI 1945.

ANALISIS PENERAPAN UMP DI KABUAPATEN MANGGARAI BARAT BERDASARKAN PASAL 88 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Zainab Ompu Jainah; Anggalana .; Alfonsus Demitrio Jehanu
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakTujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Manggarai Barat dalam menegaskan penerapan UMP berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentangÂ Cipta Kerja, Apa yang menjadi faktor penghambat ketidakseimbangan penerapan UMP di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentangÂ Cipta Kerja.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber Kewenangan dalam menetapkan upah minimum di wilayah provinsi atau kabupaten/kota terletak pada kewenangan kepala daerah dalam hal ini Gubernur yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Â Kata kunci :Â Penerapan; Upah Minimum Provinsi;Cipta Kerja,Undang-Undang.Â AbstractThe purpose of this study is to find out, understand and analyze how the efforts of the East Nusa Tenggara Provincial Government, especially West Manggarai Regency in strengthening the implementation of the UMP based on Article 88 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, what are the inhibiting factors for the imbalance in the implementation of the UMP in the Province of Nusa East Southeast especially West Manggarai Regency based on Article 88 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The research method used in this study uses a normative and empirical juridical approach, the normative juridical approach is carried out by studying norms or rules, while the empirical approach is carried out by interviewing sources. The authority to determine the minimum wage in the province or district/city is under the authority of the regional head, in this case the governor, which refers to the laws and regulations.Â Keywords: Application; Provincial Minimum Wage; Job Creation, Law.

PELAKSANAAN RELAKSASI PERPAJAKAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS KEUANGAN DALAM MENGHADAPI BENCANA Roby Satya Nugraha; Patrisia Maudilia Astri
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKPada awal bulan Maret 2020 Pemerintah Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan korban bagi masyarakat Indonesia, dari waktu ke waktu jumlah korban yang terpapar Covid-19 semakin bertambah, semakin membahayakan dan mengancam kesehatan masyarakat. Hal tersebut menimbulkan dampak tidak hanya bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada sektor-sektor yang lain, Bagaimana kewenangan Presiden dalam menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai suatu kebijakan keuangan Negara dan Implikasinya terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem KeuanganÂ Kata kunci : Relaksasi Perpajakan, Covid-19, Kegentingan.Â ABSTRACTAt the beginning of March 2020 the Indonesian government was faced with the fact that the Covid-19 pandemic had caused casualties to the people of Indonesia, from time to time the number of victims exposed to Covid-19 was increasing, increasingly endangering and threatening public health. This has an impact not only on public health, but also has an impact on other sectors, How is the President's authority in establishing Perpu Number 1 of 2020 as a State financial policy and its implications for the implementation of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) in the Context of Facing Threats That Harm The National Economy And Or Financial System StabilityÂ Keywords: Tax Relaxation, Covid-19, Crisis.

Page 17 of 36 | Total Record : 354

15 16 17 18 19

Filter by Year

2015 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 1 (2026): Volume 11, Number 1 January-March 2026 Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025 Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Arie Wuisang

Contact Email palar@unpak.ac.id

Phone -

Journal Mail Official palar@unpak.ac.id

Editorial Address Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA