Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

PALAR (Pakuan Law review)

palar
Website

Published by Universitas Pakuan

ISSN : 27160440 EISSN : 26141485 DOI : https://doi.org/10.33751/palar

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Arjuna Subject : -

Articles 354 Documents

12 13 14 15 16

MAKNA PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG YANG DAPAT MENUJU KUALIFIKASI PERADILAN PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA YANG KOMPETEN DAN BERINTEGRITAS Fahmi Hafid Bachmid; Erwin Syahruddin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Negara Indonesia jelas merupakan negara yang berfondasikan pada prinsip demokrasi-konstitusional atau menganut negara hukum yang demokratis. Ciri pertama bahwa ajaran demokrasi sebagai landasan utama di Indonesia, antara lain nampak dalam salah satu tujuan Indonesia sebagai negara hukum adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perlu ada perubahan terhadap rumusan Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 untuk menegaskan dan memastikan kewenangan DPR. Perubahan tersebut harus diikuti dengan peruabahn terhadap UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU NomorÂ 2Â Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPD. Perlu dilakukan perubahan atas undang-undang yang terkait denganÂ pengisian jabatan Hakim Agung.

SISTEM PELAPORAN AKTA BERBASIS CYBER NOTARY SEBAGAI SARANA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN NOTARIS Johan Rahmanda Andhira; Akhmad Budi Cahyono
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Cyber Notary seharusnya tidak hanya terbatas dalam pembuatan akta secara digital, tetapi juga kepada peran pengawasan, kontrol dan penyuluhan yang memberikan manfaat bagi Organisasi Notaris Indonesia. Pasal 4 angka 16 Kode Etik 2015 menyatakan bahwa Notaris wajib membuat akta dalam jumlah batas yang wajar sebagai perwujudan pelaksanaan Undang-Undang. Namun pelanggaran pasal ini masih sering ditemukan. Terdapat banyak faktor penyebab kerap terjadinya pelanggaran. Seharusnya pelanggaran ini dapat dihentikan dengan pengawasan, tetapi pengawasan terhadap hal tersebut belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan bentuk yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi pengawasan Majelis Pengawas atas keterbatasan jarak, waktu dan tenaga manusia dari tingkat wilayah hingga pusat. Sebagai sistem cyber notary yang komprehensif, sudah selayaknya ada sistem database akta berbasis aplikasi / website yang didukung peraturan perundang-undangan khusus dengan komitmen peningkatan kualitas pelayanan kepada para pengguna jasa Notaris.Â Kata kunci: Cyber Notary, Sistem Database Akta, PengawasanÂ AbstractÂ Cyber Notary should have not been limited to digital acts, but also towards means of surveillance, control, and information which benefits to Indonesian Notary Organization. Article 4 clause 16 Ethical Code of 2015 stated that Notary obliged on making a certain allowable number of acts in comply to the Law. However, the surveillance in this matter hasnâ€™t yet performed as it should be. There are a lot of factors that affects how this violation keeps happening. Every breach in regulations should have been managed by proper supervision. But given the current conditions, supervisions wereÂ inadequate. Â With normative juridical study, the purpose of this research is to provide The Overseer Assembly a solution regarding adversaries such as distance, time, and manpower from regional to national on performing their authority. Consequently, as a comprehensive cyber notary system, the need of deed database system should be supported by specific regulations and rules as a commitment in improving service quality to the Notary service users.Â Keywords: Cyber Notary, Deed Database System, Surveillance

PERAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MENGOPTIMALKAN PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN DI INDONESIA Ananda Yunne Pangerti Ningtyas; Liza Priandhini
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstractThe management of flats is one of the government ways to provide opportunities for the community to have a decent, good, and healthy place to live as mandated by Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution. The government has built flats, but they have not been implemented optimally, as evidenced by the high number of abandoned flats. The Abandoned flats happen because parties do not perform the maintenance of the flat following the statutory regulations. The operation of flats has been regulated by Law Number 20 of 2011 on Flats, whereas its administration is regulated by Government Regulation Number 13 of 2021. Notaries and PPAT have critical roles as public officials who make an authentic deed to a legal act, namely the sale and purchase agreement (PPJB) and the sale and purchase deed (AJB). Notaries can assist in the maintenance of flats with the establishment of Regulation of the Minister of Public Works and Housing number 11/PRT/M/2019 on the Pre -Sale and Purchase Agreement System, thus the Ministerial Regulation can be used as a guideline by Notaries in making PPJB. PPAT in making AJB must also understand the form of proof of ownership of the apartment unit. Notaries in carrying out their duties and authorities must be in accordance with the Notary Office Law and the Notary Code of Â Keywords :Management of flat, Notary, PPATÂ AbstrakPenyelenggaraan rumah susun merupakan salah satu cara pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang layak, baik dan sehat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah telah melakukan penyelenggaraan rumah susun namun belum terlaksana secara optimal dengan tingginya kasus rumah susun yang terbengkalai. Rumah susun yang terbengkalai disebabkan para pihak yang tidak melakukan penyelenggaraan rumah susun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan rumah susun telah diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan peraturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. Notaris dan PPAT memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik terhadap suatu perbuatan hukum, yakni perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan akta jual beli (AJB). Notaris dapat membantu penyelenggaraan rumah susun dengan dibentuknya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, dengan demikianÂ Peraturan Menteri tersebut dapat dijadikan pedoman oleh notaris dalam membuat PPJB. PPAT dalam membuat AJB juga harus memahami bentuk bukti kepemilikan atas satuan rumah susun. Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus sesuai dengan Undang-UndangÂ Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.Â Kata kunci: Penyelenggaraan Rumah Susun;Â Notaris;Â PPAT.

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Nuradi ,; Dwi Andayani Budisetyowati; Edi Rohaedi; Teguh Setiadi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaÂ khususnya ketentuan Pasal 22 berpengaruh dan membawa konsekuensi hukum terhadap beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk juga perubahan ketentuan berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Tujuan Penelitian ini bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebelum dan sesudah berlakunya UU 11/2020. Â Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pengolahan data dilakukan secara deskriptif analitis. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup setelah berlakunya UU 11/2020 dapat dilakukan dengan cara pengajuan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) berupa negosiasi ataupun mediasi serta melalui arbitrase.Â Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Lingkungan Hidup, UU Cipta KerjaÂ AbsractÂ The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, particularly the provisions of Article 22, has legal consequences for several articles in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, including changes to provisions relating to the settlement of environmental disputes. This research aims to regulate the settlement of environmental disputes before and after the enactment of Law 11/2020. The method used in this study is a normative juridical approach with a statute approach and a conceptual approach. Data processing was carried out in a descriptive-analytical manner. The data collection carried out in this study used a literature study. The study results show that the settlement of environmental disputes after enacting Law 11/2020 can be carried out by submitting a civil suit to the competent District Court. Furthermore, the settlement of environmental disputes outside the court can be carried out through Alternative SettlementÂ Keywords: Dispute Resolution, Environment, Job Creation Law

ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGURNYA GUGATAN HARTA BERSAMA AKIBAT PENGGUGAT MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 4256/PDT.G/2019/PA.BKS PENGADILAN AGAMA BEKASI) Husein Tamara Ubay; Misbahul Huda; Erwin Syahruddin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Â ABSTRAKÂ Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui bahwa Dalam proses persidangan, tidak jarang menemui berbagai hambatan, salah satunya apabila salah satu pihak yang berperkara meninggal dunia. Mengenai penggugat meninggal dunia dan diputus gugur oleh Hakim, terdapat beberapa analisis yuridis yang bisa mengkoreksinya. Juga bagi ahli waris atau para ahli waris terdapat upaya hukum yang ditempuh apabila putusan dinyatakan gugur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif dan berbentuk perspektif. Putusan gugur yang dijatuhkan oleh Hakim bertentangan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 5 K/Sip/1957. Berdasarkan yurisprudensi tersebut seharusnya Hakim memberikan kesempatan kepada ahli waris atau ahli waris untuk memilih antara meneruskan gugatan atau tidak meneruskan gugatan tersebut. Pertimbangan Hakim yang digunakan harus beralasan yang yuridis meskipun di dalam hukum positif Indonesia belum mengatur ketentuan dalam kondisi tersebut. Bagi ahli waris atau ahli waris yang mendapati putusan gugur, dapat mengajukan gugatan baru dengan didahului mendapatkan penetapan ahli waris melalui surat permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah pemohon. Â Kata Kunci : Putusan, Gugatan, Gugur, Penggugat, Meninggal.Â ABSTRACTÂ The purpose of this study is to find out that in the trial process, it is not uncommon to encounter various obstacles, one of which is when one of the litigants dies. Regarding the plaintiff's death and was dismissed by the judge, there are several juridical analyzes that can correct it. Also for the heirs or heirs there are legal remedies taken if the decision is declared invalid. The research method used in this research is normative juridical, descriptive and in the form of perspective. The decision that was passed down by the judge contradicted the jurisprudence of the Decision of the Supreme Court Reg. No. 5 K/Sip/1957. Based on this jurisprudence, the judge should have given the heirs the opportunity to choose between continuing the lawsuit or not continuing the lawsuit. The judge's considerations used must have juridical reasons even though Indonesia's positive law has not regulated the provisions in these conditions. For heirs or heirs who find the verdict invalid, they can file a new lawsuit preceded by obtaining a determination of the heir through a letter of application submitted to the Religious Court in the applicant's territory.Â Keywords: Decision, Lawsuit, Dismissed, Plaintiff, Died.

PERJANJIAN ASEAN DAN CHINA DALAM PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) (Tinjauan terhadap Pasal 2 ayat 1 (a) Konvensi Wina 1986) Sobar Sukmana; Tuti Susilawati
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKÂ Subjek hukum internasional adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Menurut Martin Dixon â€a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law. Negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional dan memiliki apa yang tidak dimiliki subjek lainnya yaitu sovereignty (kedaulatan). Organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas, struktur organisasi dan memiliki sekretariat tetap. Republik Rakyat China sebagai subjek hukum internasional adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur, memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia (sekitar1,4 milyar jiwa) dan luas daratan 9,59 juta kilometer persegi, merupakan negara ke 3 terbesar didunia. Asean sebagai organisasi internasional regional di Asia Tenggara didirikan berdasarkan deklarasi Bangkok 1967 dan sejak tahun 2007 Asean telah memiliki Piagam Asean (Asean Charter 2007). Asean sebagai organisasi internasional regional merupakan subyek hukum internasional dengan sepuluh negara anggota.Â Kata Kunci : Asean, China, Subjek Hukum Internasional, Free Trade Area. Â ABSTRAKÂ The subjects of international law are parties who carry legal rights and obligations in international relations. According to Martin Dixon, "a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law. The state is the most important, most important subject of law and has the greatest authority as a subject of international law and has what other subjects do not have, namely sovereignty. An international organization as a subject of international law is an organization formed by an international agreement by two or more countries containing the functions, objectives, authorities, principles, organizational structure and has a permanent secretariat. The People's Republic of China as a subject of international law is a country located in East Asia, has the largest population in the world (about 1.4 billion people) and a land area of 9.59 million square kilometers, is the 3rd largest country in the world. Asean as a regional international organization in Southeast Asia was founded based on the 1967 Bangkok declaration and since 2007 Asean has had the Asean Charter (Asean Charter 2007). Asean as a regional international organization is a subject of international law with ten member countries.Â Keywords: Asean, China, International Law Subject, Free Trade Area.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK TERHADAP JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN DIBAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 226/PDT.G/2021/PN BKS) Putri Kalingga Hermawan; Mohammad Fajri Mekka Putra
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakHukum pertanahan di Indonesia mewajibkan pemindahan hak atas tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena pada dasarnya jual beli atas tanah harus memenuhi syarat terang dan tunai. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak jual beli tanah yang dilakukan secara dibawah tangan. Sehingga, jual beli tersebut tidak dapat dialihkan dan didaftarkan, karena salah satu syarat pendaftaran tanah adalah terdapat akta otentik yang membuktikan bahwa benar telah terjadi perbuatan hukum jual beli. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 226/Pdt.G/2021/PN.Bks, dimana jual beli dilakukan secara dibawah tangan, dan pada saat ingin dilakukan pendaftaran penjual tidak dapat diketahui keberadaannya, sehingga pembuatan akta jual beli menjadi terhambat. Adanya permasalahan tesebut tidak menutup hak pembeli beritikad baik untuk mendapatkan perlindung hukum dengan tetap memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanahnya.Â Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembeli Beritikad Baik, Jual Beli Tanah, Dibawah TanganÂ AbstractAgrarian Law in Indonesia requires that the sale and purchase of land should be done before of Land Deed Official (PPAT), because based on the law the sale and purchase of land must qualify two conditions which are contant and transparent. However, in reality there is still many of transactions done under private deed. Thus, the transactions cannot be transferred and registered, because one of the requirements for land registration is that there is an authentic deed made by Land Deed Official (PPAT) that proves the transaction has occurred. As in the case happened in Bekasi District Court with case number Nomor 226/Pdt.G/2021/PN.Bks, where the transaction done under private deed, so that the transaction cannot be transferred and registered, and when the buyer wants to register his right the existence of the seller cannot be known, so the making of an authentic deed cannot be done. The existence of these issues does not cover the rights of the buyer who have the good faith to obtain legal protection to legal certainty over the ownership of land rights. Â Kata Kunci: Legal Protection, Good Faith Buyer, Sale and Purchase of land, Private Deed

EFEKTIVITAS PENGATURAN PAJAK DAERAH KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DARI LUAR DAERAH PADA PROVINSI DKI JAKARTA Griya Firamita; Tjip Ismail
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstractMotor Vehicle Tax is one of the regional taxes that significantly contributes to Regional Original Income. One of the objectives of the Motor Vehicle Tax is to provide local governmentsâ€™ revenue to finance the maintenance of roads and public transportation infrastructure. However, based on the current regulations, the Motor Vehicle Tax can only be imposed on motor vehicle that registered in its region, whereas motor vehicle with police numbers outside the region or registered in other regions often operate in an area for a long period of time. The presence of motor vehicles from outside the area for a long period of time will impact on the road damage or environmental pollution. So, it is necessary to study the provisions of the PKB in order to determine the potential imposition of the tax for motor vehicles from outside the registered area. For this reason, it is necessary to analyze on motor vehicle tax regulations that may include the imposition of motor vehicle tax from outside the registered area.Â Keyword: Motor Vehicle Tax, Local Government Revenue, Local Tax.Â AbstrakPajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu tujuan pengenaan PKB adalah agar pemerintah daerah mendapat pendapatan untuk membiayai pemeliharaan jalan dan saranana prasarana transportasi umum. Namun, berdasarkan ketentuan peraturan saat ini PKB hanya dapat dikenakan pada kendaraan bermotor yang terdaftar di daerahnya, padahal kendaraan bermotor dengan nomor polisi luar daerah atau yang terdaftar di daerah lain seringkali beroperasi di suatu daerah dalam jangka waktu yang cukup lama. Adanya kendaraan bermotor yang berada dari luar daerah tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama dapat memberikan dampak kerusakan bagi jalan atau pencemaran lingkungan. Untuk itu, perlu dilakukan kajian mengenai ketentuan PKB guna mengetahui potensi pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor dari luar daerah terdaftarnya.Â Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, Pajak DaerahÂ Â Â Â

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS ATAS PERUBAHAN BENTUK BUMD DARI PERUSAHAAN DAERAH ANINDYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS ANINDYA MITRA INTERNASIONAL Sigit Somadiyono
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakTujuan Penelitian ini untuk mengetahui bahwa perbandingan hukum bisnis perubahan BUMD dari Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas Aninsya Mitra Internasional, sebagai Perusahaan Daerah yang diharapkan berfungsi dan berperan sebagai operator ekonomi Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tujuan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternayata tidak dapat berkembang secara maksimal karena gerak langkah perusahaan mmenjadi sangat terbatas dan sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga daya saing perusahaan menjadi sangat lemah sekali. Dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional maupun global dimana sektor perdagangan dan industri tidak mengenal batas wilayah/negara dan waktu, dimana perdagangan internasional diatur oleh sistem dan peraturan/ketentuan tersendiri. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis-normatif. Ada 3 bahan hukum: utama atau primer, kedua atau sekunder dan pendukung atau tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan model studi kepustakaan. Metode pengolahan data dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaturan hukum bisnis pada BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah dengan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas. Perbedaan peraturan yang mengatur menjadi penyebab utama dalam pengaturan kedua bentuk BUMD ini. BUMD dengan bentuk Perusahaan Daerah diatur oleh UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sedangkan BUMD dengan bentuk Perseroan Terbatas diatur oleh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perbedaan itu sangat menonjol pada bagian permodalan dan pengaturan laba masing masing.Â Kata Kunci: Hukum Bisnis, Perusahaan Daerah, Perseroan TerbatasÂ AbstractThe purpose of this study is to find out that the comparison of business law changes in BUMD from an Anindya Regional Company to Aninsya Mitra Internasional Limited Liability Company, as a Regional Company which is expected to function and act as an economic operator for the Regional Government of the Special Region of Yogyakarta, with the aim of obtaining Regional Original Revenue (PAD). it turned out that it could not develop optimally because the company's movements were very limited and very dependent on the policies of the Regional Government of the Special Region of Yogyakarta, so that the company's competitiveness became very weak. In the face of national and global economic developments where the trade and industrial sectors do not recognize regional/country and time boundaries, international trade is regulated by separate systems and regulations/stipulations. This type of research uses juridical-normative. There are 3 legal materials: primary or primary, second or secondary and supporting or tertiary. The technique of collecting legal materials is by using a literature study model. The data processing method is by analyzing the data that has been obtained to answer some of the problems that exist in the research. The results of the study indicate that there are differences in business legal arrangements in BUMD in the form of a Regional Company with BUMD in the form of a Limited Liability Company. The difference in regulations governing the main causes in the regulation of these two forms of BUMD. BUMD with the form of Regional Company is regulated by Law no. 5 of 1962 concerning Regional Enterprises, while BUMD in the form of a Limited Liability Company is regulated by Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The differences are very prominent in the respective capital and profit settings.Â Keywords: Business Law, Regional Company, Limited Liability Company.

PEMBATALAN AKTA JUAL BELI PPAT YANG CACAT HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 17/Pdt.G/2012/PT. TK) Jovita Elizabeth; Teddy Anggoro
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstractThis article aims to determine and analyze the forms of accountability of the PPAT on deeds that are legally flawed. Accountability is the accountability of the PPAT on the deeds it requires, in this case the sale deed, This legal research is a descriptive normative research. Data type used is primary data and secondary data. Data analysis technique used is qualitative analysis. The PPAT is responsible for examining the requirements for the validity of the relevant legal acts, such as matching the data contained in the certificate with the lists in the Land Office, but in Decision Number 17 / Pdt.G / 2012 / PT.TK there is a mistake Of the PPAT so as to cause the deed to be deemed legally flawed. In essence, PPAT is personally responsible for the implementation of duties and positions in every act of deed. So to minimize the occurrence of errors should be more careful PPAT to produce quality legal products.Â Keywords : Accountability; Deed of sale and Purchase; PPATÂ AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban PPAT atas akta yang cacat hukum. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban PPAT terhadap akta yang dibutanya, dalam hal ini akta jual beli, Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalah data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan, seperti mencocokan data yang terdapat dalam sertipikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, namun dalam Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2012/PT.TK terdapat kekeliruan dari PPAT sehingga menyebabkan aktanya dinyatakan cacat hukum. Pada dasarnya PPAT bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam setiap pembuatan akta. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan sebaiknya PPAT bersikap lebih teliti agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas.Â Kata kunci : Pertanggungjawaban; Akta Jual Beli;PAT.

Page 14 of 36 | Total Record : 354

12 13 14 15 16

Filter by Year

2015 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 1 (2026): Volume 11, Number 1 January-March 2026 Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025 Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Arie Wuisang

Contact Email palar@unpak.ac.id

Phone -

Journal Mail Official palar@unpak.ac.id

Editorial Address Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA