cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Handayani
Contact Email
srihandayani@fh.unsri.ac.id
Phone
+62711-580063
Journal Mail Official
simburcahaya@fh.unsri.ac.id
Editorial Address
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Simbur Cahaya
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 14110061     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Simbur Cahaya merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penamaan jurnal ini tidak terlepas dari sejarah yang dimiliki masyarakat Sumatera Selatan, khususnya mengenai keberadaan Kitab Simbur Cahaya pada zaman dahulu. Kitab Simbur Cahaya merupakan peninggalan dan hasil tulisan dari Ratu Sinuhun (istri penguasa Palembang yang berkuasa antara tahun 1636 sampai 1650). Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab pertama yang diterapkan masyarakat nusantara, berupa undang-undang tertulis yang berdasarkan syariat Islam. Cerita lain menyebutkan bahwa Kitab Simbur Cahaya berkaitan erat dengan cerita munculnya sinar terang benderang di Bukit Siguntang dalam rangka menyambut kelahiran keturunan Raja Iskandar Zulkarnaen dan menjadi penanda pengesahan tiga raja muslim di tiga serumpun Melayu, yakni Palembang, Singapura dan Malaka. Secara etimologis simbur cahaya diartikan sebagai “percik sinar atau cahaya”, cahaya yang dimaknai sebagai obor dalam peradaban masyarakat Sumatera Selatan. Dalam Kitab Simbur Cahaya terkandung nilai-nilai moral serta perpaduan antara hukum adat dan ajaran agama Islam. Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat yang memadukan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dan ajaran Islam. Kitab ini terdiri dari lima bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Secara garis besar, isi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: 1) Adat Bujang Gadis dan Kawin; 2) Adat Marga; 3)Aturan Dusun dan Berladang; 4)Aturan Kaum; 5)Adat Perhukuman. Berdasarkan optimisme dan nama besar Kitab Simbur Cahaya maka Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berusaha memberikan tempat bagi para peneliti, mahasiswa, praktisi dan akademisi untuk terhimpun dalam wadah ilmiah yakni Jurnal Simbur Cahaya. Jurnal Simbur Cahaya adalah jurnal berkala ilmiah Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terbit per-periodik bulan Juni & Desember dengan artikel yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jurnal Simbur Cahaya merupakan sarana publikasi ilmiah yang memenuhi standar kualifikasi jurnal nasional terindeks SINTA dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi jurnal internasional. Jurnal Simbur Cahaya diperuntukkan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa pascasarjana, praktisi, serta pemerhati hukum. Lingkup tulisan dalam Jurnal Simbur Cahaya merupakan artikel hasil penelitian atau artikel review kasus hukum. Artikel-artikel tersebut seyogyanya mampu menjawab aneka permasalahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melalui bentuk tulisan ilmiah. Sebagaimana sejarah awal terbitnya, Jurnal Simbur Cahaya banyak menyoroti kajian hukum kontemporer seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan Hukum Adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 323 Documents
 20   21   22   23   24 
Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Adam Khafi Ferdinand; Abdul Aziz Rahmat; Angelino Vinanti Sonjaya
Simbur Cahaya Volume 28 Nomor 2, Desember 2021
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v28i2.417

Abstract

Praktik Trading in Influence (TI) pada pengadaan barang dan  jasa kerap kali terjadi pada Indonesia. Beberapa model nyata praktik TI dalam pengadaan barang dan  Jasa diantaranya; masalah Luthfi hasan Ishak, Irman Gusman, Itoc tochija serta Anas Urbaningrum. pada perkembangannya, penerapan kasus TI masih memakai Pasal 55 kitab undang-undang hukum pidana ihwal penyertaan serta dikaitkan dengan Pasal suap serta gratifikasi dalam Undng-Undang Tipikor. Selai itu, TI jua berkaitan menggunakan adanya persekongkolan tender, yg dapat saja dilakukan oleh peerintah menggunakan pihak swasta, dimana arahnya dapat terkategori di tindak pidana korupsi. goresan pena singkat ini mencoba menguraikan secara sistematis permasalahan tadi. Penelitian ini memakai metode normative sah research. Pendekatan yang dipergunakan artinya statute approach, conceptual approach, dan  case approach. akibat asal penelitian ini pertanda perbuatan trading in influence pada pengadaan barang serta jasa  memuat unsur trilateral relationship yakni terlibatnya pihak yang berkepentingan yg selanjutnya  memperdagangkan pengaruh (baik menjadi pejabat publik/negara atau bukan) dengan kepemilikan otoritas kebijakan/wewenang buat melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan diri pribadi. Selanjutnya, Perbuatan memperdagangkan impak mempunyai akibat yang begitu akbar dalam sektor ekonomi serta persaingan bisnis, dimana pelaku memanfaatkan pengaruh seorang buat mendapatkan laba yang tak semestinya ia dapatkan. konspirasi tender yg muncul sebab perbuatan TI membentuk praktik yg tak sehat pada persaingan perjuangan pada sektor pengadaan barang serta jasa.
Gatekeeper dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian Uang Isma Nurillah; Nashriana Nashriana
Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v26i2.444

Abstract

Pola kejahatan terus mengalami pembaharuan guna menghindari terendusnya praktik kejahatan, pola ini tidak jarang melibatkan para aktor profesional hingga para praktisi tujuan utamanya untuk mengecoh penegak hukum agar skema ini sulit dilacak dan kejahatan menjadi kabur. Modusnya dengan melibatkan pelaku kejahatan pencucian uang yakni dengan menggunakan jasa para profesional hukum, perbankan dan ekonomi. Cara ini digunakan untuk memutus nexus agar skema tampak sempurna, semua aktor mengambil peran serta bekerja secara profesional guna menciptakan ilusi kejahatan agar tampak legal. Keterlibatan para aktor tersebut dikenal sebagai gatekeeper. Gatekeeper akan memanfaatkan semua kemampuan dan keahlian yang dimiliki guna menskenariokan pola kejahatan serta mengamankan hasil kejahatan untuk dapat dinikmati kemudian menjadi hasil yang bersih, kemampuan yang dimiliki tidak hanya mengenai pengetahuan normatif saja melainkan kemampuan praktik menjadi modal utama untuk membuat semua tampak sempurna. Meskipun demikian, pemerintah melalui regulasinya telah membuat aturan untuk mencegah para gatekeeper bertindak terlalu jauh, melalui regulasi di PPATK mengenai pihak pelapor dalam pencucian uang maka pemerintah berupaya menempatkan para profesi tersebut sebagai mitra guna memberantas praktik pencucian uang.Kata Kunci: Gatekeeper, Nexus, Pencucian Uang, Skema Kejahatan
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara : Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement? Febby Mutiara Nelson
Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v26i2.459

Abstract

Penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia belum dapat menanggulangi tindak pidana korupsi, khususnya dalam mengembalikan kerugian negara secara signifikan. Walaupun sudah banyak ketentuan terkait penanganan korupsi, pada kenyataannya penanganan  tindak pidana korupsi tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Artikel ini membahas tentang pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi, melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA). Artikel ini membahas apakah Indonesia sebagai negara rumpun keluarga Civil Law dapat menerapkan mekanisme ini dan apakah mekanisme ini dapat mengembalikan kerugian keuangan negara. Artikel ini juga membahas pelajaran yang dapat diambil dari penyelesaian DPA yang berkembang di Amerika Serikat dan United Kingdom dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Penulisan ini menggunakan studi dokumen khususnya meneliti peraturan perundang-undangan serta buku dan jurnal yang relevan. Selain itu juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum.
Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Primum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Aset Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Petrus Richard Sianturi
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v27i1.461

Abstract

Kejahatan korupsi masih terjadi sangat masif di Indonesia. Mengingat sifat dan karakter destruktifnya yang sangat besar, kasus-kasus korupsi telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara yang berdampak langsung pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dilihat dari sudut pandang hukum pidana, korupsi adalah bentuk kejahatan atau tindak pidana yang memerlukan penindakan yang luar biasa (extraordinary legal approach). Terkait dengan penindakan yang luar biasa itu, dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi telah berkembang aturan pembalikan beban pembuktian agar pemulihan kerugian negara menjadi lebih efektif. Namun aturan ini belum dijalankan secara konsisten sebagai upaya pertama dan utama (primum remedium) khususnya dalam upaya pengembalian aset negara karena disebabkan oleh dua hal. Pertama, pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian belum jelas dan memadai baik dari segi substansial dan prosedural, khususnya dikaitkan dengan upaya pengembalian aset negara. Kedua, aturan pembalikan beban pembuktian dianggap bertentangan dengan pandangan umum yang melekat bahwa hukum pidana harus dijadikan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Pertentangan ini menjadi dasar keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dimana konstruksi sifat primum remedium dari hukum pidana akan ditinjau ulang, sehingga pada akhirnya disimpulkan bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang jelas telah berdampak negatif sangat besar, maka hukum pidana harus ditempatkan sebagai upaya pertama dan utama (primum remedium) khususnya dalam upaya pengembalian aset negara melalui pelaksanaan aturan pembalikan beban pembuktian.
Polemik Dana Aspirasi Dalam Perspektif Politik Hukum Penganggaran Indonesia Erawati Erawati
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v27i1.500

Abstract

In addition to being considered prone to corrupt practices, the existence of aspirational funds is deemed to have deviated from the existing legal corridors of state administration and legislation, bearing in mind that the authority of the DPR which was "able" to submit budget proposals in Article 15 of Act 17 of 2003 concerning State Finance, became " entitled to "propose and fight for the development of electoral districts in Law 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council, and the Regional People's Representative Council or better known as the MD3 Law. This implies an expansion of the DPR Budget right from what was originally limited to "accepting and rejecting" to also include the realm of "proposing", as well as reinforcing the tendency of the legislative heavy in the Indonesian budgeting system. This article aims to determine the existence of aspiration funds in the political perspective of Indonesian budgeting law. This study uses normative research methods by obtaining information from various sources of legal rule literacy, legal principles, and legal doctrines, to produce new arguments, theories, or concepts as a description in analyzing how the existence of aspirational funds when viewed from a political perspective Indonesian budgeting law. The results showed, the existence of aspiration funds made the checks and balances mechanism ambiguous, created inequalities in development and new injustices, and in addressing the issue of aspiration funds, solidity and firm attitudes of the government were needed while still referring to existing development plans.
Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Pasca dalam Memberikan Pendidikan Politik Berupa Wawasan Kebangsaan Abunawar Basyeban
Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v26i2.535

Abstract

Perkembangan partai politik di Indonesia mengalami pasang surut dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Diawali dengan adanya Maklumat Pemerintah Nomor X tahun 1945 tentang dibolehkannya pendirian partai politik baru di Indonesia untuk mengimbangi eksistensi Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang telah ada. Pesatnya perkembangan partai politik di Indonesia setelah diterbitkannya maklumat pemerintah tersebut mencapai puncaknya saat pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) pertama di Indonesia tahun 1955. Pemilihan umum tersebut diikuti oleh puluhan partai politik dengan partisipasi pemilih cukup tinggi serta menghasilkan empat partai politik pemenang pemilu, yaitu Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesi.
Mediasi Penal dan Sita Harta Kekayaan: Upaya Untuk Memberikan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ika Dewi Sartika Saimima; Fransiska Novita Eleanora; Widya Romasindah
Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v26i2.537

Abstract

Tindak pidana mengalami perkembangan yang sangat kompleks. Awalnya bersifat konvensional, kini tindak pidana berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan mengalami perkembangan modus yang beraneka ragam. Perkembangan tindak pidana yang terjadi saat ini memiliki motif ekonomi yang terus berkembang saat menjalankan kejahatannya. Salah satu tindak pidana dengan motif ekonomi adalah tindak pidana perdagangan orang. Secara konvensional, tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan mengajak seseorang dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan dengan hasil yang besar. Saat ini, perekrutan dilakukan secara online dengan cakupan yang sangat luas. Masalah utama dari tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah korban tidak mudah untuk mendapatkan restitusi atas tindak pidana yang terjadi pada dirinya. Pelaku tindak pidana perdagangan orang seringkali menghindar untuk memberikan restitusi, bahkan bersikap seolah-olah tidak memiliki harta apapun yang diperoleh dari bisnis perdagangan orang tersebut. Untuk menghindari penolakan pembayaran restitusi kepada korban perdagangan orang, perlu dilakukan mediasi sejak proses penyidikan. Upaya mendapatkan ganti rugi tersebut dilakukan melalui mediasi penal. Upaya perdamaian melalui mediasi penal tidak akan menghapus tuntutan atas tindak pidana yang terjadi, namun hanya mempermudah penyitaan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil dari tindak pidana perdagangan orang.
Hak Milik Pasien Atas Isi Rekam Medis (Suatu Pendekatan Filosofis dan Hukum Perdata) Anggra Yudha Ramadianto
Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v26i2.538

Abstract

Kewajiban pembuatan rekam medis dalam pelayanan kesehatan merupakan wujud pemenuhan hak pasien atas informasi. Peraturan hukum menyatakan bahwa isi rekam medis merupakan milik pasien. Landasan filosofis mengenai hak milik pasien atas isi rekam medis didasakan pada pemikiran Grotius yang menyatakan bahwa isi rekam medis merupakan Suum pasien karena di dalamnya mencakup kehidupan, anggota tubuh, nama baik, dan bahkan kehormatan pasien. Hak milik pasien atas isi rekam medis tersebut dilindungi oleh hak sempurna tetapi tidak berarti menjadikan hak milik tersebut bersifat eksklusif karena sebagaimana pernyataan Aquinas hak milik seharusnya memiliki fungsi sosial. Menurut perspektif hukum perdata hak milik atas isi rekam medis diatur di dalam Pasal 570 BW. Ketentuan tersebut mengatur mengenai kewenangan dan pembatasan terhadap hak milik pasien terhadap isi rekam medis tersebut. Pelanggaran terhadap hak milik pasien atas isi rekam medis dapat menimbulkan gugatan terhadap pelaku pelanggaran melalui Pasal 1365 BW
Presumption of Innocent v. Presumption of Guilt dalam Hak Asasi Manusia Mada Apriandi Zuhir; Nurhidayatuloh Nurhidayatuloh; Annisa Fitri Arum; Nyimas Olivia; Fatimatuz Zuhro; Faiq Tobroni
Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v26i2.539

Abstract

Asas presumption of guilt menjadi semakin menarik untuk dibahas sebagai respon dari ketidakpuasan asas presumption of innocent untuk diterapkan dalam kasus-kasus tertentu. Apalagi asas presumption of innocent hadir bukan tanpa dasar dan asas ini muncul sebagai amanah Deklarasi HAM Universal sebagai hak fundamental manusia. Namun demikian bagimana jika asas ini dihadapkan dengan kasus-kasus yang luar biasa seperti kasus terorisme dan kepabeanan. Hal ini menjadi persoalan oleh karena di satu sisi hal ini merupakan hak fundamental, namun di sisi lain ada hal luar biasa yang menjadi persoalan apabila asas ini tetap diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan case law dengan analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan menghadirkan putusan-putusan Pengadilan HAM Eropa yang pernah membahas persoalan tentang presumption of guilt. Paling tidak ada satu kasus penting yang putusannya dijadikan sebagai rujukan dalam membahas soal presumption of guilt ini yakni kasus Salabiaku v. France. Kasus ini menjadi rujukan yang mengikat oleh hakim-hakim di Pengadilan HAM Eropa dan telah dikutip oleh hakim-hakim di penadilan lain. Hasil dari penelitian ini adalah dalam keadaan tertentu presumption of guiltdapat diterapkan dengan catatan negara harus membatasi penerapan prinsip ini dengan cara yang reasonable dengan mempertimbangkan apa resiko yang dipertaruhkan dan apa implikasinya jika asas ini tidak diterapka
Problematika Ambang Batas Suara (Threshold) dalam Pemilihan Umum di Indonesia Mahesa Rannie; Laurel Heydir
Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v26i2.540

Abstract

Problematika ambang batas suara dalam pemilihan umum menjadi persoalan tersendiri di Indonesia yang tiada habisnya menjadi bahan perdebatan yang alot. Dimulai dari persoalan electoral threshold, parliamentary threshold, hingga presidential threshold. Problematika ambang batas suara tersebut terpusat pada prosentase ketentuan ambang batas suara (threshold). Satu kali pemilu (tahun 2004) menggunakan ketentuan electoral threshold, parliamentary threshold yang mulai berlaku sejak 2009 hingga pemilu serentak tahun 2019, dan presidential threshold yang sudah berlaku sejak pemilu tahun 2004 hingga pemilu serentak tahun 2019. Ketentuan ini tertuang dalam undang-undang pemilu anggota legislatif maupun pemilu eksekutuf. Dalam undang-undang tersebut ketentuan ambang batas suara (threshold) selalu berubah-ubah karena tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap penyederhanaan partai politik di Indonesia. Banyaknya partai politik yang berkembang merupakan persoalan dalam sistem pemerintahan presidensial yang dipilih oleh Indonesia. Upaya penyederhanaan partai politik tersebut dilakukan dengan memberlakukan ketentuan electoral threshold, parliamentary threshold, dan presidential threshold

Page 22 of 33 | Total Record : 323

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 33 Nomor 1, Juni 2026 Volume 32 Nomor 2, Desember 2025 Volume 32 Nomor 1, Juni 2025 Volume 31 Nomor 2, Desember 2024 Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 Volume 30 Nomor 2, Desember 2023 Volume 30 Nomor 1, Juni 2023 Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 Volume 29 Nomor 1, Juni 2022 Volume 28 Nomor 2, Desember 2021 VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021 VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020 VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, JUNI 2019 VOLUME 25 NOMOR 2, DESEMBER 2018 VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018 VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017 VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017 VOLUME 24 NOMOR 1, JANUARI 2017 More Issue