cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Handayani
Contact Email
srihandayani@fh.unsri.ac.id
Phone
+62711-580063
Journal Mail Official
simburcahaya@fh.unsri.ac.id
Editorial Address
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Simbur Cahaya
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 14110061     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Simbur Cahaya merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penamaan jurnal ini tidak terlepas dari sejarah yang dimiliki masyarakat Sumatera Selatan, khususnya mengenai keberadaan Kitab Simbur Cahaya pada zaman dahulu. Kitab Simbur Cahaya merupakan peninggalan dan hasil tulisan dari Ratu Sinuhun (istri penguasa Palembang yang berkuasa antara tahun 1636 sampai 1650). Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab pertama yang diterapkan masyarakat nusantara, berupa undang-undang tertulis yang berdasarkan syariat Islam. Cerita lain menyebutkan bahwa Kitab Simbur Cahaya berkaitan erat dengan cerita munculnya sinar terang benderang di Bukit Siguntang dalam rangka menyambut kelahiran keturunan Raja Iskandar Zulkarnaen dan menjadi penanda pengesahan tiga raja muslim di tiga serumpun Melayu, yakni Palembang, Singapura dan Malaka. Secara etimologis simbur cahaya diartikan sebagai “percik sinar atau cahaya”, cahaya yang dimaknai sebagai obor dalam peradaban masyarakat Sumatera Selatan. Dalam Kitab Simbur Cahaya terkandung nilai-nilai moral serta perpaduan antara hukum adat dan ajaran agama Islam. Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat yang memadukan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dan ajaran Islam. Kitab ini terdiri dari lima bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Secara garis besar, isi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: 1) Adat Bujang Gadis dan Kawin; 2) Adat Marga; 3)Aturan Dusun dan Berladang; 4)Aturan Kaum; 5)Adat Perhukuman. Berdasarkan optimisme dan nama besar Kitab Simbur Cahaya maka Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berusaha memberikan tempat bagi para peneliti, mahasiswa, praktisi dan akademisi untuk terhimpun dalam wadah ilmiah yakni Jurnal Simbur Cahaya. Jurnal Simbur Cahaya adalah jurnal berkala ilmiah Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terbit per-periodik bulan Juni & Desember dengan artikel yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jurnal Simbur Cahaya merupakan sarana publikasi ilmiah yang memenuhi standar kualifikasi jurnal nasional terindeks SINTA dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi jurnal internasional. Jurnal Simbur Cahaya diperuntukkan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa pascasarjana, praktisi, serta pemerhati hukum. Lingkup tulisan dalam Jurnal Simbur Cahaya merupakan artikel hasil penelitian atau artikel review kasus hukum. Artikel-artikel tersebut seyogyanya mampu menjawab aneka permasalahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melalui bentuk tulisan ilmiah. Sebagaimana sejarah awal terbitnya, Jurnal Simbur Cahaya banyak menyoroti kajian hukum kontemporer seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan Hukum Adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 323 Documents
 21   22   23   24   25 
Model Ganti Kerugian Bagi Korban Penipuan Pasar Modal Ainul Azizah
Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v26i2.541

Abstract

Abstrak : Ganti kerugian adalah tindakan lain dari pengadilan yang memerintahkan untuk melakukan tindakan lain kepada orang yang menyebabkan kerugian. Ganti kerugian merupakan konsep yang awalnya  dianut oleh hukum perdata, yang diberikan kepada pihak lain  apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian  maupun adanya perbuatan melawan hukum. Dalam perkembangannya  konsep ganti kerugian dari hukum perdata ini  diadopsi   dalam  hukum pidana dan  hukum administrasi.  Pada akhirnya  konsep   ganti kerugian dijadikan salah satu sanksi pidana tambahan  bagi pelaku kejahatan di beberapa undang undang  yang berlaku di Indonesia salah satunya undang undang pasar modal.  Mekanisme pemberian ganti kerugian kepada korban  berdasarkan Hukum  Acara Pidana yang tercantum dalam  KUHAP. Tetapi model pemberian ganti kerugian dalam KUHAP jika diterapkan dalam penyelesaian ganti kerugian korban kejahatan ekonomi khususnya penipuan pasar modal dipandang  kurang sesuai. Oleh karena itu perlu kebijakan baru berkaitan dengan model ganti kerugian bagi korban   penipuan pasar modal. Isu hukum yang akan dibahas dalam  tulisan ini  adalah bagaimana model ganti kerugian terhadap korban penipuan pasar modal di Indonesia? Penelitian ini menggunakan  metode  yuridis normatif dengan pendekatan konsep, pendekatan perbandingan dan pendekatan undang undang. Isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini  adalah model ganti kerugian bagi korban penipuan pasar modal  untuk masa yang akan datang. Hasilnya : terdapat perubahan model ganti kerugian bagi korban penipuan di pasar modal meliputi perubahan caranya atau mekanisme ganti kerugian,  lembaga ganti kerugian terhadap korban penipuan pasar modal   maupun jumlah  ganti kerugiannya kepada korban penipuan pasar modal. 
Penerapan Vicarious Liability Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Diskresi Penyelenggaraan Adminisitrasi Pemerintahan Daerah Audaraziq Ismail
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v27i1.552

Abstract

Diskresi digunakan sebagai solusi untuk menghadapi persoaalan asas legalitas dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang tidak diatur oleh perundang-undangan. Dilain sisi, diskresi relevan dengan tindak pidana korupsi dimana tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan yang korupsi, akan menghambat pencapaian tujuan negara. Oleh karenanya, perluuntuk diidentifikasi siapakah yang bertangggung jawab pada tindak pidana penyalahgunaan diskresi. Dalam artikel ini, akan dibahas mengenai  penerapan vicarious liability dalam tindak pidana korupsi terkait dengan diskresi penyelenggaraan adminisitrasi pemerintahan daerah guna efektifitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi pada penyalahgunaan diskresi dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
Analisis Yuridis Peletakan Sita Pada Sita Khusus Pidana Pada Kuhap dan Sita Umum Pada UUK-PKPU Adhi Setyo Prabowo
Simbur Cahaya VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v28i2.581

Abstract

Bankruptcy means all matters relating to bankruptcy. Since the opinion of bankruptcy towards the debtor must go through a litigation process through the examination phase, everything related to the bankruptcy event is called bankruptcy. According to M. Hadi Shubhan, bankruptcy is a place where debtors are unable to make payments on creditors' debts. The management and empowerment of bankrupt assets are carried out by the curator under the supervision of a supervising judge with the main objective of the proceeds of the sale being to pay all debtor debt expenses proportionally and in accordance with the creditor structure. The curator is not the owner of bankruptcy property. Curators can only rely on creditors and debtors who meet the requirements and tidy up bankrupt assets for the benefit of creditors. Criminal law and civil law are two laws that often intersect or intersect, including in the bankruptcy compilation law the confiscation of assets belonging to the debtor. In carrying out their duties, curators are often confronted by police investigators or prosecutors compiling with confiscation of freedom over the portion of debtor's bankrupt assets. Conflicts between the interests of the police and the Attorney General's Office to carry out responsibility for the interests of the curator to conduct general confiscation of bankruptcy still frequently occur in the field. Article 39 paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Procedure Code seized by investigators including objects that are in confiscation due to civil cases or bankruptcy can also be confiscated for the purposes of investigation, prosecution and trial of cases necessary. Article 39 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code gives the investigator legitimacy for confiscation of objects that have exceeded the general bankruptcy confiscation, as referred to in Article 39 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code in conflict with Article 31 Paragraph (2) shall be made void and if requested by the Supervising Judge have to ask for a strike. This second article discusses clashes and difficulties in their application. One of the cases discussed was about general confiscation which was then confiscated by murder. Article 31 paragraph (2) of this UUK only covers in the realm of civil law and in accordance with the bankruptcy research event can be confiscated because of bankruptcy due to the pronouncement of bankruptcy by the judge, then all confiscation of bankrupt assets becomes invalid again. Article 39 Paragraph (2) of the Criminal Code states that objects in a bankruptcy case can be confiscated by investigators for the purpose of investigating, prosecuting and prosecuting court cases, therefore confiscation in legal proceedings must take precedence.
Kedudukan Dewan Pengawas Kpk Terhadap Eksistensi Kpk Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Faruq 'Azzam Fadholi; Muhammad Faqih Fatur Rangga; Muhammad Oscario D. Lababan
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v29i2.621

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun dengan kata lain menggunakan data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Dalam jurnal ini dibahas mengenai esensi Dewan pengawas KPK terhadap eksistensi KPK itu sendiri. Adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK memberikan legitimasi terhadap Dewan Pengawas untuk melakukan fungsi pengawasan dan memberikan izin terhadap kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Sehingga Pembentukan Dewan Pengawas KPK yang digagas melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menuai banyak polemik dan kecaman dari para pegiat anti-korupsi. Oleh banyak pihak dinilai bahwa dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK ini berpotensi memperlemah kinerja dan tugas KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Banyak pihak yang menduga bahwa pembentukan Dewan Pengawas KPK ini merupakan pembentukan suatu lembaga baru yang didasarkan pada kepentingan elit politik di Senayan dan Istana. Tujuan mereka membuat lembaga baru di internal KPK yang bertugas mengawasi kerja KPK tidak lain untuk memperlemah fungsi pemberantasan korupsi dengan cara memperkuat hirarki birokrasi antara Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK.
Kekuatan Hukum “Derden Verzet” Dalam Suatu Perjanjian Supeno Supeno
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v27i1.798

Abstract

Kedudukan pihak ketiga untuk menuntut haknya dalam suatu ikatan perjanjian dinilai memiliki kedudukan yang lemah sehingga pihak ketiga enggan untuk terlibat dalam suatu sengketa padahal kepentingan ada dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak lain, padahal akibat sengketa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga seperti adanya sita jaminan dan sita eksekusi objek yangh disengketakan. Tujuan dari penulisan ilmiah ini adalah untuk mengungkap apakah yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi pihak ketiga untuk menuntut haknya atas sita eksekusi yang memiliki hak atas objek yang disita, dan bagaimana kekuatan hukum“Derden Verzet” dalam suatu perjanjian, penulisan ilmiah ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan cara mengupkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek pembahasan dengan menggunakan pendekatan kasus (case law). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap suatu sengketa memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk mempertahankan atau memperoleh haknya.
Crimal Law Policy Formulation Asset Deprivation of Crimal Action Results Sri Ismawati; Slamet Rahardjo
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v27i1.801

Abstract

: In this era the characteristics of crime are marked by the shorter mileage of crime that affects the locus and tempus of crime, changes on sophisticated modus crime  that made an accelerates the flow of information and communication of crime and the circulation of money from proceeds of crime that are not tracked through the banking system. The results of Criminal Statistics Publications, the anatomy of crime is clearly visible in Indonesia, although it is still dominated by conventional crime, the data shows that the biggest losses are contributed by new-dimensional crimes, such as narcotics, money laundering, human trafficking and corruption. It is this threat, potential and loss arising from crime that carries the idea of the Formulation of Criminal Law Policy on the Seizure Asset of Criminal Asset Outcome. Theoretical, social and juridical arguments for the phenomenon of proceeds of crime that are difficult to seize in the justice system through criminalization, provide an access to policies to seize assets outside of law criminalization. The important urgency for the future is the formulation of policies on the seizure of assets resulting from crime based on the existence of several considerations, including the massive development of crime that accompanies the growth of industry, business, trade and global finance, the existence of several criminal acts which recorded the most causing losses but difficult to be deprived of the results of the crime, confiscation of assets in the Indonesian legal system can be done after the law enforcement process obtains a court decision that has a permanent power, which requires a long time so that this opportunity can be utilized by the perpetrators of crime to hide or bring assets outside the State so that it is not tracked and Indonesia has ratified the convention The United Nations Against Corruption in 2003 and the eradication of the crime of laundering which outlines the importance of confiscation of assets without conviction. The criminal law policy of appropriation of assets can be carried out by using the concept of a criminal law formulation policy either through criminal justice channels or outside the criminal justice mechanism. Therefore it is important to build a policy framework in the format of substance as the basis for norms of appropriation of assets and the basist of leggal officer in actions, structure as an area of institutional authority in enforcing the appropriation of assets, and upholding human rights
Asset Recoveryin in the Criminal Act of Corruption in ASEAN Rinaldy Amrullah; Rudi Natamiharja
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v27i1.805

Abstract

The eradication of corruption is not only limited to imprisonment for perpetrators, but also optimally recaptures what has been taken by corruptors (asset recovery). This action needs to be done in order to create a deterrent effect for corruptors and return the state property. Corruption eradication in Southeast Asia, especially by ASEAN member countries, has not shown seriousness. This fact shown from Transparency International report. The majority of ASEAN country member have not been optimal in the orientation of asset recovery in handling corruption cases. How could ASEAN countries eradicate corruption through asset recovery efforts? This study uses a normative comparative method through a qualitative approach. Based on the results of the study found that the level of corruption in Southeast Asia is not the worst, but also not in a safe condition from the threat of corruption and is still classified as an area of concern. Brunei Darussalam, the Philippines, Indonesia and Singapore are among the countries that have succeeded in increasing corruption eradication scores. Indonesia and Thailand become countries that struggle hard to eradicate corruption while Vietnam and Laos are considered to be countries that are still lacking in fighting corruption. Based on the results of the study, it was found that the recovery of corruption assets is still a matter of little concern by the majority of countries except Singapore and Malaysia. In eradicating corruption, particularly in asset recovery, ASEAN needs to have a political will determined and become a law in conducting multilateral cooperation. The agreement must be set forth in the form of regional cooperation that has a strong tie so that this can help efforts to eradicate corruption in ASEAN.
Penguasaan Uang Sebagai Benda Bergerak Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Arfiana Novera; Amrullah Arpan
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v27i1.806

Abstract

Uang adalah benda yang memiliki nilai (sebagai konsekwensi dari benda atau jasa). Oleh karena pengalihannya  dengan fetelijk levering maka menurut Pasal 1977 KUHPerdata setiap “Bezitter” uang maka dianggaplah ia sebagai pemilik. Orang yang menguasai benda atas dasar hak milik mempunyai kedaulatan penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas benda tersebut kecuali bertentangan dengan Undang-Undang dan Ketertiban Umum. Suatu Undang-Undang merupakan sub sistem dari suatu sistem hukum. Ia harus saling menguatkan tidak kontradiksi (bertentangan) antara peraturan-peraturan lain yang ada. Tidak demikian halnya Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu perlu dijelaskan antara ketentuan Hukum Benda dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tetap memberikan perlindungan atas Hak Milik sebagai Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Helena Primadianti Sulistyaningrum; Dian Afrilia
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v27i1.807

Abstract

The existence of standard clause is commonly seen in the world of commerce or business today. The sandard clause is clearly made unilaterally by the business actors. Consumers as a user of products or services pay less attention to this, unless a certain loss happened. Actually, in the standard clause should applied the principle of freedom of contract which is ruled in a contract. That principle is being fundamental for the existence of standard contract in regulating the legal relationship between business actors and consumers, but the implementation of this principle requires that the parties on their contract have a balanced position. So, how is the standard clause in the perspective the principle of freedom of contract according to the Consumers Protection Act. Therefore, a limitation is needed in the using of the standard clause in order to palce the same position between business actor and consumers based on the principle of freedom of contract
Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan; Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Iza Rumesten; Helmanida Helmanida; Agus Ngadino
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v27i1.808

Abstract

Associated with the diversity of the region, not all matters relating to the diversity of the region are categorized in matters of choice, but it can also be considered obligatory, absolute government affairs public and government affairs. The problems discussed is how the criteria for the distribution of government affairs in the Law No. 23 Year 2014 on Regional Government. Based on the analysis, it can be concluded: first, more appropriately categorized cultural affairs affairs of choice, because it is a potential diversity of cultural affairs which is owned by the region. Second, the food matters more appropriately categorized as obligatory functions related to basic services.

Page 23 of 33 | Total Record : 323

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 33 Nomor 1, Juni 2026 Volume 32 Nomor 2, Desember 2025 Volume 32 Nomor 1, Juni 2025 Volume 31 Nomor 2, Desember 2024 Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 Volume 30 Nomor 2, Desember 2023 Volume 30 Nomor 1, Juni 2023 Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 Volume 29 Nomor 1, Juni 2022 Volume 28 Nomor 2, Desember 2021 VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021 VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020 VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, JUNI 2019 VOLUME 25 NOMOR 2, DESEMBER 2018 VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018 VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017 VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017 VOLUME 24 NOMOR 1, JANUARI 2017 More Issue